Jakarta, Rasilnews – Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai memperbincangkan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memecat sejumlah kadernya, termasuk nama-nama yang memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat mengapa langkah pemecatan ini baru dilakukan sekarang?
Pengamat Politik dan Pemehati Bangsa, Tony Rosid mengatakan, langkah PDIP memecat kader-kader tersebut bertujuan untuk mengembalikan kedisiplinan dan loyalitas partai. “Ini adalah langkah penting bagi PDIP untuk menjaga integritas dan loyalitas anggotanya,” ujarnya dalam Dialog topik berita Radio SIlaturahim, Rabu (18/12/24). Menurutnya, penting dalam sebuah partai politik, kedisiplinan menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan.
Namun, keputusan ini juga memicu diskusi mengenai waktu dan motif di balik pemecatan tersebut. Sejumlah pihak menilai langkah ini terlambat dilakukan, terutama mengingat pelanggaran yang disorot terkait norma hukum, demokrasi, moral, dan etika politik.
Pemecatan ini juga memunculkan spekulasi tentang pengaruhnya terhadap dinamika politik yang berkembang saat ini, apalagi ketika pemilu 2024 lalu. Toni Rosid mengungkapkan bahwa situasi politik saat ini tidak seburuk Pemilu 2019, yang diwarnai oleh insiden-insiden seperti penghadangan saksi dan tekanan terhadap media. “Apa yang terjadi di 2019 jauh lebih parah dibandingkan 2024. Namun, penting untuk menyoroti peran partai politik, termasuk PDIP, dalam menjaga sistem hukum dan demokrasi,” katanya.
Dengan keluarnya Jokowi beserta keluarganya dari PDIP, sorotan kini tertuju pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang disebut-sebut akan menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi. Pengamat politik menilai bahwa PSI memiliki peluang besar untuk berkembang, mengingat dukungan pengalaman, dana, dan popularitas Jokowi.
“Pak Jokowi, sebagai mantan presiden dua periode, memiliki sumber daya yang sangat besar untuk membesarkan PSI. Dengan logistik yang cukup dan konstituen loyal, tidak sulit bagi PSI untuk menjadi partai menengah yang signifikan, seperti halnya Demokrat,” ungkapnya.
Menariknya, perjalanan politik PDIP dapat dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya seperti Golkar. Tony menilai bahwa Partai Golkar dikenal sebagai partai yang “dewasa” dalam menghadapi kader-kader yang keluar untuk mendirikan partai baru. “Dulu NasDem, Hanura, Gerindra, semuanya berasal dari Golkar, namun Golkar tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Mereka fokus pada sistem dan kaderisasi,” jelasnya.
Sebaliknya, perseteruan antara PDIP dan keluarga Jokowi berpotensi membayangi perkembangan PDIP ke depan. “Jika PDIP terus mengungkit-ungkit persoalan ini, mereka justru merugikan diri sendiri. Fokus saja pada kaderisasi dan konsolidasi internal,” tambahnya.
Tony menilai bahwa perseteruan ini menjadi pengingat bagi semua aktor politik tentang pentingnya membangun kekuasaan berbasis nilai-nilai moral, etika, dan hukum. “Kekuasaan itu sifatnya sementara. Apa yang Anda lakukan saat berkuasa akan tercatat dalam sejarah dan menjadi penilaian publik. Karena itu, penting untuk menjaga integritas dan tidak merusak sistem hukum maupun demokrasi,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Tony mengatakan, PDIP diharapkan mampu bangkit dari konflik internal dan kembali fokus pada penguatan kaderisasi untuk masa depan partai. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Jokowi dan PSI menghadapi tantangan besar untuk membangun posisi politik yang kuat tanpa bergantung pada dinamika masa lalu.
Sebelumnya diberitakan bahwa PDIP telah memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby berdasarkan tiga surat keputusan. Ketiga surat keputusan tersebut ditetapkan pada waktu yang berbeda.
Jokowi dipecat melalui Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024. Sementara itu, Gibran dipecat melalui Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024, dan Bobby dipecat melalui Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang juga ditetapkan pada 4 Desember 2024.
