Cibubur, Rasilnews — Di tengah dinamika politik nasional, sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang memunculkan pertanyaan mengenai kualitas kepemimpinan negara. Jabatan-jabatan strategis, seperti Jaksa Agung dan posisi penting lainnya, dinilai semestinya diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki pengalaman birokrasi, tetapi juga kapasitas akademik dan kompetensi intelektual yang kuat.
Hal itu disampaikan Tony Rosyid, analis politik dan pemerhati bangsa, dalam Dialog Topik Berita Radio Silaturahim, Rabu (27/05/26).
Menurut Tony, standar pendidikan bagi pejabat tinggi negara perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait kualitas perguruan tinggi dan program studi yang ditempuh para calon pemimpin. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang profesional dan berintegritas, institusi pendidikan dengan akreditasi unggul dianggap dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, etika, dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa.
Ia mengatakan jabatan strategis negara idealnya diisi oleh individu dengan latar belakang pendidikan tinggi. Menurut dia, standar minimal pendidikan bagi pejabat penting negara seharusnya tidak hanya sebatas sarjana, tetapi juga mempertimbangkan kualitas akademik serta kompetensi yang lebih tinggi.
Selain itu, Tony menekankan pentingnya kualitas perguruan tinggi dan program studi yang ditempuh para calon pemimpin. Menurutnya, institusi pendidikan dengan akreditasi unggul dapat menjadi salah satu indikator dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas memadai.
“Jika integritas dan kapasitas sumber daya manusianya bermasalah, maka negara akan terus menghadapi persoalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tony Rosyid juga menyoroti ketentuan administratif bagi calon pejabat publik. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat umum diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) saat melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun karyawan swasta, sementara persyaratan serupa tidak berlaku bagi calon anggota legislatif.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam sistem yang seharusnya menjamin integritas pejabat negara sejak awal proses seleksi.
Tony menilai sistem yang tidak dibangun secara rasional akan sulit menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan nasional sangat bergantung pada sistem yang mampu melahirkan sumber daya manusia berintegritas dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.
Pada bagian akhir dialog, Tony Rosyid menyampaikan pesan moral terkait jabatan dan kekuasaan. Menurut dia, seluruh posisi dan kekuasaan pada hakikatnya bersifat sementara dan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan rakyat maupun Tuhan.
Ia mengimbau para pejabat negara agar menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa.
Menurutnya, kebahagiaan seorang pemimpin terletak pada pengabdian kepada rakyat, sedangkan pengkhianatan terhadap amanah publik hanya akan meninggalkan citra buruk dalam kehidupan sosial maupun politik seseorang.
Dialog tersebut ditutup dengan harapan agar para pemimpin dan masyarakat Indonesia senantiasa memperoleh keberkahan, kesehatan, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan bangsa.
