Berbicara tentang utang, mungkin bukan sesuatu yang aneh untuk dibicarakan di masyarakat kita. Kita pun sudah terbiasa dengan kata UTANG. Sejarah mencatat, Indonesia sudah memiliki utang sejak pemerintahannya berdiri yaitu utang turunan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang sudah memulai kebiasaan berutang bagi pemerintahan di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasi oleh pemerintah kolonial Belanda kemudian diwariskan, sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Di setiap masa pergantian pemerintahan di Indonesia pun tak luput dari utang. Di pemerintahan sekarang utang indonesia meningkat tajam dari Rp. 2.608,8 triliun di tahun 2014 hingga sekarang mencapai Rp. 4.567 triliun per Maret 2019.

Pemerintah menilai bahwa utang negara saat ini masih berada di tahap aman karena menurut Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto, sehingga tidak ada masalah dengan utang luar negeri yang masih dibawah 34%.

Benarkah demikian aman?. Jika kita telusuri pemberi pinjaman Indonesia secara multilateral adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB). Sedangkan secara bilateral yaitu Jerman, Prancis dan Jepang sebagai kreditur Indonesia terbesar. Indonesia pun memiliki utang ke beberapa negara lain yaitu Korea Selatan, China, Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Rusia dan Inggris.

Besarnya utang yang dimiliki Indonesia dibeberapa lembaga dunia dan negara lainnya dengan dalih “pembangunan” menandakan ketidak mandirian bangsa. Betapa tidak, Indonesia yang harusnya dapat memberikan kehormatan, kejayaan sebagai bangsa yang bermartabat kini pupus akibat terbelit utang.

Padahal wujud kemandirian negara adalah mengelola semua sektor negara baik itu ekonomi, politik, keamanan dengan tangan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dengan ini masyarakat pun bisa merasakan kesejahteraan di semua sektor kehidupan tanpa harus menanggung beban utang negara.

Selain itu, dalam pandangan ustaz Ikhwan Basridari DSN, dengan semakin meningkatnya utang negara maka akan semakin mudah penjajahan masuk kedalam negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum jika utang negara adalah pintu masuk intervensi asing terhadap bangsa ini. Banyaknya eksloitasi kekayaan alam oleh asing dengan perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang membuktikan bahwa intervensi itu kian bercokol dinegeri ini.

Ditambah lagi dengan fakta bahwa bangsa Indonesia kini menjadi budak dinegeri sendiri, SDM tidak diberdayakan dan UMR yang tidak memenuhi standar kebutuhan hidup menjadikan masyarakat semakin tergelincir kejurang kemiskinan. Semua ini buah dari ketidak mandirian negara yang bergantung pada asing yang dipandang penyelamat padahal hakikatnya adalah penjajah bermuka dua.

Lalu bagaimana solusinya? Haruskah dengan berhutang baru bisa membangun negeri?. Islam menuntut negara agar mandiri tidak bergantung pada negara lain, hal itu direalisasikan dengan pengoptimalan sumber daya alam yang dimiliki negara. Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki suatu bangsa adalah potensi pendapatan yang luar biasa besar yang dapat membiayai pembangunan infrastruktur negara. Kita lihat, tidak ada tanah-tanah kaum muslimin yang tidak dianugrahi kekayaan alam oleh sang pencipta.

Di Indonesia sendiri, dari berbagai sektor baik itu dari laut, pertanian, hutan, dan hal-hal yang ada dibawah perut bumi semuanya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara jika dikelola dengan baik, bahkan menjadi sumber pendapatan utama negara.

Berbeda halnya dengan sekarang dimana pajaklah yang menjadi sumber pendapatan negara, rakyat diperas untuk memenuhi pajak yang beraneka macam jenisnya. Jikalau pun ada keadaan dimana negara membutuhkan pinjaman dan harus berhutang, maka hal itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syara ( syariat islam) yang mana keadaan tersebut merupakan option terakhir yang dilakukan oleh kepala negara dikarenakan negara dalam posisi yang membahayakan.

Utang itu pun tidak akan membuat negara terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dapat membuat negara tidak berdaulat, terlebih lagi sampai ikut masuk mengatur perekonomian negara. Hal itu tentu tidak diperbolehkan. Negaralah yang akan menentukan cara pembayaran utang dan tidak akan ada lembaga asing yang dibiarkan menentukan perjanjian.

Cukuplah generasi terdahulu dan generasi sekarang merasakan pahitnya penjajahan halus ala kapitalis. Jangan sampai utang luar negeri menjadi salah satu hal yang kita wariskan ke anak cucu kita kelak.

Wallahu’alam bishshawab.

Tajuk Rasil
Selasa, 14 Mei 2019

Pemilu yang Tak Dibanggakan

Bagian manakah dalam Pemilu serentak 2019 yang bisa dibanggakan? Hajatan, hanya berisi soal-soal teknis politis, korban berjatuhan dan identity war hingga rakyat pun perlahan turun gunung. Siapa yang tidak mendengar adanya kematian massal yang fenomenal? Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di berbagai daerah tanah air tewas dengan belasan dalil medis. dalil, yang memantik pertanyaan ‘kenapa diterima bertugas puluhan jam sistem geber’?.

Sebutlah, infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal gingal, TBC dan kegagalan multi organ. Berapa dari nama-nama penyakit itu yang akrab di telinga kita? Dan mana yang layak mengiringi tugas berat berhonor ratusan ribu?. Dari situ, pemilu yang semestinya jadi ajang tebar gembira dan bahagia segenap warga negara berubah ‘gloomy’ penuh dukacita.

Aspek teknis helatan pesta demokrasi yang mestinya berjalan dengan jujur dan adil pun, terinsinuasi sarat guratan politis dan membentuk sketsa yang jauh dari aman dan damai menuju anarkistis. Rakyat dibuat bingung dan skeptis setelah melihat rekapitulasi sementara KPU yang dirilis dalam aplikasi daring sistem perhitungan (Situng) KPU RI, ratusan meter dari bunderan HI. Pasalnya data yang bergerak dinamis itu dinilai jauh panggang dari api.

Dalilnya, setiap kubu yang berkontestasi telah lebih dulu mengolleksi data formulir C1 dari setiap TPS di seluruh wilayah Indonesia. dan sajian situng, jauh dari persis. menurut tim BPN Prabowo-sandi, ada 25 juta data keliru di kempompong yang kupu-kpunya akan keluar pada 22 Mei nanti bertepatan dengan 17 Ramadan 1440 H.

Tak pelak, tensi terus meninggi mendorong hati dan raga rakyat menggelinding turun gunung, menuntut transparansi agar Presiden dan Wakil presiden RI terpilih memang wajah yang jadi representasi wajah putih demokrasi. Api semangat pendukung pun terus dipantik di medan politik. bukan stu, tokoh bangsa menghembuskan gas dari lisannya yang penuh kehormatan hingga makin tegang.

Sebelumnya, banyak kalangan menyerukan agar Pemilu dan Pilpres berjalan damai. Kata-kata damai berulang kali ditekankan, bahkan KPU pun menyelenggarakan berbagai acara sosialisasi Pemilu dan Pilpres dengan tagline “Damai”. Aparat negara pun menyerukan rakyat Indonesia agar menciptakan pemilu yang damai.

Sayang, dalam logika berpikir, sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena damai itu adalah akibat. Bukan sebab. Damai itu hanya akan tercipta jika Pemilu dan Pilpres berjalan jujur, adil, dan transparan. Tanpa paksaan, tanpa kecurangan. Kedamaian hanya tercipta jika keadilan ditegakkan, kejujuran dilakukan, dan kebenaran diterapkan. Jika semua syarat itu terpenuhi maka otomatis akan tercipta kedamaian. Seharusnya semua dari kita menyerukan Pemilu dan Pilpres yang jujur dan adil. Agar kedamaian bisa tercipta.

Karena jika ada kecurangan, apalagi yang massif dan terstruktur, terlebih lagi jika penyelenggara atau wasit ternyata ikut dalam kecurangan ini, rakyat bisa marah. Kemarahan rakyat tidak akan bisa diredam oleh bedil dan tank. Kemarahan rakyat, dalam sejarah apa pun dan kapan pun, merupakan momentum bergeraknya roda sejarah di mana siapapun yang mencoba menahannya akan terguling kekuasaannya.

Indonesiaku, kita telah memilih nakhoda untuk pelayaran nusantara hingga 2024. Dia yang terpilih semoga bisa merekatkan kembali berai bhineka, mempersatukan semua kekuatan untuk menyelamatkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Jangan ada lagi demokrasi tereduksi jangan ada lagi persatuan terkoyak, identitas suku dan agama tak perlu lagi jadi dalil dan alasan pertentangan. Depresi ekonomi juga jangan jadi alasan untuk makin tak peduli.

Wallahu’alam bishshawab.