Jakarta, Rasilnews – Kegelisahan juga dirasakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya Presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan Polri untuk pengaruhi pemilih. Apalagi dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan siapapun yang tidak didukung Presiden dianggap sebagai tukang onar.
“Kita berharap TNI dan Polri netral. Kita tidak untuk makar tetapi kita ingin Pemilu Jurdil, ” tegasnya.
Soal keterlibatan Presiden Jokowi dalam salah satu calon, Ikrar menegaskan bahwa presiden telah membajak demokrasi
“Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,” paparnya.
Presiden ikut campur dalam proses Pemilu adalah fakta. Faktanya adalah presiden mengundang kepala desa ke istana. “Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?,” tanya Ikrar.
Ikrar juga menyampaikan pasca debat, Presiden Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. “Itu kejahatan demokrasi,” kata Ikrar.
Saat ini, kata Ikrar, kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. “Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Ikrar mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat.
Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal. Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim.
Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis.
Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun. Salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti.
