Jakarta, Rasilnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menerapkan kebijakan tegas untuk menindak para koruptor dan mafia dalam tahun pertama masa pemerintahannya.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (12/6). “Pemerintah harus bersikap tegas terhadap para koruptor dan mafia yang menggerogoti keuangan negara,” tegas Buya Anwar.
Anwar menyatakan harapannya agar pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap para koruptor dan mafia. “Saya berharap kepada pemerintahan yang baru nanti berada di bawah Presiden Prabowo Subianto supaya beliau bersikap tegas terhadap para koruptor dan mafia tersebut,” kata Anwar.
Ia juga menambahkan bahwa program satu tahun pertama Prabowo sebagai Presiden sebaiknya mencakup pembangunan penjara untuk menanggulangi maraknya koruptor dan mafia di era Reformasi yang kini malah bersarang di berbagai lini pemerintahan. “Kalau perlu, program satu tahun pertama beliau sebagai Presiden adalah membangun penjara. Karena maraknya koruptor dan mafia di era Reformasi, dan malah bersarang di berbagai lini pemerintahan,” imbuhnya.
Anwar juga mengutip pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, tentang perbedaan korupsi di era Orde Baru yang hanya berada di lingkaran eksekutif. Saat ini, menurut Anwar, perilaku korupsi sudah merajalela di level legislatif dan yudikatif. “Saya tidak habis pikir mengapa para pengkhianat bangsa berupa koruptor dan mafia di era Reformasi ini semakin lebih menggila,” ujar Anwar.
Ia melanjutkan dengan mengutip pernyataan Mahfud MD, “Kalau di zaman Orde Baru, praktek korupsi boleh dikatakan dalam tanda kutip hanya ada di lembaga eksekutif saja tapi sekarang merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif.”
Anwar kemudian mengutip pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) di era pemerintahan Presiden Soekarno, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang menyatakan terdapat 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bocor. Dia membayangkan jika pemerintah bisa menutup kebocoran tersebut, maka pemerintah sudah menyelamatkan APBN sebesar Rp 1.000 triliun.
