Antrian playlist

Penyingkiran manipulatif, ilegal oleh pimpinan KPK || Novel Baswedan

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi || Apakah Negara Saat Ini Hanya Sebagai Regulator?

Nuim Khaiyath || Buzzer Rp Merusak Persatuan,Mengadu Domba Agama dan menutupi Kegagalan Pemerintah

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Perbedaan Pelaku Narkoba dan Pelaku Korupsi"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Bidang Riset Tidak Memiliki Kompetensi atau Skill Itu Sangat Berbahaya"

Memaknai Maulid Nabi Muahmmad SAW || Ustaz Syamsi Ali

Nuim Khaiyath || Negeri Indonesia Pabrik Isu

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Satu Kebohongan Melahirkan Kebohongan yang Berantai"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kerugian Keuangan Negara Ditanggung Siapa?"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kekayaan Penjabat"

Nuim Khaiyath || Jangan Terlalu Mendalami Agama?

KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua

Name: KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua
Uploaded: 2021-09-04T07:06:28Z
Description: Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Mandiri,

Rasil TVDipublikasikan: 4 September 2021355 views

Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Mandiri, KCP Cibubur No. Rek : 70 140 7979 8 Kode bank : 451 a/n. PT Radio Swara Citra Aditama

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
Brasil
[Musik]
tvumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat Bang Dullah ya Ya Alhamdulillah
sehat alhamdulillah kita menyoroti di
pagi hari ini permasalahan-permasalahan
bangsa ini ya terkait dengan
ee kegiatan anti korupsi dan
juga bagaimana sepak terjang KPK yang
tersorot gitu ya dalam satu pekan ini ya
tidak lain adalah dewan pengawas komisi
pemberantasan korupsi di negeri ini yang
menyeret nama Lili dan juga sebenarnya
dari awalnya dari ketua sekarang wakil
ketua gitu ya bagaimana dalam pandangan
Bang Dullah mengenai peran dewan
pengawas KPK ini terhadap para pejabat
KPK pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
iya ee eh
pertama
ketika rencana ee Jokowi untuk
mengamandemen undang-undang tind
undang-undang KPK undang-undang nomor 30
tahun 2002 tentang KPK itu reaksi keras
hampir dari seluruh Indonesia bahkan ada
sampai mahasiswa yang meninggal karena
demonstrasi dan seterusnya he LSM
penggiat anti korupsi dan internal KPK
sendiri itu tidak setuju bukan hanya
pegawai KPK juga pimpinan KPK bahkan
yang aneh bin ajaib itu he draf
ru undang-undang KPK itu tidak dikasih
ke KPK H Kalau Mas Angga mau renovasi
rumah itu kan tukangnya kan harus minta
dari mas Angga kira-kira apa namanya
desain rumah mau diperbaiki itu apa apa
apa wc-nya apa ruang tamu apa semanya
kan yang punya rumah yang Har
berkepentingan ini KPK yang punya diri
itu tidak dikasih tidak diai pendapat
itu An bin Ajid seperti itu Nah karena
memang kita tahu sejarah backgroundnya
itu bahwa
eh berapa ratus yang ditangkap KPK itu
anggota DPR pusat e anggota DPRD
kemudian Gubernur Parti Wal kota menteri
semua itu adalah orang partai orang
partai politik dan Kem yang presiden
wakil presiden itu juga orang partai
dicalongkan oleh partai nah Oleh karena
itu maka kita tahu bahwa Pilpres 2019
itu penuh dengan kecurangan Dan kalau
itu nanti kemudian KPK dibiarkan seperti
KPK dari jilid 1 jilid du jilid 3 maka
Agak repot baik presiden menteri
partai-partai besar koalisi ee ppes 2019
itu akan kena Karena itulah maka
kemudian dipaksakan aman undang-undang
KPK itu sehingga kemudian lahirlah
sekarang struktur baru namanya dewan
pengawas he he dulu tidak ada De
pengawas yang ada adalah penasihat pas
KPK tugas penasihat KPK Adah memberikan
nasihat saran pertimbangan kepada KPK
jadi baik kepada pimpinan pejabat maupun
pegawai KPK kalau ada terjadi
pelanggaran kode etik Heeh oleh pegawai
KPK
maka dibentuk majelis kode etik yang
terdiri dari penasihat Kemudian sekgen
Kemudian
DPT dan kemudian apa
namanya wakil wadah pegawai biasanya l
orang Li orang ini akan memeriksa
pejabat yang melakukan
pelanggarantik selama 8 tahun lebih di
KPK saya menangani 10 pelanggaran ketik
pegawai dan pejabat dari 10 itu yang
saya ingat empat dipecat ee dari pegkpk
kemudian dua dipecat dari jabatannya
menjadi P biasa dan kemudian ee yang
lainnya dikasih peringatan bahkan ada
yang menggunakan telepon pribadi telepon
kantor untuk urusan pribadi ya dimutasi
dan ganti rugi harus bayar uang
teleponnya itu untuk pegawai untuk
pimpinan KPK itu tiga kali saya e
dibentuk komite etik yang terdiri dari
ee apa pribadi-pribadi tokoh dari
masyarakat yang mayoritas dan kemudian
dari
internal KPK dari tiga kali bentuk
komite etik itu eh dua kali saya ketua
satu kali jadi anggota Nah itu
eh Semua kasus itu ada yang peringatan
pertama ada peringatan tertulis ada
peringatan tidak tertulis bahkan yang
terakhir itu disarekan oleh TV live
waktu kami bacakan putusan pelanggaran
kode etik oleh pimpinan
KPK Nah sekarang dengan undang-undang
KPK yang baru Maka dibentuk dewan
pengawas He He nah pengaas ini ditunjuk
oleh presiden iya sehingga logikanya
bahwa kalau ditunjuk Presiden maka tidak
mungkin dewan pengawas ini akan
memproses presiden kalau presiden
melakukan kesalahan dan seterusnya Nah
itulah juga maka kemudian pimpinan KPK
yang sekarang itu disetting sedemikian
rupa agar supaya juga mendukung
kebijakan presiden kebijakan pemerintah
atau kalau ada presiden menteri dan
semacam partai besar itu terlibat
korupsi itu bisa dindungi contoh kasus e
Harun masiku yang sudah lebih setahun
itu tidak tidak bisa ditangkap-tangkap
padahal dulu
eh Nazarudin itu bendahara partai
berkuasa waktu itu ee Partai Demokrat
itu hanya sekitar 4 bulan kami tangkap
dia di Kolumbia Nah jadi dengan begitu
maka dengan pengawas sekarang itu adalah
punya presiden sehingga ketika ketua
atau wakil ketua pimpinan KPK itu
melakang pelanggaran dengan sendirinya
maka tidak akan dijatuhi hukuman yang
berat atau apalagi
dipecat yang wakil ketua yang sekarang
diangka akan melakukan
hubungan Langsung Tidak langsung dengan
seorang yang sedang diperiksa kangat k
itu sanksinya cuma dipotong gaji sejuta
berapa Padahal waktu saya di KPK
mensource memecat memecat dua pejabat
dari jabatan kemudian jadi pegawai biasa
Kemudian diourcing 4 bulan itu dipotong
50% gajinya jadi ketika lama di sourcing
itu dia hanya dibayar
50% ini wakil ketua dan kemudian bukan
pidana kalau yang saya katakan tadi
pejabat eh KPK yang saya pecat itu bukan
pelanggaran pidana pelanggaran kode etik
tetapi yang wakil ketua KPK itu pidana
Kenapa karena dia berhubungan dengan
orang yang sedang diproses Nah itu
pidana tidak hanya pelanggaran kode etik
sehingga pengalaman saya ketika
menangani pelanggaran kode etik pertama
di KPK oleh seorang pegawai yang dia
uang-uang kembali kalau pejabat dari
daerah pejabat KPK kemudian sisa uangnya
dikembalikan apa dia dia kumpul nah
lantas kemudian dia dia salahgunakan
uang itu maka kemudian itu masuk dalam
ee bab e apa ee ee ee penipuan
penyalahgunaan ee dan kemudian akhirnya
di majelis kode etik memutuskan dipecat
dari pegaw KPK tapi tidak diproses
pidana karena dia bukan penyidik maka
kemudian KPK melaporkan ke ee apa
namanya Polres Jakarta Raya dan dijadiuh
hukuman sekian tahun he jadi wakil ketua
KPD yang sekarang barujatuh hukuman oleh
dewan pengawas hanya potong 1 juta lebih
gajinya 1 bulan itu seharusnya
dilaporkan ee ke apa ee apa namanya
pidana dan pidana itu bisa ditangani
sendiri oleh KPK I ditangani sendiri
oleh KPK karena dia pimpinan KPK atau
misalnya kalau KPK mau e bersih tangan
dan tidak mau apa beban fisologis ya
laporkan kepada Kejaksaan Agung kepada
pol untuk menangani seperti itu Nah ini
ini persoalannya e bahwa mencemarkan
betul e nama baik e KPK sementara
komnasam kemarin sudah mengeluar
keluarkan rekomendasi bahwa pimpinan KPK
melanggar sekian butir pelanggaran HAM
seperti itu begitu juga apa namanya
Ombudsman juga sudah mengeluarkan
mengeluarkan apa putusan rekomendasi
bahwa apa yang dilakukan oleh pimpiran
kpki itu itu salah dan Mal
administrasi yang sedihnya bahwa justru
judicial review yang dilakukan oleh
EE MK itu ee membenarkan pimpinan nah
ini yang sedih karena MK itu kita tahu
tiga orang itu dari Presiden tiga orang
dari Ma tiga orang dari DPR Nah kalau
DPR kan harus partai besar Nah kalau
partai besar berarti koalisinya juga
pemerintah koalisinya Presiden nah ini
yang EE betul-betul yang saya katakan
dulu bahwa ee undang-undang KPK yang
baru bukan hanya melemahkan tapi Mang
sakratul mautkan KPK artinya ya tunggu
waktu sa Kapan ee hancur itu katanya
jadi sebagai penutup atau komen saya
tentang soal putusan dewan pengawas ini
kalau mau dewan pengawas menyelamatkan
diri atau menyelamatkan KPK maka
kemudian harus wakil ketua KPK
dilaporkan ee ke kepolisian atau
ditangani sendiri oleh bagian penyidikan
ee penindakan KPK untuk diproses secara
pidana begitu Mas Angga Apakah benar
undang-undang menyebutkan pelanggaran
yang dilakukan oleh pejabat
KPK ketika terkait kas
dengan orang yang sedang ee terjerat itu
bisa 5 tahun penjara ya Oh iya he 5
tahun minimal 5 tahun ya Artinya bahwa
eh
ketika melakukan hubungan dengan eh apa
namanya pihak-pihak yang terkait maka
itu diancam pidana minimal 5 tahun
seperti itu nah bang D ini kan kita
lihat bahwa dari dipotongnya gaji tidak
menunjukkan penyesalan lalu juga
masyarakat melihat ini bukan hanya
dendal soal uang tapi masih Kredibel
atau tidak sih itu para pejabat KPK tuh
mengemban tanggung jawab untuk
memberantas korupsi gitu kan
kredibilitas Iya Kalau soalsal gaji apa
namanya ini tidak logis he he Ketika
saya ceritakan yang tadi bahwa pejabat
KPK Itu dipotong 50% bukan dari gaji
pokok tapi dari tok P Nah sekarang
dengan pengawas apa menetapkan eh sekian
pers dari gaji pokok nah gaji pokok di
Indonesia itu kan kalau Pejabat itu kan
hanya 5 jutaan salon tertinggi itu 5
jutaan gaji pokok tapi apa namanya
tunjang-tunjang sampai kemudian Eh kalau
KPK sekarang kalau enggak salah mungkin
sekitar 60 juta 60 juta jadi seharusnya
kan dipotong R juta seperti itu nah tapi
Betul kata Mas Angga itu bukan soal
uangnya itu tapi soal integritas itu
soal marah seperti itu sehingga dengan
begitu maka seharusnya ee diproses
pidana diproses pidana kemudian nanti
pengadilan akan memutuskan dia di di
penjara atau tidak atau kemudian
diputuskan hak politiknya sekian tahun
dan jadi harus Mang harus
pidana baik selanjutnya Bang D seolah
ingin menutupi kasus yang sedang terjadi
di internal KPK secara mengejutkan KPK
pun melakukan operasi tangkap tangan
Dinasti politik yang terjadi di
Probolinggo Bagaimana ini melihat peta
dinasti politik di Indonesia yang
sebenarnya seperti
ee masih masih ajek gitu loh masih kuat
di negeri ini Iya jadi
ee saya harus Jelaskan kenapa dalam
kondisi KPK seperti sekarang artinya
sudah apa namanya hilang wibawanya
hilang kredib dan seterusnya tapi masih
ada proses
ott atau tangkatangan dan seterusnya
karena berbeda KPK dengan instansi eh
lembaga negara yang lain atau kepolisian
atau Kejaksaan misal eh atau Mahkamah
Agum di KPK itu ada yang disebut dengan
KPI key perform Indicator jadi indikator
kunci eh kinerja seorang pegawai Nah itu
ee kalau seingat sayaak saya masih di
sana itu kalau penyelidikyidik atau JPU
yangs peruntuk KPK itu harus empat kasus
dalam setahun Hm Dia harus tangani
minimal empat kasus kalau dia bisa
mencapai empat kasus maka kinerjanya a
kalau kinergianya a maka kemudian
tunjangan kinergi itu 10% he dari gaji
kalau misalnya B maka 7% kalau C 5%
kalau D 0 Jadi kalau dia misalnya tidak
mencapai kpinya maka kemudian
tunjangannya tidak akan dapat
sementara ketika kami membuat
ehap tunjangan kinerja itu disesuaikan
dengan tingkat eh jembatan seseorang Nah
untuk bisa kemudian membeli kendaraan
mobil atau motor bahkan juga sampai pada
rumah kenapa Karena di KPK tidak ada eh
apa eh fasilitas mulai dari pimpinan
sampai ke baah tidak ada fasilitas jadi
tidak ada rumah dinas tidak ada mobil
dinas tidak apa semua semua
dikonversikan kepada gaji dalam gaji nah
misalnya saya punya gaji sebagai penasat
saya bisa beli mobil Katakanlah Honda
apa tapi untuk apa yang saya beli apaan
saja karena saya harus tanggung sendiri
biaya apa segala macam bensin atau apa E
servisang Jadi untuk apa saya e beli
mobil mahal yang biaya servisnya Mahal
seperti itu Nah Oleh karena itu maka
kalau dia tidak mencapai kpi-nya maka
kinerjanya itu menurun maka dia tidak
bisa katakan diambil mobil diambil motor
atau apa namanya Cicil rumah tidak bisa
itu karena itu maka mereka harus
ee minimal empat kasus Hm Nah maka
mereka akan kemudian mencari kasus-kasus
yang kemudian tidak mengalami problem
dengan dengan pengawas karena di dalam
dalam ketentuan undang-undang yang baru
untuk melakukan taping atau melakukan
penyadapan harus izinw pengawas maka
teman-teman yang penyelidik-penyelidik
atau PKP mencari kasus yang kira-kira e
tidak akan dihalangi pengawas atau
tidakangi oleh pimpinan sehingga dengan
begitu dilihat kira-kira orang ini punya
dukungan politik kuat enggak sesarang
seperti itu Nah itulah maka kemudian
terjadilah e kasus ott seperti itu dan
kemudian Pimpin dan pengawas juga
kemudian Ya udah seperti ee tarik tari
layang-layang begitu ada ada bukti bahwa
ada prestasi ya sudah dikasih loloskan
satu dua jadi kalau istilah waktu saya
di KPK ada istilah orang ini naas aja
naas naas Dia kena lagi kena Sial ya
Jadi yang begitu banyak orang buat tapi
kok dia yang kena jadi kena naasnya saja
yang lain tidak tidak tidak kena naas
Nah itulah sebenarnya ee jadi ee
masyarakat harus perlu tahu karena
meskipun pimpinan begitu pegawai atau
penidik itu dia harus Kalau tidak dia
tidak mencapai KPI kalau dia tidak
mencapai KPI penyidiknya deputinya
direkturnya kpnya kan bergantung dari
bawahannya direktur itu punya apa
namanya eh KPI mempengaruhi d-nya dan
depnya begitu terus sampai ke atas
sehingga Ma Tidak mau meskipun e mereka
merupakan pion dari pemerintah atau apa
tapi mereka harus ciptakan kinerja untuk
nama baik ee pribadi mereka sehingga
mencari kasus-kasus yang kira-kira tidak
berbenturan Nah inilah eh dengan
penguasa seperti itu Nah sehingga
memudah memudahkan mereka untuk
menangani seperti itu mas karena politik
akhirnya tebang pilih pun terjadi gitu
ya sesuai ini memang betul-betul sudah
sudah hukum kita sekarang sudah betetul
hukum politik politik sudah masuk dalam
hukum kita He nah sebagai penutup Bang
Dullah terakhir ini modal penting
pejabat KPK dan juga sebenarnya pejabat
di negeri ini itu kan kepercayaan dari
masyarakat kepercayaan masyarakat ini
kan jaminannya adalah janji kebenaran
itu diungkap gitu dan
ditegakkan bagaimana Bang Dullah
kepercayaan dari masyarakat ini yang
makin
tergerus jadi kalau dalam Trias poltika
yang kita pelajari di perugan tinggi
selama puluhan tahun itu disebut
eksekutif legislatif yudikatif tapi abad
ke-21 itu sudah dikenal ada kekuatan
keempat
kekuotan empat itu adalah pers jadi ee
apa namanya kekuasaan eksekutif negatif
eh juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau
tidak ditunjang oleh kekuatan pers jadi
pers itu masuk dalam kekuatan keempat
dalam sistem negara modern abad 21 ini
sehingga dengan begitu juga kita lihat
bahwa baik Soekarno baik soharto baik
gsdur itu semua jatuh karena perangan
pers he he nah mahasiswa sebagai pilar
yang menggerakkan itu tidak akan punya
ee dampak signifikan kalau tidak
ditunjang oleh pers nah Oleh karena itu
maka sekarang kita tahu bahwa mahasiswa
sudah lembab mahasiswa sudah lamban
mahasis sudah ter hoptasi dan seterusnya
ee Tapi beberapa kelompok di antara
mas-mas itu masih ada di sinilah
pentingnya pers di sini pentingnya
adalah eh LSM sini pentingnya Cil
Society untuk memberikan dorongan
menggerak sehingga kemudian terjadi satu
Bola Salju Katakanlah seperti
9798 apalagi sekarang ada keinginan
untuk mengamandemen und 45 khusus
tentang pasal e apa jabatan presiden
menjadi tig pre dan ini berbahaya sekali
kalau tig periode kemudian n pere
berikutnya keenakan periode dan
seterusnya Oleh karena itu maka eh agar
supaya masyarakat tidak kemudian
mengalami beban dampak seperti
Orde Baru maka masyarakat juga punya
harus punya kesadaran untuk bisa
sama-sama mengontrol katakan lapor ke
DPRD lapor ke Polsek lapor ke pers atau
sampai ke apa namanya tingkat DPR pusat
eah dan jurnalistik juga Eh bagaimana
untuk menjaga jati dirinya bahwa
persoalahan finansial itu memang iya
berpengaruh tapi ketika jurnalistik itu
independen maka mereka Katakanlah tidak
dapat dana fasilitas pemerintah tapi
mereka akan didukung oleh Mas masyarakat
maka pers itu juga akan berkembang ee
dengan dengan baik seperti itu Nah Oleh
karena itu Kesimpulan saya untuk bisa
mencegah keadaan ini tambah parah maka
masyarakat Civil Society LSM anti
korupsi dan seterusnya dan pers itu
harus bersuara terus mengontrol sehingga
kemudian kesadaran dari masyarakat
sehingga dengan demikian terjadi
pelanggaran sekecil Apun pelanggaran
korupsi apapun itu bisa disuarakan oleh
seluruh masyarakat sehingga mau dan
tidak mau campur tangan masyarakat luar
negeri sehingga kemudian pemerintah
ketika decap oleh masyarakat negeri
seperti itu akan mengalami tekanan ee
mungkin dana bantuan luar negeri tidak
keluar Pak maka pemerintah akan berpikir
beberapa kali seperti 97 98 begitu Mas
Baik terima kasih banyak bang Dullah
dialognya di hari ini semoga mencerahkan
dan Insyaallah kita jumpa lagi Jumat
depan Asalamualaikum waalaikum wasalam
warahmatullahi
wabarakatuh