AHY Jadi Menteri Jokowi, Tony Rosyid: Demokrat Tidak Punya Pilihan Lain

Bekasi, Rasilnews – Pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid menilai, Partai Demokrat saat ini memang tidak punya pilihan lain selain bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Tony saat dimintai tanggapan soal Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik oleh Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Partai-partai politik dan anggota-anggotanya tidak selalu memiliki kebebasan karena alasan dia (partai) punya utang jasa, utang budi kepada orang lain, atau karena untuk menyelamatkan partainya atau dia tersandera sehingga dari tiga atau lima pilihan yang ada, dia hanya bisa memilih satu (dalam hal ini, menjadi menteri di pemerintahan Jokowi),” kata Tony dalam siaran Topik Berita Radio Silaturahim 729 AM, Cibubur, Bekasi, edisi Rabu (21/2).

Keputusan yang diambil sebuah partai, menurut Tony, tergantung posisi dan “kebutuhan” partai saat ini. Pasalnya, partai politik memerlukan logistik dan membutuhkan “sesuatu” untuk mengamankan suara yang diperoleh agar tetap bisa maju ke parlemen.

“Logika partai begini, partai kan butuh branding, butuh logistik, butuh pengamanan kekuasaan maka mereka punya logika-logika sendiri,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga dilantik Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

AHY diambil sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

Momen ini tentu menarik perhatian publik. Pasalnya, selama hampir 10 tahun, Demokrat berada di barisan oposisi dengan tidak menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, partai berlatar biru tua dan muda itu kini resmi bergabung ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.***