Antrian playlist

Penyingkiran manipulatif, ilegal oleh pimpinan KPK || Novel Baswedan

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi || Apakah Negara Saat Ini Hanya Sebagai Regulator?

Nuim Khaiyath || Buzzer Rp Merusak Persatuan,Mengadu Domba Agama dan menutupi Kegagalan Pemerintah

KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Perbedaan Pelaku Narkoba dan Pelaku Korupsi"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Bidang Riset Tidak Memiliki Kompetensi atau Skill Itu Sangat Berbahaya"

Memaknai Maulid Nabi Muahmmad SAW || Ustaz Syamsi Ali

Nuim Khaiyath || Negeri Indonesia Pabrik Isu

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Satu Kebohongan Melahirkan Kebohongan yang Berantai"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kerugian Keuangan Negara Ditanggung Siapa?"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kekayaan Penjabat"

Nuim Khaiyath || Jangan Terlalu Mendalami Agama?

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Proyek Kereta Api Cepat Indikator Jokowi Pesuruh Oligarki"

Name: Ustaz Abdullah Hehamahua : "Proyek Kereta Api Cepat Indikator Jokowi Pesuruh Oligarki"
Uploaded: 2021-12-17T11:48:16Z
Description: Topik Berita Narasumber : Ustaz Abdullah Hehamahua Host : Rizal Al-Haque Edisi Jum'at, 17 Desember 2021 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV :

Rasil TVDipublikasikan: 17 Desember 2021338 views

Topik Berita Narasumber : Ustaz Abdullah Hehamahua Host : Rizal Al-Haque Edisi Jum'at, 17 Desember 2021 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Hejra.id di Appstore https://bit.ly/hejraid dan Aplikasi…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

Brasil
[Musik]
TV Halo asalamualaikum Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya
Ustaz di pagi hari ini Ustaz
Alhamdulillah sehat baik sedang dalam
perjalanan atau di rumah Oh enggak di
rumah sekarang di
Alhamdulillah baik dan di kesempatan ini
langsung saja kita ingin menyeroti ee
berita-berita yang tengah hangat ya di
kesempatan ini kalau kalau kita
berbincang dengan Bang Dulloh ini
biasanya terkait dengan pemberantasan
korupsi ini Bang Dulloh ya karena Bang D
ini e kita kenal juga ee pernah lama di
KPK sebagai penasehat KPK dari tahun
2005 sampai 2013 Kalau enggak salah ya
sebagai penasehat itu ya bang Dul
ya iya iya
Eh beberapa hari yang lalu kita
mendengar
eh 44 mantan pegawai KPK
di direkrut menjadi ASN pori ya Ustaz ya
dan banyak juga yang menanti kiprah baru
44 mantan pegawai KPK untuk memberantas
korupsi ini di pori nah saya Coba
bacakan satu berita dari Kompas sebanyak
44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan
korupi
yang telah resmi menjadi aparatur sipil
negara atau ASN pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia direncanakan akan
ditempatkan di Corps pemberantasan
tindak pidana korupsi atau kortas
tipicor pengalaman mereka dalam
memberantas korupsi akan menjadi modal
berharga untuk berkarya di ladang yang
baru di tajuk tempo Beberapa hari lalu
juga e temanya itu Komisi pemberatasan
korupsi jadis pemberantasan korupsi nah
bagaimana bangdulloh melihat hal ini
bangdulloh iya ee
pertama dari segi
yuridis mungkin para pengamat hukum akan
berpendapat
berbeda
sebab mereka 44 orang ini termasuk dalam
75 orang yang dinyatakan tidak lulus twk
di KPK
sehingga
kemudian pengamat akan berpendapat
Kenapa tidak lulus di twwk KPK tapi
kemudian diterima di kepolisian sebagai
ASN sehingga lahirlah
asumsi-asumsi bagaimana orang yang
dianggap jahat Tanda petik dianggap
orang tidak punya wasasan kebangsaan di
KPK tapi di terima di kepolisian Artinya
bahwa asumsi jelek Kemudian dari
pendapat pertama itu polisi menampung
orang jahat polisi menampung orang yang
tidak punya wasasan kebangsaan itu bisa
lahir dari analisis pengamat
pertama pengamat kelompok pertama tapi
kemudian lahir analisis dari pengamat
kelompok kedua mengatakan bahwa Wah
hebat
Kapolri bisa melakukan satu kebijakan
yang bertentangan dengan undang-undang
ASN dan bertentangan dengan kebijakan
KPK yang ditetapkan oleh undang-undang
pasca reformasi sebagai satu lembaga
extraordinary crime satu lembaga khusus
yang khusus untuk menangani korupsi di
Indonesia sehingga dengan
begitu maka lanjutan dari anak analis
pengamat kedua kalau begitu Kapolri ini
betul-betul menginginkan orang-orang
yang punya pengalaman punya
kompetensi terhadap pemberintas korupsi
ditampung untuk difungsikan secara
optimal berbeda dengan apa yang
dilakukan oleh
KPK ini persoalan pertama yang akan kita
lihat dari
analisiseng yang
kedua
saya tentu saja gembira bahwa
teman-teman 44 orang
ini yang dari
75 orang-orang yang saya kenal mereka
sejak selama 8 tahun di KPK yang selain
punya
kompetensi punya skill dan punya
integritas sehingga dengan demikian maka
ketika mereka berada dalam satu lembaga
negara yang namanya
kepolisian maka
kemudian bisa terjadi satu
perubahan yang serius di lembaga
kepolisian itu sendiri kenapa karena
hasil survei beberapa tahun
berturut-turut sejak masih masa
reformasi ini puluhan tahun reformasi
dari tahun
9 kepolisian selalu berada pada urutan
kalau bukan 2 t sebagai lembaga yang EE
terkorup seperti
itu sehingga dengan hasil
survei 20 tahun lebih itu kepolisian
berada pada urutan ketiga atau keempat
atau paling jelek yang kelima sebagai
lembaga yang
terkorup penegakan hukum yang terkorup
dengan maksudnya 40 orang 44 orang ini
diharapkan bisa mengubah wajah
kepolisian seperti itu
namun pada waktu yang sama ada budaya
kerja yang berbeda yang saya harus jujur
katakan kepada para
pendengar di KPK itu ada yang disebut
dengan di KPK itu ada yang disebut
budaya
kerja yang terdiri
dari undang-undang KPK itu sendiri
kemudian dibreakdown menjadi kode etik
kemudian ada sop ada peraturan
kepegawaian yang saya kira dari semua
Lembaga Negara hanya KPK yang punya itu
di mana
kemudian dalam undang-undang
ASN seorang ASN itu tidak bisa
mengatakan tidak H kepada atasan
ketika diperintah untuk melakukan suatu
kegiatan
itu yang perlu diketahui oleh masyarakat
atau pendengar sedangkan di
KPK dalam kode etik itu tertulis salah
satu butirnya banyak tapi satu yang saya
mau sampaikan dalam hal ini pegawai KPK
dilarang melaksanakan perintah atasan
yang bertentangan dengan peraturan
undang-undangan itu terstate tertulis
dalam kode etik artinya Apakah dia ketua
KPK pimpinan KPK Deputi direktur memberi
perintah kepada pegawai KPK tapi kalau
perintah itu bertentangan dengan
peraturan perundangannya ada maka Peg
itu harus mengatakan tidak Pak
Nah itu yang menjadi masalah nanti
Apakah
Kapolri
khususnya institusi Polri Siap dengan
budaya dari 44 orang ini saya mau
berikan
contoh dari 75 orang itu satu orang
direktur yang dia tidak ikut dalam empat
pelempat ini karena memang sudah pada
waktu pemberhentian dia sudah juga masuk
waktu masuk pensiun sehingga dia tidak
ikut dia direktur
pjkg tahun
2005 ada seorang pegawai KPK yang
berasal dari kepolisian ee sudah
dilantik jadi pega PK beberapa bulan
kemudian pegawai ini pangkatnya naik
karena dianggap itu prestasi jadi pegpk
sehingga
promosi pangkatnya naik maka
kemudian dia mau dirayakan kenaikan
pangkatnya di KPK pimpinan KPK mengirim
undangan ke pejabat-pejabat KPK secara
online karena di KPK itu ee paperless
tidak menggunakan kertas jadi semua
online besoknya direktur ini kemudian di
dalam internal email di KPK dan internal
email itu berkomunikasi sesama pegawai
dan pejabat tasa mengatakan bahwa Maaf
pimpinan Ini kantor
KPK bukan kantor polisi jadi kalau mau
dirayakan di polisi sana bukan di sini
kantor KPK coba Sudah bayangkan ini
seorang pegawai tingkatnya direktur SLN
2
melawan perintah atasan ketua KPK dalam
bentuk undangan itu apa yang terjadi
kemudian pimpinan KPK membatalkan acara
itu Nah itu contoh tentang budaya di KPK
Nah apakah hal itu berlaku nanti di
kepolisian nanti ketika 44 orang
berhadapan dengan budaya kerja yang
berbeda Oleh karena itu maka dan saya
menyarangkan
kepada pihak polisi khususnya Kapolri
harus memahami budaya 44 orang ini Sebab
mereka ini masuk dalam 75 orang yang
tidak lulus Kean karena mereka apa
adanya dalam tes itu yang mereka tahu
itu salah menurut undang-undangah
peraturatakan tidak karena it mereka
tidak lulus
oleh kebangsaan Nah sekarang di
kepolisian
Apakah mereka bisa kemudian diterima
dengan pola budaya kerja seperti itu itu
menjadi tantangan buat Kapolri sendiri
kalau misalnya
Kapolri bisa memahami itu dan kemudian
melakukan penyesuaian-penyesuaian budaya
kerja dengan 40 orang di satu grup
tertentu atau satu divisi tertentu
Katakanlah eh semacam Densus 88
tersendiri mereka ini Densus untuk
khusus korupsi sehingga kemudian merubah
watak budaya kerja di kepolisian
sehingga kemudian tidak ada lagi kasus
pelanggaran hukum penyalahgunaan wenang
dan seterusnya oleh instansi polisi dari
atas sampai ke Polsek tingkat kecamatan
maka saya yakin tidak sampai 25 tahun
Indonesia akan mencapai kesejahteraan
menjadi negara yang baldatun thibfur
karena salah satu inti persoalan
Indonesia hari ini adalah soal korupsi
di bidang Apun itu eh hal yang ingin
sampaikan kepada KAP kepada teman-teman
44 orang Saya menyarankan agar
supaya Tetaplah menjadi emas
emas itu dibuang ke got got itu lumpur
kotor tapi tetap emas sehingga kelihatan
mungkin seperti warnanya berubah coklat
hitam tapi ketika diambil dicuci
kemudian bersinar menyala lagi sebagai
emas sehingga saya berharap
empat/empatnya tetap sebagai orang KPK
yang punya integritas punya kompetens
skill dan berkinerja tinggi di mana pun
mereka berada Saya kira itu catatan Saya
baik terima kasih B pegawai KPK ini
baikbaik dan ke Pertanyaan selanjutnya
bangdull mengenai eh berita proyek
kereta cepat Jakarta Bandung dapat dana
APBN nah ini menarik juga ya mungkin
bisa disoroti juga oleh bangdullah saya
juga bacakan beritanya pemerintah dan
Komisi 11 DPR RI menyetujui penambahan
penyertaan modal negara atau PMN 2021
dan alokasi Tahun 2022 untuk 11 Badan
Usaha Milik Negara BUMN dan lembaga
salah satunya untuk proyek kereta cepat
Jakarta Bandung Nah lewat apa proyek Maf
proyek kereta cepat kereta cepat Jakarta
Bandung Oh iya lewat PTKI akan
disuntikkan dana
r,3 triliun untuk kebutuhan best quality
project kereta cepat Jakarta Bandung
lalu Kai mendapatkan tambahan 2,6
triliun untuk kebutuhan cost
operan lrt jabudabek nah keputusan ini
diambil dalam rapat kerja komisi 11 pr
Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
pada Rabu lalu mohon tanggapannya Mang
Iya
jadi soal proyek kereta api
cepat Jakarta Bandung itu merupakan
indikator yang telanjang bahwa Jokowi
itu adalah pesuruh dari
oligarki Jokowi itu ada pesuruh dari
konglomerat Jokowi betul-betul seperti
kata ketua umum PDIP adalah petugas Pak
partai jadi hanya melaksanakan perintah
oligarki partai atau pengusaha Mengapa
di dalam kampanye prilpres baik 2014
maupun
2019 yang disebut dengan istilah keren
nawacita tidak ada masuk program kereta
api cepat tidak ada program pindah
ibuota jadi jelas ini adalah program
yang di masukkan di dalam kebijakan
presiden pribadi sebagai petugas partai
bukan kabinet bukan
pemerintah karena kita lihat hal yang
sangat
kontradiksi ketika beliau paksakan untuk
membuat jalan kereta api Jakarta
Bandung itu menteri terkait itu menolak
waktu itu tidak setuju Kenapa karena apa
logikanya untuk buat jalan kereta api
cepat Jakarta Bandung sementara kereta
api yang ada yang apa namanya pres
Jakarta bandu itu saja tidak pernah
penuh dan saya biasa naik kalau ke ke
Bandung Ee tidak bawa mobil sendiri
naikerapi bisa santai dan seterusnya dan
itu hanya sekitar ee 3 jam itu bisa
sampai Jakarta Bandung dan itu berhenti
di Bandung
sekarang kereta api Jakarta Bandung
cepat
ini lebih
cepat tapi tidak berhenti di Bandung
berhenti di padalaran Jadi kalau orang
mau ke Bandung berhenti di Padalarang
Padalarang itu jauh masih jauh ya
berapa kilo harus lagi ke ban
menggunakan transport apagi yang
macam-macam artinya dari teori ekonomi
itu tidak efisien dan Tidak Efektif Itu
poin
pertama poin
kedua
waktu pegawai partai petugas partai ini
menyatakan akan melaksanakan itu untuk
meyakinkan masyarakat meyakinkan DPR
bahwa tidak menggunakan
APBN tapi dari pengusaha dari Cina
buktinya sekarang kemudian harus sekian
triliun yang harus digunakan o APB ini
menunjukkan tentang kebohongan penipuan
atau kemudian karena oligarki yang
melaksanakan proyek ini mengalami krisis
karena ada covid-19 maka kemudian
memerintahkan kepada petugas partai
untuk harusemasukkan ke APBN Artinya
bahwa sekali lagi Jokowi betul-betul
adalah petugas partai bukan Presiden
bukan kepala negara
ketiga alasan rasional yang dikemukakan
adalah bahwa jalan keretaap cpati itu
karena Jakarta menjadi ibukota sehingga
orang dari Bandung dan sekitarnya itu
berurusan di Jakarta baik sebagai ASN
pengusaha urusan apa saja di ibukota di
Jakarta tapi ibuota Jakarta itu mau
dipindahkan ke Kalimantan Timur lantas
logika apa Rumus apa rasio apa yang
harus digunakan untuk membenarkan Apakah
kereta api cepat itu harus di batalkan
atau Ibukota yang pindah ke Jawa ke
Kalimantan harus dibatalkan karena kalau
misalnya ibu kota sudah dipindahkan ke
Kalimantan Timur terus untuk apa lagi
orang dari Bandung datang ke Jakarta
urusan-urusan eh kepentingan berhadapan
dengan para kabinet menteri dan
seterusnya karena ibukotanya sudah
pindah ke Kalimantan Timur mereka harus
naik pesawat dari Bandung langsung ke
Kalimantan Timur tidak perlu ke Jakarta
n atau sebaliknya kalau tetap kereta api
itu dipertahankan maka kemudian ibuota
itu tidak jadi karena memindahkan ibuota
itu bukan persoalan sederhana ibukota
negara itu ada dasar filosofinya ada
historisnya dan seterusnya Nah
kenapa karena kata Menteri
Keuangan anggaran yang akan digunakan
untuk ibukota itu separuh dari menjual
aset yang di
Jakarta pertanyaannya adalah siapa yang
akan membi gedung-gedung kantor-kantor
yang ada di Jakarta itu apa ada pribumi
Apa ada orang Islam di Jakarta Indonesia
yang mampu beli gedung-gedung tidak ada
berarti mereka juga sehingga Jakarta itu
menjadi Beijing kedua karena yang akan
beli mampu beli dan bisa beli itu adalah
para oligarki para sembil naga dan
agen-agen mereka dari Cina sehingga
Beijing kedua itu akan muncul di Jakarta
Nah
inilah resikonya kalau seorang pemimpin
seorang kepala negara tidak berasal dari
grass rot tidak pununya massa tidak
punya kekuatan tidak punya umat tapi
hanya dijadikan sebagai boneka oleh
oligarki dan akhirnya disuruh Ke Kanan
Ke Kanan Ke kirikiri jadi Oleh karena
itu maka saya hanya menutup keterangan
saya ini bahwa apa yang dilakukan itu
bertentangan dengan peraturan
undang-undangan yang ada sehingga kalau
nanti rezim ini berobah dan kemudian
terjadi perubahan pemerintahan baru dan
KPK pimpinan baru yang mempunyai
integritas maka saya memperkirakan baik
presiden wakil presiden beberapa menteri
akan ditangkap oleh KPK karena terjadi
kerugian keuang negara sekian triliun
yang itu dilakukan dengan yang
bertentangan dengan peraturan
perundangan Saya kira itu saudara R
komen saya tentang soal eh dimasukkannya
anggaran di APBN untuk membangun jalan
keretapi cepat Jakarta Bandung Baik
terima kasih Bang Abdullah atas e
tanggapannya atas penjelasannya dan ini
sangat mencerahkan sekali ya untuk kami
dan para pendengar Bang Abdullah Terima
kasih sekali lagi Bang Abdullah
Insyaallah diberikan kesehatan selalu
meskipun tadi agak batuk-batuk
bersin-bersin Masyaallah tetap
memberikan penjelasan yang luar biasaan
madu yang dikirim kemarin sama Oh iya
iya i Masyaallah baik Insyaallah I baik
Baik nanti kami sampaanulan Pak Isan
sedang perjalanan ke Semeru nih di
kesempatan ini Insyaallah Terima kasih
sekali lagi sampai ketemu Jumat depan
bangah Asalamualaikum Waalaikumsalam
Warahmatullahi
Wabarakatuh