site loader
15/04/2019 Kemiskinan Karena Korupsi

Kemiskinan Karena Korupsi

Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu ungkapan klise yang kerap jadi simpulan diskusi mengenai kesenjangan sosial-ekonomi penduduk Indonesia. Apalagi memasuki tahun politik ungkapan ungkapan itu berbunyi lebih kencang dan menggambarkan pembelahan kubu-kubu yang bertikai memperebutkan kekuasaan.

Berbagai kartu kesejahteraan diluncurkan petahana Jokowi dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan. Sedangkan lawannya, Prabowo Subianto, mengatakan kesenjangan terjadi akibat korupsi dan sistem politik oligarki. Sementara Sandiaga Uno, calon wakil presiden pendamping Prabowo, bilang harga bahan pokok yang tidak stabil sebagai penyebab kesenjangan itu.

Dari berbagai argumentasi tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah masalah korupsi dan kemiskinan. Yang saat ini menjadi sebuah kombinasi yang membentuk image Indonesia di negara luar. Bukan saja angka kemiskinan di Indonesia yang masih sangat tinggi, tapi peringkat korupsi di negara ini juga terbesar. Predikat sebagai negeri dengan kekayaan melimpah sangat berbanding terbalik dengan ‘prestasi’ kemiskinan dan korupsi yang diraih.

Upaya pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai skema pembangunan dan kesejahteraan, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir belum cukup mengangkat derajat kesejahteraan rakyatnya. Angka kemiskinan terakhir menurut lembaga “plat merah” atau BPS 2018, menunjukkan jumlah orang miskin di negeri ini mencapai angka 25,67 juta jiwa. Jika ditambah dengan kelompok yang hampir miskin, jumlahnya mencapai 50 juta jiwa. Memang, jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 28 juta jiwa.

Namun, patut juga diwaspadai, jumlah penduduk miskin di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat ataupun stagnan seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Malah, dengan menggunakan standar berbeda, Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia masih terbilang besar.

Angka ini memang debatable, tapi satu hal yang pasti bahwa kemiskinan di negeri ini masih sangat besar. Fakta itu bisa kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dengan beragam bentuknya, baik di kota, pedesaan, apalagi pedalaman masih mewarnai bangsa ini.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana kemiskinan di negeri ini bisa sangat besar jumlahnya sedangkan anugerah kekayaan alam negara ini sangat melimpah. Pengakuan itu bahkan datang dari negara-negara lain. Tentu ada faktor kesalahan dalam pengurusan dan pengelolaan kekayaan alam yang melimpah di negeri ini, sehingga para penghuninya banyak yang tidak menikmati kesejahteraan. Dengan kata lain, kemiskinan di negeri ini tercipta secara sistemik, bukan dengan sendirinya.

Kita harus faham dampak korupsi terhadap lahirnya kemiskinan memang tidak dirasakan langsung dan berjangka panjang. Namun dampak tersebut bersifat massal kepada kelompok masyarakat, bukan secara individu. Ada distribusi kekayaan yang terputus, terkurangi, ataupun tidak seimbang dalam perputaran ekonomi. Ada hak kaum duafa yang terkorupsi sehingga tidak sampai pada mereka hak-hak tersebut. Disinilah korupsi itu menjadi benalu subur di tubuh pejabat berwenang tak bermoral yang melahirkan kemiskinan.

Tanpa disadari, perilaku koruptif telah menyuburkan kemiskinan dalam waktu panjang. Praktek korupsi menunjukkan sikap ketidakpedulian kepada nasib jutaan warga Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum duafa ini begitu sulit untuk mendapatkan uang satu rupiah pun dalam sehari untuk hidup, sementara sekelompok yang lain dengan angkuh begitu mudah mendapatkan miliaran rupiah melalui jalan yang haram.

Betapa pun hebatnya pertumbuhan ekonomi negara, tidak akan berdampak kepada perbaikan nasib bangsa ketika korupsi masih menjadi benalu yang menghinggapi pohon pembangunan sehingga nutrisi kesejahteraan yang seharusnya dirasakan kaum duafa tidak tersampaikan.

Wallahu ’alam bishshawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X