Jakarta, Rasilnews — Menurunnya kepercayaan investor dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan di pasar saham Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari merosotnya sejumlah saham unggulan serta terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meskipun Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan.
Hal itu disampaikan oleh Tony Rosyid, analis politik, penulis, dan dosen yang dikenal aktif mengulas isu politik nasional, kebijakan publik, dan sosial kemasyarakatan, dalam program Topik Berita Radio Silaturahim, Selasa (10/6/2026).
Menurut Tony, arus keluar modal asing yang cukup besar menunjukkan adanya kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi dan iklim usaha di dalam negeri. Situasi tersebut diperparah oleh berbagai ketidakpastian hukum serta pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai belum didukung perencanaan yang matang.
“Hal paling penting yang harus dilakukan adalah membangun kembali kepercayaan investor. Berbagai kebijakan harus mampu memberikan kepastian dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar,” ujar Tony.
Ia menjelaskan, tekanan pasar terlihat dari penurunan harga saham-saham unggulan yang selama bertahun-tahun berada pada level relatif stabil. Dalam beberapa hari terakhir, pasar saham bahkan mengalami koreksi signifikan yang terjadi hampir setiap hari.
Tony menilai pemerintah perlu melakukan optimalisasi terhadap berbagai program strategis nasional agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara efektif. Setiap program, kata dia, harus dibangun berdasarkan desain yang jelas, perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem pengawasan yang kuat.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tony, program tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, membantu ibu hamil dan lansia, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Namun demikian, ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak terlepas dari lemahnya perencanaan pada tahap awal.
“Program ini memiliki banyak manfaat, tetapi karena desain awalnya kurang matang, sistem yang dibangun menjadi penuh persoalan,” katanya.
Tony juga menyoroti munculnya berbagai dugaan penyimpangan yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi. Ketika dunia usaha melihat adanya ketidakjelasan regulasi maupun penegakan hukum, minat investor untuk menanamkan modal akan menurun.
“Negara harus mampu meyakinkan dunia usaha bahwa Indonesia aman untuk investasi. Aset harus terlindungi, regulasi harus memberikan kepastian, dan berbagai praktik penyimpangan harus ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Di sisi lain, Tony mengingatkan bahwa Program MBG saat ini telah melibatkan banyak pihak, termasuk investor swasta yang telah mengeluarkan modal dalam jumlah besar. Karena itu, penghentian program secara mendadak dinilai bukan solusi yang mudah dilakukan.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan jaminan kepada para investor agar investasi yang telah ditanamkan tidak mengalami kerugian. Selain itu, ia mendukung kebijakan yang mulai memprioritaskan pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar manfaatnya lebih optimal dan beban fiskal dapat lebih terkendali.
Tony menegaskan bahwa perbaikan masih dapat dilakukan selama pemerintah memiliki komitmen untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan pengawasan, dan menjaga kepercayaan publik maupun investor.
“Belum ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat, investor, maupun negara secara keseluruhan,” tutupnya.
