Cibubur, Rasilnews – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan bahwa Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah, menentukan target, sekaligus menerima hasil akhir penyadapan.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), SU, EH, dan AS. Suyudi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan tersebut. “Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Sementara itu, tersangka SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada Listyo. Adapun EH dan AS yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa disertai surat permohonan penyidik. Suyudi juga mengungkap dugaan peran AS dalam memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
Dalam penyidikan perkara tersebut, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit komputer, dan dokumen serta log data penyadapan. Suyudi menegaskan, daftar sasaran penyadapan yang mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian, anggota DPR, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa tidak menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya. Polri menerapkan sejumlah pasal terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik. Sementara dugaan makar masih didalami melalui penyelidikan terpisah. Suyudi menegaskan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
