oleh

Advocat Muslim: SE Menag tak Memiliki Kekuatan Hukum

Advocat Muslim: SE Menag tak Memiliki Kekuatan Hukum

Jakarta, Rasilnews – Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) meminta masjid dan mushola tetap istiqomah mengumandangkan adzan menggunakan pengeras suara. AMMI minta muadzin tidak perlu risau dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Surat Edaran Menag tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap subjek hukum (bagi masjid dan mushola). Jadi saya menyarankan muadzin tetap mengumandangkan adzan menggunakan surat pengeras suara,” kata Pendiri AMMI Ali Yusuf, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

Ali Yusuf mengatakan, memang masih banyak yang belum tahu bahwa SE Menag Yaqut itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi, masjid dan mushola pasti tak akan mentaati SE Menag.

“Saya yakin masyarakat tidak akan menghiraukan SE Menag, bukan karena tahu bahwa SE itu tidak ada kekuatan secara formil dan materiil, melainkan aturan tersebut mengganggu aqidah,” katanya.

Ali memastikan SE bukan peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Sehingga SE tidak bisa dijalankan oleh masyarakat pada umumnya dalam hal ini jamaah masjid dan mushola.

“Dari segi formatnya SE ini berlaku bagi internal atau bawahan dari yang mengeluarkan SE. Masjid dan mushola ini bukan bawahan dari Menang Yaqut jadi tidak berlaku tidak ada kewajiban struktur organisasi di dalam masjid menaati SE Menag,” katanya.

Ali menyarankan jika Menag serius ingin mengeluarkan suatu aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, maka jangan menggunakan SE tetapi aturannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

“SE ini tidak ada dalam hierarkie perundang-undangan,” katanya.
Bahkan menurut Ali kebijakan Menag mengeluarkan SE mengatur suara adza melanggar syariat dan konstitusi Pasal 28E UUD 1945. Di mana Pasal tersebut menjamin warga negara beribadat menurut agamanya.

“Mengumandangkan Adzan itu adalah bagian dari ibadah Karena Dia memanggil orang yang beragama Islam untuk menunaikan salat menghadap Allah Robbullamin,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed