Cibubur, Rasilnews – Langkah Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran kabinetnya menuai beragam tanggapan. Reshuffle yang digelar pada Senin (27/04/2026) di Istana Negara, Jakarta, menjadi yang kelima sejak pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan sejak Oktober 2024.
Dalam perombakan kali ini, tercatat ada enam posisi penting yang mengalami pergantian, mulai dari jabatan setingkat menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, menggantikan Muhammad Qodari yang beralih menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Presiden Prabowo juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, serta menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Di tengah dinamika tersebut, pengamat politik Tony Rosid mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar menjadi rutinitas politik, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Dalam program Dialog Topik Berita, Rabu (29/04/26), Tony menekankan pentingnya mengembalikan prinsip meritokrasi dalam penunjukan pejabat publik, khususnya menteri.
Ia mengenang, pada masa lalu, publik bahkan bisa dengan mudah mengingat nama-nama menteri. Bukan tanpa alasan—susunan kabinet relatif stabil dan para pejabat dipilih karena kapasitasnya.
“Dulu kita hafal nama-nama menteri karena memang tidak mudah diubah. Masa jabatannya jelas, dan dipilih karena kemampuan,” ujarnya kepada Radio Silaturahim, Rabu (29/04/26).
Menurutnya, kondisi saat ini berbeda. Penempatan pejabat tidak selalu mencerminkan kesesuaian antara latar belakang keahlian dan jabatan yang diemban. Hal ini, kata dia, berpotensi membuat kinerja tidak maksimal.
Tony juga menyinggung pentingnya ketepatan dalam menempatkan figur di sektor-sektor strategis. Ia menilai, seseorang yang memiliki pengalaman kuat di bidang tertentu seharusnya ditempatkan di posisi yang relevan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi para menteri tidaklah ringan. Di berbagai sektor, terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang kerap disebut sebagai “mafia”, yang tidak mudah dihadapi.
“Bahkan orang yang punya skill, pengetahuan, dan integritas pun belum tentu mudah menghadapi itu,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Tony menekankan bahwa dukungan presiden menjadi faktor krusial. Tanpa dukungan penuh dari kepala negara, menurutnya, akan sulit bagi menteri menjalankan tugas secara optimal, terlebih jika mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat di bidangnya.
Meski menyampaikan kritik, Tony tetap memberikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan agar mereka dapat bekerja lebih baik.
“Silakan kita beri kesempatan dan dukungan. Harapannya tentu ke depan penempatan pejabat semakin tepat, sesuai dengan keahlian dan bidangnya,” ujarnya.
Sebagai catatan, reshuffle kabinet pertama di era pemerintahan Prabowo dilakukan pada 19 Februari 2025. Sejak saat itu, perombakan kabinet telah terjadi beberapa kali hingga kini memasuki yang kelima.
Reshuffle yang berulang ini pun dinilai menjadi momentum evaluasi, tidak hanya bagi presiden dalam memilih pembantunya, tetapi juga bagi publik untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.
