Tolak Kedatangan Timnas Israel U-19, Fraksi PKS: Tak Ada Tempat Bagi Penjajah di Indonesia

Jakarta, Rasilnews – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan sikap Fraksi PKS DPR yang terang-terangan menolak rencana kedatangan Timnas Israel U-19 yang dijadwalkan akan berlaga di Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah dan PSSI juga menolak kedatangan Timnas Israel U-20.

Penolakan serupa telah disuarakan oleh berbagai elemen bangsa mulai dari ormas seperti MUI, Muhammadiyah, DDII hingga kalangan DPR.

“Sudah seharusnya Pemerintah RI dan federasi sepak bola nasional PSSI menolak kontingen Israel dengan argumentasi yang rasional dan objektif. Kita dengan jelas dapat mengatakan bahwa Indonesia menolak kehadiran negara penjajah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, amanat Konferensi Asia Afrika, dan legasi sikap RI sejak masa Bung Karno,” tegas Jazuli, mengutip situs resmi PKS, Selasa (14/3/2023).

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, sikap tegas menolak segala bentuk hubungan dan aktivitas kerjasama dengan Israel harus selalu digaungkan oleh Indonesia di forum apa pun.

Jazuli menekankan, tidak ada tempat bagi negara penjajah yang membunuh rakyat Palestina dan merampas tanah mereka.

“Kebiadaban Israel harus mendapat respon setimpal dari dunia internasional apalagi Indonesia yang berdiri tegak bersama bangsa Palestina. Apa gunanya diplomasi kita membela kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa Palestina jika kita bermanis-manis menerima kontingen olahraga mereka di negara kita,” tegas Jazuli.

Ia mengatakan bahwa Konstitusi telah mengamanatkan hal tersebut.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, begitu bunyi pembukaan UUD 1945 yang dihafal betul oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Lalu dalam berbebagai forum, baik pemerintah, parlemen, maupun elemen masyarakat sipil, bicara lantang membela bangsa Palestina dengan mengatakan Palestina selalu ada di hati bangsa Indonesia, ada dalam jantungnya diplomasi Indonesia, dan seterusnya,” sambung Jazuli.

“Bukankah sebuah pengkhianatan atas amanat konstitusi dan perjuangan kita bersama selama ini jika kita membuka kerjasama dengan negara Israel termasuk dalam olah raga? Kita harus tegas mengatakan, Israel jangan merasa punya hak atas penerimaan bangsa-bangsa dunia, sementara mereka setiap hari membunuh dan merampas hak dasar bangsa Palestina,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah dan PSSI menolak kedatangan Timnas Israel U-19 untuk menjaga marwah konstitusi, menjaga kemanusiaan, dan menjaga kewarasan sebagai bangsa yang beradab. 

Menurutnya, sikap tegas itulah yang dicontohkan Proklamator Ir. Soekarno yang menolak kesertaan Israel dalam berbagai event olah raga di masa lalu seperti dalam Asian Games 1962 meski harus berhadapan dengan sanksi dari federasi olah raga dunia.

Pemboikotan atas kontingen Israel juga pernah dilakukan oleh sejumlah negara seperti Turki, Mesir, Sudan, Indonesia dan negara negara lain sebagai bentuk penolakan atas praktik penjajahan dan keberpihakan kepada Palestina yang berpuluh tahun dijajah oleh Israel.

“Jangan sampai Pemerintah sekarang justru membuat preseden buruk dengan mengijinkan kehadiran negara penjajah itu masuk wilayah NKRI,” pungkas Jazuli.

Terkait banyaknya penolakan atas kehadiran Timnas Israel U-19 di Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara.

Dia menerangkan bahwa PSSI hanya berfokus kepada Timnas Indonesia U-20 dan hal-hal teknis berkaitan dengan tugas Indonesia sebagai tuan rumah.

Erick menekankan bahwa sikap terkait masalah Israel merupakan areanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Kan sudah disampaikan sebelumnya, tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan Tim nasional (Timnas Indonesia U-20). Betul? Kan ada tuh jobdesknya,” kata Erick Thohir kepada wartawan saat meninjau kesiapan Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/3/2023),

“Lalu juga mempersiapkan secara teknis penyelenggaraan. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kami harus membagi-bagi tugas,” tambahnya.***