Jakarta, Rasilnews – Diskusi bertajuk “Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo: Perubahan dan/atau Keberlanjutan?” berlangsung di Ruang Auditorium, Gedung Widya Graha Lantai 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Selatan pada Selasa (17/12).
Acara ini membahas berbagai isu strategis dan membandingkan kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden saat ini, Prabowo Subianto.
Peneliti Pusat Studi Politik, Pandu Prayoga yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyampaikan pandangannya terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia di tengah transisi kepemimpinan ini.
Dalam paparannya, Pandu menyoroti pentingnya peran Indonesia di level regional maupun global.
Pandu beranggapan Indonesia dituntut untuk lebih banyak berperan, baik di level regional maupun global.
“Kita melihat konflik seperti perang Ukraina-Rusia, ketegangan di Semenanjung Korea, konflik Laut Cina Selatan, hingga persoalan tradisional lain di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kebijakan luar negeri Indonesia akan berubah atau berlanjut di era Presiden Prabowo?,” kata dia.
Ia menekankan bahwa ASEAN akan tetap menjadi identitas utama kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana di era Presiden Jokowi.
“Kebijakan politik dari Presiden Jokowi akan terus dijalankan, seperti penyelesaian perbatasan dengan Malaysia yang tinggal menunggu penandatanganan MoU di bawah rezim Presiden Prabowo,” tambahnya.
Namun, Pandu mencatat beberapa perubahan signifikan yang diperkirakan terjadi pada masa Presiden Prabowo. Salah satu perubahan adalah struktur Kementerian Luar Negeri.
“Pada masa Presiden Jokowi, kita hanya memiliki satu Menteri Luar Negeri. Sementara di era Presiden Prabowo, akan ada beberapa Wakil Menteri Luar Negeri yang bertugas menangani bidang-bidang khusus,” jelasnya.
Perubahan lain yang diantisipasi adalah pergeseran dari pendekatan bilateral ke multilateral, serta peningkatan intensitas perjalanan luar negeri, mirip dengan pola pemerintahan era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Pandu juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi, seperti persoalan keamanan siber, ketidakstabilan regional, dan dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Acara itu memberikan ruang diskusi bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai perspektif terkait keberlanjutan dan perubahan kebijakan pemerintahan baru.
Selain Pandu, diskusi tersebut juga menghadirkan peneliti lain dari BRIN di berbagai bidang, seperti Kelautan, Politik, Otonomi Daerah, Pertahanan, Kesetaraan Gender, dan lain-lain.***
Penulis: Ummu Assyifa
Editor: Arina Islami
