Pentingnya stabilitas sosial dan keamanan bagi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu prinsip utama Jusuf Kalla. Karena itulah, JK aktif terlibat dalam berbagai upaya perdamaian nasional, seperti Perjanjian Malino I di Poso, Malino II di Maluku, hingga proses perdamaian Aceh yang berujung pada penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005
Cibubur, Rasilnews — Nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi perbincangan dalam sejumlah isu politik nasional. Fenomena itu dibahas dalam program Dialog Topik Berita Rasil bersama News Anchor Radio Silaturahim, Angga Aminudin, Jumat (8/5/2026).
Dalam pengantarnya, Angga Aminudin mengatakan bahwa persoalan yang menyeret nama JK awalnya diperkirakan hanya akan berhenti pada beberapa isu tertentu. Namun setelah muncul video yang diviralkan oleh dua orang tersangka, pembahasan mengenai JK justru semakin melebar dan memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.
Menurut Angga, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai posisi JK ketika namanya kembali ramai dibicarakan dan dikaitkan dengan sejumlah tokoh maupun isu politik nasional.
Menanggapi hal itu, Abdullah Hehamahua menilai bahwa berkembangnya isu terkait JK tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ia melihat adanya kemungkinan permainan politik yang sengaja diarahkan untuk membangun kegaduhan di tengah masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Abdullah juga menceritakan kedekatannya dengan Jusuf Kalla. Ia mengaku sudah lama mengenal JK sejak di Makassar dan menyebut mantan wakil presiden itu sebagai seniornya di HMI.
“JK itu sejak muda sudah melanjutkan usaha keluarga peninggalan ayahnya, Haji Kalla,” ujar Abdullah.
Menurutnya, meski dikenal sebagai tokoh Golkar dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, JK tetap memiliki hubungan baik dengan banyak kalangan. Abdullah menilai JK tidak membedakan orang berdasarkan organisasi maupun afiliasi politiknya.
Ia bahkan menyebut hampir semua kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan pernah merasakan bantuan maupun perhatian dari JK, termasuk kelompok yang berbeda pandangan politik.
Abdullah juga menyoroti pandangan JK mengenai pentingnya stabilitas sosial dan keamanan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itulah, kata dia, JK aktif terlibat dalam berbagai upaya perdamaian nasional, seperti Malino I di Poso, Malino II di Maluku, hingga proses perdamaian Aceh.
Pembahasan kemudian bergeser pada hubungan JK dengan Presiden Joko Widodo. Abdullah menilai JK memiliki peran penting dalam perjalanan politik Jokowi hingga menjadi presiden.
“JK termasuk tokoh yang ikut membawa Jokowi ke panggung politik nasional,” katanya.
Karena itu, menurut Abdullah, apabila saat ini JK mengambil posisi yang berbeda terhadap Jokowi, maka publik juga perlu memahami bagaimana keterlibatan JK pada masa awal kebangkitan politik Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Abdullah turut mengungkapkan bahwa dirinya pernah dihubungi Aksa Mahmud untuk membujuk Abraham Samad agar tidak maju sebagai calon wakil presiden.
Ia menegaskan bahwa lembaga seperti KPK seharusnya tetap dijaga independensinya dan tidak dibawa ke dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya, pejabat KPK yang ingin masuk ke dunia politik sebaiknya mengundurkan diri terlebih dahulu.
Selain itu, Abdullah juga menyinggung video JK di Yogyakarta yang, menurutnya, telah dipotong dan dipelintir oleh pihak tertentu untuk membangun opini publik tertentu.
Di akhir perbincangan, Abdullah membahas isu pinjaman negara yang dikaitkan dengan kasus BLBI. Ia mengatakan bahwa JK tetap menjalankan kewajibannya kepada negara secara bertahap sambil membangun sejumlah proyek strategis, seperti PLTA di Sulawesi dan Sumatera.
Menurut Abdullah, proyek-proyek tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam sektor energi dan pembangunan daerah.
“Jadi persoalannya tidak bisa dilihat hanya dari sisi utang saja, tetapi juga harus melihat kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
