CIbubur, Rasilnews – Pengamat ekonomi dan sosial politik Ihsanudin Noorsy menegaskan bahwa maraknya korupsi di Indonesia bukan semata persoalan penyimpangan individu, melainkan gejala dari sistem yang rusak. Dalam siaran Radio Silaturahim (Rasil), ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk “korupsi amanah”, yakni hilangnya tanggung jawab moral yang seharusnya menjadi fondasi sebuah negara.
Menurut Noorsy, akar persoalan korupsi tidak dapat dipisahkan dari kegagalan sistem pendidikan dan birokrasi yang tidak menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Akibatnya, muncul kultur politik yang memutarbalikkan tujuan kekuasaan. Harta digunakan untuk mengejar tahta, dan tahta dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri.
Ia menilai praktik penyimpangan tersebut telah menjalar hingga ke level konstitusi. Ketika anggaran negara dipakai untuk memenuhi kemewahan pejabat, membiayai proyek bermasalah, atau bahkan dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu, maka yang terjadi bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat dasar negara.
Noorsy mengingatkan bahwa selama sistem yang dianggapnya “sesat” itu tetap dipertahankan, Indonesia tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang bermartabat. Ia menyerukan perlunya revolusi di bidang pendidikan dan birokrasi agar sistem pemerintahan dapat membentuk aktor-aktor yang jujur.
Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ketika birokrasi dan sistem hukum gagal memberi kepastian kepada masyarakat, maka pemerintah telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai pelayan publik.
“Kepastian hukum mestinya adalah bagian dari pelayanan publik. Ketika layanan hukum buruk, itu menggambarkan keburukan pemerintah,” ujar Noorsy.
Dalam kondisi seperti ini, Noorsy juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) berpotensi untuk mengambil alih peran birokrasi yang gagal, karena AI dinilai lebih mampu memberikan kepastian dan kecepatan layanan yang lebih baik dibandingkan sistem pemerintahan yang korup.
Ia menutup dengan penegasan bahwa korupsi bukan hanya merusak struktur pemerintahan, tetapi juga menggerus martabat dan integritas bangsa yang menjadikan negara kehilangan arah dan kehormatannya.
