Cibubur, Rasilnews – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan dan dinamika politik nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU, Gus Kikin A. Hakim, dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (12/11/2026), yang diikuti jajaran pengurus wilayah NU dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.
Pernyataan sikap tersebut muncul di tengah berbagai perkembangan politik dalam negeri, termasuk kasus dugaan penyadapan yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan menyeret nama Jenderal Polisi Purnawirawan LSP, serta dinamika pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PBNU menilai perkembangan situasi nasional perlu disikapi dengan mengedepankan persatuan, stabilitas, dan supremasi hukum.
Dalam pidatonya, Gus Kikin menjelaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan hasil pencermatan terhadap dinamika sosial politik nasional serta masukan warga Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah Indonesia.
PERNYATAAN SIKAP HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jakarta, 12 November 2026
Bismillahirrahmanirrahim.
Kami, Pengurus Jam’iyah Nahdlatul Ulama, setelah memperhatikan dan mencermati dinamika sosial politik nasional serta setelah mendengar harapan dan masukan dari warga Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Indonesia melalui Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2026, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan.
3. Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nahdlatul Ulama mengimbau segenap komponen bangsa untuk senantiasa berikhtiar menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nahdlatul Ulama menyerukan kepada seluruh warga untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta’ala dari segala mara bahaya serta berbagai gangguan yang dapat menghambat kelancaran proses pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
6. Menjadikan pernyataan ini sebagai pedoman bagi seluruh jajaran PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU hingga ranting NU dalam menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dimaklumi oleh semua pihak.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
