Cimahi, Rasilnews — Ancaman kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) berupa hampir 74 ton beras sebagai langkah antisipasi jika terjadi kerawanan pangan. Di saat yang sama, Kabupaten Indramayu menghadapi ancaman gagal panen akibat kekeringan yang melanda lebih dari 10 ribu hektare lahan sawah.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan stok CPPD yang tersedia saat ini mencapai 73.971,20 kilogram, terdiri atas 50.261,20 kilogram beras medium dan 23.710 kilogram beras premium. Seluruh cadangan tersebut disimpan di gudang Bulog dan siap disalurkan apabila masyarakat terdampak krisis pangan akibat musim kemarau.
Menurutnya, cadangan pangan daerah memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ketika produksi pangan dan kebutuhan masyarakat tidak seimbang. Selain untuk menghadapi kerawanan pangan akibat bencana atau musim kemarau, stok tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam penanganan keadaan darurat, stunting, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Pemkot Cimahi menjelaskan, penyaluran beras dilakukan melalui usulan dari kelurahan yang diketahui kecamatan atau lembaga terkait kepada Wali Kota Cimahi. Usulan tersebut harus dilengkapi daftar warga terdampak, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum diterbitkan surat keputusan wali kota sebagai dasar pendistribusian beras kepada masyarakat.
Pengadaan cadangan pangan daerah mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pengadaan dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog.
Meski Cimahi bukan daerah penghasil beras dan masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain, pemerintah daerah memastikan hingga kini ketersediaan beras di pasaran masih mencukupi dan distribusi pangan berjalan normal.
Sementara itu, dampak kemarau mulai dirasakan lebih berat di Kabupaten Indramayu yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sebanyak 10.673 hektare tanaman padi di enam kecamatan terancam mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menyebut lahan terdampak tersebar di Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Bongas, Gabuswetan, dan Kandanghaur. Kecamatan Sukra menjadi wilayah dengan dampak terluas, disusul Patrol, Anjatan, Kandanghaur, Gabuswetan, dan Bongas.
Mayoritas tanaman padi yang terdampak masih berumur antara 7 hingga 25 hari, sehingga masih memiliki peluang diselamatkan apabila pasokan air segera tersedia. Selama ini, areal persawahan di wilayah tersebut memperoleh suplai irigasi dari Waduk Jatiluhur melalui Bendung Salamdarma.
KTNA bersama para petani telah mengajukan permohonan kepada pengelola irigasi agar segera menggelontorkan air ke lahan-lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Mereka menilai percepatan distribusi air menjadi langkah penting untuk mencegah meluasnya gagal panen yang berpotensi menurunkan produksi beras secara signifikan.
Kondisi sawah di sejumlah lokasi mulai menunjukkan tanda-tanda kekeringan, dengan tanah yang retak-retak akibat minimnya pasokan air. Meski demikian, sebagian tanaman padi masih tampak hijau sehingga masih memungkinkan untuk diselamatkan apabila penanganan dilakukan dalam waktu dekat.
Langkah antisipasi yang dilakukan Pemkot Cimahi dan upaya penyelamatan lahan pertanian di Indramayu menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Selain menjaga ketersediaan stok pangan bagi masyarakat, keberhasilan menjaga produksi pertanian juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan di Jawa Barat.
