Jakarta, Rasilnews – Pengamat politik Tony Rosid memperingatkan para elite politik dan kekuasaan terkait dinamika politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70 tahun 2024 yang baru diputuskan pada Selasa (20/8). Hal ini disampaikan Tony dalam program “Dialog Topik Berita” di Radio Silaturahim pada Rabu (21/8) yang dipandu oleh bang Angga.
Sebelumnya, MK telah mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yakni gugatan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tetap dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi DPRD, selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, MK juga menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon.
Tony Rosid menilai rencana DPR untuk merevisi UU Pilkada guna membatalkan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah tersebut sebagai tindakan yang dapat memicu ketidakpuasan publik. “Jika masyarakat sebelumnya masih mentolerir tindakan yang dilakukan oleh para elit, namun sekarang, ketika hal ini dilakukan secara terang-terangan oleh DPR, saya merasa rakyat akan mencatat ini sebagai puncak ketidakpuasan yang tidak bisa lagi diterima,” ujarnya.
Tony juga mengingatkan pemerintahan yang baru agar tidak mengikuti langkah ini, karena akan menciptakan preseden buruk bagi jalannya pemerintahan. Ia menambahkan, “Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini Prabowo sudah memiliki kekuatan, begitu juga dengan partainya. Jika dia dan partainya ikut serta dalam tindakan seperti ini, kita tidak tahu dampaknya, tetapi hal ini bisa membuat masyarakat menjadi antipati terhadap kekuasaan Prabowo.”
Lebih lanjut, Tony menyebut bahwa jika DPR memutuskan untuk merevisi undang-undang Pemilu guna mengganjal putusan MK, situasi ini bisa memicu kegaduhan besar yang akan merugikan tidak hanya pemerintahan Prabowo, tetapi juga stabilitas negara di awal kepemimpinannya. “Jika kepercayaan publik terhadap Prabowo hilang, ini akan sangat mengganggu,” katanya.
Ia menekankan pentingnya bagi para anggota DPR untuk menyadari potensi dampak dari tindakan mereka, agar tidak menimbulkan perlawanan yang lebih masif dari masyarakat. “Saat ini, para elit politik tampaknya semakin kehilangan kemampuan untuk mendengar dan merasakan, menjadi semakin tuli, brutal, dan mati rasa,” pungkas Tony.
