Cibubur, Rasilnews – Persoalan pengurangan pasokan gas antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menyangkut kepentingan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan komitmen kontrak dan hubungan diplomatik kedua negara. Penyelesaiannya perlu mengedepankan kesepakatan bersama, komunikasi diplomatik, serta kepentingan energi nasional.
Ambassador Ahmad Rusdi menegaskan, setiap transaksi perdagangan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
“Suatu perjanjian harus dibuat atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila setuju, harus memenuhi perjanjian yang telah dibuat,” ujar Ahmad Rusdi kepada Radio Silaturahim, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, apabila muncul kendala dalam pelaksanaan perjanjian, penyelesaian harus mengacu pada isi kontrak, termasuk ketentuan mengenai kemungkinan pemberian penalti kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi diplomatik untuk menjaga hubungan Indonesia dan Singapura. Pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara dinilai dapat menjadi ruang untuk membangun kesepahaman sekaligus mencari solusi atas persoalan pasokan gas tersebut.
Sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu, hubungan baik perlu terus dipelihara melalui komunikasi dan kerja sama yang saling menghormati.
Di sisi lain, Ahmad Rusdi mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum menentukan kebijakan ekspor gas. Perhitungan harus mencakup kapasitas produksi, kebutuhan domestik, serta volume gas yang dapat diperdagangkan ke negara lain.
“Ya, kita memang produsen gas. Kebutuhan kita sendiri juga banyak. Kenapa waktu itu kita jual, kan juga sudah diperhitungkan. Pemakaian sendiri berapa, kemudian yang akan kita jual berapa, atau beli dari negara lain berapa. Itu ada perhitungan yang tentunya juga tidak merugikan dan bisa memenuhi kebutuhan rakyat kita. Jangan sampai nanti kekurangan gas, jangan sampai kehabisan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan energi juga perlu memperhatikan kestabilan harga agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat menikmati energi dengan harga terjangkau. Menurutnya, perdagangan energi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mendukung pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Rusdi merupakan diplomat senior Indonesia yang lahir di Pekalongan pada Agustus 1957. Ia menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran sejak 1976 dan pernah menjabat sebagai Ketua Pramuka Unpad. Kariernya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimulai pada 1983.
Selama menjalankan tugas diplomatik, Ahmad Rusdi pernah ditempatkan di sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, antara lain KBRI Praha, Islamabad, dan London. Ia juga pernah dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani dan Thailand.
Selain pengalaman diplomatik, Ahmad Rusdi memiliki rekam jejak panjang di bidang protokol kenegaraan. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Istana, Kepala Rumah Tangga Istana, hingga Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
Di bidang kepramukaan, ia aktif di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional selama tiga periode hingga 2023. Pada 2015, ia terpilih sebagai anggota Komite Pramuka Asia-Pasifik yang berkedudukan di Manila. Selanjutnya, pada 2018–2021, ia dipercaya menjadi Ketua Pramuka Asia-Pasifik secara ex officio sekaligus menjadi bagian dari kepengurusan Gerakan Pramuka Dunia.
Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi dan hubungan internasional, pandangan Ahmad Rusdi menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepatuhan terhadap kesepakatan kontrak, jaminan ketahanan energi nasional, dan keberlanjutan hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Komunikasi yang terbuka diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua negara tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat Indonesia.
