Jakarta, Rasilnews – Kinerja sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat menilai berbagai isu yang mencuat belakangan ini menunjukkan minimnya koordinasi, lemahnya kepemimpinan menteri, dan munculnya kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan sosial.
Isu mutasi mendadak di tubuh TNI, sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, hingga lemahnya komunikasi pejabat publik menjadi perhatian utama. Di tengah harapan besar terhadap kepemimpinan baru Prabowo, publik mulai mempertanyakan keseriusan kabinet dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosid menyerukan agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet begitu resmi menjabat. Hal itu ia sampaikan dalam program Dialog Topik Berita di Radio Silaturahim, Rabu (18/06/25).
“Kasihan Pak Prabowo, harus sibuk mengoreksi keputusan menterinya sendiri yang justru menciptakan masalah baru,” ujar Tony. Ia menyebut bahwa sejumlah menteri saat ini tidak hanya minim koordinasi, tetapi juga bertindak di luar koridor hukum, bahkan berpotensi mengganggu keutuhan bangsa.
Salah satu isu yang disorot adalah pemindahan administratif empat pulau di Aceh ke Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Menurut Tony, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 24 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Aceh. Keputusan itu bahkan dianggap melecehkan sejarah panjang konflik dan perdamaian di Aceh pasca Perjanjian Helsinki 2005.
“Jangan rusak kepercayaan Aceh terhadap NKRI dengan keputusan yang sembrono dan tidak memahami konteks sejarah serta psikologis masyarakat di sana,” tegas Tony.
Lebih jauh, ia menilai keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional. Gubernur Sumatera Utara diketahui merupakan menantu Presiden Joko Widodo, sementara Mendagri Tito Karnavian adalah sosok yang dekat dengan Presiden. “Publik wajar mencurigai ada muatan politis. Apalagi kalau ternyata di wilayah itu terdapat cadangan gas dan minyak yang sangat besar,” ungkap Tony.
Menurut informasi yang beredar, pulau-pulau yang dipindahkan administrasinya tersebut disebut memiliki cadangan gas yang termasuk terbesar di dunia. “Kalau benar begitu, maka ini bukan cuma masalah wilayah, tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi strategis nasional,” tambahnya.
Tony juga mengkritik model kerja kabinet yang tampak tidak sinkron. Ia menilai saat ini terlalu banyak menteri yang melakukan manuver sendiri, sementara Prabowo justru harus sibuk membenahi dan membersihkan kekacauan. “Ini bukan pola kerja yang sehat. Kalau dibiarkan, rakyat yang akan rugi,” katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Prabowo segera merapikan barisan. “Lakukan evaluasi. Mana menteri yang punya loyalitas, kapasitas, dan integritas, dan mana yang hanya menumpang kekuasaan. Jangan sampai pemerintahan baru ini terus diganggu oleh kepentingan yang tak sejalan,” tegasnya.
Tony juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara Presiden dan para pembantunya. “Presiden harus dikelilingi oleh orang-orang yang paham arah kepemimpinan, bukan menteri yang kerja sendiri-sendiri tanpa membaca dampaknya ke rakyat dan stabilitas nasional,” pungkasnya.
