Antrian playlist

Penyingkiran manipulatif, ilegal oleh pimpinan KPK || Novel Baswedan

Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi || Apakah Negara Saat Ini Hanya Sebagai Regulator?

Nuim Khaiyath || Buzzer Rp Merusak Persatuan,Mengadu Domba Agama dan menutupi Kegagalan Pemerintah

KPK Kian Terpuruk || Ustaz Abdullah Hehamahua

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Perbedaan Pelaku Narkoba dan Pelaku Korupsi"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Bidang Riset Tidak Memiliki Kompetensi atau Skill Itu Sangat Berbahaya"

Memaknai Maulid Nabi Muahmmad SAW || Ustaz Syamsi Ali

Nuim Khaiyath || Negeri Indonesia Pabrik Isu

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Satu Kebohongan Melahirkan Kebohongan yang Berantai"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kerugian Keuangan Negara Ditanggung Siapa?"

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Kekayaan Penjabat"

Nuim Khaiyath || Jangan Terlalu Mendalami Agama?

Ustaz Abdullah Hehamahua : "Melanggar Konstitusi?"

Name: Ustaz Abdullah Hehamahua : "Melanggar Konstitusi?"
Uploaded: 2022-03-18T10:12:03Z
Description: Topik Berita Narasumber : Ustaz Abdullah Hehamahua Host : Ichsan Thalib Edisi Jum'at, 18 Maret 2022 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : http

Rasil TVDipublikasikan: 18 Maret 20221.4rb views

Topik Berita Narasumber : Ustaz Abdullah Hehamahua Host : Ichsan Thalib Edisi Jum'at, 18 Maret 2022 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Hejra.id di Appstore https://bit.ly/hejraid dan Aplikasi Andr…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

Brasil
[Musik]
TV Assalamualaikum Bang
dululikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh sehat selalu Bang dula pagi
hari ini
alhamd berangkat khotbah Jumat hari ini
Bang di mana hari ini khotbah Jumat hari
ini saya istirahat istirahat dulu ya
Masyaallah betul betul ini penting ni e
puasa Bang luahilbit ya umilbit ya I Iya
Insyaallah Bang Dullah ini eh apa ya
banyak orang ini garuk-garuk kepala
negeri ini kok eh enggak kelar-kelar
masalah ya ini lagi konstitusi yang
sedang diuji dengan ikhtiar perpanjangan
waktu perpanjangan waktu kalau main bola
ada aturannya Ya tapi kalau pemilu
presiden ini juga agak bingung kita yang
kedua lagi gak tanggung-tanggung ini ya
dua polisi ini Fikri apa yusmin ohor
rela dan Fikri ini nampaknya Pak
pengacaranya ini pengin bebas gitu
katanya ah apa Sandiwara apa yang sedang
terjadi di negeri ini Mungkin Bang dula
bisa menerangkan kisah dari perjalanan
bangsa ini Silakan Bang Dul Iya eh
pertama kalau
misalnya Pemilu ditunda
he kemudian masa jabatan diperpanjang ee
di
dalam sistem hukum di mana Indonesia
adalah negara hukum di mana Di dalam und
4 disebutkan asal jabatan presiden itu 5
tahun dan kemudian dipilih maksimal dua
periode berarti 10 tahun begitu juga
gubernur bupati walikota dipilih melalui
Pilkada setiap 5 tahun
Jadi kalau misalnya ada keinginan dari
Jokowi atau dari Menteri atau partai
politik mau menunda pemilu maka secara
konstitusional itu telah melanggar und
Dasar 45 jika telah melanggar undang45
maka disebutkan salah satu dasar hukum
untuk melakukan
impeachment atau menurunkan presiden
ketika presiden melakukan pelanggaran
terhadap konstitusi
jadi Oleh karena itu maka sekarang e
badan-badan hukum
LSM atau apa saja sudah bisa menggagas
untuk melakukan impachmen kepada
presiden karena presiden sudah
memberikan kesempatan kepada partai atau
kepada kalangan untuk menunda Pemilu
atau memperpanjang masa jabatan Kenapa
karena disebutkan
bahwa pada waktu yang sama tidak
melanggar konstitusi tapi juga Beliau
mengatakan bahwa orang yang mengajukan
masa jabatan pre atau menunda pemilik
itu adalah demokrasi H Nah berarti bahwa
Joko itu melakukan sikap yang ambigu di
satu pihak mengatakan taat kepada
konstitusi tapi pada yang saat yang sama
membenarkan ada usaha untuk
memperpanjang masa jabatan atau
melakukan e apa namanya penundaan Pemilu
nah ini berarti secara tersirat Jokowi
telah melanggar konstitusi nah di dalam
sistem hukum kita yang disebut dengan
KUHP
bahwa salah satu
daripada lima alat bukti untuk
menjadikan seorang tersangka itu adalah
ee konunitas atau hubungan dari satu
Keterangan atau fakta dengan fakta yang
lain bahwa kemudian ada tiga ketua umum
partai yang mereka itu ada penyelenggara
negara dan menteri itu mengusulkan untuk
menunda pemilu pada waktu yang sama
kemudian Jokowi mengatakan itu adalah
hak demokrasi maka dalam sistem
perundang-undangan khususnya KUHP kita
dan
itu adalah faktor kontinuitas jadi ada
keterkaitan berarti bahwa Jokowi setuju
penundaan Pemilu atau memperpanjang masa
jabatan dengan demikian memenuhi unsur
bahwa Jokowi telah melanggar konstitusi
Nah karena melanggar konstitusi maka
bisa di diturunkan dari masa jabatan
satu yang
kedua kalau misalnya alasan pemerintah
untuk Pemilu karena tidak ada anggaran
atau tidak ada uang dan seterusnya maka
an bin ajaib karena pada waktu yang sama
kemudian
presiden melakukan pemindahan ibu kota
ke Kalimantan timur Penajam Utara dengan
memaksakan P pengesahan undang-undang
yang bertentangan dengan proses
pembuatan undang-undang itu sendiri
kenapa saya katakan bahwa pembentukan
undang-undang tentang IKN bertentangan
dengan undang-undang yang mengatur
sistem pembentukan undang-undang yaitu
ada undang-undang nomor 10 tahun 64 yang
ditandatangani oleh Presiden Soekarno
yang menetapkan Jakarta sebagai ibuota
negara Republik
Indonesia undang-undang ini belum pernah
dicabut undang-undang belum pernah
dinyatakan tidak berlaku hm sehingga
dengan begitu maka pembentukan
undang-undang IKN bertentangan dengan
undang-undang nomor 10 tahun 4 yang
berarti bertentangan dengan metode
sistem tahapan pembentukan undang-undang
nah Oleh karena itu maka alasan bahwa
Pemilu tidak bisa dilaksanakan karena
tidak ada biaya tapi itu bertolak
belakang dengan pembentukan
undang-undang IKN yang memindahkan
ibuota belum lagi kita bicara tentang
ang
proses Bagaimana Berapa hari lalu ee
presiden dengan para gubernur melakukan
satu perbuatan Syirik dalam Islam
eh tentang membawa air dan tanah dari 34
provinsi baru di dibuat di sana Ini e
adalah satu perbuatan Syirik yang kalau
misalnya orang lain mengatakan itu adat
Jawa dan seterusnya bagiagi orang Islam
itu Syirik karena dalam pasal 2 9 ayat 1
4 disebutkan negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa berarti agama
tauhid he maka kemudian semua proses
pemerintahan pengelolaan negara harus
berdasarkan
ketauhidan karena itu pasal ayat 1
kemudian ayat 2 disebutkan Negara
menjamin kebebasan setiap orang negara
untuk memeluk agamanya dan melaksanakan
ajaran dan syariat agamanya itu berarti
umat Islam harus melaksanakan syariat
agamanya salah satunya dihubungkan
dengan pasal 1 agama negara tauhid maka
tidak boleh ada satu perbuatan kegiatan
yang bertangan dengan tauhid yaitu
membawa air membawa tanah dan seterusnya
kemudian diupacarai secara ritual itu
adalah perbuatan Syirik sebagaimana
Rasulullah begitu menakulkan Mekah maka
ratusan Apa yang disebut dengan
patun-patun di Ka'bah itu dibuang
dihancurkan dan seterusnya nah ini yang
biasa kita ingat pada waktu saya kecil
di daerah saya membangun jembatan itu
ditanam Kepala kerbau atau di tempat
lain ditanam di Papua ditanam kepala
babi atau mungkin di tempat lain tidak
ada kerbau ditanam kepala kambing ini
kan perbuatan-perbuatan Syirik yang
zaman apa namanya animisme
dulu jadi alasan kedua bahwa tidak
dilaksakan Pemilu
karena terbatasan anggaran itu
bertentangan dengan apa yang dilakukan
oleh pemerintah yang
ketiga kalau
misalnya ada pejabat publik Apakah itu
cakimin atau siapa saja bertemu dengan
KPU dan Bawaslu H maka kemudian ini yang
disebut dengan pasal 3 undang-undang
tindah benar korupsi yang berbunyi
kurang lebih
telah menyalahgunakan jabatan wienan
kesempatan yang mendatangkan kerugian
keuang negara per negara dijatuh hukuman
bla bla bla bla Artinya bahwa C Imin
sebagai wakil ketua DPR berarti pejabat
publik bertemu dengan KPU dan
bawlu membicarakan persoalan-persoalan
tentang pemilu bukan dalam forum resmi
yaitu di DPR khususnya oleh Komisi 2
maka itu telah melanggar pasal 3
undang-undang tindak penand korupsi
menyalah gunakan jabatan Wan kesempatan
yang mengakibatkan kerugian Kuang negara
di mana letak kerugian Kuang negara
karena Pemilu ditunda 3 tahun atau
Pemilu ditunda sekian Waku maka negara
menjadi rugi di mana negara menjadi rugi
karena mestinya
2024 presiden menteri gubernur bupati
Wali ikota anggota DPR pusat DPR tingkat
S DPR tingkat du selesai masa jabatan
maka mereka tidak boleh menerima gaji
lagi Jadi bisa kita hitung berapa
triliun negara rugi gara-gara pemilik
itu ditunda karena mereka mendapatkan
penghasilan gaji selama 2 tahun atau 3
tahun secara free tidak perlu mereka
ikut pemilu tidak ikut perlu Pilkada
tidak ikut perlu Pilpres yang mendapat
biaya atauerukan biaya ar inilah
kerugian Kuan negara yang diakibatkan
oleh pelanggaran pasal 3 undang-undang
tindak P korupsi yang
terakhir Apa yang disebut dengan
Conflict of
Interest nah
Coi dia wakil ketua DPR atau dia ketua
partai ketemu dengan Bawaslu dengan KPU
bukan dalam konteks program KPU atau
program Bawaslu maka anggota KPU anggota
bawasu yang ketemu dengan C itu mereka
mengalami proses yaitu melanggar kode
etik Karena melakukan kegiatan yang
syarat dengan Conflict of Interest
karena itu maka
Bawaslu harus
di sidangkan oleh Komisi 2 kemudian
Bawaslu
menyedangkan KPU yang melakukan
pelanggaran kod etik seperti itu
sehingga Demikian maka bisa
aturan-aturan yang ada baik di internal
Bawaslu internal KPU maupun
undang-undang Pemilu itu bisa ditegakkan
ini adalah soal Bagaimana
penundaan Pemilu atau melepaskan
melanjutkan masa
jabatan persoalan kedua yang disampaikan
tadi
soal pengadilan pengadilan hari ini dua
anggota Polri yang eh membunuh 16k
FPI pertama saya melihat dari segi
penuntutan saya anggap bahwa penuntutan
6 tahun itu jauh dari
keadilan yang terbunuh ini 6 orang
rakyat biasa tanpa melalui proses
pengadilan tanpa melakukan
proses penyelidikan penyidikan dan
penuntutan lantas dibunuh seperti
membunuh anjing atau hewan Maka kalau
kita berdasarkan hukum Islam
yaitu nyawa dengan nyawa tangan dengan
tangan kaki dengan kaki mata dengan mata
maka itu harus jatikan hukuman mati maka
kemudian orang akan mengatakan Pak
Abdullah Indonesia bukan negara Islam
Jadi tidak bisa melakukan hukum
qisos tapi seperti yang sudah singun
tadi pasal 29 ayat 1 Das 45 Indonesia
adalah negara tauhid yang kemudian
dilaksanakan dalam bentuk syariat pada
pasal 29 ayat 2 dengan demikian maka
hukum Indonesia hukum Pos Indonesia itu
adalah gabungan dari hukum Islam hukum
adat dan hukum
Eropa masuklah dalam sistem hukum
Indonesia tiga itu jadi dengan demikian
maka hukum Islam tidak bisa dianggap
tidak boleh karena sistem penyusunan
hukum kita seperti itu maka
kemudian kalau misalnya mau diikuti
sistem und 45 pasal Luk 9 ayat 1 ayat 2
maka seharusnya pertama jaksa penuntut
umum harus menuntut hukuman mati maka
kemudian Sesuai dengan pasal ayat 2 maka
kemudian pelaku berdakwa itu minta maaf
kepada keluarga korban dan kalau
keluarga korban itu memaafkan maka
kemudian tidak dihukum
mati hanya penjara berapa tahun tapi
juga Mereka kemudian membayar Diat
uang kerahiman kepada keluarga apakah 1
M Apakah 2 M satu orang dan seterusnya
maka selain melaksanakan ajaran Islam
tapi juga didukung oleh undang-undang
dasar satunya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2
Nah itu dari segi tuntutan e Jaksa e
penuntut umum yang
kedua kalau misalnya pengacara
mengatakan bahwa atau lawyer mengatakan
bahwa mereka tidak
bersalah lantas kemudian yang membuat
enam orang meninggal itu siapa Apakah
hantu apakah jin atau siapa atau kalau
misalnya pengacara kedua orang ini
mengatakan Bukan Mereka dua Siapa Apakah
Bein Apakah
Kapolri Apakah apa namanya
Pangdam yang melakukan konferensi pers
pers pada apa namanya ee besoknya
setelah peristiwa di kilome 50 itu nah
Oleh karena itu maka pengacara kalau
mengatakan bahwa mereka berdua tidak
bersalah pengacara harus
menyebutkan siapa pelaku sebenarnya
dari peristiwa pembunuhan itu atau
pengacara harus membuktikan bahwa mereka
itu hanya
pelaksana tugas untuk membunuh itu nah
siapa yang menyuruh mereka dua untuk
membunuh itu Nah itu harus dikemukakan
supaya kemudian kalau toh mereka dua
dibebaskan maka yang memerintah yang
menyuruh itu dibawa ke pengadilan
pengadilan sehingga itu hukum ditegakkan
kebenaran ditegakkan keadilan ditegakkan
nah begitu maka kemudian semua persoalan
selesai yang terakhir Iya kalau
misalnya hukum mau
ditegakkan tujuan hukum itu kan
pertama adanya kepastian hukum karena
itu di proses pengadilan yang kedua
tujuan hukum itu tegaknya keadilan Nah
sekarang bagaimana keadilan ditegakkan
kalau en orang meninggal tanpa membuat
kesalahan tanpa berdosa dan proses
pengadilan hukum dan seterusnya lantas
kemudian pembunuhnya hanya jatuhi
hukuman 6 tahun 4 tahun 5 tahun 3 tahun
di mana letak
keadilanah dan yang ketiga tujuan hukum
itu adalah asas manfaat bagi masyarakat
as manfaat bagi rakyat lantas kemudian
rakyat memperoleh manfaat apa dari
penegakum dilakukan terhadap dua orang
ini rakyat akan mengatakan bahwa orang
yang memiliki anak yang dibunuh itu apa
yang mereka memperoleh Apakah mereka
dapat santunan mendapat uang Diat dari
pemerintah sekian triliun atau sekian
miliar dan seterusnya kemudian rakyat di
luar keluarga yang meninggal itu apakah
mendapat manfaat berupa penegakan hukum
keadilan atau tidak
contoh Apakah dua orang polisi yang
menembak ini ditahan atau tidak selama
ini kalau misalnya ditahan maka kemudian
masyarakat memper manfaat bahwa polisi
menegakkan hukum sesuai und 45 setiap
orangedudukan sama di depan hukum dia
petugas atau tidak dia pejabat atau
tidak dikenakan hukum yang sama
Seharusnya orang
itui orang
ituah Mak akan mengatakan silakan saja
kita melakukan apa saja toh nanti kalau
kita punya hubungan dengan pejabat kita
anggota Polri kita anggota tentara
menteri anggota DPR tidak apa-apa tidak
akan ditahan kecuali nanti setelah sudah
jadiadi hukuman berjalan di KPK 8 tahun
Saya punya pengalaman bahwa begitu
seseorang sudah pada
status terdakwaakwa dan diajukan dan ke
pengadilan otomatis ditangkap itu kalau
kasus yang biasa-biasa tapi kalau kasus
ott misalnya tangkap tangan itu langsung
ditangkap karena itulah diperoleh asas
pemanfaatan bagi masyarakat bahwa orang
bersalah harus jadi hukuman dan kemudian
ada efek Jera bagi masyarakat kalau
mereka dua ini tidak ditahan maka
lahirlah kesan di dalam polisi tentara
pejabat yang bisa kita buat apa saja
tidak ditahan Nah nanti kemudian di
pengadilan dijatu hukuman nanti kemudian
dapat termisi dapat remisi kemudian
selesai maka ini sangat berbahaya itulah
ee beberapa catatan saya tentang kasus
eh
ee apa dua terdakwa yang diadili oleh
pengadilan negeri Jakarta ee Selatan eh
Jakarta Timur atau Jakarta Selatan hal
Jakarta Selatan
Jakarta Selatan sehingga
kemudian itu sebagai sebagai kata akhir
saya minta Kom nasam untuk kemudian
proaktif untuk memantau ini dan kemudian
melakukan pemeriksaan kembali terhadap
kasus km50 sehingga betul-betul tak
hukum Indonesia ins terima kasih terima
kasih eh pagi hari ini e Bang abdull Maa
sudah memberikan pencerahan semoga
keadilan ada di negeri ini karena untuk
mengadili masalah oligarki minyak saja
menterinya garu-garu kepala sekarang
ini itu dia Iya terima kasih
Bang asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh waikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh