Kamis, 13 Dzulqaidah 1447 H/ 30 April 2026
Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Di negeri ini, meritokrasi adalah barang mewah. Ia seperti kristal di ruang tamu pejabat: dipajang tinggi, dibersihkan sesekali, tetapi jarang dipakai. Semua sepakat bahwa jabatan publik seharusnya diisi oleh orang terbaik. Semua orang berdecak kagum saat kata profesionalisme disebut. Semua orang mengangguk khidmat ketika mendengar frasa “the right man on the right place.” Namun anehnya, setiap kali kursi kekuasaan kosong, yang datang duduk justru orang yang paling dekat pintu belakang.
Kita hidup di republik yang menghormati kompetensi—selama kompetensi itu tidak mengganggu kompromi. Di atas kertas, negara modern dibangun di atas meritokrasi. Ada seleksi, ada ukuran kinerja, ada rekam jejak, ada kapasitas, ada pengalaman relevan. Tapi di lapangan, kita memiliki versi lokal yang lebih membumi dan lebih fleksibel. Jabatan tidak selalu diberikan kepada yang paling paham persoalan, melainkan kepada yang paling paham situasi. Dan seperti kita tahu, situasi sering kali lebih menentukan daripada substansi.
Maka lahirlah sistem yang jauh lebih praktis daripada meritokrasi: kompromikrasi. Dalam kompromikrasi, semua orang mendapat bagian, kecuali rakyat yang akhirnya membayar harga seluruh kompromi itu. Kursi dibagikan bukan berdasarkan kemampuan, melainkan kebutuhan politik. Ada yang diangkat karena berjasa saat kampanye. Ada yang diberi tempat agar tidak berisik di luar. Ada yang dimasukkan supaya kelompok tertentu merasa dihargai. Ada pula yang dipilih semata karena aman, artinya tidak terlalu pintar untuk membahayakan, dan tidak terlalu mandiri untuk menyusahkan.
Seorang ahli pertanian bisa kalah oleh ahli lobi. Pakar komunikasi bisa tersingkir oleh pembuat kegaduhan. Orang yang bertahun-tahun mengurus lingkungan hidup bisa dikalahkan oleh orang yang baru tahu beda hutan lindung dan hutan kota setelah dilantik. Tetapi kita diajarkan untuk tidak sinis. Kita diminta percaya bahwa semua keputusan telah melalui pertimbangan mendalam. Bahwa setiap nama dipilih secara cermat, objektif, dan demi masa depan bangsa. Bahwa jika seorang tokoh yang sepanjang hidupnya mengurus satu bidang mendadak dipindah ke bidang lain yang sama sekali asing, itu bukan salah penempatan, melainkan bukti keluasan talenta.
Meritokrasi mahal harganya karena ia menuntut keberanian. Berani menolak titipan. Berani berkata tidak kepada kawan lama. Berani mengecewakan penyandang dana. Berani menjelaskan kepada pendukung setia bahwa jasa politik tidak otomatis setara dengan kapasitas teknokratis. Berani memilih orang yang tepat meski bukan orang dekat. Dan keberanian seperti itu jauh lebih langka daripada konferensi pers tanpa pujian diri. Namun acap kali yang dipilih yang lebih murah membayar loyalitas daripada menegakkan standar. Lebih nyaman memilih orang yang bisa diatur daripada orang yang benar-benar ahli. Sebab ahli sering merepotkan. Mereka punya data. Mereka membawa argumen. Mereka suka bertanya mengapa. Mereka terkadang menolak perintah yang tidak masuk akal. Dalam lingkungan yang terbiasa dengan kepatuhan, kompetensi bisa dianggap ancaman. Itulah sebabnya meritokrasi sering kalah sebelum bertanding.
Padahal rakyat tidak menuntut mukjizat. Rakyat tidak meminta kabinet diisi malaikat. Publik hanya berharap urusan lingkungan ditangani orang yang mengerti lingkungan. Urusan ekonomi dikelola orang bersih yang paham ekonomi. Urusan komunikasi diurus orang yang bisa berkomunikasi tanpa membuat kebakaran baru setiap pekan. Permintaan sederhana. Namun tampaknya terlalu mahal. Sebagai gantinya, rakyat diberi tontonan rutin bernama reshuffle. Nama-nama diumumkan dengan musik kebangsaan. Wajah-wajah baru berbaris rapi. Sumpah jabatan dibacakan dengan khidmat. Pena ditandatangankan. Kamera menyorot senyum. Karangan bunga berdatangan. Media menulis “babak baru pemerintahan.” Padahal kadang yang berganti hanya nama di atas meja, bukan mutu yang duduk di kursi pejabat.
Jika sungai tetap kotor, hutan tetap dibabat habis, harga tetap naik, pesan pemerintah tetap kacau, maka publik perlahan mengerti bahwa masalah bukan pada slogan, melainkan pada seleksi. Dan ketika kegagalan datang, meritokrasi kembali dicari. Seolah-olah ia dompet yang hilang setelah pesta selesai. Kita memang bangsa yang unik. Saat memilih pejabat, kita sering memakai pertimbangan politik. Saat pejabat gagal, kita menuntut profesionalisme. Saat sukses kecil terjadi, kita menyebutnya kepemimpinan visioner. Saat gagal besar datang, kita menyalahkan bawahan. Tak heran meritokrasi terasa mahal. Ia diminta hadir hanya saat krisis, tetapi ditolak saat proses.
Sesungguhnya negara tidak kekurangan orang pintar. Kampus penuh pakar dibidangnya masing-masing. Dunia profesional penuh talenta. Anak-anak muda dengan kapasitas nyata tersebar di mana-mana. SDM berkualitas bukan langka. Yang langka adalah kemauan untuk memilih mereka ketika pilihan itu menuntut pengorbanan politik. Jadi benar, meritokrasi mahal harganya. Bukan karena kita tak mampu membayarnya. Tapi karena terlalu banyak yang menikmati diskon dari ketidaklayakan. Dan setiap kali jabatan strategis jatuh ke tangan yang keliru, rakyat kembali belajar pelajaran paling tua dalam politik: yang paling mahal di negeri ini bukan beras, bukan listrik, bahkan bukan pula rumah; yang paling mahal adalah menaruh orang tepat di tempat yang tepat.
Wallahu a’lam bisshawab
