Tajuk

THR PNS, MONEY POLITIC ZAMAN NOW

Posted: 08/06/2018 at 08:00   /   by   /   comments (0)

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi perdebatan. Pemerintah daerah (Pemda) khususnya, keberatan dengan adanya penambahan komponen pada THR. Pasalnya, pemberian THR tahun ini bersumber dari kas pemda atau APBD yang tidak mencukupi untuk memberikan THR sebanyak seperti yang ditentukan oleh pemerintah, di mana komponen THR tidak hanya dari gaji pokok, melainkan dari berbagai tunjangan melekat yang setara dengan take home pay satu bulan.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, termasuk PNS, pada 23 Mei lalu. Selain itu, perihal ini untuk kali pertama para pensiunan juga dapat THR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp35,76 triliun. Anggaran itu meningkat 68,9 persen dibanding 2017. Sebagaimana kebijakan pemerintah lain, THR dengan format baru ini direspons beragam. Ada yang setuju, ada yang sebaliknya.

Pemerintah beralibi kebijakan gaji ke-14 dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejahteraan aparatur negara. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan kompensasi dari tidak naiknya gaji mereka sejak 2016. Pemerintah seolah ingin mengamankan pengeluaran negara di masa depan dengan menekan jumlah gaji pokok yang harus dibayarkan karena akan berimbas pada besaran pengeluaran pensiunan aparatur negara di masa depan.

Bukan kali ini saja kebijakan pemerintah yang dikeluarkan jelang Pemilu dianggap mendulang popularitas. Hal yang sama terjadi pada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan program Padat Karya Tunai di era Presiden Jokowi. Keduanya sama-sama mengandung unsur keluarnya anggaran negara.

Firmanzah, dalam buku “Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik” mencatat bahwa program BLT mengangkat popularitas SBY yang naik turun selama 10 tahun berkuasa. BLT berkontribusi terhadap terpilihnya kembali SBY yang kali kedua pada 2009.

"Beberapa lembaga survei mencatat popularitas SBY menurun ketika menaikkan harga BBM tahun 2005 serta program konversi minyak ke gas yang menuai banyak protes. Namun sedikit demi sedikit popularitas SBY kembali baik dengan program BLT," tulis Firmanzah.

Dalam konteks kebijakan menaikkan nilai THR para aparatur negara, apakah memang ada motif politik ?

Beberapa anggota DPR yang separtai dengan Jokowi menyanggahnya. Anggota Komisi XI DPR F-PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan kebijakan menaikkan nilai THR aparatur negara tak lain merupakan komitmen pemerintah "untuk menjaga modal sosial, tradisi khas Muslim Indonesia dengan kunjungan, sungkeman, maaf-memaafkan."

Pemberian THR untuk aparatur negara ini justru berbanding terbalik dengan negeri jiran Malaysia. Ketika krisis mulai terendus akibat adanya praktik-praktik korupsi pemerintah sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pun langsung mengencangkan ikat pinggang dengan memotong gaji menteri dalam kabinetnya sebanyak 10 % dan juga baru-baru ini telah membebaskan pajak barang dan jasa alias Goods and Services Tax (GST) untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Langkah ini pun dengan serta merta mendapat dukungan penuh rakyat Malaysia yang dengan sukarela bergotong royong membantu pemerintah dengan mengumpulkan donasi langsung untuk membantu pemerintah Malaysia melunasi hutang-hutang yang mencapai lebih dari 3000 triliun rupiah. Nah Indonesia yang memiliki hutang lebih besar dari Malaysia yakni 4915 triliun rupiah, ko malah menambah beban anggaran dengan bagi-bagi THR di tahun 2018 ini yang identik dengan tahun politik.

Lalu, apakah THR ini bentuk money politic zaman now ? Atau memang pemerintah sedang berbunga-bunga setelah mendapat hutang baru sehingga ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan para PNS ?.

Wallahu a’lam bish shawab.

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website

*