Cibubur, Rasilnews – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan konstruksi kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja perdana bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kasus tersebut menjadi sorotan karena diduga melibatkan jaringan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana, tetapi juga sejumlah lembaga serta pejabat negara. Sasaran yang disebut antara lain kementerian, anggota DPR, partai politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Ia juga memaparkan dugaan penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri mengungkap seluruh fakta secara transparan, termasuk mendalami dugaan ancaman makar dan pelanggaran hukum lain yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas Presiden. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengapresiasi ketegasan Kapolri agar penanganan perkara tidak berhenti pada sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk Ahrie Sonta Nasution.
Rapat kerja tersebut menjadi forum bagi Komisi III DPR untuk meminta penjelasan Polri mengenai perkembangan dan konstruksi perkara penyadapan ilegal. Pengungkapan kasus secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tersebut.
