Bekasi, Rasilnews – Penyiar radio dan jurnalis senior Nuim Khaiyath mengkritik pengelolaan hutan dan kesiapsiagaan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kabut asap lintas negara. Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman, tetapi harus disertai perbaikan tata kelola hutan, pencegahan pembakaran lahan, serta penguatan sarana dan kesiapsiagaan pemadaman.
Hal tersebut disampaikan Nuim Khaiyath, mantan Kepala Siaran Bahasa Indonesia di Radio Australia (RASI), dalam program Dialog Topik Berita, Senin (26/10/2026). Ia menilai, karhutla perlu dilihat sebagai persoalan lingkungan yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia dan kepentingan ekonomi dalam pembukaan lahan.
Menurut Nuim, pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep the curse of resources atau kutukan sumber daya alam, yakni keadaan ketika kekayaan alam tidak menghasilkan manfaat optimal karena pengelolaannya bermasalah.
“Jadi di sini, pesan benar yang dikatakan orang, the curse of resources, kutukan dari sumber daya alam. Ketika sumber daya alam itu memberikan kutukan, bukan memberikan nikmat,” ujarnya.
Ia menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kepentingan perkebunan sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani secara serius. Menurutnya, orientasi ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari kerusakan hutan hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Selain persoalan pencegahan, Nuim juga menyoroti kesiapan Indonesia dalam menghadapi kebakaran hutan, terutama ketersediaan sarana pemadaman, termasuk pesawat yang dapat digunakan untuk menjangkau titik api dari udara. Ia membandingkan kesiapan tersebut dengan Australia dan menyinggung kemungkinan negara tetangga memiliki sarana pemadaman yang lebih memadai.
“Kita tidak memiliki seperti bahkan Malaysia barangkali masih lebih banyak mungkin pesawat-pesawat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran jika terjadi,” katanya.
Nuim menjelaskan, kebakaran hutan atau bushfire di Australia dapat dipicu kondisi alam, seperti cuaca panas dan angin kencang. Namun, aktivitas manusia juga dapat meningkatkan risiko kebakaran, baik akibat kelalaian maupun tindakan sengaja membakar lahan.
Ia turut menyinggung keterlibatan relawan dalam penanganan kebakaran di Australia. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan, dukungan sumber daya, dan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampaknya.
Dalam konteks kabut asap lintas negara, Nuim juga mengkritik pernyataan pejabat Indonesia pada masa pemerintahan sebelumnya yang menyebut Singapura seharusnya berterima kasih karena memperoleh oksigen dari hutan Indonesia. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak tepat untuk merespons keluhan negara tetangga atas dampak kabut asap.
Ia menegaskan, persoalan kabut asap membutuhkan tanggapan yang serius dan langkah konkret, bukan pernyataan yang justru mengabaikan dampak pencemaran udara terhadap masyarakat di negara lain.
Nuim juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab Indonesia dalam kerja sama regional, termasuk upaya bersama negara-negara ASEAN untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas. Menurutnya, penanganan karhutla harus diarahkan pada pencegahan berulangnya kebakaran, perlindungan lingkungan, serta penguatan hubungan dengan negara tetangga.
Ia menekankan, kekayaan sumber daya alam semestinya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, bukan justru memicu bencana akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, perlindungan hutan, pencegahan pembakaran lahan, dan peningkatan kapasitas pemadaman perlu menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi karhutla dan dampak kabut asap lintas negara.
