Jakarta, Rasilnews – Silaknas ICMI menghasilkan beberapa rekomedasi. Diantaranya ICMI mendorong presidential threshold hanya 5-10 persen saja agar lebih terbukanya kesempatan bagi calon-calon lainnya untuk berkompetisi. Demkian dikatakan oleh Ketua Umum ICMI, Prof Dr. Arif Satria pada Jum’at (10 Nopember 2023) di Jakarta.
“Masalah PT 5-10 persen ini menjadi persoalan utama yang ditekankan dalam Silaknas ICMI kemarin, agar terbukanya kompetisi yang sehat bagi calon-calon pemimpin lainnya dalam Pemilu disamping agar para Capres dan Cawapres makin kompetitif dan berkualitas serta mencegah bipolarisasi politik yang memecah belah bangsa,” demikian ditegaskan Arif.
Selain itu dikatakannya, Silaknas ICMI 2023 juga merekomendasikan hal-hal lain menyangkut masalah-masalah dibidang politik, hukum, ekonomi, pembangunan, sosial, budaya dan agama.
“Bidang politik internasional, ICMI merekomendasikan untuk mengutuk negara Israel yang telah melakukan genosida terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Untuk itu, ICMI mendorong agar PBB menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan,” ujar Arif.
Selanjutnya, rekomendasi bidang politik dan hukum dalam negeri adalah mendorong demokrasi yang subtansial agar cepat tercapai keadilan dan kesejahteraan, memastikan independensi aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, dan TNI serta Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam Pemilu 2024 dan perlunya melakukan pendidikan politik bagi seluruh warga negara agar terwujud budaya politik yang matang dan demokrasi semakin kokoh.
“ICMI juga mendorong perlunya menegakkan Rule of Law, bukan Rule by Law, agar lembaga peradilan (MA, KPK, MK) kembali berwibawa dan mendapatkan kepercayaan publik,” kata Arif.
Rekomendasi Ekonomi dan Pembangunan
Sementara itu, di bidang ekonomi dan pembangunan, ICMI merekomendasikan untuk membangun ekonomi keumatan yang kokoh dan kuat sehingga sehingga sejahtera dan berdaya saing; perlunya UU Hilirisasi ditingkatkan menjadi UU Perekonomian Nasional sebagai turunan Pasal 33 UUD 1945 dan menjadi pedoman Industrial Policy dan peta jalan kemandirian perekonomian Nasional, kata Arif yang juga Rektor IPB ini.
“Selain itu, ICMI mendorong pembangunan yang insklusif dan menghormati serta mengakui hak-hak warga negara dan hak adat dalam kepemilikan tanah, juga agar negara melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengurangi beban utang luar negeri. Sebab bagi ICMI, PSN harus berdasarkan pertimbangan ekonomi dan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar Arif.
Rekomendasi Sosial, Budaya dan Agama
Di bidang Sosial, budaya dan agama, ICMI memberikan rekomendasi yaitu perlunya akselarasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan berdaya saing untuk menyongsong Indonesia Emas; perlunya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik (masyarakat, swasta, negara); perlunya pengembangan ekosistem minat dan jiwa kewirausahaan ummat dengan memberikan fasilitas, modal, dan bimbingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
“ICMI juga merekomendasikan perlunya memberikan perhatian dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya problem sosial di keluarga dan lingkungan, seperti LGBT, sehingga tidak semakin membesar dan menyebar,” pungkas Arif.
Silaknas ICMI yang diselenggarakan di Makassar telah sukses menyabet perhatian publik dengan hadirnya ribuan cendekiawan berkumpul dan turut memberikan pemikirannya dalam kegiatan tersebut. Dalam Silaknas tersebut, para Calon Presiden yang sudah resmi terdaftar di KPU mengemukakan gagasan-gagasannya dalam upaya membangun kawasan timur Indonesia agar lebih optimal bagi kemajuan daerah tersebut.
ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara
