site loader
23/04/2019 Kisah Untuk Pemilih Setelah Pemilu

Kisah Untuk Pemilih Setelah Pemilu

Hampir sepekan Pemilu bangsa Indonesia telah berlalu. Ada masa yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya dari KPU, siapakah pasangan Calon Presiden dan Wakil-nya yang memenangkan RI-1 dan RI-2. Sebelum masa pengumuman resmi dipublikasikan kepada bangsa yang besar ini, masih tercipta ketegangan di antara pendukung para kontestan yang semuanya adalah anak negeri.

Namun, ada kisah yang perlu disimak sejenak oleh rakyat Indonesia yang telah menentukan pilihannya dalam perhelatan demokrasi terbesar di negara ini.

Kita ambil dari riwayat wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Di saat jenazah Rasulullah SAW belum dikebumikan dan sahabat Umar bin Khaththab telah bisa menerima fakta bahwa Rasul telah wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepada Umar.
“Sesungguhnya harus ada yang menggantikan tentang urusan umat ini. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya Banu Sa’adah telah sepakat untuk menjadikan pemimpin mereka Sa’ad bin Ubadah menjadi khalifah, marilah kita menuju ke tempat mereka.”

Maka berangkatlah sayyidina Abu Bakar dan Umar ke permukiman Banu Sa’adah yang termasuk dari kaum Anshar. Ketika sayyidina Abu Bakar dan Umar radiyallahu ‘anhuma sampai ke sakifah Banu Sa’adah, para sahabat dari kalangan Anshar sudah berkumpul melingkar dan pemimpin mereka Sa’ad bin Ubadah berada ditengah-tengah, dalam keadaan berselimut seperti orang yang menggigil kedinginan.

Setelah mengucapkan salam dan tahmid, sayyidina Abu Bakar berkata kepada yang hadir di sana, “Hendaknya yang menjadi khalifah itu dari kalangan Muhajirin karena merekalah yang pertama kali beriman.” Mereka yang hadir dari kalangan Anshar itu pun menjawab perkataan Abu Bakar dengan satu bantahan, “Justru yang seharusnya menjadi khalifah itu adalah dari kalangan Anshar karena besar jasa mereka terhadap tegaknya agama Islam di muka bumi ini.

Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam diancam akan dibunuh oleh kaumnya, kamilah yang melindunginya dan berjanji untuk melindungi beliau sampai tetes darah yang terakhir dalam peristiwa bae’atul Aqabah, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy tidak berani melanjutkan ancaman mereka. Dan ketika kaumnya mengusir Rasulullah dan umatnya dari rumah-rumah mereka sendiri, maka kamilah yang memberinya tempat bersama orang-orang yang berhijrah dan menjadikan mereka saudara kami. Maka kaum Anshar-lah yang berhak menjadi khalifah bagi kaum muslimin seluruhnya.”

Mendengar bantahan Banu Sa’adah tersebut, sayyidina Umar bin Khaththab berkata, “Tidakkah menjadi isyarat bagi kalian ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam salat menggantikan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam saat beliau menderita sakit beberapa waktu yang lalu?” Namun, pertanyaan sayyidina Umar tidak juga dapat menahan keinginan Banu Sa’adah untuk menjadikan pemimpin mereka khalifah sebagai pengganti Rasulullah.

Keadaan pun menjadi tegang dan memanas. Melihat situasi berubah menjadi panas, maka sahabat Abu Bakar berupaya untuk menengahi dengan menarik tangan sayyidina Umar dan Sa’ad bin Ubadah, lalu bertanya kepada mereka semua, “Siapakah yang akan kalian pilih dari kedua orang ini untuk menjadi khalifah bagi kalian?” Di luar dugaan, sayyidina Umar menarik tangannya dan berkata, “Demi Allah, selama Abu Bakar ada di sampingku, tidak ada yang berhak untuk menjadi khalifah selain daripadanya.”

Setelah mengatakan hal itu, sayyidina Umar pun lalu berkata kepada sayyidina Abu Bakar, “Ya Abu Bakar ulurkanlah tanganmu.” Entah disadari atau tidak, sayyidina Abu Bakar mengulurkan tangannya, lalu segera diraih oleh Umar sambil berkata, “Aku menjual diriku kepadamu untuk mendengar dan taat.” Setelah melakukan baiat itu, sahabat Umar berbalik menghadap kepada kaum Anshar dari Banu Sa’adah tersebut. Ia tidak meminta persetujuan kepada mereka atas apa yang telah dia lakukan, tetapi justru malah menyeru mereka dengan tegas “Berdirilah kalian untuk membaeat Abu Bakar!”

Banu Sa’adah tentu saja terkesima dengan apa yang telah dilakukan oleh sayyidina Umar dan juga seruannya. Kabilah Banu Sa’adah yang semula bersikeras untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah menjadi khalifah, akhirnya mengikuti sayyidina Umar yang hanya seorang diri membaeat Abu Bakar radiyallahu ‘anhu.

Dari kisah ini, dapat kita fokuskan perhatian kita pada sikap Banu Sa’adah. Setelah secara sah sayyidina Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, dengan serta merta mereka menuruti keputusan tersebut tanpa ada satu pun yang memprotes. Demikian pula bangsa ini. Ketika memilih, rakyat telah terbagi ke dalam dua kubu dan dua pilihan. Namun, ketika nanti telah diumumkan kandidat yang terpilih sebagai pemimpin negara ini dengan hasil yang adil dan sah, maka sepatutnyalah dua kubu kembali menjadi satu padu sebagai rakyat dan bangsa yang tidak terpecah.

Wallahu’alam bi bash-shawab.

15/04/2019 SOLUSI 2 NEGARA SATU-SATUNYA PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA

SOLUSI 2 NEGARA SATU-SATUNYA PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA

ANTALYA, RASILEWS – Penyelesaian dua-negara adalah satu-satunya penyelesaian yang berkelanjutan dan berskala luas bagi konflik Palestina-Israel, Ahad (14/4). “Saya tak bermaksud mengatakan itu (penyelesaian dua-negara) sekarang memiliki prospek yang sangat jelas di wilayah ini,” kata Kepala Pusat Kajian Stategis di Kementerian Luar Negeri Turki Ufuk Ulutas dalam satu pertemuan NATO di Antalya, di Laut Tengah Turki.

Menurutnya, solusi dua-negara tetap menjadi salah satu piihan terbaik untuk menemukan penyelesaian yang bertahan lama bagi konflik Palestina-Israel. Ulutas menyampaikan posisi Turki mengenai konflik Palestina-Israel, serta rintangan yang menghalangi perdamaian antara Israel dan Palestina dalam pertemuan tiga-hari NATO, yang berakhir pada Ahad (14/4).

Anggota Parlemen, pejabat militer, dan kepala misi luar negeri dari negara anggota NATO termasuk di antara peserta Seminar Rose-Roth ke-99 dan kelompok khusus Laut Tengah dan Timur Tengah Majelis Parlemen NATO. Parlemen Turki menjadi tuan rumah.

“Dalam setiap waktu mewujudkan perdamaian, upaya mencapai penyelesaian luas yang berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel, Turki menjadi penengah, fasilitator atau pendukung seluruh proses itu. Kami menyebut Turki pendukung kuat upaya mewujudkan perdamaian dalam konflik Arab-Israel,” kata Ulutas.

Ia menambahkan seluruh proses untuk mewujudkan perdamaian, setidaknya upaya, dalam konflik Arab-Israel telah tercermin secara sangat positif dalam hubungan Turki-Israel.

Ulutas juga mengatakan ada lima penghalang dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Hal itu adalah kebijakan AS mengenai Timur Tengah terutama mengenai Palestina dan Israel, radikalisasi politik Israel, perpecahan regional di Timur Tengah dan dampaknya pada kebijakan ekonomi dan politik Palestina, bentrokan yang berlangsung di Palestina, dan kurangnya gagasan di kalangan masyarakat internasional.

Dengan tindakan ini, AS memilih menjadi bagian dari masalah bukan bagian dari penyelesaian masalah. Ulutas mengatakan kemunculan partai politik sayap-kanan mengarah kepada radikalisasi politik Israel dan memberi mereka kesempatan lebih besar untuk berbicara dalam politik Israel.

Pekan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menang dalam pemilihan umum setelah janjinya mencaplok beberapa bagian Tepi Barat Sungai Jordan serta Dataran Tinggi Golan yang diduduki. “Beberapa bagian tertentu di dalam politik Israel memandang situasi saat ini di wilayah tersebut dan di dunai sebagai jendela kesempatan,” kata Ulutas.

“Mereka memandang Pemerintah Presiden AS Donald Trump sebagai kesempatan baik untuk mendorong lebih kuat, menemukan lebih banyak wilayah di Palestina, menciptakan kenyataan mereka sendiri di lapangan, membuat terwujudnya perdamaian dan penyelesaian dua-negara jadi hampir tak mungkin,” katanya.

15/04/2019 Kemiskinan Karena Korupsi

Kemiskinan Karena Korupsi

Kemiskinan Karena Korupsi

Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Begitu ungkapan klise yang kerap jadi simpulan diskusi mengenai kesenjangan sosial-ekonomi penduduk Indonesia. Apalagi memasuki tahun politik ungkapan ungkapan itu berbunyi lebih kencang dan menggambarkan pembelahan kubu-kubu yang bertikai memperebutkan kekuasaan.

Berbagai kartu kesejahteraan diluncurkan petahana Jokowi dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan. Sedangkan lawannya, Prabowo Subianto, mengatakan kesenjangan terjadi akibat korupsi dan sistem politik oligarki. Sementara Sandiaga Uno, calon wakil presiden pendamping Prabowo, bilang harga bahan pokok yang tidak stabil sebagai penyebab kesenjangan itu.

Dari berbagai argumentasi tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah masalah korupsi dan kemiskinan. Yang saat ini menjadi sebuah kombinasi yang membentuk image Indonesia di negara luar. Bukan saja angka kemiskinan di Indonesia yang masih sangat tinggi, tapi peringkat korupsi di negara ini juga terbesar. Predikat sebagai negeri dengan kekayaan melimpah sangat berbanding terbalik dengan ‘prestasi’ kemiskinan dan korupsi yang diraih.

Upaya pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai skema pembangunan dan kesejahteraan, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir belum cukup mengangkat derajat kesejahteraan rakyatnya. Angka kemiskinan terakhir menurut lembaga “plat merah” atau BPS 2018, menunjukkan jumlah orang miskin di negeri ini mencapai angka 25,67 juta jiwa. Jika ditambah dengan kelompok yang hampir miskin, jumlahnya mencapai 50 juta jiwa. Memang, jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 28 juta jiwa.

Namun, patut juga diwaspadai, jumlah penduduk miskin di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat ataupun stagnan seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Malah, dengan menggunakan standar berbeda, Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia masih terbilang besar.

Angka ini memang debatable, tapi satu hal yang pasti bahwa kemiskinan di negeri ini masih sangat besar. Fakta itu bisa kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dengan beragam bentuknya, baik di kota, pedesaan, apalagi pedalaman masih mewarnai bangsa ini.

Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana kemiskinan di negeri ini bisa sangat besar jumlahnya sedangkan anugerah kekayaan alam negara ini sangat melimpah. Pengakuan itu bahkan datang dari negara-negara lain. Tentu ada faktor kesalahan dalam pengurusan dan pengelolaan kekayaan alam yang melimpah di negeri ini, sehingga para penghuninya banyak yang tidak menikmati kesejahteraan. Dengan kata lain, kemiskinan di negeri ini tercipta secara sistemik, bukan dengan sendirinya.

Kita harus faham dampak korupsi terhadap lahirnya kemiskinan memang tidak dirasakan langsung dan berjangka panjang. Namun dampak tersebut bersifat massal kepada kelompok masyarakat, bukan secara individu. Ada distribusi kekayaan yang terputus, terkurangi, ataupun tidak seimbang dalam perputaran ekonomi. Ada hak kaum duafa yang terkorupsi sehingga tidak sampai pada mereka hak-hak tersebut. Disinilah korupsi itu menjadi benalu subur di tubuh pejabat berwenang tak bermoral yang melahirkan kemiskinan.

Tanpa disadari, perilaku koruptif telah menyuburkan kemiskinan dalam waktu panjang. Praktek korupsi menunjukkan sikap ketidakpedulian kepada nasib jutaan warga Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum duafa ini begitu sulit untuk mendapatkan uang satu rupiah pun dalam sehari untuk hidup, sementara sekelompok yang lain dengan angkuh begitu mudah mendapatkan miliaran rupiah melalui jalan yang haram.

Betapa pun hebatnya pertumbuhan ekonomi negara, tidak akan berdampak kepada perbaikan nasib bangsa ketika korupsi masih menjadi benalu yang menghinggapi pohon pembangunan sehingga nutrisi kesejahteraan yang seharusnya dirasakan kaum duafa tidak tersampaikan.

Wallahu ’alam bishshawab.

11/04/2019 2 Tahun Sudah, Pejabat Takut Penjahat ?

2 Tahun Sudah, Pejabat Takut Penjahat ?

2 Tahun Sudah, Pejabat Takut Penjahat ?

Penyidik senior di KPK Novel Baswedan akhir pekan lalu mengungkapkan rasa kecewanya kepada Presiden Jokowi. Kekecewaannya bakal semakin dalam karena melihat fakta kasus penyiraman air keras yang dialaminya, tak juga melaju ke ranah hukum dan pengungkapan. Hari ini tepat 2 tahun peristiwa penyerangan, Tim Gabungan Kasus Novel bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum menunjukkan hasil.

Harapan agar perwakilan masyarakat, dan pegiat HAM yang ada di Tim Gabungan mampu bekerja sesuai harapan pun mentah bagi Novel. Tim Gabungan bentukan Kapolri berisikan orang-orang tak objektif, karena orang sipil di tim tersebut menurut Novel terdiri dari orang Kapolri semua. Jadi bukan orang-orang yang independen. Semuanya staf ahli Kapolri, mulai dari Profesor Kiki staf ahli Kapolri, Profesor Seno Adji staf ahli Kapolri.

Menurut Novel pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) satu-satunya jalan mengungkap fakta hukum tentang tragedi penyiraman air keras yang menimpanya. Karena pembentukan TGPF akan lebih objektif menguak siapa pelaku, bahkan aktor intelektual aksi kejahatan tersebut. Pembentukan TGPF bukan desakan subjektif darinya sebagai korban. Namun lebih dari itu, harapannya TGPF bentukan Presiden akan memberikan jaminan adanya perlindungan bagi pemberantasan korupsi yang dalam perjalanannya selalu diganjal, diganggu, bahkan digagalkan.

Namun Novel selalu bertanya-tanya akan sikap Presiden Jokowi, mengapa tampak berat membentuk tim yang objektif demi pengungkapan skandal kejahatan sistematis terhadap dirinya. Dua tahun berlalu sudah, jika Presiden tetap diam dan hanya mengandalkan laporan “Pak Tito”, maka pengentasan kasus akan sulit diselesaikan.

Ikhwan Akhwat…
Novel Baswedan dijuluki “Spesialis kasus besar”, karena kerap diserahi tugas menyidik kasus besar yang ujung-ujungnya membuat kiprah KPK semakin dikenal. Orang-orang besar tanpa pandang bulu diseret Novel dengan masa hukuman mulai 2 tahun hingga seumur hidup. Novel sempat menjadi penyidik kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Novel juga berhasil mengungkap dan memenangkan di pengadilan terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. Kasus itu menjerat istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Selain itu, Novel berhasil mengungkap kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada dan divonis penjara seumur hidup.

Yang terbesar tentu saja kasus korupsi e-KTP. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut melibatkan lusinan anggota DPR, pemerintahan, dan panitia tender serta para pengusaha. Bahkan teror penyerangan air keras dialami Novel ketika diagendakan untuk memaparkan kasus e-KTP di Kementerian Hukum dan HAM.

Dan yang terheboh adalah kasus korupsi proyek simulator ujian SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Lawannya ialah “ikan besar”, yakni Irjen Djoko Susilo dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S Bambang. Kasus tersebut kian melipatgandakan perseteruan antara KPK dengan Polri saat Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh KPK. Budi Gunawan saat itu nyaris menjadi Kapolri dan sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI.

Tapi Budi Gunawan lolos. Setelah melalui serangkaian kehebohan yang dahsyat, termasuk peredaran foto-foto mesra yang dikampanyekan sebagai sosok Abraham Samad dan penangkapan Bambang Widjajanto selaku Komisioner KPK oleh Polri, kasus Budi Gunawan pun terhenti. Budi Gunawan memenangkan gugatan pra-peradilan. Budi kemudian bahkan menjadi Wakapolri.

Meski berhasil menangkan berbagai kasus besar, namun proses pengungkapannya tak mudah. Novel dihajar teror dan kriminalisasi yang berlarut-larut. Ancaman yang diterimanya merupakan bagian dari rapuhnya hukum di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu yang sudah masuk ke-2 tahun, Novel Baswedan menyadari pengungkapan kasusnya tak dilakukan sungguh-sungguh. Padahal ia sudah memberi keterangan sebanyak-banyaknya kepada penyidik sejak awal kejadian. Kemudian, sekitar 3 bulan kasus berjalan, ada seorang senior polisi mengatakan bahwa, kasus ini tidak akan diungkap. Novel menduga kuat ada jenderal polisi terlibat.

Peringatan dua tahun teror terhadap Novel ini juga jatuh berdekatan dengan gelaran Pemilihan Presiden 2019 pada 17 April nanti. Novel menuntut keberanian para kandidat calon presiden, siapa yang berani membuka peti untuk memasukan para pelaku penganiayaan yang bebas berkeliaran.

Hingga kini, Kubu yang bertagline Indonesia Menang menjanjikan dengan waktu tiga bulan akan menuntaskannya, sementara dikubu Indonesia Maju diharapkan dapat menyampaikan hal yang serupa. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai pembuktian bahwa pejabat tidak takut dengan penjahat.

Wallahu’alam bi bish-shawab.

X