Antrian playlist

Penyingkiran manipulatif, ilegal oleh pimpinan KPK || Novel Baswedan

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi || Apakah Negara Saat Ini Hanya Sebagai Regulator?

Nuim Khaiyath || Buzzer Rp Merusak Persatuan,Mengadu Domba Agama dan menutupi Kegagalan Pemerintah

KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Perbedaan Pelaku Narkoba dan Pelaku Korupsi"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Bidang Riset Tidak Memiliki Kompetensi atau Skill Itu Sangat Berbahaya"

Memaknai Maulid Nabi Muahmmad SAW || Ustaz Syamsi Ali

Nuim Khaiyath || Negeri Indonesia Pabrik Isu

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Satu Kebohongan Melahirkan Kebohongan yang Berantai"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kekayaan Penjabat"

Nuim Khaiyath || Jangan Terlalu Mendalami Agama?

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kerugian Keuangan Negara Ditanggung Siapa?"

Rasil TVDipublikasikan: 19 November 2021406 views

Topik Berita Narasumber : Ustaz Abdullah Hehamahua Host : Angga Aminudin Edisi Jum'at, 19 November 2021 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Hejra.id di Appstore https://bit.ly/hejraid dan Aplikasi…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
asalamuaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bang Waalaikumsalam warahmatullah
wabarakatuh semua kabarnya sehat di pagi
hari ini ya
Iya baik diagi hari ini kita
akan kait nanti dengan ee masalah
korupsi di negeri ini maupun isu-isu
lainnya kalau di media sosial pekan ini
kan cukup cukup ramai gitu ya disoroti
Ee anggota legislatif Kalau tidak salah
ini arteria Dahlan ya yang mengatakan
bahwa ini masalah ott nih Bang Dulah
masalah ott bahwa ee kalau bisa
perangkat-perangkat negara itu katanya
yang ter unsur dari aparat itu enggak
boleh di ott sebenarnya ott dalam Dalam
praktiknya sejarahnya dan perkembangan
sekarang yang dilakukan oleh KPK itu
aturannya Bagaimana sih Bang dula
Iya
jadi di dalam undang-undang KPK
undang-undang nomor 30 tahun 2002
tentang KPK di sana disebutkan bahwa KPK
berwenang
melakukan penyed
dan perekaman pembicaraan orang dalam
kaitan dengan pndah P
korupsi Oleh karena itu maka e di dalam
sop di
KPK maka kemudian Biasanya kalau ada
laporan yang masuk atau temuan dari
internal KPK sendiri maka yang pertama
dilakukan
adalah yaitu penganah keterangan
pengukan bahan keterangan ini biasa
dilakukan oleh EE pengaduan masyarakat
KPK Direktorat
dumas hal itu dilakukan dengan eh sop
yang ketat di mana bukan hanya objek
atau orang yang EE mau diintai itu
Eh mengetahui bahkan teman sekantor pun
tidak boleh ketahui jadi berbeda dengan
misalnya polisi yang kasus KM 50 itu
mengintai tapi kemudian berkejar-kejaran
dengan ee mobil para Laskar kalau KPK
tidak eh objek itu sama sekali tidak
tidak mengetahui bahkan kemudian orang
KPK sama KPK pun tidak mengetahui He nah
ketika sudah pengumpulan bahan
keterangan kemudian ditemukan paling
tidak sudah ada dua alat bukti
berdasarkan kuap yaitu Apakah itu ee
keterangan
apa namanya
ee catatan atau apa namanya ee pengakuan
tersangka atau saksi dan seterusnya maka
dilanjutkan ke
proses penindakan yaitu ke Direktorat
penyelidikan di dalam tahap dirakt pen
ini sudah melakukan per justisia menurut
KUHAP he di mana diraktor penyelidikan
bisa saja Kemudian melakukan lagi
penyelidikan tapi kalau temuan dari di
ee dumas itu sudah signifikan
tinggal kemudian dilakukan ee pemetaan
yang disebut dengan eh pembangunan atau
struktur konstruksi perkara dalam konsep
itu biasanya dilibatkan e penyelidik
penyidik dan juga JPU Jaksa penuntuk
dari KPK Kenapa tahap penyelidikan pun
sudah dilibatkan eh penyelidik dan JPU
karena yang akan bertarung di lapangan
itu adalah Jaksa I dan itu menyangkut
kredibilitas eh dan apa namanya eh
prestasi dari seorang Jaksa KPK karena
itu mereka harus dilibatkan seja awal
untuk membentuk konstruksi perkara dan
merekalah yang akan ee mengusulkan pasal
apa pasal apa pasal apa yang dipakai
sehingga ketika sampai ke tahap e
penuntutan mereka tidak akan kalah di
pengadilan Nah setelah penyelidikan
sudah selesai ditemukkan lagi dua alat
bukti maka kemudian ditetapkan tersangka
di sini maka berbeda antara eh
penyelidikan KPK dengan penyelidikan
yang dilakukan oleh eh polisi dan Jaksa
di mana Kalau di kepolisan kejaksaan
menetapkan status ee penyidikan itu
dimakkan untuk mencari siapa tersangka
tapi kalau di KPK ketika sudah
ditetapkan status dari penyelidikan ke
penyelidikan maka sudah ditetapkan
tersangka tersangka seperti itu Nah Oleh
karena itu maka di undang-undang KPK
yang lama KPK tidak dibenarkan
menyerikkan SP3 he he kenapa tidak
dibenarkan mikan SP3 karena KPK ini
lembaga
ekstraordinari lembaga yang khusus luar
biasa sehingga harus super hati-hati
untuk menetapkan seseorang menjadi
tersangka sehingga ketika dibawa ke
pengadilan 99% itu dijuh hukuman He
kalau di
ee lembaga yang lain barkan KUHAP maka
mereka bisa menerbitkan SP3 tapi ini
merupakan peluang untuk terjadi
pelanggaran HAM peluang untuk terjadi
semacam pemerasan terhadap tersangka
sehingga kemudian kalau sudah tidak ada
lagi hadis sudah habis rekening banknya
sudah habis semua atm-nya maka kemudian
e penegah hukum itu akan menetapkan
status SP3 tidak terbukti tidak cukup Al
dan seterusnya I nah itah yang kenapa
KPK pada undang yang lama tidak dibkan
SP3 sekarang ini tahun 2019
undang-undang nomor 19 tahun 2019
tentang amandemen undang KPK sudah
dibenarkan tentang bagaimana bisanya SP3
H nah sehingga dan begitu maka inilah
yang jadi masalah kasus-kasus yang eh
luar biasa yang itu kemudian bisa
ee
di lakukan oleh eh
ee penegak hukum kemudian itu langsung
kemudian di SP3 kan Nah jadi Oleh karena
itu
maka
target utama daripada amandemen
undang-undang KPK itu adalah bagaimana
agar supaya KPK itu tidak
berfungsi tidak ada giginya
lagi nah ketika
ott dilakukan maka
kemudian tidak ada yang diambil atau di
kalau tidak berkaitan dengan
ee tindak pindana korupsi h h misalnya
ketika sudah dibawa
ke
KPK kemudian
diperhatikan bahwa itu ternyata tidak
ada kaitan dengan indahpindah korupsi
yang disangkakan maka alat Bu barang
bukti barang bukti itu dikembalikan
kepada
yang nah pengalaman bahwa kalau sudah
ott dan kemudian ditetapkan tersangka
maka tidak G ada seseorang yang lolos di
pengadilan He pas terjer Itulah sebabnya
maka
kemudian dalam undang-undang KPK
Bagaimana KPK dipasung dengan cara
membentuk apa namanya dewan pengawas di
mana kemudian eh untuk bisa melakukan
ott harus dengan izin dewan pengawas Nah
untuk ott itu maka
kemudian harus ada izin dari dewan
pengawas untuk melakukan ee penyadapan H
nah yang jadi problem adalah bahwa dewan
pengawas itu ditunjuk oleh Presiden H
sehingga dan begitu kalau yang mau
disasar itu adalah menteri atau presiden
sendiri atau anggota keluarganya maka
kemudian itu yang menjadi masalah apakah
De pengawas akan memberikan izin atau
tidak tidak i ya Iya Nah jadi dengan
undang-undang yang baru itu maka ott KPK
akan dipersulit karena harus dengan
perizin atau persetujuan dengan pengawas
Nah itulah sebenarnya target dari
amandem iya iya yang Disti he Baik Bu
itu secara garasa tentang tentang ott
tentang ott ya lalu yang digaris bawahi
juga kan ini ee disorot juga dalam
beberapa hari ini komentarnya Bupati
Banyumas gitu ya KPK ini kalau pengin
ott kepala daerah itu ya dipanggil dulu
gitu ya kalau ternyata dia itu mau
berubah ya sudah lepas komentar netizen
publ banyak sekali mengenai hal ini
berarti memang sudah ada image yang
buruk gitu dari kepala
daerah kalau apa namanya eh permintaan
dariti atau apa bahwa jandul ott di
beritahu dulu apa kesan-kesan dan
seterusnya itu sebenarnya adalah ide
Jokowi Karena ide Jokowi ketika dia jadi
presiden
2014 dia kumpulkan semua gubernur bupati
Kejaksaan eh eh Kejaksaan tinggi dan
kejaksa Negeri Kapolri dan dan Kejaksaan
Agung kemudian memberikan beritahu bahwa
kepada polisi dan jaksa jangan memproses
pejabat sampai k Kian diberi kesempatan
untuk memperbaiki keadaan nah sebenarnya
kalau hal itu dilakukan sebenarnya Joko
itu sudah harus terkena pidana eh
berdasarkan undang-undang 39 eh apa 3 31
tahun 9 untuk undang-undang nomor 20
tahun 2001 tentang tindak benar korupsi
pasal 3 di mana Di sana Eh ssor
menyalahgunakan jabatanang kesempatan ee
yang kemudian mengakibatkan kerugian ke
neara negara Jadi kalau misalnya sudah
dilakukan oleh kesalahan oleh pejabat
kemudian Masih diberi kesempatan maka
kemudian ee kerugian-kerugian Kuang
negara itu ee menjadi tanggungan siapa
seperti itu Apakah Bupati Gubernur
Walikota itu mengembalikan uang yang
sudah dicuri atau dikorupsi itu ketika
diberikan peringatan selama ini tidak
ada seperti itu Nah Oleh karena itu maka
di KP ya ada yang kita lakukan tentang
apa yang disebut dengan
monitoring atau misalnya melakukan
pengkajian monitoring itu salah satu
tugas kelima dari KPK adalah melakukan
monitoring monitoring itu adalah
mengkaji sistem administrasi
eh pemerintahan
satu instansi atau Kementerian atau
lembaga negara jika jika mempunyai
potensi korupsi maka diberikan
rekomendasi untuk diperbaiki
nah saya beberapa kali mengikuti
kegiatan seperti itu dengan dengan
bagian pencegahan di instansi pemerintah
ee
atau pemerintah daerah dan kemudian
diberikan rekomendasi I rekomendasi
Katakan ada yang 3 bulan ada 2 bulan 1
bulan untuk memperbaiki nah pada tahap
kedua ee Ketika saya juga ikut sama-sama
ke daerah yang di di supervisi itu
ternyata masih
ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran
Katakanlah misalnya sudah tidak lagi
penyuapan secara langsung tapi misalnya
di parkir mobil ada apa namanya tas atau
apa seperti begitu nah kalau sudah
seperti begitu berarti kesempatan
diberikan oleh KPK untuk memprabiki
sistem itu tidak diikuti maka kemudian k
akan sampai kepada tahap penindakan
yaitu kemudian diserahkan kepada
Direktorat Pendidikan untuk melakukan
apa yang disebut dengan OTP itu jadi
Oleh karena itu bahwa KPK sudah
melakukan itu sejak 2005 dan saya pikir
hampir semua instansi pemerintah lembaga
negara dilakukan eh apa namanya eh
semacam supervisi Tapi sampai hari ini
seingat saya ada berapa puluh
rekomendasi KPK kepada instansi
pemerintah lembaga negara itu ee tidak
sampai
25% yang dijalankan kenapa Karena di
dalam undang-undang e KPK itu disebutkan
bahwa hasil dari eh rekomendasi KPK itu
Eh kalau tidak dilaksanakan oleh
instansi terkait maka hukumannya itu
dilakukan oleh atasannya nah problemnya
adalah kalau DPR itu tidak punya atasan
Iya kalau Bupati punya atasan ee apa
Gubernur tapi juga itu tidak bisa karena
sekarang Pilkada Bupati itu atasannya
bukan lagi Gubernur Walikota atasannya
bukan Gubernur karena mereka dipilih
langsung dalam pilkada sehingga maka e
dengan begitu eh rekomendasi KPK itu
tidak bisa dilaksanakan karena tidak
punya daya ikat yang kuat oleh karena
itu di dalam disertasi saya saya katakan
bahwa agar supaya rekomendasi KPK itu ee
bererefektif dan efisien Maka merupakan
kewajiban bagi instansi terkait untuk
melaksanakan jika tidak maka bukan hanya
atasan yang memberikan sanksi tapi KPK
kemudian akan memprosesnya sebagai satu
pelanggaran pidana nah jadi itu yang
dilakukan oleh eh KPK tapi kenapa
pejabat yang itu dimulai disat oleh
Jokowi pada awal pemerintahan 2014
memang Jokowi sudah punya strategi untuk
melakukan eh korupsi melalui
proyek-proyek infrastruktur dari Aceh
sampai Papua yang ini yang saya katakan
menjalan 2019 saya adi kasihan sama
Jokowi kalau dia tidak tertii lagi pada
pil 201 Dia ditangkap karena semua ee
pembangunan infrastruktur dari Aceh ke
Papua itu e melanggar ketentuan di mana
dalam ketentuan disebutkan kalau proyek
di atas 200 juta itu harus dilalang nah
pembangunan infrastruktur dari Aceh
sampai Papua itu kan itu kan triulan
seperti itu h halo I Iya Bang Dola masih
nyambung ya masih nyambung Bang Dola ya
masih kita simak ini di di di mobil ini
apa di dianjurin suara Cukup jelas Suara
Cukup jelas bang Iya e jadi itu yang
dilakukan oleh KPK sehingga tidak benar
atau salah sekali kalau pejabat
mengatakan ya beritahu dulu kesalahan
apa nanti kalau apa baru Maka kemudian
KPK atau orang KPK yang melakukan itu
akan terkena akan terk melanggar tidak
hanya melanggar kode etik tapi ee
melanggar pidana pidana seperti itu
sehingga demikian KPK Hanya melaksanan
undang-undang Jadi kalau yang mau
disalahkan ya Presiden DPR karena
undang-undang itu dibuat oleh Presiden
dan DPR itu soal ott mas h
nahah kita juga kan menyoroti masalah
korupsi di negeri ini ada satu tulisan
menarik ini ya di kolom tempo kami dapat
linknya ini tulisan dari salah seorang
pengamat eh pengamat politik eh
Ubaidillah Badrun ya
mengenai di negeri ini
neokleptokrasi kalau kita lihat ini kan
kleptokrasi
ini negara yang dipimpin oleh para
pencuri gitu ya Tulisan ini yang menarik
itu mengambil ini sebenarnya penilaian
ee pengamat dan juga ee akademisi dari
luar negeri yang mereka tuh melihat
telah terjadi penurunan
ee kualitas demokrasi di Indonesia
Faktor yang paling utamanya adalah
Memang karena praktik korupsi yang sudah
merajalela jadi kemunduran terbesar
demokrasi di Indonesia saat ini terjadi
tahun ini ini penelitian dari Profesor
Edward dan juga Profesor Markus ya dari
Australia National University nah bang
dulla melihat gejala eh kleptokrasi
bahkan disebut Neo kleptokrasi baru nih
negara dipimpin oleh para pencuri semua
unsur dari atas sampai bawah terjadi di
negeri ini korupsinya merajalela
Bagaimana menurut pendapat Bang Dulah
Iya jadi new korasi itu adalah suatu
pemerintahan yang dipimpin oleh para
pencuri para penjahat dan seterusnya
kita tahu pada zaman ordi baru itu
disebut dengan executif heavy artinya
kekuasaan itu pada eksekutif nah
kemudian waktu itu karena soarto
betul-betul menjadi apa namanya semacam
firaunnya Indonesia maka tidak ada
pejabat yang ditangkap oleh eh Kejaksaan
Agung atau mis polrik nah ketika
Reformasi dan kemudian undes 45 di
amandemen maka kemudian kekuasaan itu
diambil alih oleh legislatif sehingga
sekarang itu kita berada pada posisi
legislatif happy happy sehingga dengan
begitu maka korupsi tidak hanya di
pemerintah eksekutif tapi juga di
legislatif dan juga di yudikatif he
Kenapa
karena ketika
reformasi semua lembaga negara itu
ditetapkan oleh DPR H jadi Apakah itu
Kapolri Apakah itu Panglima Apakah
ketua-ketua lembaga negara seperti
Mahkamah Agung eh kemudian KPK
komputsmen Mahkamah Konstitusi ee dan
lain itu ditetapkan oleh DPR sehingga
DPR itu mempunyai kekuasan luar biasa
dan ini yang disebutkan bahwa
powerwet kekuasaan itu cenderung kepada
korupsi Nah maka kemudian itulah yang
yang terjadi seperti ini yaitu yang
disebut oligarki oligarki itu adalah
pengusaha menjadi penguasa penguasa
menjadi pengusaha hasilai KPK 2019
menyebutkan bahwa 255 dari 57 anggota
DPR itu adalah pebisnis berarti
pengusaha sehingga dengan begitu maka
DPR itu sudah juga oligarki karena
mereka pengusaha tapi juga penguasa
legislatif dat he kemudian sisanya itu
adalah mereka yang dipilih berdasarkan
bantuan dari para
pomerat jadi 90% dari sisa 250-an itu
itu hasil menyebutkan untuk menjadi
calek anggota DPR pusat di daerah peman
pulau Jawa Maka kalau dia tokoh minimal
1 m i tokoh itu misalnya aging puas
seperti itu itu minimal 1 M kalau bukan
tokoh maka minimal 3 M sampai 20 m di
Surabaya itu ada yang 3 m tidak tidak
dapat terpilih di Lampung itu ada 5 m
tidak terdapat maka pengusaha itu akan
datang kepada calekcal mengatakan Anda
tinggal bersih kami yang akan
memproses apa t prestasinya apa dealnya
dealnya ada pertama melalui proyek yang
kedua melalui undang-undang jadi setiap
ada proyek Apakah Daerah atau di pusat
itu harus diserahkan kepada mereka ya
klomerat-konglomerat itu karena itu
tidak ada BUMD atau UKM yang apa namanya
mendapat proyek-proyek itu Tapi semua
mereka yang kedua melalui undang-undang
kita ingat undang-undang Minerba
undang-undang covid-19 undang-undang KPK
dan undang-undang Cipta kerja semua itu
dalam waktu relatif singkat
undang-undang menerba itu kan seharusnya
Tahun 2022 ini selesai tapi kemudian
dengan undang menerba yang diproses
dengan sedemikian rupa maka ditambah
lagi 20 tahun kemudian tambah lagi 20
tahun seperti itu Nah jadi Oleh karena
itu maka terjadilah proses seperti
sekarang Nah Oleh karena itu maka di
dalam ilmu korupsi ada yang disebut
dengan Material corup ada yang disebut
political coruption ada yang disb
intelual coruption coruption adalah
kupsi yang khasnya ada materi Apakah
Uang mobil rumah bangunan saham istri
suami dan seterusnya kalau poltik
coruption ada kupsi melalui
perundang-undangan pemilu P dan
seterusnya jadi tadi saya katakan
Minerba itu ada
poup covid-19 ada political corruption
eh undang-undang KPK politic coruption
undang Cipta kerja politic coruption
Coba kita lihat undang-undang covid-19
di sana disebutkan penggunaan dana covid
tidak bisa dipidana tidak bisa diperdata
tidak bisa dipetun ya ya dan itu luar
biasa sehingga mantan mensos yang
mengkorupsi eh 17 m eh dalam waktu 6
bulan itu tidak bisa dipidana dengan
hukuman mati oleh oleh KPK karena
undang-undang covid-1 sudah menjegal
tidak bisa di pidana pat Nah baru
kemudian e bulan lalu MK memutuskan
Pasal itu dicabut sehingga sekarang
covid-19 bisa dipidana kalau misalnya
terjadi penyalahgunaan dana covid bisa
dipidana atau bisa diperdata atau bisa
dipergun tapi eh yang terjadi selama ini
eh khususnya mantan mensos itu tidak
bisa dipidana atau ancaman hukuman mati
karena dijegal seperti nah jadi itu
politik coruption kemudian ada yang
disebut intelekual coruption korupsi
intelektual cororupsi intelektual itu
biasa dilakukan oleh guru dosen Kiai
Ustaz ulama pendeta Romo Apa itu
intelektuual coruption korupsi
intelektual adal korupsi dilakukan oleh
orang yang punya ilmu punya pengetahuan
punya data punya informasi tapi
disalahgunakan disembunyikan
dimanipulasi untuk
kepentingan-kepentingan tertentu nah itu
yang terjadi sekarang sehingga kita
tinggal membuat
eeemila-mila saja yang sekarang Eh new
bat Ini masuk korupsi apa korupsi
politik atau korupsi material atau
korupsi intelektual nah saya lihat
ketiga-tiganya karena apa eh kos politik
tertinggi di dunia itu di Indonesia Tadi
saya sudah katakan ee untuk jadi anggota
DPR pusat dari Pulau Jawa itu antara 3
sampai 20 hasil surve KPK terakhir bahwa
dari 34 provinsi 22 Gubernur terjerat
oleh KPK 22 Coba anda itu 22 dari 34
Gubernur itu diproses ditangkap oleh KPK
iya kemudian 122 dari eh anggota DPRD
itu ditangkap oleh oleh oleh KPK
sehingga dengan begitu prestasi yang
tertinggi dari Presiden Soekarno sampai
Jokowi prestasi tertinggi dicapai oleh
Jokowi jadi kita perlu angkat toopi buat
Jokowi bahwa rezim dia yang paling korup
karena e terbesar para pejabat yang
ditangkap Justru pada zaman Jokowi ini
nah Itulah sebabnya tadi saya katakan
bahwa ee Kalau sekarang itu tidak
dipertahankan undang-undang KPK yang
baru Maka kemudian itu problem Itulah
kenapa 75 teman-teman KPK itu
diberhentikan melalui instrumen twk apa
tes bawasan kebatan yang kemudian
menjadi 5 orang karena mereka inilah
musuh darile ketikale jadi diuti
penindakan eh kemudian mereka yang harus
melakukan ott dan
seterusnya waktu jadi Deputi penindak
dan itu ada 20 kasus ott yang bocor
bocor E karena itu melibatkan
orang-orang ee daripada apa namanya
penguasa Nah itulah maka kemudian e
indeks demokrasi kita sangat rendah 60,
sekian ee kemudian eh apa eh eh indeks
korupsi itu 37 waktu sebelum
undang-undang KPK diamanden itu
41 21 sekarang itu menjadi turun 37
akibatnya maka human development indek
manusia Indonesia kita itu berada pada
ranking keenam di asia tenggara yaitu
Singapura Brunei Malaysia Thailand
Filipina baru Indonesia Nah itu eh
peringkat
117 di ya di di dunia human development
manusia Indonesia seperti itu n
gara-gara e kerupsidan kita berada pada
peringkat yang EE lumayan di dunia yaitu
Kalau tidak salah ranking eh 17 di dunia
sebagai negara terkorup terkorup nah
bahkan kita dibawa di bawah Timur Leste
H kita punya apa indeks korupsi itu di
bawah Timur Leste kita 37 Nah apa Timur
Leste itu 38 he he itu mas tentang eh
apa namanya nauzubillah eh Katri nah
saya garis bawahi tadi Bang Dullah kan
Ya kleptokrasi ini cirinya gemar
memproduksi undang-undang untuk
memudahkan tadi ya i para pejabat itu
menumpuk kekuasaan tadi undang-undangnya
banyak yang disebutkan kalau satu lagi
ini ternyata ini kalau pengamatannya
Rizal ramle ya mereka juga Ternyata
selain bisa membeli semua perhelatan
eh elektoral gitu ya mereka sekarang ini
bisa membiayai para bazer istilahnya
untuk melindungi
persengkongkolan jadi begitu memang
sistemnya itu dibangun betul-betul eh
lengkap gitu ya kejahatan
ini kalau kita lihat eh pengumuman KPU
waktu Pilpres eh
19 pertama itu kemudian kita lihat itu
tiba-tiba Megawati jokin dan orang-orang
itu kemudian itu wajahnya Cut sedih dan
seterusnya karena kenapa Karena pada
waktu
ituad sudah itu break break jadi TV itu
iklan iklan sekitar 10 menit kemudian
tayangkan e Jokowi Leading Nah kenapa
karena teknologi yang digunakan oleh KPK
itu sudah dibuat sedemikian rupa
sehingga itu bisa e mengubah angka-angka
itu dengan sistem robot jadi menggunakan
sistem robot nah Oleh karena itu maka eh
kondisi hari ini kalau mau mengalahkan
rezim juga harus mempunyai kepintaran
itu berlaku curah kalau tidak punya
keperintahan berlaku curang maka tidak
bisa mengalahkan Prabowo itu keinginan
ambisinya untuk jadi presiden tinggi
sekali tapi dia tidak mau jadi presiden
itu itu persoalannya jadi dia Ambisi men
jadiadi Presiden tapi tidak mau jadi
presiden sebab data-data yang ada pada
saya bahwa prab itu liling
60,% tapi karena dia tidak mau jadi
presiden maka dia cuma mau jadi menteri
apa pertahanan saja dan sekarang dia
meniktinya itu seperti itu ee jadi Oleh
karena itu maka itu problem pos yang
tertinggi jadi betul R Ramli bahwa eh
cost yang tertinggi sekali itu di
Indonesia coba pilkade saja beberapa
tahun di salah satu desa di Tegal itu 1
M untuk jadi kepala desa saya sampaikan
dalam satu Bimtek eh kepala desa
Kabupaten Lampung saya lupa Lampung
Utara atau Lampung Selatan di puncak
hadir juga bersama saya itu wakil dari
Kementerian Dalam Negeri begitu saya
sebutkan bahwa pilkadis di Tegal itu 1 M
dia langsung instuksi pakula Kalau di
Bekasi itu 5 m di Tangerang itu 7 m Coba
anda bayangkan untuk kepala desa itu 5 M
sampai 7 M iya i waktu istirahat
kemudian satu orang dari Bogor berahu
kalau di Bogor itu 8 M kira-kira apa
yang mau didapatkan dari kepala desa e
dengan sampai 7 m 8m itu baru saya
kemudian ngecek ternyata daerah Bekasi
dan tangeran itu kan daerah industri iya
iya i nah daerah industri Jadi tanah Itu
menjadi mahal nah Saya punya pengalaman
ketika mengurus ee tanah milik saya
ternyata Saya tahu bahwa kepala desa
atau Lurah dengan Kecamatan itu dapat
1% dari harga yang harus dibayar oleh
pembeli tanah atau penjual tanah jadi
rupanya itu yang dikejar oleh Kepala
Desa karena Tangerang bekas itu daerah
industri Tanah menjadi mahal begitu juga
Bogor sehingga mereka kejar itu kalau
kalau misalnya di tempat lain itu kan
seperti di Jawa paling tanah tanah apa
tanah bengkok tanah bengkok yang itu
diperoleh itu nah jadi ini yang harus
diperhatikan sehingga tidak ada pilihan
lain adalah kita harus kembali ke
undang-undang Dasar 45 yang asli itu itu
konsep saya konsep Saya harus kembali ke
und Dasar 45 yang asli Kenapa
undang-undang Dasar 45 asli itu se orang
panitia persiapan kemerdekaan itu dari
seil orang itu empat orang ulama he
Wahid
Hasim Agus salh Iya
eh kah Muzakir dan abiusno empat orang
ulama seing 45 itu adalah konsep Quran
dan Sunah dalam sistem pemerintahan di
Indonesia oleh karena itu purut saya
kembali ke
und kalau misalnya dikatakan bahwa di
und itu tidak dibatasi eh usia atau masa
jabatan presiden bisa saja jadi
kembaliatya kemudian diberikan and bahwa
untuk presiden maksimal dua periode bisa
saja jadi adenum saja tidak usah apa
namanya
kembali kalau kita bicara tentang konsep
Islam yang sebenarnya khalifah itu tidak
dibatasi masa jabatan Abu Bakar 2 Seteng
tahun kemudian meninggal eh Umar itu 10
tahun Utsman itu 15 tahun ini dibatasi
Kenapa kita analogikan dengan imam salat
he ketika imam baru satu rakaat kemudian
dia kentut batal maka dia harus keluar
batal tidak bisa jadi imam ganti ya
sebaliknya kalau tidak batal maka dia
jadi imam terus jadi dalam Islam seorang
Gubernur seorang Bupati Walikota
presiden baru dilantik Satu hari
kemudian melanggar konstitusi maka dia
harus ler ler Tapi selama dia tidak
melanggar konstitusi berelaksanakan
Quran dan Sunah dia berikan jaat Nah
kalau diberikan periode 5 tahun atau 7
tahun itu dalam rangka untuk kemudian ee
melakukan evaluasi dan seterusnya bisa
saja
bidang untuk menyusun GBN kalau mau
dipakai GBN atau e DPRD apa namanya
seperti itu Nah kalau kembali kepada UN
45 itu mudah bagi KPK Kenapa KPK sudah
buktikan 3 tahun lalu menangkap 42 dari
45 anggota dprt kota Malang 42 Dar 45
Artinya bahwa menurut undasan
45 sila keempat Pancasila kerakat Hikmat
Kean dalam perusa perwakilan kita
memilih wakil kita yaitu anggota m
bidan memilih presiden wakil presiden
kita memilih wakil kita DPRD tingkat
provinsi mereka bersidang memilih
gubernur kita memilih anggota DPRD
tingkat du mereka presiden milik
walikota dan bupati kalau misalnya calon
gubernur menyuap satu orang anggota DPR
1m katakan seperti Jakarta eh
150 orang kalau enggak salah anggota DPR
Jakarta maka 150 M Bagi 9 na 150 M itu
kecil kemarin waktu Ahok itu sekian
triliun mereka mereka habis tetapi KPK
bisa
menangkap seluruh anggota
DPRD itu sudah buktikan dengan kasus eh
Malang di Malang jadi dengan demikian
kalau ada yang menyuap suap KPK bisa
tangkap tapi kalau sistem Pilkada
Bagaimana KPK mau nangkap ribuan orang
jugan orang KPK bukan orang gila seperti
itu nah jadi itu manfaatnya kalau
kembali ke 45 kembali ke 45 sehingga
korupsi lebih mudah diatasi dan kembali
kepada undang-undang KPK yang asli maka
Insyaallah e kondisi bisa baik lagi
sebagai penutup Bang Do sebagai penutup
ini kan Disinggung memang dari
masalah-masalah kleptokrasi ini salah
satu yang utama itu ketika pejabat ini
kan ada nafsu untuk Menumpuk kekayaan
pribadi bukan hanya mencari tapi juga
menjadi predator memburu gitu mereka
bahkan ada salah satu ulama yang
mengatakan memang pejabat-pejabat ini
harus belajar ilmu tasawuf ini untuk
meredam
nafsu sebagai penutup Bang Dullah
pentingnya iman untuk menjaga para
pejabat ini gimana Iya eh jadi eh kita
lihat
bahwa ketika Umar jadi
khalifah di dalam al-qur'an disebutkan
kalau ganimah itu nabi atau kemudian
khalifah itu mendapat sekian persen
sehingga Umar itu pada zaman Umar itu e
kerajaan Islam luar biasaimah itu Sampai
sampai dia punya unta itu ribu-ribu ekor
dan seterusnya i i tapi dia makan tidak
pernah lebih dari satu lauk Umar makan
hanya satu laut tidak lebih dari satu
laut Apa yang dilakukan oleh Umar itu
adalah
rasa kepedulian bagi
masyarakat oleh karena itu maka ketika
ada anak anak unta itu yang jatuh sor
anak kedai itu jatuh di jalanan Karena
jalan itu apa namanya tidak rata Umar
itu menangis Kenapa Umar menangis karena
dia sebagai Halah bertanggung jawab agar
supaya sarana prasarana bukan hanya
untuk manusia tapi juga untuk hewan itu
bisa hidup Nyaman nah jadi Oleh karena
itu e bagaimana hidup sederhana seperti
itu Nah ini yang dilakukan oleh Umar
atau cicitnya Umar bin Abdul Aziz Umar
Ibnu Aziz ketika didaulat menjadi
khalifah dia ucapkan inniajiun dia
menolak Tapi karena dipaksa oleh
masyarakat kemudian terpilih kemudian
dia katakan semua Aju dan pulang tidak
ada cukup satu dua orang saja semua
kendaraan-kendaraan mewah kuda-kuda
mewah unta-unta mewah dijual uangnya
masukkan di Baitul Mal kemudian dia
pulang dia beritahu kepada istrinya
Apakah Adinda mau sama-sama dengan saya
masuk surga Oh iya tentu saja kalau
begitu semua perhiasanmu jual masukkan
ke Baitul pakaian-pakaian mewahku jual
dan kemudian masuk dia anak Pangeran
begitu jadi khifah sa sehingga kemudian
ketika di satu daerah Padang Pasir
tempat penggembala tiba-tiba seorang
penggembala mengatakan innalillahi wa
innaaiun teman-teman bilang Kenapa dia
bilang khalifah meninggal loh waktu itu
kan tidak ada TV tidak ada radio tidak
ada suara kabar tidak ada berita tamanya
tanya bagaimana t khimah meninggal saya
lihat tadi
seekor Serigala menyerang eh domba H
jadi tanda bahwa khifah meninggal itu
karena serigala menyerang domba Kenapa
diaanggap itu khifah meninggal karena
waktu khifah meninggal semua hewan
mendapat hak mendapat makan dan
seterusnya sehingga tidak ada serigala
menyerang domba tapi begitu khifah
meninggal Serigala kemudian kembali
kepada
asli Jadi kalau para pejabat mulai dari
Presiden sampai eh Lurah eh anggota
dprus sampai DPR itu memahami konsep Apa
yang disebut dengan eh hidup sederhana
maka kemudian eh tidak akan terjadi
seperti ini untuk kemudian mengejar
kekayaan mengejar kekuasaan dan sudah
itu kemudian tidak perlu menjadi periode
atau empat periode cukup saja karena
dibatasi dua periode Ya sudah Ee kembali
seperti itu Nah jadi Oleh karena itu
intinya adalah karena kalau kita cinta
dunia maka kemudian itu yang jadi
persoalan tapi kalau kita cinta akhirat
kata Quran Barang siapa yang
menginginkan dunia dunia dapat akhirat
tidak dapat barang siapa yang inginkan
akhirat akhirat dapat dunia juga hidup
sekaligus Saya kira itu barangkali yang
ingin saya sampaikan baik Para pendengar
pada pagi hari ini ba luar biasa Bang
dulla terima kasih pencerahannya ini
berarti lagi perjalanan ya Fi amanillah
Bang dulla Iya amin amin kita jumpa lagi
pekan depan Insyaallah Asalamualaikum
Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh