Video lainnya

—

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Jangan Jadikan KPK Alat Politik"

Rasil TVDipublikasikan: 27 Desember 2024387 views

Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Rasil https://play.google.com/store/apps/details?id=id.radio.silaturahim Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) No. Rek :…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
[Musik]
yang dirahmati Allah subhanahu wa taala
tiba kita di sesi dialog spesial topik
berita hari Jumat kita sudah terhubung
dengan narasumber kita
ABD dij tep halamik
Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh Mas Ang Bang Sehat ya pagi
hari ini ya Alhamdulillah sehat tentu
saja dengan segala aktivitasnya Bang
Dullah pasti memantau dan juga menyoroti
terus
dinamika politik ekonomi sosial hukum
gitu ya yang terjadi di negeri ini Bang
dula Saya
e apa akan menanyakan dua hal dulu nih
Bang pertama I vonis ringan terhadap
harve Muis bukan hanya harve Muis ya
tapi dan kawan-kawannya ternyata ada
beberapa orang itu ini banyak pihak yang
melihat bahwa ini sepertinya makin makin
suram gitu ya penegakan hukum bagi para
koruptor Apalagi kita jika Disinggung
dengan
ee pihak penyidik Kejaksaan dalam kasus
korupsi yang dilakukan oleh harf muiz
ini kan sebenarnya Kejaksaan sudah
berusaha membongkar Mega korupsi
termasuk juga kasus-kasus yang lain
komentar e Maf MD aja sampai Duh Gusti
Bagaimana ini Nah kalau komentarnya Bang
Dulah nanti kita ingin tahu bagaimana
sebenarnya yang melatar belakangi vonis
super ringan bukannya ringan tapi super
ringan bagi koruptor di masa-masa ini
lalu yang kedua kami juga ingin
menyoroti ketika
hasto Sekjen PDIP menjadi trending dalam
satu pekan ini yang dikatakan sudah
dibidik sejak
2020 Bagaimana ee Bang dula melihat
lingkaran lingkaran antara antara e PDIP
hasto dan juga lingkaran yang pecah gitu
ya dengan mantan Presiden Jokowi
termasuk mungkin disoroti juga sikap
presiden dalam kasus hasto ini dua hal
itu dulu Bang Dulah Monggo
Iya Pertama eh soal putusan pengadilan
yang sangat ringan terhadap kuptor yang
EE kerugian ku negara itu luar biasa
besarnya sebab ee yang memutuskan itu
Hakim yang mengajukan itu adalah
Kejaksaan dan proses
penyelidikan-penyelidikan dilakukan oleh
kepolisian eh Oh maaf oleh Kejaksaan
sendiri seperti itu
ee problemnya adalah bahwa Kejaksaan itu
sebenarnya hari ini bukan berada pada
posisi
sebagai bagian daripada sistem peradilan
Jadi kalau zaman dulu itu dan
negara-negara lain itu Kejaksaan itu
berada pada ee institusi kehakiman
institusi kehakiman n Jadi bukan pada
institusi ee pemerintahan nah hari ini
polisi dan Kejaksaan berada pada
institusi pemerintahan karena mereka
masuk dalam kabinet jadi misalnya kalau
rapat Kabinet itu kapolrii Jaksa Agung
hadir berarti mereka itu eksekutif Jadi
kalau eksekutif Bagaimana mau menegakkan
e prinsip-prinsip keadilan ketika satu
kasus berkaitan dengan pihak
eksekutif sehingga begitu maka yang saya
ingin katakan pertama adalah kita harus
menata kembali sistem ketatanegaraan
kita di mana ee kepolisian itu tidak
harus dibawa presiden kalau zaman masumi
berkuasa polisi itu di bawah Kementerian
Dalam Negeri dan hampir sebagian besar
negara di dunia itu juga di bawah
Kementerian Dalam Negeri katakanah
Malaysia Singapura dan seterusnya itu
kepolisian itu dibawa apa namanya eh
Kementerian Dalam Negeri eh tapi
kemudian polisi-polisi di dunia itu itu
tidak punya senjata Mereka cuma pakai
tongkat e seperti itu eh sementara di
Indonesia
eh Angkatan Darat tent itu kalah sama
polisi persenjataannya seperti itu nah
itu nah Kejaksaan harus di bagian di
bidang kehakiman di bidang kehakiman
pada zaman
e apa namanya
lama pada waktu masa musim berkuasa
Kejaksaan itu tidak dieksekutif di
bagian kehakiman seperti itu sehingga
dia terlib
di dalam proses penegakan hukum di mana
Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia
sehingga Jaksa berada pada posisi
seperti itu sehingga Demikian maka Jaksa
ketika dia mengajukan tuntutan itu
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada
nah Oleh karena itu maka eh dalam
konteks itu Kejaksaan dikembalikan
kepada undang-undang Kejaksaan yang yang
asli di mana mereka tidak menangani
kasus-kasus korupsi jadi eh Kejaksaan
hanya menangani kasus-kasus di di luar
korupsi yaitu pidana umum Apakah itu
pencurian Apakah itu apa namanya E
penjarahan Apakah itu penipuan dan
seterusnya seperti itu nah itu yang
pertama yang kedua kita tahu bahwa
karena mereka berada pada bagian
eksekutif sementara selama 10 tahun
pemerintahan Jokowi itu dikuasai oleh
oligarki maka kemudian ee
matis ee apa yang dilakukan oleh
Kejaksaan kemudian dilakukan oleh Hakim
itu e sama seperti nah Hakim kita tahu
bahwa Mahkamah Agung ee Berapa waktu
yang lalu kita lihat ada yang sampai
menyimpan uang selama sekian tahun
hampir 1 triliun sekian P emas dan
seperti itu Nah itu mengakibatkan
kemudian Mahkamah Agung itu sebagai
penjaga gawang ee penegakan keadilan itu
ee apa namanya jebol jadi saya sudah
pernah sampaikan beberapa waktu lalu di
rasil ini ketika pertama kali saya ikut
terapim KPK 2005 saya mengusulkan agar
supaya kita tangkap beberapa Jenderal
polisi karena eh KPK Hongkong seperti
itu tapi diingatkan oleh secaraorang
pimpinan KPK bahwa Hongkong seperti
begitu karena jaksnya baik hakimnya
diimpor dari inggrisah maka kemudian eh
kita sepakat bahwa kalau begitu kita
dari penjaga gawang filosofinya kalau
bola lepas dari kepolisian lepas dari
Kejaksaan maka penjaga gawang yaitu
Hakim itu bisa menyelamatkan E dan pada
awal-awal periode pertama KPK berhasil
menertibkan itu Mahkamah Agung tapi
ketika Eh oligarki tahu bahwa ini KPK
ini berbahaya kemudian diganggu itu KPK
dengan kasus CIC buaya jilid S jilid du
jilid maka kemudian ee KPK ee Abai di
dalam mengawal Ma hingga kemudian
terjadilah seperti sekarang itu nah jadi
dari Ma itu maka hakim-hakimnya seperti
itu ya seperti demikian untuk menjadi
hakim maka kemudian juga harus
mengeluarkan sejumlah uang nah Oleh
karena itu maka saya sudah pernah
sampaikan bahwa untuk menetapkan
penyelenggara negara apakah ketua KPK
ketua KPU ketua Bawaslu ketua MK ee
ketua apa namanya ombudsmen PPTK dan
seterusnya itu jangan lagi oleh DPR
Tapi satu pansel yang dipilih oleh
perguruan tinggi dipilih oleh masyarakat
dipilih oleh SM yang berintegritas
mereka itulah yang kemudian bisa
menyelesaikan proses rekrutmen
pejabat-pejabat penyelenggaraan negara
tapi memang harus dibawa ke DPR karena
DPR mempunyai hak e budgeting tapi DPR
tidak melakukan fit and prop test hanya
menerima atau menolak menerima atau
menolak kalau menolak dikembalikan lagi
jadi tidak fit propeskan kalau Fit
propes maka kita tahu kasus-kasus KPK
yang terakhir sekarang atau KPK waktu
perli itu karena DPR itu lembaga politik
maka kepentingan politik mereka seperti
begitu nah Hal itulah yang terjadi
kepada Kejaksaan kepala kepan dan juga
Hakim seperti itu jadi Oleh karena itu
maka kondisi yang ada terj itu saya
mendapat beberapa informasi sudah lama
pengalaman saya ad iar kandung saya itu
kan dua orang Saya sudah pernah
ceritakan bahwa dia tamatan SMP mau
untuk naikkan pangkat harus sekolah lagi
maka dia kirim surat ke saya waktu itu
saya masih di Malaysia minta sekian apa
ratus ribu saya untuk apa untuk mau
sekolah lagi yang minta siapa Dari dari
POLRI seperti itu dan itu terjadi di
seluruh instansi tidak hanya kepolisian
tidak Kejaksaan tidak Hakim bahkan ASN
juga begitu seperti demikian itu nah
Oleh karena itu maka sistem
ketatanegaraan dan ketata paksaan sistem
administrasi pemerintah harus diubah
total paling tidak mengikuti pola KPK
jilid 1 jilid du jilid 3 sehingga
Demikian maka e yang menjadi ASN Apakah
sebagai polis sebagai jaks sebagai Hakim
sebagai panitra itu betul-betul
berintegritas dan profesional itu
persoalan apa yang terjadi tentang
putusan pengadilan sangating itu
keadilan ada alasan yang tidak logis
katanya terdakwa itu sopan di pengadilan
ini kadang-kadang ee kita perlu membuka
mata gitu ya bahwa hal substansi ini kok
kenapa selalu dijadikan alasan oleh para
penegak gitu ya padahal bukan substansi
e kalau soal soal sopan itu kan sama
dengan misalnya kalau orang ditangkap
KPK he dia tidak pernah salat dia tidak
pernah pakai jilbab kalau perempuan
begitu ditangkap KPK langsung langsung
Pak yang laki-laki pakai pakai baju
Melayu
se
jadianya yang mudah sekali orang di
kibulin dengan cara Hanya seperti itu
kemudian di dalam penjara dia menjadi
apa namanya yang sekarang kalau natal
Ini dibagi-bagi hadiah itu apa namanya
ituter dalam penjara
jaditer suruh beli rok misalnya kasih
jut
bungkus tapi juta rokok cuma berapaul
ribu seperti itu dikasih bagi-bagi
petugas dan seterusnya sehinggaya
penjara itu juga
merupakanter sehingga yang selalu saya
katakan Dia tidak narkoba dalam penjara
narkoba dia tidak Hom dalam penjara Hom
dia tidak lesbian dalam penjara lesbian
seperti itu Nah itu itu problem kita
tentang putusan hakim yang e tidak
mananusia padahal putusannya itu at nama
ketuhanan yang maha esa seperti karena
Hakim itu wakil Tuhan di atas di dunia
seperti itu Masalahnya Mas Angga iya iya
iya yang kedua
Eh yang kedua soal
hasto pus jadi ini ini sebenarnya kan eh
cerita berulang-ulang tapi saya mau
simpulkan saja dan saya sudah pernah
sampaikan di rasil ini beberapa waktu
yang lalu bahwa kalau pengantin baru itu
bau kentutnya pun harum suami dengan
istri begitu cerai semua berantakan
saling bongkar-bongkaran Nah itu
sekarang terjadi nah cuma persoalannya
adalah cerai itu dalam Islam itu ada
talak satu ada talak dua ada talak tig
Nah kalau misalnya talak tiga maka ee
Insyaallah hasto ditangkap dipenjarakan
kalau talak tiga tak tig kalau masih
talak sat tal dua saya belum yakin apa
namanya hasto Ditangkap atau kalau
ditangkap di proses pengadilan mungkin
hukumannya juga seperti yang yang apa
namanya mungkin 2 tahun 3 tahun begitu
kemudian remisi kemudian apa 1 tahun di
dalam penjara bebas seperti itu Nah itu
itu persoalannya karena ee kalau
misalnya talak sat tangal du artinya
berarti masih ada kemungkinan untuk
untuk damai Apakah Damainya itu misalnya
ee oke apa namanya ee saya jadi ketua
umum PDIP apa namanya ee menggantikan
Mega seperti itu sehingga kemudian Ya
sudah apa namanya ee nanti kemudian
apakah EE
EE Rujuk Kembali dengan dengan syarat
bahwa kasus belbi tidak dibongkar kasus
e apa namanya iktp tidak dibongkar kas
me Karta tidak dibongkar nah seperti itu
jadi itu itu adalah beberapa hal yang
mengakibatkan talak dua bisa rujuk lagi
kalau talak tiga memang tidak bisa lagi
rujuk seperti itu nah sebab eh tahun
seperti disebutkan oleh noedan itu kan
2019 itu kasus
2020 di di apa namanya di Indonesia
Lawyer saya sudah jelaskan waktu itu
2020 itu di mana ada orang PDP hadir apa
segal saya katakan apa yang dilakukan
oleh PDP itu melanggar apa namanya
aturan permainan karena
pertama
si haru itu bukan urutan kedua iya iya
sehingga ketika urutan pertama itu
meninggal urutan kedua naik otomatis kan
dia urutan ketiga atau keempat itu satu
yang kedua dia bukan orang Sumatera
Selatan dia orang Sulawesi Selatan dia
orang Sulawesi Selatan Terus bagaimana
kemudian dia dia mewakili aspirasi
Sumatera Selatan seper Meskipun tidak
melanggar undang-undang orang Asal dari
mana saja wakil di mana saja seperti itu
memang tidak melanggar undang-undang
tapi dalam etika politik Nah ini kan
sering kita lupa etika kita hanya bicara
tentang undang-undang kita bicara
tentang peraturan ter tapi ada etika
Etika itu yang tertinggi dari
undang-undang dari etika itu
undang-undang diturunkan seperti itu
jadi etikanya adalah kalau orang bukan
daerah situ e apalagi bukan ee penduduk
di situ kalau orang misalnya dia orang
Sulawesi Selatan tapi jadi penduduk di
Sumatera Selatan masih bisa dipahami
artinya dia sudah bergaul tahu tapi dia
bukan tinggal di di Sumatera Selatan
hanya calek di Sumatera Selatan seperti
itu dia orang e Sulawesi Selatan seperti
itu Nah sehingga dengan begitu maka
kemudian mengajukan apa namanya E surat
ke apa namanya eh ke KPU dan ke ma
seperti itu semacam judicial review ke
ma seperti itu Nah di situlah kemudian
permainan antara ee orang-orang PDP
dalam hal ini yang sudah dikemukakan
oleh eh KPK hasto dan Kemudian beberapa
apa namanya teman-teman yang lain dan
kemudian eh sudah barang bukti sudah
fakta bahwa pimpinan salah seorang
komisioner KPU ditangkap dipenjarakan
bahkan sekarang sudah bebas juga sudah
bebas juga jadi itu sudah bukti yang
yang sah bahwa ada penerimaan ee
penerimaan swap seperti itu I Nah si
harumas itu kan lari ke Singapura ke
Malaysia terus kembali dia kembali itu
di bandara dia terus
kemudian terus ke ke PTIK untuk untuk
apa berlindung di sana PTIK teman-teman
kpki itu datang ke sana ke PTK karena
mereka punya alat untuk menyadap dan
seterusnya datang untuk kemudian
Menangkap apa namanya Harus Miku di PTK
justru teman-teman KPK ini ditangkap
oleh orang-orang dari baju coklat itu di
sana dengan alasan bahwa e apa ada
terlibat narkoba saya bilang itu
mustahil saya bilang saya 8 tahun di KPK
sop di KPK itu setiap 3 4 bulan maksimal
6 bulan
itu ada inspeksi dari pengawasan
internal kepada seluruh pegawai KPK
tentang narkoba dites narkoba itu setiap
6an jadi itu aneh anehay kalau
orangorang KPK terlibat apa namanya
narkoba seperti itu sehingga K asomilang
seperti itu Nah jadi 2020 itu sudah
dalam proses apaanya gelar perkara
teman-teman penjiri kpki sudah
mengatakan sudah harus ditahan tapi
tidak mau karena pirle ini kan orangnya
Tito e ple itu jadi ketua k untuk
melindungi Tito karena Tito ada kasus
buku merah mereka sama-sama dari satu
daerah meskipun Jokowi tidak terlibat
tapi adik ipar Jokowi terlibat dalam
soal pembahasan pajak dalam kasus yang
melibatkan Tito nah sehingga dan begitu
maka kemudian tidak Nah sekarang setelah
kemudian ee apa namanya EE Tito sudah di
Mendagri mengamankan setah itu ee
kemudian PL setelah punya kasus dengan
SL Menteri Menteri Pertanian Nah maka
kemudian terbongkarah lantas kemudian eh
ketika Pilpres kemarin itu eh Jokowi
tidak mendukung calon daripada PDIP
mendukung apa namanya probbo ah maka
kemudianlah terjadilah perceraian itu
yang apakah EE talak du talak 3 atau
talak satu ah itu yang kondisi seperti
hari ini Iya iya jadi Oleh karena itu
saya menyarangkan kepada ee KPK
ee KPK meskipun Saya tahu bahwa ketua
KPK sekarang orang Jokowi saya tahu itu
ketua KPK orang Jokowi tapi eh bahwa
kemudian kalau untuk mau menebus
ee kesalahan 4 tahun yang lalu itu bisa
saja Kemudian ee ketua KPK sekarang
melakukan hal yang meskipun itu dipahami
orang perintah Jokowi tapi kemudian
bongkar semua saja bongkar semua saja
sampai dengan demikian ketika di
pengadilan nanti di pengadilan akan
terbongkar bahwa Jokowi terlibat
kemudian lain-lain terlibat dan kemudian
sekian menteri Jokowi yang masuk ke
kabinet ee apa namanya prabo ini apakah
Menko macam-macam m Menko seperti itu Ah
itu terbongk semua sehingga begitu maka
ee meskipun dia orang Jokowi ee kemudian
bisa menyelamatkan he wajah dan martabat
dari KPK yang kedua Prabowo kalau memang
betul-betul serius dia terbitkan Perpu I
beliau terbitkan Perpu untuk kembali ke
undang-undang KPK yang lama kalau
undang-undang KPK yang lama
siapun ketua KPK siapun pimpinan KPK
tidak bisa berkutik karena ada ee
undang-undang KPK yang lama itu diikuti
dengan satu PP nomor 63 tahun 2005
tentang Man sdmkpk sehingga dengan
begitu maka kalau perpo itu diterbitkan
kemudian perbo minta kepada pimpinan KPK
menarik kembali Nobel Baswedan dengan
teman-teman 57 orang itu saya percaya H
saya percaya mereka bisa menghidupkan
kembali Eh Citra dan integritas dan
profesionalisme KPK seperti dulu maka
kemudian eh hasto akan ditangkap
kemudian eh teman-teman yang lain
ditangkap sudah itu kemudian kasus-kasus
yang meliputi apa namanya apa mikarta
iktp E kemudian senturi dan semuanya
seperti itu dan kemudian semua menteri
Jokowi yang 17 orang yang dimajukan
dalam kabinet eh parabo ini bisa
kemudian disidangkan semua seperti itu
sehingga Prabowo punya waktu yang cukup
untuk bisa menjalankan prabagamnya
sehingga tidak mustahil
2029 beliau bisa terpilih kembali jika
tidak maka ya Saya kira setahun saja
Prabowo sudah di apa digulingkan oleh
kelompok ee apa namanya oligarki iya
iitu iya iya nah sebagai penutup
bengdulah kita melihat dari beberapa
kasus itu ya Ee novel ban itu mengatakan
semua kasus semestinya diproses apa
adanya Nah iya ini kaitannya dengan
hastod ataupun dengan ha Muis ataupun
yang lain-lain namun Jadi pertanyaan
Bang dula bagaimana kita mengingatkan
ini kepada para aparat penagak hukum
baik itu yang memiliki jabatan paling
tinggi ataupun jabatan yang paling bawah
gitu ya jangan sampai penegakan hukum
ini digunakan untuk melakukan intimidasi
apalagi gitu ya digunakan untuk
kepentingan politik para elit bagaimana
Bang doah sebagai
penutup jadi
ee dulu ada Konvensi Ketika saya masih
dikapan ada Konvensi antara KPK dengan
DPR bahwa menjalan tahun
politik maka KPK tidak menangani
kasus-kasus yang
berkaitan dengan peristiwa politik yaitu
ppres Pemilu Pilkada nah kemarin itu Du
hari menjalang Pemilu itu PLT
Gubernur Bengkulu itu
ditangkap memang
itu mantauan dan hasil apa namanya ee
penyadapan dan seterusnya tapi
sebenarnya itu kemudian ee Meskipun
mereka melakukan sesuai dengan
fakta-fakta yang ada tapi kemudian akan
lahir kesan Wah ini karena apa namanya
orang kelompok sana maka kemudian
ditangkap Saya sudah pernah ceritakan
beapa waktu lalu bahwa kami beberapa
bulan lalu mantan-mantan alumni KPK
termasuk pimpinan kemudian penasihat dan
lain-lain ketemu dengan pimpinan KPK
yang yang periode kemarin ee itu e PLT
ketua KPK itu kan curhat curhat sama
kami bahwa kalau kelompok kelompok a
cepat sekali proses kalau yang k b Oh
lambat sekali seperti itu itu curhat
curhat dia sama-sama seperti itu Nah
jadi Oleh karena itu maka eh kalau
misalnya eh hanya karena dianggap
sebagai proses politik Nah itu berbahaya
KPK itu dulu saya satu alumni dengan
Abraham Samad iya Eh tapi ketika Abraham
Samad di mau dijagokan jadi wakil
presiden waktu zaman apa namanya eh
Pilpres eh SB eh bukan eh Jokowi pertama
Joko perama Jokowi
pertama4 saya saya kemudian keras
mengritik KPK termasuk Abraham Samad
bahwa Kalau anda mau menjadi cpres harus
mundur dari KPK jangan KPK
dibawaah-bawah sebagai lembaga politik
KPK itu lembaga hukum Netral harus apa
dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan seperti itu Nah
akhirnya kemudian ya e tidak jadi memang
Abraham Samad dicalongkan karena dia
memilih untuk tetap di KPK tidak apa
namanya untuk e maju sebagai caper
seperti itu Nah begitu e persoalannya
adalah bahwa
ee agar supaya
ee di dalam ee di dalam kode etika KPK
itu ada kalimat begini mas Angga pegawai
KPK dilarang melaksanakan perintah
atasan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan itu
tertulis resmi jadi perintah ketua KPK
perintah wakil ketua KPK tapi kalau
perintah itu Bert dengan peraturan
perang-undangan pegawai kpega larah
melaksanakannya Nah jadi dengan begitu
maka kemudian semua berjalan berdasarkan
RW of Law semuai dengan aturan-peraturan
yang ada seperti itu Jan sampai kemudian
ketua KPK pimpinan KPK itu karena
disponsori oleh partai a disponsori oleh
oligarki B lantas kemudian harus
mengikuti kemauan partai politik atau
kemauuan oligarki Nah itu maka kemudian
ee lembaga negara baik kepolisian
Kejaksaan maupun KPK akan menjadi alat
politik bukan alat penega hukum nah
sehingga Demian saya simpulkan bahwa
Kembalikan ke undangat asli kemudian
semua PP yang ada semua undang-undang
yang ada pertentangan dengan undas asli
itu dihilangkan dan proo diminta kebenar
ya keberaniannya sebagai Jenderal untuk
menerbitkan beberapa Perpu yang
membubarkan atau menghilangkan
undang-undang aminerba undang-undang
Cipta kerja undang-undang KPK yang lama
undang-undang kesehatan maka kemudian
bisa terjadi kerukunan antara antara
lembaga antara pemerintah dengan rakyat
antara rakyat di mana ada ormas ada
partai politik bisa kemudian kita masuk
2045 sebagai Indonesia berkah insyaallah
Hm
insyaallahu Baik Bang dulla terima kasih
dialognya di pagi hari ini menemai Ian
dan akhwat Insyaallah kita jumpa lagi
tahun depan nih Bang Dola ya tahun depan
sudah masuk oh iya tahun lagi setahun
lagi baik baik terima kasih Bang Dola
Asalamualaikum Waalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh