Jakarta, Rasilnews – Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran Rp5,5 triliun untuk sejumlah proyek prioritas nasional dan proyek unggulan pada 2023.
Salah satu proyek tersebut adalah rekomendasi prakiraan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain IKN, dana juga akan digunakan untuk beasiswa LPDP yang menargetkan 3.256 penerima, pembangunan CEISA 4.0, pembangunan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
“Kemudian program ultra mikro yang kita kelola dengan PIP (Pusat Investasi Pemerintah (PIP), program pembangunan biodiesel, National Logistic Ecosystem (NLE), reformasi di bidang perpajakan. Kita juga buat dana bergulir untuk lingkungan hidup,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (5/9), Demikian cnnindonesia dikutip rasilnews.
Proyek lainnya adalah pembangunan laboratorium forensik digital di 34 Kanwil Pajak, implementasi perda pasca UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penggalian potensi ekonomi desa, analisis evaluasi insentif perpajakan, digital payment marketplace penyedia barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan industri 4.0 sektor prioritas.
Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu juga akan mendukung 17 isu lintas sektoral yang merupakan inisiatif dari kementerian dan lembaga lainnya melalui Rencana Aksi Nasional (RAN). Tujuh belas isu itu, di antaranya adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Cetak Biru ASEAN 2022-2025, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujar Sri Mulyani.
Lalu, pengembangan geopark, rencana aksi pemajuan kebudayaan, rencana umum energi nasional, dan sinergisitas penanggulangan terorisme.
