Sabtu, 12 Oktober 2024

JK Sebut Golkar Telat Ambil Sikap dan Bergantung pada Penguasa di Pilpres 2024

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Ia menilai Partai Golkar telat untuk menentukan arah dan sikap koalisi menghadapi Pilpres 2024. (Foto : Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Jakarta, Rasilnews – Mantan ketua umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menilai ada pengambilan keputusan yang telat dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Khususnya, terkait sikap partai berlambang pohon beringin itu pada Pilpres 2024.

Di samping itu, ia menilai Partai Golkar tak berani untuk segera mengambil sikap terkait kontestasi nasional mendatang. Partai Golkar dan sejumlah partai politik saat ini dinilainya terlalu memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil sikap, demikian pernyataan Jusuf Kalla seperti dilansir dari Republika.

Kendati demikian, ia tak mendukung terlaksananya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar. Justru sebaliknya, ia mendorong agar seluruh elemen partai berlambang pohon beringin itu bersatu jelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, sebanyak 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, dijelaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan mandat kepada Airlangga untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Partai Golkar.

Mandat itu disebut sudah ditetapkan dalam musyawarah nasional (Munas), rapat pimpinan nasional (Rapimnas), hingga rapat kerja nasional (Rakernas). Airlangga juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait peluang berkoalisi.

Forum tersebut juga menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2024. Airlangga juga disebutnya akan sampai akhir berada bersama Jokowi.

Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana musyawarah nasional (Munaslub) untuk mengganti ketua umum. Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024.

By Admin

Mungkin Anda Juga Suka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *