Tajuk

Pro-Kontra 200 Dai “Halal” Kemenag

Posted: 23/05/2018 at 08:00   /   by   /   comments (0)

Di awal bulan Ramadhan 1439 ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan sebuah pengumuman yang cukup membuat “gaduh” masyarakat. Pengumuman itu adalah daftar 200 nama-nama mubaligh yang telah diseleksi sehingga dianggap layak untuk memberikan ceramah di masyarakat.

Seperti sudah terjadi sebelumnya bahwa setiap kebijakan pemerintah pastinya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, tidak terkecuali dengan pengumuman rilis mubaligh tersebut. Beberapa kalangan menyambut positif hal itu dan mengusulkan rekomendasi Kemenag bisa menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya kalangan instansi pemerintah dan BUMN.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, tidak ada niat pemerintah untuk mendiskriminasikan penceramah lain yang belum masuk daftar yang telah dirilis tersebut. Sebab, daftar nama tersebut merupakan data awal dari proses verifikasi. Kebijakan itu hanyalah bentuk lembaganya melayani masyarakat.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak dilibatkan dalam menjaring para mubaligh itu, namun, ketua komisi dakwah, KH Cholil Nafis mengusulkan agar nama-nama yang direkomendasikan Kemenag itu bisa menjadi acuan bagi masjid-masjid di kementerian, lembaga pemerintah dan kantor pemerintah daerah.

Belum lama ini, KH Cholil Nafis telah berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara. Hasilnya, menurut dia, kualifikasi seorang dai memang penting untuk meluruskan pemahaman tentang Islam di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan setuju dengan langkah Kemenag yang mengeluarkan daftar penceramah yang telah direkomendasikan oleh negara. Langkah ini dianggap bentuk negara hadir menjawab permintaan rakyat.

Akan tetapi Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai tindakan Kemenag tersebut merupakan blunder besar. Oleh karena itu, Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama diminta menyampaikan maaf atas hal itu. Ia menjelaskan, tindakan Kemenag yang merilis 200 daftar nama mubalig penceramah Islam di Indonesia itu dianggap seperti politik belah bambu. Karena, masyarakat akan saling menghujat satu sama lain.

Bahkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang rekomendasi 200 penceramah atau mubalig yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) sebagai hal konyol. Menurut dia, daftar tersebut hanya menimbulkan persoalan baru. Dia menyebut daftar penceramah yang dikeluarkan Kemenag itu bisa menimbulkan perpecahan. Menurut Fadli, masih banyak juga para mubalig berkualitas yang tak dicantumkan dalam daftar itu.

Tidak sedikit pula yang merasa rishi dengan rilis tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak juga merasa risih dengan muculnya 200 daftar nama mubalig atau ustaz/ustazah yang ada di Indonesia. Padahal Dahnil diketahui masuk dalam daftar tersebut.

Jika kita membandingkan dengan negara Arab Saudi yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai tolak ukur dakwah Islam, negara itu kini sudah tidak lagi menerapkan kebijakan membatasi ceramah para mubaligh.

Menurut Ustadz Umar Rasyid Hasan, dai Indonesia yang pernah menjadi murid Syaikh Bin Baz mengatakan, semenjak pemerintahan Muhammad bin Salman, kini semua dai boleh melakukan ceramah di depan publik. Mereka kini bebas menyampaikan ceramah tentang berbagai hal baik agama, sosial maupun teknologi. Namun ada catatan dari kerajaan yaitu mereka tidak diperkenankan berbicara masalah pemerintahan dan politik, kecuali bagi para mubaligh yang memang sudah mendapat persetujuan dari kerajaan.

Berkaitan dengan rujukan 200 mubaligh, bahwa, alasan negara yang yang mungkin kita bisa baca bahwa ada kebutuhan agar ada nilai kebangsaan yang bisa diikutkan dalam setiap konten ceramah. Inilah yang mungkin dirasakan kebutuhan riil Negara terhadap seluruh mubalig. Namun cara menjadikan 200 nama mubaligh menjadi rujukan oleh Kemenag bukanlah cara yang tepat bagi Negara.

Salah satu dasarnya bahwa, tidak ada dasar bagi negara untuk mengatakan bahwa para mubaligh ini berilmu paling tinggi sehingga masuk dalam rujukan. Pemerintah tidak didesain untuk menilai ilmu warga negara siapa yang paling mumpuni dalam suatu bidang ilmu bahkan dalam ilmu ketatanegaraan sekalipun, pemerintah tidak lebih mumpuni dari yang lainnya, apalagi dalam ilmu agama.

Oleh karenanya, alasan yang paling bijaksana adalah negara butuh pertolongan sosialisasi nilai kebangsaan yang dibutuhkan melalui tausiyah-tausiyah getar jiwa dari para mubalig kita. Mekanisme ketatanegaraan sebenarnya sudah ada. Namun, bukan rekomendasi 200 mubaligh, melainkan pemerintah berhubungan dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Itu karena memang MUI dihadirkan sebagai penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, termasuk didalamnya nilai kebangsaan yang dikehendaki pemerintah. Biarkanlah MUI yang mengkomunikasikan hal tersebut kepada para ulama, umaro, dan masyarakat dan bagaimana cara terbaik pelaksanaannya.

Wallahu A’lam Bish Shawab

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website

*