Depok, Rasilnews — Mantan Penasehat KPK Era Presiden Abdurahman Wahid, Abdullah Hehamahua menyerukan perlunya tobat nasional menyusul rentetan bencana alam yang melanda Indonesia sepanjang 2025, khususnya di wilayah Sumatera. Ia menilai bencana tersebut bukan semata akibat faktor alam, melainkan dampak langsung dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang keliru.
Dalam tulisannya berjudul “Bencana Sumatera: Perlu Tobat Nasional”, Abdullah mengutip Surah Ar-Ruum ayat 41 yang menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia. Menurutnya, ayat tersebut merupakan kritik keras terhadap para penguasa dan elite ekonomi yang mengabaikan ketentuan Tuhan dalam pengelolaan alam.
“Kerusakan yang terjadi hari ini adalah akibat kebijakan presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, serta oligarki yang membuka ruang illegal logging dan illegal mining,” tulis Abdullah. Ia menilai narasi pemerintah yang menyebut bencana sebagai dampak iklim dan curah hujan tidak sepenuhnya benar.
Ribuan Bencana Sepanjang 2025
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2025 Indonesia mengalami 2.590 kejadian bencana alam. Sebanyak 99,03 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sementara 0,97 persen bencana geologi.
Sejumlah bencana besar terjadi di berbagai daerah. Pada 21 Januari 2025, banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, menewaskan 20 orang dan melukai 14 lainnya. Pada 8 Februari 2025, banjir melanda Demak dan memaksa ratusan warga mengungsi. Selanjutnya, pada 4 Maret 2025, banjir besar melanda Jabodetabek dan menggenangi puluhan RT dengan ketinggian air hingga lima meter.
Di Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juli 2025 menghanguskan sekitar 474 hektare lahan di sejumlah kabupaten. Sementara pada 16 November 2025, tanah longsor di Jawa Tengah menewaskan 10 orang dan menyebabkan ratusan warga mengungsi
BNPB mencatat, hingga 31 Desember 2025, bencana alam di Sumatera menyebabkan 1.154 orang meninggal dunia, 136 orang hilang, 650 luka-luka, serta sekitar satu juta warga mengungsi. Total kerugian ditaksir mencapai Rp68,67 triliun.
Di Sumatera Utara, kerusakan meliputi ribuan rumah, ratusan jembatan, dan puluhan fasilitas umum dengan kerugian sekitar Rp17,92 triliun. Sumatera Barat mencatat ratusan korban jiwa dan puluhan ribu pengungsi dengan kerugian Rp2,01 triliun. Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dengan ratusan korban jiwa, kerusakan masif infrastruktur, serta kerugian yang diproyeksikan mencapai Rp5,39 triliun.
Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kondisi tersebut adalah tobat nasional yang dilakukan secara serius. Menurutnya, tobat itu harus melibatkan presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, oligarki, ulama, tokoh masyarakat, hingga seluruh rakyat.
Ia menyebut, tobat nasional harus diwujudkan melalui pengakuan kesalahan, komitmen tidak mengulangi kebijakan yang merusak lingkungan, serta tindakan nyata membantu korban bencana. Bentuknya antara lain pembatalan kebijakan yang dinilai merusak lingkungan, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan, serta pemberian ganti rugi, beasiswa, dan lapangan kerja bagi korban bencana.
“Bencana yang terjadi bukan semata kehendak alam, tetapi akibat kezaliman manusia terhadap alam dan rakyat,” tegasnya.
