Antrian playlist

Penyingkiran manipulatif, ilegal oleh pimpinan KPK || Novel Baswedan

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi || Apakah Negara Saat Ini Hanya Sebagai Regulator?

Nuim Khaiyath || Buzzer Rp Merusak Persatuan,Mengadu Domba Agama dan menutupi Kegagalan Pemerintah

KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Perbedaan Pelaku Narkoba dan Pelaku Korupsi"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Bidang Riset Tidak Memiliki Kompetensi atau Skill Itu Sangat Berbahaya"

Memaknai Maulid Nabi Muahmmad SAW || Ustaz Syamsi Ali

Nuim Khaiyath || Negeri Indonesia Pabrik Isu

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Satu Kebohongan Melahirkan Kebohongan yang Berantai"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kerugian Keuangan Negara Ditanggung Siapa?"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kekayaan Penjabat"

Nuim Khaiyath || Jangan Terlalu Mendalami Agama?

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Penyadapan KPK Dibatasi"

Name: Ustaz Abdullah Hehamahua : "Penyadapan KPK Dibatasi"
Uploaded: 2023-01-01T02:02:15Z
Description: Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) No. Rek : 722 22300 33 a/n. Yayasan Wakaf Rumah

Rasil TVDipublikasikan: 1 Januari 2023237 views

Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) No. Rek : 722 22300 33 a/n. Yayasan Wakaf Rumah Qur'an Silaturahim

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

Brasil
[Musik]
TV Baiklah ikhwan dan akhwat kita kini
telah terhubung dengan Bang Abdullah
hehahua asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah
wabarakatuh baik bang
Abdullah tidak terasa kita sudah berada
di akhir tahun Bang di Tahun 2022 dan
kita nanti akan bertemu pada tahun depan
di tahun
2023 Eh ada dua berita tadi yang kami
angkat sebelum kita memulai perbincangan
kita di pagi hari ini yaitu temuan PPATK
bahwa korupsi itu semakin canggih
melalui e pembelian saham gitu ya
kemudian juga tadi ketua umum ee
muhammadiah juga mengatakan seharusnya
eh pemberatasan korupsi yang sudah
berjalan di Indonesia lebih
disempurnakan jangan justru makin
dikurangi catatan akhir tahun e tentang
korupsi di Indonesia kemajuan ataukah
sebuah kemunduran bagaimana Bang
Abdullah melihat I eh Memang trahis dan
menyedihkan Karena untuk tahun ini saja
khusus ditangani oleh
KPK
ada 39 orang kepala daerah ditangkap KPK
melalui PT jadi kepala daerah Bupati
Walikota untuk tahun ini saja 2022 ada
43 orang kepala daerah ee itu ee
bertambah 13 orang dibanding tahun lalu
Jadi kalau tahun lalu itu 30 lebih ini
43 orang jadi E itu menunjukkan bahwa
korupsi tidak makin menurun tapi makin
makin naik seperti itu ee sehingga tahun
ini yang sudah ditangkap KPK dari
2005 sampai 2022 1400 orang H 1400an
lebih sedikit itu orang jadi Artinya
bahwa tetap menaik tidak tidak menurun
seperti itu
eh dan yang paling dahsyat itu lagi
ott-nya bertambah ott-nya bertambah
Artinya bahwa dari apa namanya eh sekian
ratus orang ditangkap pada tahun ini 190
lebih itu 43
yang melibatkan kepala daerah nah Kenapa
demikian karena
eh kos politik di Indonesia itu terbesar
di dunia Jadi untuk menjadi Bupati
menjadi walikota menjadi gubernur itu
pertama harus kasih uang perahu kepada
partai pendukung nah partai pendukung
itu biasanya dikasih tarif satu kalau
dia punya anggota DPRD provinsi atau
kabupaten 10 orang satu orang itu
Katakanlah misalnya apa namanya ee 100
juta Nah kali 10 orang sudah berapa
seperti itu Nah sehingga dengan begitu
maka ya untuk menjadi calon saja dari
satu partai dia harus keluarkan sekian
miliar e bahkan ee puluhan miliar nah
sudah itu kemudian untuk kampanye dia
harus keluarkan sekian puluh miliar
kemudian apa namanya Serangan Fajar San
subuh serangan duha dan segala macam itu
itu kemudian ee juga miliar-miliar Nah
karena itu maka 2019 yang lalu data KPK
menunjukkan bahwa Gubernur Kalimantan
Selatan itu untuk terpilih menghabiskan
800 M bayangkan 800 M hampir 1 triliun
seperti itu jadi ketika dia menjadi
gubernur atau walikota atau bupati 5
tahun gajinya itu kan sekitar eh 30-an
juta e antara gaji dengan tunjangan
sekitar 30 juta Karena kalau DPR itu kan
6 juta kalau Bupati Walikota 30-an juta
seperti begitu nah bagaimana dia bisa
untuk membayar hutang atau ganti rugi
dia jual mobil dia jual tanah dia jual
rumah dia gad apa segala macam itu tidak
bisa kecuali dengan proyek-proyek Nah
proyek-proyek itulah yang kemudian bisa
dalam bentuk e apa namanya ee peralihan
lahan secara tidak sah ee kemudian
terima gratifikasi dan seterusnya dan
seterusnya seperti itu Nah ini yang ee
dimulai dari
2019 ketika undang-undang KPK
di hancurkan oleh rezim ini yang
dikendalikan oleh oligarki EE kalau
undang-undang nomor 30 2002 tentang KPK
itu memberikan beberapa kewenangan yang
luar biasa yang tidak dipunyai oleh
kepulusan Kejaksaan pertama adalah ee
bisa melakukan penyadapan I kepada siapa
saja itu ee kelebihan diberikan oleh
undang-undang KPK ee kepada P
penyelidik-penyelidik atau JPU KPK yang
kedua untuk memeriksa atau memanggil
seorang ee saksi atau tersangka itu
tidak perlu izin atasannya langsung saja
dipanggil seperti itu ee yang kemudian
untuk polisi Kejaksaan tidak bisa polisi
Kejaksaan tidak bisa menyadap kas-kasus
korupsi e polisi atau Kejaksaan bisa
menyadap kasus teroris kasus narkoba apa
kemudian polisi dan kejaksaan kalau mau
memanggil seorang pejabat ee itu harus
izin atasannya e kalau dia misalnya E
Bupati harus izin gubernur dan
seterusnya e seorang ASN atau PNS harus
izin eh menterinya kalau KPK tidak perlu
tidak perlu izin seperti itu nah
kemudian yang ketiga kekuatan KPK pada
undang-undang yang lama itu KPK tidak
dibenarkan memberikan
SP3 Kenapa karena korupsi itu kejatan
luar biasa sehingga KPK harus super
hati-hati sehingga ketika dap sebagai
tersangka di pengadilan tidak lolos
seperti itu karena SP3 itu bisa menjadi
semacam
ee apa namanya ATM bagi penyidik untuk
kemudian memberas apa namanya orang
sampai orang itu sudah punya tabungan
habis ATMnya habis baru diterbitkan SP3
nah hari ini KPK sudah dicabut hak
penyadapannya itu kecuali dengan izin
dewan pengawas jadi eh KPK bisa
melakukan penyadapan harus diizinkan
dewan pengawas sementara dewan pengawas
itu diangkat oleh Presiden he Jadi kalau
misalnya penyidik meeriksa menteri
meriksa apa namanya
eh presiden wakil presiden atau siapa
saja harus izin dari dewan pengawas
dewan pengawas diangkat oleh Presiden
Jadi bagaimana bisa ee KPK melakukan
penyadapan terhadap kasus-kasus besar
yang melibatkan partai-partai politik
penguasa karena itu misalnya kasus belbi
kasus
iktp kasus e reklamasi Jakarta Utara
kasus meikarta kasus Bank senturi itu
tidak bisa ditangani oleh KPK periode
sekarang ini karena harus dapat ee izin
penyadapan dari pengawas sementara
kasus-kasus yang saya katakan ini
melibatkan partai besar yang sedang
berkuasa nah jadi itu kemudian
menjadikan KPK sekarang itu menjadi eh
apa namanya mandul pertanyaannya adalah
Kenapa masih ott-nya bertambah nah ott
bertambah itu karena saya sudah beberapa
kali Jelaskan ini eh KPK itu harus punya
KPI ke for indicat setiap pegawai KPK
harus punya indikator kinerja pokok Nah
jadi kalau misalnya dia tidak mencapai
kpi-nya maka tunjangan kinerjanya itu
tidak dapat atau dapat sedikit dan itu
ee mendatangkan ee status kepegawya itu
bisa mendapat kinerja b c atau DD
seperti itu maka penyidik itu harus
mencari kasus-kasus yang kira-kira tidak
berkaitan dengan partai politik besar
dengan penguasa dengan Menteri dengan
Presiden sehingga Kemudian diloloskan
oleh De pengawas itu yang tadi saya
katakan apa namanya ee 30-an orang yang
ditangkap kepala daerah itu
mereka-mereka yang bukan berada pada
posisi punya kekuatan politik e di
penguasa sehingga mudah kemudian
ditangkap se nah kekuatan kedua KPK yang
dirontokkan itu adalah
tentang
SP3 Jadi sekarang ini Kalau Mas Agus
punya punya kenalan pejabat atau ASN
atau apa kalau kemudian lakukan korupsi
kemudian sudah dicium oleh KPK atau apa
lari aja keluar ke Singapura ke Malaysia
ke mana 2 tahun setelah 2 tahun kembali
sudah sudah bebas itu karena
undang-undang KPK yang baru yang
ditetapkan itu adalah setelah 2 tahun
proses pemeriksaan tidak ditemukan
Barang bukti yang konkrit maka kemudian
ee di spp3 kan jadi ee undang-undang KPK
yang baru itu membebaskan apa namanya ee
ee para koruptor itu dengan cara
diberikan SP3 dan waktu 2 tahun kalau
kasus-kasus kecil Memang ee setahun 6
bulan itu bisa ditangkap tapi kalau
kasus besar pengalaman saya waktu di KPK
itu kasus Gubernur Kalimantan Timur itu
hampir 3 tahun H baru bisa kemudian
ditangkap jadi makin besar kasusnya
makin besar melibatkan pejabat tinggi
makin complicated seperti itu sehingga
demikian mereka bisa mengalihkan barang
bukti dan seterusnya nah Itulah sebabnya
maka kemudian kondisi hari ini tidak
jera-jera nah caranya adalah bagaimana
undang-undang partai politik
undang-undang Pemilu undang-undang
Pilkada undang-undang Pilpres itu harus
diubah
ubahnya gimana kembali saja ke und 45
yang asli Saya sudah pernah Jelaskan ini
kalau und 45 yang asli kita milih
anggota MPR MPR bermusyawarah warum
memilih presiden wakil presiden kita
milih anggota DPR tingkat satu mereka
bermusyawarat menetapkan Gubernur kita
memilih wakil anggota depper tingkat du
mereka bermusyawarah memilih bupati atau
walikota kalau masih terjadi ada korupsi
manipoltik penyuapan KPK bisa tangkap
langsung nah buktinya eh 3 tahun lalu
KPK menangkap 42 dari 45 anggota DPRD
Malang Nah jadi dengan begitu lebih
mudah kalau seperti sekarang pirpes
Pilkada pemil bagaimana Ma nangkap
jutaan orang enggak bisa seperti itu
jadi eh seperti yang dilakukan pada
zaman Orde Baru Sudah betul cuma waktu
orde baru itu karena otoriter apa
namanya kemudian KKN dari apa istana
seperti itu sehingga kemudian yang yang
terpilih Gubernur kota ya orang-orang
Soeharto juga tapi kalau sekarang dengan
sistem rekrutmen yang dilakukan oleh KPK
maka kemudian e kalau ada pemilihan
Bupati Walikota Gubernur masih terjadi
seperti begitu maka itu bisa diberantas
dengan dengan seterusnya jadi itu jalan
keluar untuk menyelamatkan pemberantas
korupsi pada tingkat minimal terakhir
adalah sistem yang disebutkan oleh
Profesor haid sistem itu adalah
sebenarnya eh KPK sudah melakukan itu
tapi ya Saya pernah saya Jelaskan
beberapa waktu yang lalu karena saya
yang diamanatkan oleh pimpinan KP waktu
itu E 2005 menyusun reformasi birokrasi
kita sudah sampaikan 2005 tapi belum
sampai 25% dari Kementerian lembaga
negara yang melakukan itu karena mereka
anggap kalau reformasi birokrasi yang
disampaikan oleh KPK dilaksanakan maka
ada pegawai pejabat yang setiap waktu
mendapat uang tertentu dianggap itu
nanti hilang rezekinya seperti honor
atau apa Dan seperti itu itu Mas Agus
soal eh korupsi yang apa namanya e bukan
menurun maka kemudian apa namanya
meningkat karena sistem dan kemudian
mone politik dan biaya politik yang EE
terlalu tinggi seperti ituus dan sistem
ini akan terus ee terulang ya bang
sehingga menyulitkan para ee menyulitkan
para petugas KPK untuk memberantas
korupsi begitu ya jadi memang catatan
akhir tahun korupsi di Tahun 2022 ini
ternyata memang bukan makin maju tapi
mengalami kemunduran begitu ya iya iya
baik kita juga ingin menyoroti tentang
ee KPU ini kemarin ee beberapa hari lalu
juga kita melihat ee KPU ee disorot
kinerjanya oleh banyak pihak salah
satunya dengan kasus partai umat begitu
ya di dua provinsi di Indonesia dan
kemudian juga ketua KPU dan kaplori
jenderalis Sigit Prabowo menandatangi
nota kesepahaman intinya adalah agar ee
di pemilu kali ini tidak ada lagi
polarisasi bagaimana Bang Abdullah m
liihat hal
ini Pertama
eh ya kalau
misalnya MOU antara kapoldre dengan
dengan KPK ya itu sama aja dengan 2* l
Sami maon karena ya ketua kpu-nya ketua
kpk-nya polisi dan kemudian apa namanya
pola polisi dua-dua e terlibat seperti
itu ee sehingga karena apa namanya e KPK
dihancurkan itu kan Dengan cara
bagaimana menempatkan pejabat-pejabat
polisi menjadi pimpinan KPK sehingga
kemudian bisa apa namanya main mata
antara KPK dengan dengan Polisi beda
dengan KPK KPK jilid sebelumnya seperti
itu Nah jadi Oleh karena itu
maka kalau mau apa namanya jujur ketua
KPK sekarang itu kan tim suksesnya
Jokowi
2019 sehingga e tidak mustahil kalau
misalnya benar apa yang disutkan oleh eh
apa perempuan emas itu bahwa ee ketua
KPU sudah mengatakan bahwa nanti yang
akan terpilih jadi presiden sudah
disiapkan itu adalah
eh apa namanya eh Ganjar dengan Erik
artinya itu sudah disiapkan seperti itu
sehingga nanti kemudian ee apa
caprescapres Siapa saja Yang
habis-habisan tapi terakhirnya itu
ditentukan oleh KPK eh KPU seperti
begitu KPU i nah kemudian Eh sekarang
kemudian ada eh laporan dari beberapa
partai bahwa kemudian ketua KPU
melakukan ee gratifikasi seks sekarang
itu kan sudah ada wacana tentang
gratifikasi seks jadi Artinya bahwa
ee bukan soal pelecehan atau soal
pemerasan pemerukusaan tapi itu adalah
gratifikasi karena ee apa namanya
ee seperti misalnya kasus ee eh Yosua
dengan tuduhan Yosua dengan dengan istri
sambo itu seakan-akan pecan dan
pemerokosaan bagaimana mungkin eh
Seorang Prajurit eh apa namanya dengan
istri jenderal itu berani dia masuk ke
kamar itu tidak logis tapi tapi itu
adalah ya suka sama suka seperti begitu
Jadi Oleh karena itu maka antara ketua
partai wanita emas ini dengan Ketua KPU
itu bukan pelecehan itu bukan
pemeroksaan itu suka sama suka dalam
bentuk gratifikasi jadi Sang Perempuan
menerima ee apa namanya untuk di apa
disetubuhi dengan balasan imbalan
parttainya diloloskan seperti itu jadi
itu bukan bukan Apa namanya pemeroksaan
eh atau pelecan tapi itu gratifikasi
seks Jadi sama-sama terima seperti itu
persoalannya adalah bahwa seharusnya
perempuan itu di dia harus lapor ke
barriim dengan tuduhan bahwa dia
dijanjikan bla bla bla sebagai
gratifikasi seks seingga kemudian apa
namanya Bisa diproses secara pidana
begitu juga misalnya E apa namanya eh
partai-partai yang tidak lolos termasuk
partai umat partai masumi dan lain itu
mengajukan kepada barim tentang
pelanggaran eh apa namanya Pemilu jadi
eh pelanggaran Pemilu itu tidak bisa
ditangani oleh KPK ditangani oleh
kepolisian sehingga begitu maka
kepolisian bisa menangani pelanggaran
Pemilu misalnya sistem sipol yang
diterapkan oleh KPU itu tidak ada
peraturannya tidak ada peraturan
sebelumnya sehingga diterapkan sipol
yang itu mengorbankan sekitar 17 partai
yang apa tidak lolos administrasi itu
karena sipol Nah sipol itu itu yang
kemudian membahayakan ee Kemudian ada
beberapa eh kpudkpud yang mendapat ancam
atau mendapat janji Atau mendapat
macam-macam pologis untuk kemudian
mengubah data-data yang tidak masuk ke
apa namanya memenuhi syarat menjadi
menuhi syarat dan seterusnya kemudian
yang memenuhi syarat tapi kemudian
dicegah untuk tidak bisa e lolos dalam
Apa tahapan-tahapan Pemilu nah Oleh
karena itu maka
eh merekamereka yang terlibat ini harus
melaporkan ke ombusmen tentang Mal
administrasi kemudian mereka laporkan ke
petun tentang eh pelanggaran sengketa
antara partai dengan KPU dan kemudian
mereka juga melakukan Uner ke Mahkamah
Agung e tentang
kebijakan-kebijakan dari KPU yang tidak
ada dasar hukumnya Ya misalnya siol itu
tidak ada dasar hukumnya Nah itu harus
diajukan ke ma UN Ma kemudian sehingga
kalau itu dilakukan maka kemudian semua
hasil hasil putusan KPU itu kemudian
jadi batal sehingga kemudian diproses
ulang diproses ulang dengan me
memepetkan waktu sehingga ee Pemilu
tetap 2024 tapi kemudian jadwalnya itu
dirapatkan e sehingga Katakanlah
misalnya eh Januari ini atau awal ee
awal 2023 dibentuk ee KPU baru jadi ee
2000 tahun 99 KPU 99 itu ratif bagus
Meskipun tidak sebagus Pemilu 5-5 tapi
itu yang terbaik dari pemilu-pemilu
selama reformasi ini yaitu anggota KPU
Pemilu 99 itu semua orang partai he jadi
masing-masing partai itu ada anggotanya
situ sehingga mereka saling mengawasi
saling mengontrol kalau sekarang ini kan
eh bukan orang partai ee tapi orang
penguasa orang LSM Orang apa yang e
sebenarnya orang partai yang disusupkan
ke sana untuk kemudian memenangkan
kelompoknya atau partainya dan kemudian
menyingkirkan partai-partai yang
dianggap itu lawan politik seperti itu
tapi kalau 99 semua partai masuk jadi
anggota KPU maka kemudian mereka bisa
saling mengontrol saling mengawasi
seperti itu Jadi saran saya buat buat
pemerintah kalau Presiden Jokowi itu mau
e mewariskan sesuatu yang baik seperti
SBY maka dia ubah susunan KPU didorong
proses etika persis pidana kemudian
diganti semua kemudian diangkat saja
masing-masing partai mengirimkan
orangnya yang berintegritas untuk jadi
anggota KPU dan sehingga kemudian Eh
Februari 2023 mulai start lagi start
lagi ya kemudian sehingga akhirnya semua
partai yang sudah punya badan hukum dan
kemudian punya pemenuhi As syarat-syarat
administrasi itu sudah ikut saja ee
ituut saja nanti kan ee pemiliik akan
menilai ee yang mana partai yang berhak
untuk dipilih dan seterusnya itu lebih
mudah seperti ya hanya di Indonesianya
seperti begini dunia tidak ada partai
asal asal Sudah daftar ikut ikut saja
seperti itu nanti seperti kita apa
namanya E restoran buka restoran saja e
restoran mana yang pelayanan bagus
menunya bagus datang pelanggan seperti
itu atau menjadi misalnya tukang jahit
di mana tukang jahit itu jahitannya
bagus pelangganan situ atau misalnya
kita gunting rambut kemudian tukang
cukurnya bagus pindah ke mana pun datang
ke situ begitu aja seperti jadi layan
Bagaimana layanan publik dari partai itu
kepada para pemilik pada rakyat sehingga
kemudian tidak usah e terjadilah kasus
kasus seperti ee Katakanlah 2019 ee
Kenapa jam 00 pagi diputuskan ee
presiden ee Jokowi Apa itu ee saya
ditanya W saya bilang itu bulan Ramadan
semua anggota KPU itu Islam Jadi kalau
mereka putuskan siang hari mereka tahu
puasa mereka batal karena mereka
berbohong karena itu diputuskan pada
waktu malam hari sehingga tidak
dikhawatirkan puasa Mereka Batal
karenaereka berbohong e putusan yang apa
namanya tidak sesuai dengan fakta
diapangan Nah itulah barangkali eh
catatan eh saya tentang eh KPU yang
sekarang itu itu Mas Agus baik
pertanyaan terakhir Bang Abdullah
sebagai penutup ee perbincangan kita di
pagi hari ini Lalu bagaimana kita rakyat
Indonesia dapat ee mengharapkan pemilu
yang jordil begitu
Bang pertama dan saya ulangi lagi karena
saya sudah beberapa kali kemukan di
berbagai kesempatan di apa di media
massa atau di seminar-seminar itu bahwa
ee kalau dulu
Ee kita tahu satu berita terjadi di
Kalimantan di Papua di NTT itu mungkin
sebulan kemudian tapi sekarang ini tidak
ee apa namanya eh satu kepala desa
kentut di Papua besok viral di seluruh
Indonesia Nah karena itu maka eh saya
menganjurkan kepada para pemilih pada
warga negara rakyat datang ke proposal
Google Propos Google kemudian melihat di
Propos Google dari sekian partai
Katakanlah se partai yang ada se partai
yang ada itu kan semua terlibat korupsi
e yang dataata di KPK yang tertinggi
korupsinya itu PDP kemudian kedua Golkar
ketiga Demokrat eh keempat eh keempat
Pan Kalau tidak salah klima nafs dan
seterusnya nah PKS yang terakhir PKS
juga tetap diu baru kemudian dipilih
dari calek calek itu kira-kira mana yang
bagus Katakanlah dari partai apa terus
kemudian dua orang sama bagus Nah saya
sarangkan kalau seperti itu kan bisa
diakses di Google dia sekolah di mana
dia kerja di mana Bagaimana waktu kerja
dia nyogo atau tidak Itu bisa dilihat
itu data-datanya apa namanya jalan
hidupnya seseorang di di Google Maka
kalau dua orang ditemukan dua orang
calek yang sama kualitasnya pakai
istikharah nah istikharah nah kemudian
pilih jadi jangan pilih calon suami atau
calon istri
sajaar tapi pilih pemimpin pilih calek
juga seperti itu yang kedua kemudian
diawasi kesalahan masyarakat kesalahan
rakyat itu adalah setelah Pemilu setelah
ilus ditinggal enggak boleh harus
diawasi eh jangan macam-macam E kamu
Saya yang pilih jadi Bupati Walikota
Gubernur e presiden wakil presiden apa
namanya anggota DPR MPR itu dikawal
dikontrol jadi kalau salah diingatkan
apa segala macam sehingga kemudian
mereka merasa diawasi sehingga kemudian
mereka tidak melakukan penyimpahan yang
apa namanya luar biasa seperti itu Nah
kalau seperti itu maka kemudian
masyarakat itu bisa menggunakan hak
pilika yang baik yang ketiga ee kalau
toh misalnya terima uang nah jangan lupa
uang itu dari mana Kalau misalnya uang
itu dari pribadi orang itu ya jangan
diambil tapi kalau uang itu dari partai
partai dapat uang dari mana partai dapat
uang dari negara berarti itu uang rakyat
di luar negeri orang terima uang itu
dari mana saja mereka terima karena
mereka tahu itu dari APBN Jadi mereka
terima tapi mereka tidak Pilih partai
itu karena mereka hanya melihat dari
prestasi partai itu Saya punya
pengalaman selama 15 tahun di Malaysia
kalau ada jalan-jalan tu rusak di satu
kampung satu Desa satu wilayah pemilu
yang akan datang anggota depd itu tidak
dipilih lagi dipilih lagi seperti Jadi
mereka lihat dari prestasi bukan uang
karena uang yang diterima itu uang
rakyat mereka tahu ini uang kami uang
negara uang rakyat e tidak ada urusan
dengan pilih a b atau OC nah P A dan PC
itu berdasarkan prestasi kinerja calek
itu atau calon Bupati oleh kuat seper
itu Nah itu tiga hal yang barangkali
perlu menjadi ee perhatian pelajaran
bagi pemilih untuk nanti 2024 itu Mas
Agus Baik terima kasih Bang Abdullah
atas perbincangan kita di pagi hari ini
sampai jumpa di tahun depan bang
insyaallah insyaallah asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuhsalam warahah
wabarakatuh