Antrian playlist

Dapur Umum 4 November 2016

SILATURAHIM BELA NEGARA KEMENHAN

Konfersi Pers Hj Irena Handono

Presiden Kunjungi PP Muhammadiyah

Olimpiade Pecinta AlQur'an

Konferensi Pers Konsolidasi GNPF : Aksi Damai Bela Islam

KONFERSI PERS 28 NOVEMBER 2016

KONFRENSI PERS GNPF MUI 281116 - AKSI BELA ISLAM III

Rasil News - 1 Maret 2017

Rasil News - 2 Maret 2017

Peringatan Surat Perintah 11 Maret - Rasil News

Dukungan Syarikat Islam Untuk Anies Sandi - Rasil News

Konferensi Pers Penjelasan Presiden Jokowi Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

Rasil TVDipublikasikan: 10 Oktober 2020705 views

Bogor, Rasilnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengadakan jumpa pers penjelasan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Alasan pemerintah menerbitkan UU Omnibus Law Ciptaker ini akan menjadi payung hukum yang dibutuhkan terutama bagi masyarakat. Berikut adalah pernyataan…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Bapak Ibu saudara-saudara
sebangsa setanah
air pagi tadi saya telah memimpin rapat
terbatas secara
virtual tentang undang-undang Cipta
kerja bersama jajaran pemerintah dan
para
gubernur dalam undang-undang tersebut
terdapat 11 klustter yang secara umum
beretujuan untuk melakukan reformasi
struktural dan mempercepat transformasi
ekonomi Adapun kluster tersebut adalah
urusan penyederhanaan perizinan urusan
persyaratan investasi urusan
Ketenagakerjaan
urusan pengadaan lahan urusan kemudahan
berusaha urusan dukungan riset dan
inovasi urusan administrasi pemerintahan
urusan pengenaan sanksi urusan kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM
urusan investasi dan proyek pemerintah
serta urusan kawasan
ekonomi dalam rapat terbatas tersebut
saya tegaskan Mengapa kita muhkan
undang-undang Cipta
kerja ama setiap tahun ada sekitar
2,9 juta penduduk usia kerja baru anak
muda yang masuk ke pasar kerja Sehingga
kebutuhan atas lapangan kerja baru
sangat-sangat
mendesak apalagi di tengah
pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta
pengangguran dan
3,5 juta pekerja terdampak pandemi
covid-19
dan sebanyak
87% dari total penduduk bekerja memiliki
tingkat pendidikan setingkat SMA ke
bawah di mana
39% berpendidikan Sekolah Dasar sehingga
perlu mendorong penciptaan lapangan
kerja baru khususnya di sektor Padat
Karya Jadi undang-undang Cipta kerja
bertujuan untuk
menyediakan lapangan kerja
sebanyak-banyaknya bagi para pencari
kerja serta para
pengangguran kedua dengan undang-undang
Cipta kerja akan memudahkan Masyarakat
khususnya usaha mikro kecil untuk
membuka usaha
baru regulasi yang tumpang tindih dan
prosedur yang rumit
dipangkas perizinan usaha untuk usaha
mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi
hanya pendaftaran
saja sangat
simpel pembentukan PT atau perseroan
terbatas juga dipermudah tidak ada lagi
pembatasan modal
minimum pembentukan koperasi juga di
mudah jumlahnya hanya 9 orang saja
koperasi sudah bisa
dibentuk kita harapkan akan semakin
banyak koperasi-koperasi di tanah
air UMK usaha mikro kecil yang bergerak
di sektor makanan dan
minuman sertifikasi halalnya dibiayai
pemerintah artinya
gratis izin kapal nelayan penangkap ikan
misalnya hanya ke unit kerja Kementerian
KKP saja kalau sebelumnya harus
mengajukan ke Kementerian KKP
Kementerian Perhubungan dan
instansi-instansi yang lain sekarang ini
cukup dari unit di Kementerian KKP
saja ketiga undang-undang Cipta kerja
ini akan mendukung upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi ini jelas karena
dengan
menyederhanakan dengan memotong dengan
mengintegrasikan ke dalam sistem
perizinan secara elektronik maka
pungutan liar pungli dapat
dihilangkan namun saya melihat adanya
unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta
kerja yang pada dasarnya dilatar
belakangi oleh disinformasi mengenai
substansi dari undang-undang ini dan Ho
di media
sosial saya ambil contoh ada informasi
yang menyebut tentang penghapusan UMP
upah minimum provinsi UMK upah minimum
kota Kabupaten umsp upah minimum
sektoral provinsi hal ini tidak benar
karena faktanya upah minimum regional
UMR tetap
ada ada juga yang menyebutkan bahwa upah
minimum dihitung per jam ini juga tidak
benar tidak ada perubahan dengan sistem
yang
sekarang upah bisa dihitung berdasarkan
waktu dan berdasarkan
hasil kemudian adanya kabar yang
menyebutkan bahwa semua
cuti cuti sakit cuti kawinan cuti
kitanan cuti baptis cuti kematian cuti
melahirkan
dihapuskan dan tidak ada kompensasinya
saya tegaskan juga ini tidak benar hak
cuti tetap ada dan
dijamin kemudian apakah perusahaan bisa
m PHK kapanpun secara sepihak ini juga
tidak benar yang benar perusahaan tidak
bisa PHK secara
sepihak kemudian juga pertanyaan
mengenai Benarkah jaminan sosial dan
kesejahteraan lainnya
hilang yang benar jaminan sosial tetap
ada yang juga sering diberitakan tidak
benar adalah mengenai dihapusnya
AMDAL analisis mengenai dampak
lingkungan itu juga tidak benar amda
tetap ada bagi industri besar harus
studi AMDAL yang ketat tetapi bagi
UMKM lebih ditekankan pada pendampingan
dan
pengawasan ada juga berita mengenai
undang-undang Cipta kerja ini mendorong
komersialisasi pendidikan ini juga tidak
benar karena yang diatur hanyalah
pendidikan formal di kawasan ekonomi
khusus di kek sedangkan perizinan
pendidikan Tidak diatur di dalam
undang-undang Cipta kerja ini apalagi
perizinan untuk pendidikan di pondok
pesantren itu tidak diatur sama sekali
dalam undang-undang Cipta kerja ini dan
aturannya yang selama ini ada tetap
berlaku kemudian diberitakan bahwa
keberadaan bank
tanah bank Tanah ini diperlukan untuk
menjamin kepentingan umum kepentingan
sosial kepentingan pembangunan nasional
pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan
serta reforma
agraria ini sangat penting untuk
menjamin akses masyarakat terhadap
pemilikan tanah kepemilikan lahan dan
kita selama ini tidak memiliki bank
tanah saya tegaskan juga bahwa
undang-undang Cipta kerja ini tidak
melakukan re sentralisasi kewenangan
dari pemerintah daerah ke pemerintah
pusat tidak tidak ada perizinan berusaha
dan pengawasannya tetap dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan NS SPK
norma standar prosedur dan kriteria yang
ditetapkan pemerintah pusat ini agar
dapat tercipta standar pelayanan yang
baik di seluruh daerah dan penetapan
nspk ini dapat nanti akan diatur di
dalam PP atau peraturan
pemerintah Selain itu kewenangan
perizinan untuk non perizinan Berusaha
tetap ada di pemda sehingga tidak ada
perubahan bahkan kita melakukan
penyederhanaan melakukan standarisasi
jenis dan prosedur berusaha di daerah
dan perizinan berusaha di daerah
diberikan batas waktu ini yang penting
di sini jadi ada service level of
agreement permohonan perizinan dianggap
disetujui bila batas waktu telah
terlewati
saya perlu tegaskan pula bahwa
undang-undang Cipta kerja ini memerlukan
banyak sekali peraturan pemerintah atau
PP dan peraturan presiden atau Perpres
jadi setelah ini akan muncul PP dan
Perpres yang akan kita selesaikan paling
lambat 3 bulan setelah diundangkan kita
pemerintah membuka dan mengundang
masukan-masukan dari masyarakat
dan masih terbuka usulan-usulan dan
masukan dari
daerah-daerah pemerintah berkeyakinan
melalui undang-undang Cipta kerja ini
jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupannya dan juga penghidupan bagi
keluarga
mereka dan kalau masih ada Jika masih
ada ketidak
puasan terhadap undang-undang Cipta
kerja ini
silakan
mengajukan
uji materi atau judicial review melalui
MK Mahkamah
Konstitusi sistem ketatanegaraan kita
memang mengatakan seperti itu Jadi kalau
masih ada yang tidak puas dan menolak
silakan diajukan uji materi ke
MK Saya rasa itu yang bisa saya
sampaikan Pak P kesempatan yangamp
ini Terima kasih wasalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh rasil untuk
Islam yang
satu