Jakarta, Rasilnews – Pengamat politik Rocky Gerung memberikan dukungan kepada penolakan masyarakat atas hadirnya Timnas Israel di Indonesia pada Piala Dunia U-20. Ia bahkan menyebut, pihak yang menerima Israel dapat dianggap sebagai pengkhianat konstitusi.
“Ia yang menerima Israel layak diduga sebagai pengkhianat konstitusi. Titik,” ujar Rocky Gerung dalam cuitannya di akun Twitter-nya @rockygerung_rg, dikutip Rasilnews Jumat (24/3/2023).
Setelah itu, Rocky Gerung kembali menuliskan cuitan baru yang juga menggambarkan dukungannya pada penolakan Timnas Israel di Indonesia.
“Buka puasa bersama, ibadah umat muslim, sesuai Konstitusi: Dilarang. Israel, penjajah dan pembunuh, tak sesuai dengan Konstitusi: Diizinkan. Dimana otakmu, ngu?” tulis Rocky Gerung.
Diketahui, PSSI dan Pemerintah menyatakan tak keberatan dengan kehadiran Timnas Israel di Tanah Air. Mereka bahkan mengaku akan menjamin keamanan Kesebelasaan Israel di Indonesia.
Sementara itu, penolakan kehadiran Timnas Israel di Indonesia telah disuarakan oleh banyak pihak. Mulai dari kelompok mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek-Banten, ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, lembaga kemanusiaan seperti Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dan Aqsa Working Group (AWG), hingga fraksi-fraksi di DPR RI.
Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster telah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali. Surat tersebut berisi penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali atas kehadiran Timnas Israel bertanding di Pulau Dewata.
Dalam surat tersebut, Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali menolak keikutsertaan Israel menjadi satu dari 24 negara yang bertanding pada Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 Tahun 2023. Kompetisi ini akan digelar pada 20 Mei-11 Juni 2023.
“Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali,” ujarnya.
Selain Bali, diketahui perhelatan FIFA U-20 pada 2023 digelar di enam provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.***
