Jakarta — Aktivis senior Hariman Siregar mengingatkan pentingnya kembali pada semangat Reformasi 1998 dalam menjaga demokrasi dan melawan korupsi. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Indemo sekaligus mengenang 52 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), yang digelar di Lantai 8 Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (15/1).
Acara tersebut mengusung tema “Korupsi Menghancurkan Negara, Demokrasi, dan Ekologi”, sebagai refleksi atas kondisi bangsa saat ini yang dinilai menghadapi kemunduran dalam tata kelola kekuasaan dan penegakan etika publik.
Dalam pemaparannya, Hariman menegaskan bahwa Reformasi 1998–1999 merupakan titik awal penting bagi demokrasi Indonesia, yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden. Namun, menurutnya, perjalanan demokrasi setelah itu masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
“Tidak semua orang harus masuk ke politik praktis. Tapi kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa koreksi,” ujar Hariman. Ia menilai sejak awal, demokrasi Indonesia tetap didominasi oleh partai politik dan elite kekuasaan, sementara peran rakyat dan masyarakat sipil sering kali dipinggirkan.
Hariman menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak bertumpu pada figur pemimpin, melainkan pada kekuatan institusi negara. Ia mengibaratkan demokrasi seperti permainan sepak bola.
“Masalahnya bukan mengganti wasit, tapi memastikan sistem dan aturan mainnya adil,” katanya. Menurutnya, negara harus menjamin rasa aman sebagai hak yang melekat pada warga negara, bukan sebagai sesuatu yang bergantung pada kekuatan atau figur tertentu.
Lebih jauh, Hariman menyebut demokrasi bukan sekadar alat, melainkan tujuan. Karena itu, etika kekuasaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. “Harus ada rasa malu ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang dan zalim. Kekuasaan itu ada batasnya,” tegasnya.
Isu korupsi menjadi sorotan utama dalam pidato tersebut. Hariman mengkritik narasi antikorupsi yang kerap hanya berhenti pada slogan. Menurutnya, meski penangkapan terhadap pelaku korupsi terus terjadi, praktik korupsi justru seperti terus berulang dan menemukan bentuk baru. Kondisi ini mengingatkannya pada agenda utama Reformasi 1998, yakni pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yang kini dinilai kembali menguat.
Meski demikian, Hariman optimistis masyarakat sipil belum mati. Ia menilai memori kolektif tentang Reformasi 1998 dan Peristiwa Malari 1974 masih menjadi modal penting untuk melakukan koreksi terhadap arah demokrasi saat ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi sosial dan politik menjadi tantangan besar dalam membangun gerakan bersama.
Menutup pernyataannya, Hariman menyerukan peran generasi muda untuk lebih kritis dan sadar terhadap perkembangan politik dan demokrasi belakangan ini. “Ada yang salah dalam perjalanan kita selama ini. Itu harus dipahami agar bisa diperbaiki,” pungkasnya.
