Cibubur, Rasilnews – Dunia kedokteran Indonesia tengah menghadapi kegaduhan yang dipicu oleh kebijakan terbaru dari Menteri Kesehatan (Menkes), yang dinilai terlalu jauh mengintervensi sistem pendidikan kedokteran nasional. Kritik tajam terhadap kebijakan ini disampaikan oleh dr. Sarbini Abdul Murad, atau yang akrab disapa Dr. Ben, dalam program Dialog Topik Berita Radio Silaturahim, Kamis (22/05/2025).
Dr. Ben, yang dikenal sebagai tenaga medis sekaligus relawan kemanusiaan, menyatakan bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan yang mendorong sistem pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit (hospital-based) secara masif, mengancam kualitas pendidikan dokter di Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan aspek-aspek mendasar dalam pembentukan kompetensi dokter.
“Pendidikan kedokteran bukan hanya soal mencetak dokter dalam jumlah besar. Kita bicara soal integritas, etika, keterampilan, dan karakter. Ini tidak bisa dibentuk dalam sistem yang hanya mengejar kuantitas,” ujar dr. Ben dalam Dialog tersebut.
Dokter Ben juga menyoroti ketidaksinergian antara para pelaksana kesehatan di lapangan dan pengambil kebijakan pusat. Ia menyebut pendekatan Menkes terkesan arogan dan tidak membuka ruang dialog yang konstruktif dengan para akademisi.
“Kalau para guru besar sudah turun tangan dan menyampaikan pernyataan sikap, itu bukan hal yang biasa. Itu tanda bahwa sistem sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Kekhawatiran serupa juga datang dari berbagai guru besar kedokteran dari universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, hingga sejumlah kampus di daerah. Mereka mengingatkan bahwa intervensi pemerintah yang tidak hati-hati bisa menjatuhkan martabat pendidikan kedokteran Indonesia.
Sebagai seorang yang sudah malang melintang didunia kesehatan dan kemanusiaan, dokter Ben pun mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menutup mata terhadap gejolak yang sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa dunia pendidikan kedokteran memiliki ranah yang sakral dan tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan tanpa dasar ilmiah dan akademik yang kuat.
“Presiden harus peka. Pendidikan dokter itu bukan ruang politik, tapi ruang pengabdian dan keilmuan. Kalau rusak, dampaknya panjang terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya berharap agar suara dari para guru besar dan praktisi dunia Kedokteran bisa menjadi masukan yang serius bagi pemerintah sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.
