Cibubur, Rasilnews – Dugaan praktik penyadapan terhadap pejabat negara dan penggunaan teknologi pengawasan canggih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan terhadap perangkat maupun fasilitas yang berpotensi digunakan untuk penyadapan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keamanan negara.
Persoalan tersebut disoroti Nuim Khaiyath dalam Dialog Radio Silaturahim, Selasa (10/11). Ia mempertanyakan apakah berbagai tempat atau fasilitas yang berpotensi menjadi sarana penyadapan selama ini sudah diperiksa dan dibersihkan. Menurutnya, penyadapan dapat menimbulkan bahaya apabila digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Nuim juga menyinggung perangkat pengawasan Pegasus. Ia menyampaikan pemahamannya bahwa pengadaan perangkat tersebut tidak dapat dilakukan melalui transaksi antarpedagang, melainkan harus melalui hubungan antarpemerintah. Karena itu, ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengawasannya. “Pembelian Pegasus itu … mesti ada pemerintah dengan pemerintah,” ujarnya.
Nuim menilai persoalan penyadapan perlu ditangani melalui pemeriksaan dan pembenahan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa teknologi pengawasan dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak terpuji apabila tidak disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan agar persoalan yang menyangkut kepentingan publik tidak ditutupi.
Selain menyoroti penyadapan, Nuim mengaitkan perlunya pembenahan dengan polemik “Buku Merah” yang pernah menjadi perhatian publik dalam perkara yang berkaitan dengan institusi penegak hukum. Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum memperoleh kejelasan dan menyinggung adanya dugaan bahwa dokumen itu pernah dibawa atau dimusnahkan. Pernyataan tersebut merupakan pertanyaan dan pandangan narasumber yang masih memerlukan pemeriksaan serta verifikasi lebih lanjut.
Nuim berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada praktik penyadapan yang berlangsung di luar ketentuan hukum. Menurutnya, kebenaran harus disampaikan secara terbuka tanpa ada upaya menutup-nutupi persoalan. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan dan pertanggungjawaban pihak terkait, dengan demikian, menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
