Jakarta, Rasilnews – Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi serentak di berbagai daerah di Indonesia, Kamis (28/8). Di Jakarta, massa yang diperkirakan mencapai 4.000–5.000 orang dari Jabodetabek dan Karawang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi tersebut melibatkan sekitar 74 elemen gerakan buruh dan rakyat, termasuk Serikat Petani serta mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia. “Aksi hari ini adalah aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami akan menjaga agar tetap kondusif, karena ini adalah aksi menyampaikan aspirasi di DPR RI,” ujar Said Iqbal saat meninjau persiapan aksi.
Selain di Jakarta, aksi juga berlangsung di berbagai daerah. Ribuan buruh turun ke jalan di Semarang, Jawa Tengah, dan seribuan orang bergabung di Batam, Kepulauan Riau. Di Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, hingga Banda Aceh, ratusan buruh bersama mahasiswa menggelar unjuk rasa. Gerakan serupa juga terjadi di Makassar, Morowali, Banjarmasin, Kupang, dan Lombok.
Enam Tuntutan Buruh
Dalam aksinya, Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja membawa enam tuntutan utama:
- Gerakan Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
Buruh menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang pekerja alih daya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2024. Selain itu, mereka meminta pemerintah menaikkan upah minimum. - Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Buruh mendesak pemerintah menghentikan gelombang PHK di industri tekstil, ritel, perhotelan, hingga elektronik. Mereka juga menuntut reformasi perpajakan, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Raya (THR). - Keadilan Pajak untuk Buruh.
Buruh perempuan menikah dinilai masih mengalami diskriminasi pajak. Partai Buruh mengusulkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan guna meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. - Percepatan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Buruh menilai DPR dan pemerintah lamban dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pembahasan ulang UU Ketenagakerjaan dalam waktu dua tahun. - Pemberantasan Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Said Iqbal, banyak perizinan di Kemenaker terkait outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), hingga sertifikasi K3 rawan korupsi. Buruh menuntut adanya pembuktian terbalik serta aturan perampasan aset untuk menekan korupsi. - Pemilu yang Bersih.
Buruh menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil agar lahir pemerintahan bersih yang berpihak pada rakyat.
Kepada awak media, Said Iqbal juga menyinggung kebijakan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menyoroti kenaikan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan buruh. “DPR saja menaikkan tunjangan seenak-enaknya, bahkan tunjangan perumahan bisa sampai Rp600 juta setahun. Sementara buruh hanya meminta kenaikan upah minimum,” tegasnya.
Aksi buruh hari ini disebut sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan yang dianggap tidak adil sekaligus upaya memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.
