Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:15 Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah 0:17 Subhanahu wa taala tiba kita di sesi 0:19 dialog spesial topik berita edisi hari 0:22 Jumat kita sudah terhubung dengan 0:24 narasumber kita Ustad Abdullah Hehamahua 0:26 di ujung telepon. Halo, asalamualaikum 0:28 warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. 0:30 Waalaikumsalam warahmatullahi 0:31 wabarakatuh Mas Angga. 0:33 Sehat ya Bang Dullah ya? 0:35 Alhamdulillah sehat. 0:36 Kejadian demi kejadian lalu juga 0:38 sentakan demi sentakan sepertinya rakyat 0:40 ini selalu terus saja diberikan 0:42 berita-berita heboh ketika 0:45 peradilan tertinggi itu dikotori oleh 0:48 oknum-oknum ya seperti Hakim Agung pula 0:51 di sini yang bermain. Itu menjadi awalan 0:53 gitu Bang Dullah ya dari pertanyaan saya 0:56 sekaligus nanti juga Bang Dullah 0:58 bagaimana sorotan Bang Dullah ini 1:00 mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK 1:02 selain Hakim Agung yang memang 1:04 menjadi trending berita di beberapa hari 1:07 ini lalu juga ada anggota DPRD juga lalu 1:10 bagaimana dengan petinggi Republik ini 1:13 juga yang di era pandemi kok seperti 1:16 para pejabat ini malah tambah kaya gitu 1:19 ya apalagi aparat yang memamerkan 1:21 kemewahan gitu ya sampai mereka tuh 1:23 kalau dikritik tuh enggak terima gitu 1:25 malah nyerang balik. Bagaimana bagaimana 1:27 Bang Dullah menyoroti masalah-masalah 1:28 ini? 1:30 Iya. 1:31 Para pendengar Radio 1:34 Silaturahim Brasil yang insyaallah 1:36 dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1:38 Saya mau flashback ketika saya baru 1:41 masuk KPK awal 2005 1:44 dan pertama kali saya mengikuti rapim 1:47 rapat pimpinan KPK yaitu 1:50 lima orang pimpinan KPK dan 1:53 dua penasehat KPK waktu itu. 1:56 Saya mengusulkan untuk KPK tangkap satu 1:59 atau dua jenderal polisi 2:01 Hmm. 2:01 di Indonesia. 2:03 Lantas kemudian saya ditanya sama 2:05 pimpinan, apa alasannya? Saya katakan 2:07 iya KPK Hongkong seperti demikian. 2:10 Hmm. 2:10 KPK Hongkong itu bisa seperti sekarang 2:13 Hongkong menjadi salah satu negara yang 2:16 bersih karena waktu itu polisinya luar 2:18 biasa korupsinya, maka 2:21 ditangkap semua polisi, baru kemudian 2:24 dipilih yang baik-baik baru bisa 2:26 dipakai. 2:27 Lantas kemudian kata salah satu pimpinan 2:30 oh kalau Hongkong itu karena 2:33 jaksanya baik hakimnya diimpor dari 2:36 Inggris 2:37 Hmm. 2:37 sehingga bisa berhasil. 2:39 Nah, kita di sini kata pimpinan ini 2:42 polisi begitu, jaksa begitu 2:43 Hmm. 2:44 hakim begitu sehingga jadi persoalan. 2:48 Sehingga kemudian kita berotasi waktu 2:50 itu untuk bagaimana dimulai dari penegak 2:52 hukum. 2:54 Nah, polisi itu kan apa namanya hampir 2:57 setengah juta 2:58 jaksa ratusan ribu 3:00 maka kami konsultasi dengan Kementerian 3:02 Keuangan waktu itu kalau misalnya polisi 3:05 dinaikkan gajinya 100% 3:07 bisa enggak? Karena salah satu penyebab 3:10 korupsi itu karena kebutuhan gaji yang 3:12 kecil dan seterusnya. 3:14 Kata Menteri Keuangan waktu itu Sri 3:16 Mulyani juga waktu itu Menteri 3:18 Keuangannya SBY 3:19 enggak bisa APBN tidak mampu. 3:22 Kejaksaan sama juga katanya. Terakhir 3:25 kemudian Mahkamah Agung karena ternyata 3:28 Mahkamah Agung baik hakimnya, 3:30 paniteranya di seluruh Indonesia itu 3:32 tidak banyak 3:32 Hmm. 3:33 sehingga kemudian diprioritaskan pada 3:35 hakim 3:36 dengan dinaikkan gaji paling tidak 100% 3:40 dari gaji pokok dengan dalam bentuk 3:43 tunjangan kinerja. 3:45 Filosofinya waktu itu adalah bahwa 3:47 kalau seperti main bola 3:50 bola itu lepas dari polisi, bola lepas 3:52 dari jaksa, 3:53 Hmm. maka 3:54 penjaga gawang itu yang ditangkap itu 3:57 hakim. 3:58 Jadi hakim itu dalam sistem hukum itu 4:00 ada, ya. Eh, penjaga gawang eh keadilan, 4:04 penjaga gawang kebenaran, penjaga gawang 4:06 eh penegakan hukum. Karena itulah maka 4:09 eh disebut hakim itu sebagai wakil Tuhan 4:12 di bumi. Sehingga setiap keputusan dari 4:15 hakim itu selalu dimulai dengan atas 4:18 nama 4:19 Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim 4:21 memutuskan karena eh mereka seakan-akan 4:23 mewakili Allah di muka bumi dalam 4:25 menegakkan 4:26 eh keadilan, kebenaran, dan kepastian 4:29 hukum seperti itu ya. 4:30 Nah, 4:31 sudah itu kemudian problemnya adalah 4:33 bahwa 4:34 eh semua institusi penegak hukum itu 4:36 polisi, jaksa, hakim itu kan bermasalah. 4:40 Maka kemudian 4:41 qadarullah ada satu kasus 4:44 di eh di Mahkamah Agung dan kemudian KPK 4:47 menjadikan itu entry point untuk 4:50 kemudian masuk eh 4:51 di apa, sehingga kemudian waktu itu eh 4:54 salah seorang eh pengacara mantan eh 4:58 jaksa tinggi di Yogyakarta dan pegawai 5:02 di di Mahkamah Agung eh dan kemudian 5:05 menyerempet Ketua Mahkamah Agung waktu 5:07 itu kemudian OTT dilakukan, kemudian 5:11 ditangkap beberapa orang dan kemudian 5:14 KPK bisa masuk untuk melakukan perbaikan 5:16 sistem. 5:18 Nah, perbaikan sistem itulah yang sering 5:20 kemudian akhirnya eh kita temukan itu 5:23 yang mengurus SDM bukan orang yang 5:26 mengerti SDM, orang yang mengurus 5:28 keuangan eh Mahkamah Agung orangnya 5:30 tidak mengerti sistem keua- keuangan dan 5:33 seterusnya. Nah, kemudian kita perbaiki 5:36 dengan menggunakan sistem eh IT 5:38 komputerisasi. 5:40 Sehingga salah satu hasilnya sampai 5:41 sekarang itu adalah putusan-putusan 5:44 kasasi di hakim di Mahkamah Agung itu 5:46 cepat, tidak sampai bertahun-tahun 5:48 seperti dulu dan kemudian masyarakat 5:50 bisa mengakses 5:51 He em. 5:52 eh setiap proses kasasi di publik atau 5:56 melalui email dan seterusnya. 5:58 Tapi kemudian 6:00 ketika KPK jilid 2 6:03 sudah ada unsur-unsur politik dari 6:05 macam-macam 6:07 sehingga kemudian eh KPK lalai tentang 6:09 Mahkamah Agung. Karena itu saya ingatkan 6:12 waktu itu, saya ingat betul saya buat 6:14 kirim email kepada 5 5 pimpinan KPK, 6:17 jangan lupa untuk tetap memonitoring 6:19 Mahkamah Agung. 6:20 Yang sampai kemudian eh lalai dan 6:23 kemudian bisa kecolongan. 6:25 Eh ternyata karena KPK jilid 2 itu lahir 6:28 kasus cicak buaya eh jilid 1 jilid 2 6:32 sampai kemudian KPK jilid 3, ini 6:34 kemudian terabaikan Mahkamah Agung 6:37 terabaikan Mahkamah Agung sehingga 6:38 kambuh lagi kambuh lagi. Jadi kalau 6:41 orang biasa misalnya sudah ketagihan 6:44 sudah biasa apa melakukan hal-hal yang 6:47 seperti itu eh ketika kemudian 6:49 pengawasannya itu agak lengah eh maka 6:52 kemudian tumbuh lagi seperti itu ya. 6:54 He em he em. 6:55 Nah jadi sekarang itu 6:57 eh OTT KPK kemarin 7:00 eh itu 10 orang yang ditetapkan 7:03 tersangka 7:05 8 yang ditangkap yang 2 itu belum belum 7:08 ditangkap yaitu Hakim Agung itu dengan 7:11 salah satu salah satu panitera 7:13 di Mahkamah Agung dan itu menyedihkan 7:16 karena 7:17 yang ditangkap itu adalah 7:19 penjaga gawang eh keadilan penjaga 7:21 gawang kebenaran penjaga gawang hukum 7:24 yaitu Mahkamah Agung. Ini sangat sangat 7:26 menyedihkan. 7:27 Nah berarti dalam konteks ini eh 7:30 pemerintah siapa saja pergantian 7:33 presiden maka saya menyarankan untuk 7:35 tetap saja sistem pengawasan itu sangat 7:38 betul-betul diawasi 7:39 Iya. 7:40 tapi juga kemudian 7:42 pencalonan hakim-hakim agung, pencalonan 7:45 panitra itu juga sangat-sangat harus eh 7:49 apa namanya terkontrol betul. 7:50 Ehm. 7:51 Nah, 7:52 untuk mengajukan eh calon-calon hakim 7:54 agung itu kan Komisi Yudisial. 7:57 Ehm. 7:57 Nah, Komisi Yudisial itu yang mengajukan 7:59 ke DPR. 8:00 Ehm. 8:00 Kemudian DPR yang yang memutuskan. 8:03 Beberapa tahun yang lalu yang hakim 8:05 agung yang sekarang itu eh kena OTT 8:09 itu itu itu bermasalah bermasalah. Eh 8:13 ketika pada 8:15 10 tahun lalu itu maju menjadi 8:17 Ehm. 8:18 eh calon hakim agung kemudian tidak 8:20 ya? 8:21 Eh tetapi tidak tidak terpilih eh tapi 8:24 kemudian sekarang kemudian eh terpilih 8:27 lagi seperti itu. Jadi eh 8:30 ini yang sering saya katakan bahwa orang 8:31 Indonesia itu satu kelebihan mereka itu 8:34 adalah memori mereka pendek sekali jadi 8:37 mudah lupa mudah lupa. Kita lihat eh 8:40 koruptor eh 8:42 merugikan keuangan negara sampai ke 8:45 keuangan rakyat dan seterusnya sampai 8:46 miliaran triliunan apa 8:48 ketika mereka keluar itu di disambut 8:51 dengan upacara adat, disambut dengan apa 8:53 kemudian syukuran. Jadi eh orang 8:55 Indonesia itu aneh betul. 8:57 Ehm. 8:57 Orang apa namanya eh penjahat eh 9:00 koruptor yang segala macam tapi kemudian 9:03 disambut seperti pahlawan baru kembali 9:05 dari medan perang seperti itu. Sehingga 9:07 apa yang dimaksud dengan 9:09 eh efek deteran atau apa namanya eh 9:14 dampak pada masyarakat itu itu tidak 9:17 ada. 9:17 Iya. 9:17 Sehingga hakim agung ini ketika kemudian 9:21 melihat eh hukuman-hukuman itu kemudian 9:25 bisa diperpendek, dimutasi 9:28 atau kemudian pembebasan lebih awal eh 9:31 itu kemudian mereka pikir ya enggak 9:33 apa-apa kalau masuk dihukum 5 tahun 9:36 kemudian jalani setahun, setahun 9:38 setengah, 9:38 Ehm. 9:39 kemudian ada remisi-remisi, eh tinggal 9:41 mungkin eh 2 tahun sudah sudah keluar. 9:44 Kenapa? Karena eh yang menetapkan remisi 9:48 atau syarat bebas bersyarat itu bukan eh 9:52 apa namanya? Mahkamah Agung, bukan 9:55 kejaksaan, ehm, bukan kepolisian, bukan 9:58 KPK, tapi itu Kementerian Hukum dan HAM. 10:01 Sehingga demikian maka Kementerian Hukum 10:02 dan HAM 10:04 dengan berbagai alasan apa namanya? 10:07 Bahwa ini HAM, eh setiap orang 10:09 narapidana punya hak untuk bisa dapat 10:11 potongan apa? Eh, padahal eh 10:14 ketika koruptor itu korupsi, tidak 10:17 pernah memikirkan tentang HAM rakyat, 10:19 HAM masyarakat, HAM negara, eh HAM apa? 10:23 Pemerintah, eh sehingga seperti itu, 10:25 sehingga seharusnya 10:27 kalau nanti disahkan Undang-Undang KUHAP 10:29 yang baru dan RUU Undang-Undang KUHAP 10:32 yang baru, harus ada eh kejelasan karena 10:36 korupsi itu kejahatan luar biasa, mereka 10:38 kemudian tidak bisa lagi mendapat hak 10:41 yang sama seperti narapidana yang lain. 10:43 Ehm, ehm, ehm. 10:44 Kemudian eh kenapa mereka suka suka 10:48 show force 10:50 eh terhadap eh kekayaan mereka kepada 10:52 masyarakat? Ini memang eh satu problem 10:55 yang seharusnya yang ini sering saya 10:57 katakan bahwa 10:58 pendidikan nasional kita pada 11:00 prinsipnya, pada dasarnya gagal. 11:02 Ehm. 11:03 Kenapa saya katakan pendidikan nasional 11:04 kita gagal? Karena 11:06 dari 1.200 11:09 eh sekian yang ditangkap KPK 11:11 Ehm. 11:11 dari 2005 sampai sekarang, 86% adalah 11:14 sarjana, ada S1, ada S2, ada S3, ada 11:17 profesor, guru besar. Berarti secara 11:19 statistik pendidikan nasional kita 11:21 melahirkan koruptor. Nah, kenapa? Karena 11:25 eh pendidikan kita itu diidentikan 11:28 dengan eh sekolah. 11:30 Ehm. 11:31 Padahal wahyu pertama itu menyebutkan 11:33 iqra. 11:34 Ehm. 11:34 Bacalah. 11:36 Jadi baca itu tidak identik dengan 11:37 sekolah. 11:39 Ya, apa namanya 11:41 eh belajar itu bisa dalam kelas, bisa di 11:44 luar kelas. Eh kita tahu bahwa dalam 11:47 Alquran itu ada disebutkan ayat-ayat eh 11:50 apa namanya 11:51 eh wahyu dan ayat-ayat kauniyah. 11:54 Ayat-ayat kauniyah itu lebih banyak 11:56 daripada eh wahyu itu sendiri dalam 11:58 Alquran saya disebutkan 12:00 jika daun-daun dijadikan kertas di 12:03 seluruh dunia, laut dijadikan tinta dan 12:05 sekian kali lipat lagi tidak bisa untuk 12:08 menulis ilmu Allah. Nah itu yang 12:11 ayat-ayat kauniyah. 12:12 Nah sehingga dengan begitu maka 12:15 ketika proses pendidikan kita hanya 12:17 ditetapkan dalam kelas 12:18 dalam sekolah, kasih PR, kasih apa 12:21 segala macam eh 12:22 maka kemudian anak-anak itu anak didik 12:25 tidak mempunyai kemampuan untuk 12:26 bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, 12:29 memahami lingkungan sehingga sense of 12:31 crisis, rasa kepedulian kepada eh 12:34 tetangganya, kepada temannya. Eh dia 12:36 datang ke sekolah diantar mobil mewah, 12:38 diantar mobil Mercy, eh tasnya hebat, 12:41 HP-nya hebat, waktu waktu makan itu 12:43 makanannya hebat-hebat. Sementara 12:46 temannya itu datang naik jalan kaki, ada 12:49 yang naik bis atau naik sepeda atau 12:51 dibonceng. Eh kemudian makannya apa 12:55 adanya saja bahkan mungkin tidak tidak 12:57 tidak ke 12:58 kantin di sekolah terus dia. Nah 13:01 sehingga ketika mereka sudah jadi 13:03 sarjana, kemudian jadi pegawai, jadi 13:05 pejabat maka kemudian eh pola itu dibawa 13:08 terus harus konstruktif, harus mewah dan 13:12 seterusnya karena dari kecilnya sudah 13:13 seperti begitu. Nah belum lagi ketika 13:17 menjadi pejabat khususnya anggota DPR, 13:20 DPRD, kemudian Pemda itu cost politiknya 13:24 tinggi sekali. 13:25 Sehingga cost politiknya tinggi sekali 13:27 maka kemudian tidak ada anggota DPR, 13:30 DPRD, Bupati, Gubernur, Walikota, eh 13:32 Presiden yang cuma satu periode, mau dua 13:34 periode, mau tiga periode. Nah, 13:36 akibatnya ketika jadi eh anggota DPR mau 13:39 menyeleksi 13:40 pimpinan lembaga negara, apakah eh 13:42 Polisi, apakah KPK, apakah Hakim Agung 13:45 dan seterusnya, maka anggota DPR ini 13:48 juga perlu 13:49 untuk mengembalikan 13:51 utang-utang atau biaya-biaya mereka 13:53 sehingga calon-calon itu apa apakah 13:55 Hakim, apakah Polri, apakah Panglima TNI 13:58 apa apa segala macam, itu juga eh 14:00 dilakukan proses-proses seperti begitu, 14:03 sehingga kemudian 14:04 akhirnya yang terpilih itu seperti yang 14:06 sekarang. 14:07 Nah, oleh karena itu maka saya 14:10 mengusulkan bahwa 14:12 harus ada undang-undang 14:14 eh pembuktian terbalik. 14:17 Undang-undang pembuktian terbalik 14:18 terhadap harta kekayaan itu adalah bahwa 14:20 Ehm. 14:20 jika dia melaporkan harta kekayaannya ke 14:23 KPK 14:25 terus kemudian ketika dalam pemeriksaan, 14:27 verifikasi ada ditemukan hartanya yang 14:30 tidak dilaporkan itu langsung disita. 14:33 Langsung disita oleh negara, nah seperti 14:35 itu. Berarti dia sembunyikan, berarti 14:37 itu eh harta haram, harta ilegal, 14:39 disita. Yang kedua 14:41 eh mereka yang harus membuktikan kepada 14:44 KPK, mereka harus membuktikan kepada 14:46 Kepolisian atau Kejaksaan dari mana 14:48 harta itu mereka dapatkan. Sehingga 14:50 demikian, eh apa namanya penegak hukum 14:53 tidak terlalu repot untuk mencari barang 14:56 bukti, eh suruh saja mereka buktikan 14:58 bahwa mobilnya, motornya, rumahnya, 15:02 tanah, la eh lahannya, tanahnya apa itu, 15:05 eh atau apa eh da simpanan uangnya di 15:09 rekening itu dari mana seperti itu. Nah 15:12 ini eh satu hal yang barangkali eh perlu 15:16 diperhatikan 15:17 Ehm. 15:17 oleh pemerintah, khususnya anggota DPR 15:20 yang akan datang, sudah menjelang apa 15:23 namanya eh 15:24 pergantian 15:25 Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira 15:27 itu Mas Angga, beberapa catatan saya. 15:29 heeh, heeh, heeh, heeh, heeh. 15:31 Nah, berarti melihat eh kasus yang 15:34 menimpa ini, peradilan tertinggi 15:36 nasibnya seperti itu, kira-kira Bang 15:39 Dullah kepada siapakah rakyat percaya 15:41 keadilan di depan hukum ini? 15:44 Saya kira eh 15:46 rakyat itu punya punya hak 15:48 yang ada pada semua orang, yaitu pertama 15:52 hak memilih, kedua hak bersuara. 15:56 Nah, sekarang ini karena belum ada 15:59 proses pemilu, maka hak bersuara. 16:02 Heeh, heeh. 16:04 Hak bersuara itu siapa saja 16:07 memilikinya dan 16:08 punya hak untuk mengeluarkan haknya, 16:10 pendapatnya. Apakah dalam bentuk unjuk 16:12 rasa, apakah dalam bentuk artikel, dalam 16:15 bentuk siaran radio seperti Rasil, TV 16:18 dan seterusnya. Itu itu itu harus 16:20 dilakukan. Sehingga kalau kita merujuk 16:23 kepada sejarah, ketika Umar bin Khattab 16:26 sedang menyampaikan pidato pelantikan, 16:28 kemudian berdiri seorang pemuda 16:30 eh menghunus pedangnya, kemudian 16:32 katakan, "Wahai Umar, 16:34 pedang ini akan menyelesaikan Anda kalau 16:37 Anda keluar dari Quran dan Sunnah." 16:38 Heeh. 16:39 Nah, Umar tidak memerintahkan Densus 16:42 untuk tangkap dia, dia terima kasih atas 16:45 teguran, saran, peringatan Anda hai anak 16:47 muda. Nah, jadi 16:49 hak bersuara itu harus kita lakukan. 16:51 Heeh. 16:51 Nah, saya yang sekarang ini soal BBM, 16:54 soal subsidi, soal IKN, soal kilometer 16:58 50, soal apa namanya 17:00 kereta api Jakarta-Bogor, harus 17:02 bersuara. 17:03 Heeh. 17:03 Nah, ketika itu tidak diikuti atau tidak 17:06 dilakukan, maka 17:08 eh 17:08 pukulan terakhir apa jab kita itu adalah 17:12 pada waktu eh menggunakan suara kita 17:15 untuk memilih. 17:15 Heeh. 17:16 Nah, karena itu maka saya sarankan 2024 17:19 jangan lagi pilih partai-partai 17:22 yang selama ini eh ketahuan korupsinya. 17:25 Paling tidak catatan saya 17:28 delapan partai atau tujuh partai besar 17:30 itu yang jangan lagi dipilih. 17:32 Sehingga kemudian terpilihlah anggota 17:35 DPR, DPRD, anggota MPR yang tidak lagi 17:39 apa namanya eh korupsi dan mereka akan 17:42 melahirkan undang-undang yang memihak 17:44 kepada rakyat eh memihak kepada negara 17:47 sehingga kemudian ketika ada proses 17:48 seleksi Kapolri, 17:51 eh apa namanya eh Panglima TNI, pimpinan 17:54 KPK, eh Hakim Agung dan lembaga-lembaga 17:58 lainnya sudah betul-betul berdasarkan 18:00 kualifikasi orang yang berintegritas dan 18:04 profesional. Tidak lagi karena apa 18:06 namanya eh janji-janji yang lain-lain 18:09 dan seterusnya. 18:10 Yang terakhir adalah ketika kita sudah 18:13 pilih seseorang menjadi presiden, eh 18:16 gubernur, bupati, walikota, anggota 18:17 DPRD, dan ini saya sudah pernah sering 18:20 diungkapkan di dirasir ini bahwa kita 18:23 harus 18:24 harus mengawal, mengontrol. 18:26 Kita harus beritahu, "Eh, Anda saya 18:28 pilih Anda. 18:29 Jangan sampai Anda macam-macam saya 18:31 koreksi." Nah, sehingga dengan begitu 18:32 setiap anggota DPR, DPRD, bupati, 18:35 gubernur, walikota, presiden kita pilih 18:37 merasa bahwa dia diawasi setiap hari 18:40 oleh semua kelompok yang kalau dia salah 18:43 dia akan apa namanya mendapat teguran, 18:45 kritik, bahkan kemudian bisa sampai 18:47 dilenserkan atau dibawa ke pengadilan. 18:49 Nah, 18:50 itulah yang harus ditanamkan kepada 18:53 rakyat, masyarakat supaya kemudian 18:55 mereka aware. Jangan menganggap, "Ah, 18:57 itu bukan urusan kita." Tidak bisa 18:59 karena ketika dampak korupsi, dampak 19:02 pelanggaran hukum, dampak penyelewengan 19:04 hukum, maka kita akan mendapat 19:07 dampaknya. 19:08 Contoh yang konkret sekarang 19:10 untuk eh BBM harus naik berapa kali, 19:14 kemudian untuk beli minyak goreng harus 19:17 antri untuk kemudian 19:19 pergi ke pasar beli cabe, beli cabe apa 19:21 semua naik 19:22 dampak yang 19:24 dari mereka yang kita anggap bahwa itu 19:26 bukan urusan kita, kita yang kena kena 19:28 sekarang dampaknya seperti itu. 19:30 Nah, oleh karena itu sebagai penutup 19:32 saya berharap setiap individu mempunyai 19:35 sense of crisis, rasa kepedulian 19:38 memiliki aware terhadap terhadap kepada 19:40 lingkungannya, kepada masyarakatnya, 19:42 kepada bangsa dan negara sehingga 2024 19:46 kita memilih presiden, kita memilih DPR, 19:49 DPRD yang terbaik menurut kualifikasi 19:52 Islam dan menurut kualifikasi UUD 45 dan 19:55 Pancasila. Begitu Mas Angga. 19:57 Baik, semoga ya Bang Dulah ya bisa ada 19:59 ada kesempatan dan juga ada perbaikan 20:01 menuju ke sana. Bang Dulah terima kasih 20:03 banyak atas dialog di pagi hari ini, 20:05 semoga selalu sehat kita jumpa lagi 20:07 pekan depan. Assalamualaikum. 20:09 Waalaikumsalam warahmatullahi 20:10 wabarakatuh. 
