Yogyakarta, Rasilnews – Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap perkembangan politik nasional menjelang pemilihan umum 2024. Dalam pernyataan sikapnya, mereka secara terbuka menilai adanya gejala penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, sambil mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
“Dengan tanpa rasa malu, kita saksikan gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang menggerus demokrasi Indonesia. Pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Joko Widodo, terutama terlihat dalam keberpihakannya pada salah satu calon presiden dan wakil presiden, merupakan indikator utama dari kondisi yang merugikan demokrasi kita,” ungkap Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor UII, Fathul Wahid.
Dalam kesimpulannya, UII menegaskan enam poin tuntutan, termasuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan etika dan praktek kenegarawanan. “Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua pihak, bukan untuk sebagian kelompok,” ujarnya.
Pernyataan ini juga menyoroti distribusi bantuan sosial yang diduga sarat dengan kepentingan politik praktis. “Kami menuntut agar pemerintah berhenti menyalahgunakan kekuasaan, termasuk politisasi dan personalisasi Bantuan Sosial,” tandas perwakilan civitas akademika UII.
Dalam konteks pengawasan, mereka menyeru DPR dan DPD untuk aktif menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi. “Kita ingin demokrasi tetap berjalan tanpa terbajak oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Pernyataan ini juga mendorong pengunduran diri pejabat yang terlibat dalam kampanye. “Kami mengajak calon presiden, calon wakil presiden, menteri, dan kepala daerah yang terlibat dalam tim sukses untuk mengundurkan diri guna menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan bangsa dan negara.”
Akhirnya, mereka mengajak masyarakat untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan aman, demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. “Kami semua, sebagai elemen bangsa, harus bersatu dalam merawat cita-cita kemerdekaan dan memperjuangkan iklim demokrasi yang sehat,” pungkas perwakilan civitas akademika UII tersebut.
