Sidang IPU ke 144 Bahas Rusia-Ukraina, Indonesia Usulkan Tidak Ikut Campur
Bali, Rasilnews – Salah satu topik penting dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 di Nusa Dua, Bali ialah pembahasan ihwal konflik Rusia-Ukraina yang kian memanas. Namun Indonesia mengusulkan untuk tidak terlalu ikut campur dan memilih menjadi jembatan perdamaian saja.
“Indonesia mengajukan usul, bahwa kita jangan terlalu ikut campur seperti eksekutif. Biarkan kita menjadi jembatan saja, makanya kita menggunakan kata konflik. Tapi usul kita ditentang oleh masyarakat Eropa, secara umum mereka menyebut ini bukan konflik, ini invasi,” kata anggota DPR-RI, Mardani Ali Sera saat menceritakan jalannya sidang IPU ke 144 kepada Radiosilaturahim.com, Rabu (23/3).
Dalam sidang IPU pada Ahad (20/3) itu, delegasi Rusia berhalangan hadir. Namun melalui video konferensinya, Rusia mengaku kecewa dengan pernyataan Executive Committee IPU yang seolah berpihak ke Ukraina.
“Bagi mereka (Rusia) kejadian Ukraina ini sudah dari 2014 ketika sebagian penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia dilarang penggunaan bahasa dan budayanya mengunakan kekerasan. Jadi Rusia sedang membantu saudaranya yang ada di Ukraina,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Namun pernyataan Rusia itu ditentang oleh delegasi Ukraina yang juga berhalangan hadir. Melalui New Zealand, Ukraina mengklaim, Rusia telah melakukan invasi dan penyerangan terhadap negara independen.
Kemudian diadakan voting menentukan emergency item –usulan agenda baru yang dianggap mendesak dan sangat penting untuk dibahas di sidang IPU, tapi tidak tercantum dalam agenda yang ditetapkan sebelumnya– antara usulan Indonesia yang netral dengan konflik Rusia-Ukraina dan New Zealand yang mengutuk Rusia.
“Akhirnya divoting, kita (Indonesia) mendapat 177 suara, rata-rata Afrika Asia yang masih negara berkembang dukung (Indonesia) tapi negara maju eropa mayoritas dukung New Zealand, mereka dapat 550 suara,” kata Mardani.
Sebagai tuan rumah International Convention Centre (BICC) yang mengusung tema utama Climated Change (perubahan iklim) itu, Indonesia juga mengangkat isu kemerdekaan Palestina.
“Hal lain yang dikemukakan, kita angkat isu kemerdekaan Palestina dan Mba Puan (Ketua DPR RI) tegas dalam pembukaannya bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi agenda bersama,” kata Mardani.
Dalam sidang tersebut hadir pula delegasi Israel.
Indonesia tak berhak menolak kehadiran Israel karena semua persiapan mulai dari kehadiran delegasi, protokol acara, hingga SOP jalannya kegiatan tersebut diatur oleh IPU.
Kegiatan yang digelar mulai 20 hingga 24 Maret 2022 itu dihadiri sekitar 1000 delegasi dari 115 negara, termasuk di dalamnya 40-an ketua DPR seluruh dunia.
