Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:16 [musik] 0:20 Brail 0:21 [musik] 0:35 Brazil [musik] 0:36 TV 0:46 innahu lakum aduum mubin. 0:51 inya 0:58 waquallahi 1:01 ma la tlamun 1:05 waidza qila lahumuttau 1:08 ma anzalallahu 1:11 qu bal nattabiu ma alfaina alaihi abaana 1:27 yahtadun 1:29 sadaqallahulzim. 1:32 Wasalamualaikum warahmatullahi 1:33 wabarakatuh. 1:39 Dear leaders dan calon leaders di 1:40 seluruh Indonesia. Kembali lagi kita 1:43 pada acara Indonesia leader Stalk yang 1:45 pada malam hari ini mengangkat tema 1:47 tentang P3K dan solusinya. 1:50 Sahabat-sahabat sekalian, P3K atau 1:53 pegawai pemerintah dengan perjanjian 1:56 kerja. Ya, pada Senin, 6 Juli 2026 yang 2:01 lalu, ribuan pegawai P3K paruh waktu 2:04 bersama ASN di Kota Tidorik, Paluan 2:08 Kepulauan Maluku Utara memadati halaman 2:11 kantor walikota 2:14 untuk mengikuti apel akbar terkait 2:16 kebijakan efisiensi anggaran daerah. 2:19 Apel tersebut berubah ricah Pemerintah 2:22 Kota Tidore, Kepalauan menyampaikan 2:24 rencana merumahkan para tenaga kontrak. 2:28 Kejadian di Tidore ini bukan peristiwa 2:30 yang berdiri sendiri, melainkan cerminan 2:32 dari persoalan struktural yang lebih 2:33 luas dalam pengelolaan P3K di berbagai 2:36 daerah. Di tengah kesulitan sejumlah 2:39 pemerintah daerah membayar gaji P3K, 2:42 pemerintah pusat belum menyiapkan 2:44 langkah intervensi langsung. Pemerintah 2:46 justru mendorong daerah memperkuat 2:48 pembiayaan kreatif agar kapasitas 2:50 fiskalnya terus bertumbuh. Namun langkah 2:53 itu dinilai lebih tepat sebagai solusi 2:55 jangka menengah. Untuk jangka pendek, 2:57 berbagai pihak mendorong pemerintah agar 2:59 segera memberikan relaksasi kebijakan 3:02 transfer ke daerah dalam undang-undang 3:04 APBN. Peningkatan kebutuhan di daerah 3:07 membuat TKD seharusnya berada di angkara 3:09 angka sekitar 900 triliun. Namun APBN 3:13 2026 alokasi untuk TKD hanya sebesar R93 3:16 triliun. Jumlah ini bahkan lebih rendah 3:18 dibanding dengan alokasi tahun 2025 3:21 sebesar R919 triliun. Pemerintah juga 3:24 sedang menyiapkan jalan keluar untuk 3:26 menghadapi masalah kesulitan pembayaran 3:28 gaji daerah. Wacana untuk merevisi 3:30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 3:33 hubungan keuangan antar pemerintah pusat 3:35 dan pemerintahan daerah turut mengemuka. 3:40 Revisi yang dimaksud dalam undang-undang 3:42 ini ada pada pasal 146 ayat 1 yang 3:45 menyebutkan alokasi terhadap belanja 3:47 pegawai di pemerintah daerah maksimal 3:49 30% dari total belanja PBD. Di tengah 3:52 efisiensi yang berdampak pada 3:54 pengurangan TKD, pemda semakin kesulitan 3:56 karena harus menerapkan aturan ini. 3:59 Sementara di sisi pemerintah, daerah 4:02 melihat ee dorongan pemerintah agar 4:04 daerah memperkuat pembiayaan kreatif 4:06 dianggap strategi yang baik. Namun upaya 4:08 itu sulit diwujudkan dalam kondisi 4:10 fiskal daerah yang saat ini masih 4:12 sempit. Menurut Asosiasi Pemerintah 4:15 Kabupaten Seluruh Indonesia, persoalan 4:17 pembayaran gaji P3K pada dasarnya bukan 4:20 lagi masalah teknis, melainkan ee butuh 4:23 kebijakan politik pemerintah dan DPR. 4:26 Salah satu langkah yang dinilai dapat 4:28 segera ditempuh adalah memasukkan 4:30 anggaran gaji P3 ke dalam DAU 4:32 sebagaimana skema pembayaran gaji ASN 4:34 selama ini. Kejadian di Tidore ini 4:38 memperlihatkan bahwa persoalan P3K tidak 4:40 hanya sekedar isu administratif 4:41 kepegawaian, melainkan menyentuh 4:43 langsung keberlangsungan mata 4:44 pencaharian ribuan tenaga kerja, 4:47 hubungan fiskal pusat daerah sampai 4:49 potensi gejolak sosial jika tidak 4:51 ditangani secara serius dan sistemik. 4:53 perlu ada kejelasan skema pembiayaan 4:56 yang berkelanjutan antara pemerintah 4:58 pusat dan daerah. Untuk itu pada malam 5:00 hari ini kita akan membahasnya initial 5:03 the stock dengan tema P3K dan solusinya. 5:06 Sudah hadir bersama kita narasumber yang 5:08 pertama ee 5:13 Pak apa 5:20 sudah hadir bersama kita. Pak Subarsono. 5:22 Asalamualaikum, Pak Subarsono. Mohon 5:23 maaf. 5:24 Waalaikumsalam. 5:25 Ya, sudah ee terima kasih ee sudah hadir 5:29 membersamai dan juga sudah hadir juga 5:32 bersama kita ya Mbak Dia Ayu. 5:35 Asalamualaikum Mbak Diayu. 5:37 Waalaikumsalam Mas Kadi. Selamat malam 5:39 Pak Subarsono. Iya, 5:41 malam juga. 5:42 Nanti insyaallah Pak Mardani akan 5:44 bergabung ya karena lagi ada acara 5:47 takziah ya. Ada keluarga yang meninggal. 5:51 Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum 5:53 kita mulai acara Indonesia Lad Stok pada 5:55 malam hari ini, kami ingin mengucapkan 5:58 terima kasih yang sebesar-besarnya 5:59 kepada seluruh pemirsa setia Laderstok, 6:02 baik di dalam negeri ataupun luar negeri 6:05 dan juga kepada rekan-rekan media dan 6:07 wartawan yang senantiasa menyaksikan 6:09 acara kita ini. Acara inisial STK ini 6:12 bisa disaksikan secara langsung melalui 6:14 siaran live streaming YouTube Mardani 6:16 Alisera dan juga Rasel TV dan juga 6:19 disiarkan melalui jaringan radio Rasel 6:21 720 AM di Jambolitabek dan juga di 6:25 beberapa kota di seluruh Indonesia. Baik 6:28 sahabat-sahabat, kita mulai diskusi 6:31 tentang terkait P3K dan solusinya. Ini 6:33 kita ingin mendengar dulu dari Pak 6:35 Agustino Subarsono sebagai dosen UGM 6:37 melihat duduk perkara masalah P3K ini. 6:41 Mungkin dilihat juga dengan kebijakan 6:43 pemerintah secara terpusat nasional ya, 6:46 Pak Gustinus, Pak Subarsono. Ee 6:49 bagaimana kebijakan anggaran yang 6:50 diambil pemerintah dengan besarnya 6:52 anggaran-anggaran 6:53 programnya Pak Prabowo gitu ya. Tapi di 6:56 sisi lain ternyata daerah saat ini 6:58 sedang kekurangan anggaran. Bahkan ada 7:00 langsung masyarakat yang masih dalam 7:03 status P3K terancam untuk bisa ee tidak 7:07 lanjut karena keterbatasan anggaran dari 7:09 pemerintah. Pada Pak Subarsono 7:11 dipersilakan, Pak. 7:13 Baik, terima kasih Mas Aldi. 7:15 Heeh. 7:16 Kalau kita runut, kenapa ada pegawai P3K 7:21 itu kan 7:24 di daerah itu 7:28 pekerjaannya begitu banyak, variasinya 7:31 begitu banyak 7:33 sementara 7:36 kemampuan fiskal di daerah itu terbatas. 7:42 Karena 7:44 apa? karena PAD-nya di daerah itu 7:47 terbatas sehingga untuk 7:52 mengatasi pegawai P 3K itu maka yang 7:57 perlu dilakukan adalah bagaimana 7:59 memperkuat kapasitas fiskal di daerah 8:02 dan kapasitas fiskal daerah itu bisa di 8:07 tingkatkan melalui pajak daerah 8:10 melalui 8:13 pendapatan dari BUM. UMND 8:16 dan pemerintah daerah meelakukan 8:20 skema pembiayaan kolaborative governance 8:23 untuk proyek-proyek di daerah sehingga 8:25 ada alokasi anggaran yang lebih efisien 8:29 dan itu bisa dialokasikan untuk pegawai 8:32 P3K. 8:39 Baik, Pak Subarsono, ya. Nah, ee 8:44 ee secara kebijakan nasional menurut Pak 8:48 Subarsono ee kebijakan 8:51 kepegawaian dan anggaran ya P3K ini 8:54 sebenarnya seperti apa yang terbaik 8:56 dengan kondisi masyarakat kita? Banyak 8:58 sekali status P3K dan juga yang berharap 9:01 mereka dengan ASN. Kenapa ee P3K ini 9:05 masih tanda kutip terkesan 9:08 ee dinomor duakan lah gitu ya. Padahal 9:12 ini sama-sama rakyat yang sedang 9:13 membutuhkan pekerjaan dan mereka juga 9:15 sudah banyak mengabdi sekian tahun di 9:18 negara gitu 9:20 ya. Ee 9:22 jumlah pegawai P3K itu kan sekitar 9:25 Rp1.167.000 9:28 R dan jumlah SN itu sekitar hampir 3,6 9:34 juta 9:36 itu. Sehingga memang pegawai P3K itu 9:40 cukup banyak karena 9:42 sekitar 25% dari semua pegawai di 9:45 Indonesia yang mengabdi pada pemerintah. 9:51 Nah, 9:53 pemerintah pusat memang membuka ruang 9:56 bagi daerah untuk mengangkat pegawai 9:58 P3K, 10:00 tetapi 10:02 pemerintah pusat tidak memberi 10:04 memberikan pembiayaan 10:07 belanja anggaran 10:10 bagi pemerintah daerah untuk pegawai 10:12 P3K. sehingga gaji 10:16 P3K itu akan sangat tergantung pada 10:19 kemampuan finansial daerah. Dan kita 10:23 tahu bahwa 10:26 regulasi mengatakan bahwa alokasi 10:29 belanja rutin pegawai itu hanya 10:31 diperbolehkan maksimum 35%. 10:36 Nah, 10:38 dan kita tahu bahwa 10:40 di dalam Perapak Prabowo 10:43 transfer finansial ke daerah itu sangat 10:46 berkurang 10:48 sehingga daerah betul-betul menghadapi 10:50 masalah serius di dalam hal financial 10:54 capacity terutama untuk 10:57 memberikan belanja rutin bagi P3K. 11:03 sehingga menurut saya kalau memang ee 11:06 P3K itu masih dibutuhkan 11:09 karena pekerjaan di daerah itu banyak 11:11 dan tidak bisa diselesaikan dengan ASN 11:15 yang tersedia, maka yang diperlukan 11:19 adalah political will dari pemerintah 11:22 pusat untuk memberikan bantuan kepada 11:25 daerah entah itu [berdehem] dalam bentuk 11:28 dana alokasi khusus 11:32 Mudahnya sharing lah bahwa P3K dibiayai 11:37 sharing antara pemerintah daerah dan 11:38 pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat 11:42 tidak me berikan sharing, saya khawatir 11:47 bahwa daerah akan melakukan pemutusan 11:49 terhadap 11:51 pegawai P3K dan implikasinya bisa luas. 11:55 baik itu implikasi sosial, implikasi 11:58 ekonomi, 12:00 ek dan implikasi politik. 12:04 Baik, terima kasih Pak Subarsono atas 12:06 pandangan awalnya. Sekarang kita Pak 12:08 Marani sudah bisa bergabung. 12:11 Bisa di bisa 12:12 ya. Silakan Pak Marani berikan 12:14 pandangannya terkait tema kita P3K dan 12:16 solusinya. 12:28 Haloani 12:32 kelihatan belum ya? 12:34 Iya. 12:34 Ee bismillahirrahmanirrahim. 12:36 Asalamualaikum warahmatullahi 12:38 wabarakatuh. 12:39 Waalaikumsalam. 12:40 Alhamdulillah. Allahumma sholli ala 12:42 sayyidina Muhammad. Amma ba'd. 12:47 Pak Subarsono, Mbak Dia, Bang Haldi. 12:51 Matur nuwun atas luar biasa kehadiran 12:55 dan kontribusinya. 12:57 Mohon maaf barusan ada tetangga 13:00 meninggal jadi saya lambat gabung karena 13:04 mensalatkan dahulu. 13:06 leaders dan calon leaders. Eh tema P3K 13:10 ini 13:11 ee sedikit tadi saya dengar Pak 13:15 Subarsono tentang kerangka pembiayaan 13:17 dan luar biasa. Memang Pak Subarsono ada 13:21 dua ini ada dua mazhab nih di DPR yang 13:24 berkembang 13:26 Mbak Dia. Teman-teman yang dari 13:31 apa namanya ee kepala daerah. Banyak 13:35 anggota DPR yang mantan kepala daerah 13:38 Bang Haldi, 13:39 Pak. Pak Subarsono itu sering menganggap 13:42 teman P3K ini beban 13:45 keuangan gitu loh. Karena memang secara 13:49 teknokratis 13:52 kajian 13:54 ee 13:56 jumlah ee ASN dengan beban kerjanya itu 14:02 dalam beberapa hal sangat 14:05 tidak 14:06 akademis dan tidak teknokratis. 14:09 Tapi kami mazhab kedua bukan cuma 14:13 politis tetapi juga ideologis. Betapa 14:17 bahwa teman-teman P3K ini pejuang 14:22 lama sudah menjadi pahlawan bagi negeri 14:26 ini. Yang ketiga mereka tiang keluarga 14:30 gitu loh. Jadi dengan 14:32 pertimbangan-pertimbangan yang ada, 14:35 kapasitas mereka bisa ditingkatkan, 14:37 skill mereka bisa di training. Hingga di 14:43 2023 14:45 dengan undang-undang ASN yang baru, kami 14:48 selain mengesankan undang-undang ASN 14:50 juga mencantolkan bahwa seluruh pegawai 14:54 honorer yang terdaftar dalam database 14:57 BKN 14:59 jumlahnya 1,7 juta diangkat menjadi ASN 15:04 dengan dua pola, ada yang P3K paru 15:07 waktu, ada yang penuh waktu. disesuaikan 15:09 dengan kemampuan keuangan daerah. 15:12 [mendengus] Kami sangat tahu ini 15:13 keputusan sangat politis Mbak Dia Pak 15:16 Subarsono. Apatah [mendengus] lagi 15:18 sesudah keputusan itu pemerintah pusat 15:20 menegaskan seluruh pembiayaan dibebankan 15:23 kepada APBD. Saat yang sama di zaman Pak 15:26 Jokowi mungkin masih TKD-nya [mendengus] 15:29 tinggi hampir 900 triliunan, tapi dua 15:32 kali di zaman Prabowo 2025 dan 2026 ini 15:35 angkanya di bawah 700 ya. sekarang dari 15:39 ee ee 642 naik ke 694 tapi tetap jauh 15:44 dibandingkan dengan padahal bebannya 15:46 bertambah. Jadi ada tiga hal yang ingin 15:48 saya sampaikan. Pertama, 15:50 sangat baik kalau pemerintah daerah, 15:53 pemerintah pusat dan semua kementerian 15:56 bersikap bijak dewasa menjaga keputusan 15:59 politis diambil 16:02 agar semua P3K khususnya yang diangkat 16:06 sesudah Undang-Undang ASN tahun 2023 16:09 dijaga hak-haknya, dijaga 16:13 ee ee trainingnya, dijaga 16:15 pengembangannya. Nah, itu yang pertama. 16:18 Yang kedua, bab keuangan. Kami sudah 16:21 bersyukur sudah ada jaminan dari 16:23 Kementerian Dalam Negeri bekerja sama ee 16:26 bersamaan dengan Kementerian PAN RB dan 16:28 Kementerian Keuangan bahwa Undang-Undang 16:31 Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang 16:33 harusnya berlaku 1 Januari 202 bisa 16:35 direlaksasi 3 sampai 5 tahun sehingga ee 16:39 pengikat 30% belanja pegawai itu bisa 16:42 sangat ee [mendengus] kasuistik. Ada 16:44 daah-daerah yang wajib diterapkan, ada 16:46 daerah yang memang tidak mungkin 16:48 fiskalnya mendukung. Nah, yang ketiga 16:51 jangan sampai khususnya titip ini. Nah, 16:56 saya sudah menyuarakan juga buat leaders 16:58 dan calon leaders pemimpin itu ee 17:03 bertanggung jawab terhadap keputusan 17:04 yang diambilnya. Saya sudah menyerukan 17:07 kepada pemerintah ee segeralah kasus 17:11 Tidore sudah menjadi percikan api. 17:14 Jangan sampai api itu membesar. Yang 17:17 rugi kita semua selesaikan. Teman-teman 17:20 P3K sangat menerima sebagian mereka 17:23 ketika penuh waktu pun mereka punya 17:26 catatan, paruh waktu pun mereka punya 17:28 catatan, tapi jangan sampai mereka 17:30 dikorbankan. 17:32 Jadi kebijaksanaan 17:34 kalau perlu pengalihan beberapa anggaran 17:36 untuk menjamin hak hidup, hak bekerja 17:39 mereka bisa berjalan. Tiga hal ini 17:42 mudah-mudahan kami tetap perjuangkan. 17:44 Teman-teman P3K ee terus berdoa dan 17:47 berusaha suarakan kami di Komisi 2. Saya 17:52 juga ee siap menerima untuk selalu 17:54 mendapatkan update dari kondisi di 17:57 lapangan. Karena lain lubuk lain 17:59 ikannya, lain ladang, lain belalang. 18:01 Kadang-kadang tiap daerah tuh beda-beda, 18:03 sangat kasuistik, sangat beda-beda. 18:05 Karena itu penyelesaiannya tidak bisa 18:07 gebyah uyah, tapi harus bareng-bareng. 18:09 [mendengus] Itu Bang Haldi sebagai 18:11 pengantarnya. Matur nuhun. Ini tema yang 18:14 buat saya ini tanggung jawab ee moral 18:18 spiritual untuk membela teman-teman P3K. 18:21 Matur nuwun. Silakan. Monggo, Pak Hali. 18:24 Baik, terima kasih atas pandangan 18:27 awalnya Pak Marani. Sekarang kita dengar 18:29 dulu Mbak Dia Ayu eh pandangannya 18:32 sebagai 18:33 pihak independen objektif melihat 18:36 permasalahan ini dan mungkin ada juga 18:38 rekomendasi solusi dari Mbak Dia kepada 18:40 Mbak Dia. Silakan. 18:42 Terima kasih, Mas. Saya mau izin share. 18:45 Silakan. 18:47 Saya 18:57 Mbak Dianya tolong dibuat itu ya ke 19:00 host. Nah, sudahah. Silakan Mbak dia. 19:32 Asalamualaikum warahmatullahi 19:34 wabarakatuh. Selamat malam Pak Mardani 19:36 dan juga selamat malam Pak Subarsona dan 19:38 juga calon leaders dan leaders di 19:40 seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Dia 19:42 Ayu Feebriani dari Center of Economic 19:44 and Law Study Selios. Ee mungkin di sini 19:47 saya akan mencoba membedah mengapa bisa 19:50 terjadi kasus-kasus semacam tidore dan 19:52 juga berbagai ee rumor-rumor yang 19:54 nampaknya dibilang ee tidak ada lagi 19:57 pembukaan ASN di tahun ini karena tidak 19:59 ada kemampuan atau fiskal pemerintah 20:02 untuk ee membuka kesempatan untuk 20:05 teman-teman ikut menjadi ASN dan juga 20:07 bagaimana beban defisit APBN itu sendiri 20:10 mempengaruhi ee adanya ketidakmampuan 20:12 pemerintah untuk melakukan ee ee 20:15 transfer dana bagi hasil maupun transfer 20:18 ke daerah dan juga dana desa. 20:23 Kalau misalnya kita lihat memang 20:24 pertumbuhan ekonomi ini kian berat. 20:26 Walaupun di kuartal pertama ini 20:28 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu 20:30 sudah mencapai 5,61%. 20:33 Tapi kita perlu tahu para leaders dan 20:35 leaders kalau misalnya pertumbuhan 20:37 ekonomi itu ditopang lebih banyak oleh 20:40 belanja pemerintah. Kita tahu belanja 20:42 pemerintah pada kuarter 2026 kuartal 20:45 pertama itu kita ada pembelian motor 20:48 untuk ee MBG yang menjadi bahan temuan 20:51 korupsi. ada belanja mobil dari untuk 20:55 koperasi desa yang impor dari India dan 20:57 juga banyak belanja pemerintah lainnya 21:00 yang tidak berdampak secara jangka 21:03 panjang dan bersifat populis saja di em 21:07 electoral cycle 5 tahunan yang tidak 21:10 mendapatkan multiplier effect atau turun 21:12 tidak langsung berdampak kepada 21:13 masyarakat. maka hal dari hal tersebut 21:16 jadi masyarakat semakin berat dan bahkan 21:18 terjadinya invasi pangan yang 21:20 terus-menerus sehingga menekan ee 21:23 kinerja belanja dan indeks keyakinan 21:25 konsumen di masyarakat yang semakin 21:27 menurun dan bahkan masyarakat ini selama 21:29 6 bulan ke depan menurut survei dari 21:32 Bank Indonesia mereka itu enggak 21:33 confidence, enggak percaya diri untuk 21:36 menabung atau bahkan mereka takut akan 21:38 adanya PHK secara besar-besaran dan juga 21:41 tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ee 21:44 ee primernya itu sendiri. 21:47 Nah, kalau misalnya dilihat ee Presiden 21:51 kita pernah bilang ee negara enggak cuma 21:53 Indonesia aja yang dalam keadaan ee 21:55 terjepit seperti ini di tengah eh 21:57 geopolitik global, tapi sayangnya gross 21:59 national income Indonesia GNE ini eh 22:02 justru menjadi eh trickle down effect 22:05 yang tidak begitu besar dibandingkan 22:07 negara-negara tetangga seperti Malaysia, 22:09 Thailand, Vietnam, Korea, dan China itu 22:11 sendiri. Jadi ee ini adalah menjadi 22:14 tekanan domestik. Jadi, Indonesia 22:16 sekarang ini sudah masuk ke perma crisis 22:18 atau permanent crisis yang mana krisis 22:21 dalam jangka panjang yang terakumulasi 22:24 akibat adanya tekanan faktor eksternal 22:26 dan juga tekanan domestik dengan adanya 22:29 program-program populis yang super besar 22:31 anggarannya menggunakan APBN itu sendiri 22:34 yang akhirnya menekan ee kebutuhan ee 22:38 bagaimana pemerintah mengalokasikan 22:40 dananya dan memperkuat fiskal itu 22:42 sendiri. 22:45 Nah, tapi memang ee kalau bisa dikatakan 22:47 pemerintah bilang memang kemiskinan itu 22:49 sudah berada di angka di bawah 10% atau 22:52 sekarang ada di 8,5 57. Tetapi ee memang 22:57 penurunan penurunan kemiskinan itu 22:59 sangat tipis dan sangat tertekan. 23:01 penurunan ini menuju fase landai itu 23:03 sangat lama dan tadi akibat adanya 23:06 ketidak salah satunya adalah 23:08 ketidakmampuan pemerintah untuk ee 23:10 mengantisipasi gejolak geopolitik global 23:13 yang mengakibatkan rupiah melemah ini 23:16 ini efeknya panjang tadi pemerintah itu 23:18 salah satunya ee memotong TKD dan TKDD 23:22 dana desa itu ke daerah dan juga membuat 23:25 daerah tidak bisa membayarkan atau 23:28 akhirnya merumahkan para P3K dan juga ee 23:31 pelemahan rupiah ini mengakibatkan bahan 23:33 baku di sektor manufaktur, ril, 23:35 pertambangan, dan juga sektor ee tekstil 23:38 menjadi mahal sehingga mereka terpaksa 23:40 di PHK dan juga tidak adanya ee demand 23:44 yang setara di tingkat masyarakat. 23:48 Kalau misalnya tadi kita tak tadi kita 23:50 bilang bahwa ke adanya gejol geopolitik 23:54 global dan domestik itu menekan ee para 23:57 kantong-kantong masyarakat itu betul. 23:59 Karena kemiskinan di desa ini laitannya 24:01 lebih besar daripada kota. Ini tuh 24:03 antara masalah-masalah yang sudah ada 24:06 seperti halnya ee lahan pertanian yang 24:08 sudah dialih fungsikan menjadi 24:11 perumahan, menjadi milik developer serta 24:14 adanya masalah kepemilikan lahan serta 24:16 pendapatan. Karena kita tahu banyak 24:18 sekali masyarakat yang ee bermigrasi ke 24:21 kota-kota besar dan tetapi tidak 24:24 memiliki skill sehingga mereka langsung 24:25 terjun ke sektor informal. Hal ini lebih 24:28 menekankan ee bertambahnya ee 24:31 kelas-kelas ee menengah ke bawah di 24:34 kota-kota besar dan mengakibatkan 24:36 kemiskinan di desa lebih besar. Karena 24:38 tadi sumber-sumber mata pencarian yang 24:40 tadinya mereka miliki seperti bahan 24:42 pertanian, adanya produksi [berdehem] 24:45 agriculture itu semakin berkurang 24:49 untuk pengeluaran masyarakat semakin 24:50 timpang. tadi kalau misalnya indeks gini 24:53 ataupun ee ketimpangan antara pendapatan 24:56 dan pengeluaran masyarakat di desa dan 24:58 kota itu juga timpang, pengeluaran 25:00 masyarakatnya juga timpang. Kalau 25:02 misalnya Selios dalam laporan inequality 25:05 atau laporan ketimpangan 2026 itu 25:07 menemukan fakta dari 50 ee kekayaan 50 25:11 orang terkaya di Indonesia ini sama 25:13 dengan 55 juta kekayaan ee seluruh 25:16 masyarakat di Indonesia. ini serasa 25:19 tidak adil karena apabila diakumulasikan 25:22 itu artinya setiap hari para orang 50 25:25 orang terkaya di Indonesia itu hanya e 25:27 mendapatkan kekayaan R juta. Tetapi 25:30 kalau kita sebagai masyarakat biasa, 25:31 buruh dan pekerja itu kekayaannya hanya 25:34 bertambah sekitar ee 9.000 per hari. Ini 25:38 akibatnya ee menjadi ketimpangan yang 25:41 semakin tinggi dan bisa dibilang ASN dan 25:44 P3K ini dianggap sebagai safe place. 25:47 Makanya kan kalau orang dulu suka 25:50 nyuruh-nyuruh Genzi seperti saya ini 25:51 kayak masuk e ASN aja atau jadi masuk ke 25:54 BUMN aja karena dianggap itu adalah 25:57 tempat yang paling aman karena negara 25:58 juga akan membiayainya untuk bekerja 26:01 untuk pemerintahan hingga nanti pensiun. 26:04 Tapi sayangnya P3K saat ini justru malah 26:07 ditekan. Padahal tadi betul kata Pak 26:09 Mardani mereka adalah tulang punggung 26:11 keluarga yang menafkahi keluarga. Mereka 26:13 juga berjuang bersama-sama. Tetapi 26:16 pemerintah seakan mengecilkan keadaan 26:18 ini. 26:20 ee seperti yang sudah dikatakan bahwa 26:22 dalam laporan Selios di laporan 26:25 ketimpangan 2026 ini ee kekayaan 50 26:28 orang terkaya di Indonesia ini kalau 26:30 misalnya diconvert ketika dilakukan 26:32 pengenaan pajak kekayaan itu bisa 26:34 membiayai e lebih dari 1,2 juta anak 26:37 untuk lulus sekolah sampai S1 dan bahkan 26:40 jika di-convert ini bisa membantu lebih 26:43 dari 180 juta warga penerima bantuan 26:46 sosial berupa IRAN BPJS ini secara 26:48 gratis dan ee kita juga bisa memberikan 26:52 465.000 26:54 grand atau dukungan pembiayaan untuk ee 26:58 ilmiah. Ini kan juga akan menambah 27:00 penerimaan negara dari sektor dari IP 27:02 atau misalnya dari sektor hak kekayaan 27:05 intelektual. 27:10 Nah, ee [berdehem] tadi kalau misalnya 27:12 negara ee negara atau masalah domestik 27:15 adanya ketidakmampuan pemerintah untuk 27:18 memberikan ee transfer ke daerah dana 27:21 desa, akibatnya pendapatan disposible 27:24 ini terus menurun. Kenapa? Karena 27:25 pendapatan disposible ini adalah yang 27:27 bisa masyarakat belanjakan. Ketika wajar 27:30 para P3K di Tidora itu marah karena 27:34 mereka tahu kalau misalnya apabilanya 27:36 diberhentikan mereka tidak lagi bisa 27:38 memberikan eh disposible income ini atau 27:41 kekayaan yang dapat dibelanjakan ini 27:42 kepada keluarganya. 27:44 Karena inflasi pangan ini semakin tinggi 27:46 sedang ee saat adanya MBG. Makanya kalau 27:49 misalnya ee para leaders leaders ini 27:52 perhatiin di chat, di Twitter, dan 27:55 Instagram banyak banget yang bilang 27:56 kalau misalnya selama MBG libur, telur 27:58 yang tadi ya biasa R30.000 per kilo ini 28:01 bisa balik ke 222.000 sampai 24.000 per 28:03 kilo. Ayam yang ayam utuh itu yang 28:06 tadinya bisa sampai R0.000 per kil ee 1 28:09 ekor ini sudah bisa balik ke R30.000 28:11 R000 per ekor. Ini menjadi ee hal yang 28:14 masif di tengah masyarakat dan ee 28:17 masyarakat wajar geram kalau misalnya 28:20 ada hal-hal yang secara mendadak yang 28:22 menjadi keputusan pemerintah daerah yang 28:25 bahkan sebenarnya ini juga ada kaitannya 28:26 dengan pemerintah pusat. 28:30 Kalau misalnya tadi bilang Pak Subasono 28:31 bilang ee iya memang ada kaitannya 28:34 dengan kemampuan pemerintah daerah untuk 28:36 mengelola perpajakannya itu sendiri. 28:37 Memang betul karena saat ini di 28:39 Indonesia ini pajak ini menjadi tumpuan 28:42 utama untuk ee pendapatan ee pendapatan 28:45 negara itu sendiri. Karena kan lebih 28:46 dari 86% dari ee PDB Indonesia 28:50 disumbangkan oleh ee pajak penerimaan 28:53 pajak yang nyatanya dari ee tahun ke 28:56 tahun penerimaan pajak realisasinya 28:58 semakin menurun. 29:01 Kalau misalnya kita lihat di Indonesia 29:03 ini memang ee lebih banyak itu dalam 10 29:06 tahun ke belakang pajak penghasilanlah 29:08 yang menjadi tumpuan utama. Kalau 29:09 misalnya kita lihat di zaman PSBY itu 29:12 pajak itu dihasilkan dari ee pajak PNBP 29:16 atau seperti halnya hasil dari sumber 29:18 daya alam dari pertambangan itu sendiri, 29:20 dari ee agriculture itu menjadi tolak 29:24 punggung utama untuk dari penerimaan 29:26 perpajakan. Tapi untuk saat ini ee ee 29:29 kinerja pajak penghasilan menjadi hal 29:32 yang sangat signifikan. Makanya kalau 29:34 misalnya leaders dan calon leaders ini 29:36 pernah dengar minggu lalu ada 29:38 ribut-ribut terkait jaminan hari tua 29:40 yang dipajaki yang kalau misalnya mereka 29:43 ingin ee mereka terkena PHK dan ingin 29:45 mengambil jaminan hari tuanya sebelum 29:47 pensiun, mereka itu akan dikenakan pajak 29:49 progresif 5 sampai 30% apabila kekaya ee 29:53 JHT-nya ini sudah di atas Rp50 juta. 29:55 Padahal kita tahu kalau misalnya jaminan 29:57 hari tua ini adalah bukanlah hadiah dari 30:00 pemerintah, melainkan ee bukti mereka 30:02 telah bekerja mengabdi karena mereka 30:05 dipotong setiap bulannya untuk JHT. Tapi 30:07 kembali lagi karena penerimaan pajak ini 30:10 adalah penerimaan yang paling besar bagi 30:12 negara, maka pemerintah 30:15 menjadikan hal tersebut sebagai 30:17 pemasukan bagi negara. terutama juga 30:19 untuk tadi membiayai program-program 30:21 populis yang akibatnya menjadi ee 30:24 menjadikan ruang fiskal Indonesia ini 30:26 semakin sempit. 30:29 Nah, untuk itu makanya T rasio eh T 30:32 rasio di Indonesia itu semakin rendah 30:33 karena tadi beban fiskalnya menjadi 30:35 lebih berat dan stabilitas fiskal ini 30:37 terganggu. Kalau misalnya kita tahu 30:39 realisasi penerimaan ini di Indonesia 30:41 ini buruk, pendap ee pengeluaran negara 30:45 semakin tinggi, tapi penerimaan pajaknya 30:47 atau realisasi penerimaan pajaknya itu 30:49 dari tahun ke tahun ini semakin menurun. 30:51 Karena kita tahu walaupun pemerintah ini 30:53 terus memberikan ee terus mengejar 30:55 pajak, contoh yang baru-baru kita tahu 30:57 kalau misalnya mau subscribe Strafa 31:00 untuk wahi itu dikenain pajak. Ini 31:02 karena pemerintah ini mengejar agar teks 31:04 rasionya ini lebih tinggi dari 31:05 tahun-tahun sebelumnya. agar tadi ee 31:08 mencoba untuk meng-cover beban fiskal 31:11 yang saat ini sudah defisitnya dan 31:13 bahkan bisa diprediksi oleh Pak Erlangga 31:15 katanya akan lebih dari 3% melebihi 31:17 undang-undang yang telah disepakati 31:20 bersama. ini menjadi sinyal merah bagi 31:23 Indonesia untuk segera melakukan 31:25 rekonstruk rekonstruksi lagi ee 31:28 RAPBN-nya untuk tahun 2027 dan bagaimana 31:32 pemerintah ini coba untuk stop dulu 31:34 program-program populis di Indonesia. 31:38 Ini kinerja APBN 2025 yang memburuk. 31:41 Kita tahu kalau misalnya dari tahun di 31:43 awal tahun belanja negara itu tetap 31:45 ekspensif walaupun tahu kalau misalnya 31:48 penerima negara ini realisasinya itu 31:50 tidak tercapai 31:52 di bawah 98%. Harusnya pemerintah tahu 31:56 dan bisa memetakan bagaimana prioritas 31:58 program-program yang ingin diberikan 31:59 kepada masyarakat atau program-program 32:02 yang bisa diberikan insentif kepada 32:03 dunia usaha agar tidak adanya PHK, agar 32:07 mereka bisa membeli baah bahan bahan 32:10 pokok untuk melakukan distribusi dan 32:12 produksi dari perusahaan tersebut karena 32:14 rupiah melemah. Tetapi yang dijalankan 32:17 adalah masifikasi dari program-program 32:19 populis yang telah menjadi janji 32:21 politik. 32:24 tadi ee defisit APBN mengintai. Seperti 32:27 yang dikatakan kalau misalnya Pak 32:28 Erlangga belum tentu Indonesia bisa 32:31 menjaga defisit APBN 3% karena nyatanya 32:33 di kuartal 1 kemarin sampai bulan ee 32:37 Maret kalau misalnya defisit APBN itu 32:39 sudah sampai ee 0,93%. 32:43 Jadi untuk sampai kuartal 4 ke depan ini 32:46 memang bisa diprediksikan lebih dari 3% 32:48 jikalau pemerintah tidak mau 32:50 merestruktivitas anggaran dan juga tidak 32:53 mau menurunkan egonya untuk menekan 32:55 program-program populis ataupun 32:57 menghentikan program-program tersebut. 32:59 Apakah ini sehat bagi Indonesia? 33:01 Tentunya enggak sehat karena akan banyak 33:03 gejolak-gejolak sosial. Salah satunya 33:05 tadi ee P3K di Tidore ini sudah bangkit 33:09 karena dia tahu e dapurnya dimatikan. 33:11 Maka mereka harus ke mana lagi? Mencari 33:13 nafkah ke ee tiba-tiba bergeser ke 33:15 pekerja informal itu juga enggak mungkin 33:18 karena mereka juga akan bersaing dengan 33:19 para P3K yang dirumahkan lainnya. 33:24 Selain itu kalau kita lihat di tabel 33:27 sebelah kanan ada keseimbangan primer. 33:29 Di sini keseimbangan primernya itu 33:30 menunjukkan negatif. Nah, apa sih 33:32 keseimbangan primer ini? Itu artinya ee 33:35 rasio antara pendapatan dan belanja 33:37 negara. Nah, kalau negatif ini belanja 33:40 negara itu semakin besar dan akibatnya 33:43 ee [berdehem] negara ini belum cukup 33:45 untuk menutup belanja non bunga dan 33:47 belum adanya ruang untuk membayar bunga 33:49 utang. Padahal pada tahun 2026 ini 33:52 adalah puncak negara membayar cukup 33:55 besar bunga utang. Baru bunga utangnya 33:57 aja. Makanya kita tahu kenapa sih BBM 34:00 non subsidi ini bisa dinaikkan? Karena 34:03 pemerintah itu punya beberapa pilihan. 34:05 Yang pertama adalah mengajukan pinjaman. 34:07 Yang kedua adalah ee melakukan penarikan 34:10 pajak yang lebih tinggi. Yang ketiga 34:12 adalah memangkas adanya ee 34:16 program-program populis. Tapi 34:17 dibandingkan ee memangkas 34:20 program-program populis dan tidak mau 34:22 meminjam untuk menambah bunga kembali, 34:24 maka salah satunya mereka juga menaikkan 34:26 BBM non subsidi di samping adanya 34:29 pergolakan harga yang dinamis dari 34:32 penjualan minyak global. Tapi sebenarnya 34:34 pemerintah memiliki banyak opsi. 34:39 Utang yang semakin membengkak. Ee untuk 34:42 per kuartal 1 2026 nilai utang 34:44 pemerintah mencapai 40,75%. 34:47 Memang pemerintah menganggap bahwa 34:48 [berdehem] ini belum sampai 60% karena 34:51 memang dibatas maksimalkan ee ee batas 34:55 utang pemerintah itu 60% terhadap PDB. 34:57 Tapi dengan angka 4,75% ini seharusnya 35:01 pemerintah tahu ini adalah utang belum 35:03 beban utangnya itu sendiri. akibatnya 35:05 nanti anak cucu kita nanti akan 35:07 menanggung beban tersebut sehingga belum 35:09 tentu program-program seperti halnya 35:11 pembangunan infrastruktur, bantuan 35:13 sosial, adanya infrastruktur digital ini 35:16 dapat dibangun secara signifikan 35:19 nantinya. Karena ee kita ini posisinya 35:22 penerima negara atau pendapatan negara 35:24 sudah dialokasikan untuk membayar utang. 35:27 salah satunya tadi juga tidak bisa 35:29 melakukan transfer ee dana dana ke 35:32 daerah dan juga dana desanya ini juga 35:35 dipotong ataupun bahkan mengalami 35:36 perlambatan yang mengakibatkan daerah 35:39 yang pendapatan asli daerahnya rendah 35:41 ataupun tidak memiliki sumber daya alam 35:44 masif yang bisa dikerahkan ini menjadi 35:46 kocar-kacir, linglung dan akibatnya 35:49 adanya efisiensi bahkan pemotongan P3K 35:53 ini sendiri. 35:55 Nah, kalau misalnya kita tahu di 35:57 struktur APBN Indonesia ini lebih dari 36:00 15% adalah untuk membayar hutang. Jadi, 36:03 belanja negaranya untuk bayar hutang. 36:05 Dan sayangnya ee ketika belanja hutang 36:08 sudah besar, tapi belanja program yang 36:10 tidak strategis, yang tidak 36:11 menguntungkan baik itu daerah maupun ee 36:14 secara untuk secara masyarakat ini juga 36:16 tidak signifikan. Karena kita tahu dana 36:18 transfer ke daerah dan dana desa saat 36:20 ini itu juga dipotong untuk membiayai 36:22 koperasi desa dan MBG. Padahal kalau 36:25 misalnya di hubungan keuangan pemerintah 36:27 pusat dan daerah, dana desa ini 36:29 sebenarnya untuk membangun desa itu 36:30 sendiri seperti halnya pengelolaan 36:32 Boomdes dan untuk kesejahteraan 36:34 masyarakat desa, tetapi dipotong untuk 36:36 pengelolaan program nasional yang mana 36:38 ini adalah program politis yang belum 36:40 tentu sejalan dengan kebutuhan para 36:42 masyarakat di kabupaten maupun desa. Ini 36:45 menjadi hal yang sangat disayangkan dan 36:47 seharusnya pemerintah juga bisa berpikir 36:49 kembali apa trickle down efeknya bagi 36:52 masyarakat. Salah satunya ini adalah 36:53 gejolak yang ada di Tidoreo. 36:57 Tadi proporsi belanja hanya untuk 36:59 membayar hutang dan anggaran pendidikan 37:02 sebagian besar hanya untuk MBG. Seperti 37:04 tadi kalau misalnya sudah diamanatkan 37:06 oleh Presiden bahwa transfer ke daerah 37:08 dan dana desa itu bisa dialokasikan dan 37:12 dipotong di pemerintah pusat untuk 37:14 koperasi desa dan MBG pun dana dari 37:17 pendidikan ini juga dialokasikan untuk 37:20 ke MBG. Walaupun Pak Purbaya bilang 37:22 kalau misalnya dana MBG ini pada tahun 37:25 2026 ini akan menjadi R67 triliun, tapi 37:29 memang dari awal itu sudah tidak 37:30 dipotong tetap R67 triliun. Hal ini 37:34 sangat disayangkan karena tadi kembali 37:36 lagi ee dengan adanya ruang fiskal kita 37:39 yang semakin sempit hendaknya 37:41 anggaran-anggaran program populis ini 37:43 dikembalikan ke pos-pos anggaran asal 37:46 untuk meningkatkan infrastruktur untuk 37:48 memperkaya ee dana ee desa itu sendiri 37:52 ataupun membantu para masyarakat yang 37:55 memang program-programnya strategis 37:56 seperti infrastruktur itu kan juga akan 37:58 menyerap banyak tenaga kerja dan ee 38:01 membangun kembali ee ee desa-desa 38:04 ataupun pemerintah kabupaten kota. 38:08 Kalau misalnya kita lihat kinerja 38:09 penerimaan asli daerah, tidak semua 38:12 daerah memiliki PAD yang signifikan. 38:15 Bahkan kalau misalnya di DKI Jakarta 38:17 sendiri itu kan menjadi ee daerah dengan 38:21 pendapatan asli daerah yang tinggi dan 38:24 terkonsentrasi di Pulau Jawa. berbeda 38:26 dengan daerah-daerah di wilayah 38:28 Indonesia bagian timur yang masalah 38:30 kinerja PAD-nya itu cukup kon ee cukup 38:34 ee kon banyak sekali pro kontranya dan 38:38 juga tidak selalu bisa memanfaatkan ee 38:41 adanya sumber daya alam. Karena kembali 38:43 lagi tadi ee banyak sekali 38:45 perusahaan-perusahaan yang memang ee 38:48 investasinya akhirnya pergi dari 38:49 Indonesia. Walaupun melihat sumber daya 38:51 alam sumber daya alam Indonesia ini 38:54 tinggi, tapi kembali lagi karena ada 38:55 tidak ada insentif dan juga is of doing 38:58 bisnis Indonesia dan juga negara 39:00 terkesan ingin menguasai melalui 39:02 Danantara. ini membuat para ee pihak 39:05 private swasta ini menjadi tertekan 39:08 karena mereka melihat ini adalah 39:10 uncertainty atau ee ini adalah bukan 39:13 resiko, tapi ini adalah berbagai 39:15 ketidakstabilan regulasi negara yang ee 39:19 sangat-sangat negara [berdehem] orientis 39:22 kalau bisa dibilang. 39:26 Nah, ketergantungan pada transfer ke 39:28 daerah dan dana desa. Karena tadi 39:30 seperti ee sudah saya katakan bahwa 39:33 kalau misalnya rasio TKDD ini tidak 39:35 semuanya sama. Kita bisa lihat misalnya 39:37 di Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa 39:40 Timur, dan Jawa Barat ataupun di 39:42 Sulawesi Selatan itu adalah 39:44 daerah-daerah yang berpusat di Pulau 39:46 Jawa ataupun daerah dengan kekayaan 39:48 sumber daya alam yang tinggi. Maka 39:50 mereka tidak bergantung pada transfer ke 39:53 daerah dan dana desa. Mereka bisa 39:55 mandiri membiayai ee atau mempunyai 39:58 cadangan kas apabila transfer ke daerah 40:01 dari pemerintah itu atau dana hibahnya 40:03 telat kayak gitu. Tapi belum tentu. 40:05 Misal di daerah tadi Bengkulu, Maluku 40:07 yang nih Maluku dan Maluku Utara itu 40:10 hanya TK rasio TKDD-nya hanya 0,31. 40:14 Wajar mereka ee tidak bisa membiayai ee 40:19 program-program yang ada di daerahnya 40:21 apabila TKDD-nya ini terlambat 40:24 transfernya atau TKDD-nya dipotong tadi 40:27 untuk membiayai program-program 40:28 nasional. Karena tadi masih banyak 40:31 daerah-daerah yang belum beruntung. 40:34 seperti daerah di Jakarta dan Pulau Jawa 40:36 yang bisa mengandalkan sektor 40:37 pariwisata, sektor bisnisnya atau sektor 40:40 entertain-nya seperti Jakarta ataupun em 40:44 bisnis-bisnis yang memang pajak 40:47 daerahnya itu langsung masuk ke ee 40:49 kantong-kantong daerah. 40:53 Nah, tadi memang betul kalau misalnya 40:55 arah hubungan rasio TKDD dengan 40:57 pertumbuhan ekonomi ini itu menjadi 40:59 negatif karena tidak semua daerah yang 41:01 memiliki ee TKDD-nya lebih tinggi ini 41:04 pertumbuhan ekonominya akan menjadi 41:06 lebih tinggi. Oleh karena itu perlu 41:08 adanya didorong pendapatan asli daerah. 41:10 Karena tadi pendapatan asli daerah misal 41:12 di Maluku Utara di Tidore ini ee belum 41:15 mampu untuk menjadikan daerahnya 41:17 membiayai program atau menutup-menutup 41:20 ee program dengan adanya kas asli 41:22 daerah. Oleh karena itu, mereka menunggu 41:24 pemerintah untuk membayar TKDD-nya 41:27 [berdehem] dan juga dana hibah yang 41:28 dialirkan melalui hubungan pusat 41:30 keuangan antara daerah dan pusat itu 41:32 sendiri. 41:34 ini pembayaran bunga utang yang terus 41:36 meningkat. 41:38 Utang pun tidak hanya dimiliki oleh 41:40 pemerintah pusat, tetapi juga di 41:41 pemerintah daerah itu sendiri, terutama 41:43 untuk misal membiayai infrastruktur. 41:45 Kalau misalnya tadi adanya kebutuhan 41:48 yang mendesak, tapi pembangunan 41:49 infrastruktur daerah tersebut tidak 41:51 menjadi prioritas. Misal di Kementerian 41:54 PU ataupun di BAPENAS, mereka juga harus 41:56 mengeluarkan dana kasnya itu sendiri. 42:00 Nah, ada hutang pemerintah pusat dan 42:02 daerah. Memang hutang dari total jangka 42:04 pendek dan jangka panjangnya ini lebih 42:07 banyak hutang pemerintah ee pusat 42:10 dibandingkan daerah. Tapi tetap saja 42:12 pemerintah daerah memiliki beban 42:13 tersendiri. Karena tadi tidak semua 42:16 daerah mempunyai ee pendapatan asli 42:18 daerah yang memadai. 42:21 Kinerja hutang. Kinerja hutang pun pada 42:23 tahun 2020 ini karena adanya COVID 42:25 hingga tahun 2021 itu terus meningkat 42:28 dan dikhawatirkan ketergantungan pada 42:30 hutang. Kembali lagi kalau negara tidak 42:32 mau mengambil hutang ee karena takut 42:35 bunganya melebihi tadi 60%, 42:38 daerah juga takut untuk mengambil 42:39 hutang. Tapi mau enggak mau karena 42:42 sumber daya alamnya misal tidak ada atau 42:44 tidak dieksploitasi dengan baik dan 42:47 pemerintah juga menekan atau bahkan 42:49 mengulur mereka pembayaran transfer ke 42:51 daerah dan dana desa. Mau enggak mau 42:54 mereka juga harus melakukan hutang. 43:00 Nah, kinerja belanja banso, subsidi dan 43:02 modal dari APBD ee total untuk daerah. 43:06 Memang ee kalau misalnya sekarang 43:07 belanja modal atau total belanja itu 43:09 masih staknan, tapi ee realisasi belanja 43:12 modal itu justru lebih tinggi dan sayang 43:16 sekali ee bantuan sosial ke 43:18 daerah-daerah ini juga ikut mengalami 43:20 penurunan proporsinya. Karena tadi salah 43:22 satunya dana desa dipotong untuk 43:24 pembayaran program nasional tadi 43:26 koperasi desa dan MBG dan akibatnya juga 43:29 mengakibatkan kapasitas daerah dan ruang 43:32 fiskal daerah tersebut sendiri tertekan. 43:35 Jadi banyak pos-pos ee anggaran yang 43:38 menggunakan dana bantuan sosial. 43:42 Kalau misalnya DKI Jakarta, contoh 43:44 resikonya PEPR DKI Jakarta ini pemegang 43:46 APBD terbesar eh sori ee pemegang ee 43:50 pendapatan asli daerah terbesar tapi 43:52 juga mengalami kenaikan dalam proporsi 43:54 pembayaran hutang. Karena kalau misalnya 43:56 kita tahu kan ee sekarang DKI Jakarta 43:58 sedang membangun LRT fase 2A dan 2B yang 44:02 mana menghubungkan beberapa titik daerah 44:05 dari Jakarta Timur sampai ke Jakarta 44:06 Pusat itu juga menggunakan utang selain 44:08 menggunakan pendapatan asli daerah. ee 44:11 teman-teman leaders dan calon leaders, 44:14 coba bayangkan di DKI Jakarta aja yang 44:17 pusat perekonomian dan bisnis serta 44:19 pemerintahan mereka melakukan utang 44:20 untuk membiayai transportasi. Pasti 44:22 daerah-daerah lainnya juga yang ee belum 44:26 tentu transportasinya Semaju DKI Jakarta 44:28 juga melakukan utang untuk melakukan 44:30 pembangunan infrastrukturnya apabila 44:33 tidak dibantu dan disokong oleh 44:35 pemerintah pusat itu sendiri. 44:38 Dan contoh resiko yang kedua adalah 44:39 Sulawesi Tenggara. Proporsi utang 44:42 pemerintah ee Provinsi Sulawesi Tenggara 44:44 ini semakin meningkat. Namun kinerja 44:46 PAD-nya mengalami penurunan. Karena tadi 44:48 Sulawesi Tenggara ee banyak sekali ee 44:51 sektor-sektor pertambangan dan sumber 44:52 daya alam. Tapi semakin ke sini ee 44:55 pemerintah tidak lagi memusatkan 44:56 pemberian insentif untuk 44:57 perusahaan-perusahaan atau investor luar 45:00 negeri. Mereka justru mencari 45:02 negara-negara yang lebih use of doing 45:04 bisnis. Saat ini ada Vietnam dan 45:06 Thailand. dan akibatnya ee terjadi 45:08 banyak PHK, pendapatan asli daerah 45:11 berkurang, dana bagi hasil dari sumber 45:13 daya alam tersebut ke daerah juga 45:15 berkurang sehingga mereka terpaksa 45:17 melakukan utang ee baik dari utang loan 45:21 dari domestik maupun internasional. 45:23 Sekian dari saya. Wasalamualaikum 45:25 warahmatullahi wabarakatuh. 45:28 Waalaikumsalam warahmatullahi 45:29 wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas 45:31 paparannya yang sangat luas. Nah, kalau 45:34 dari sisi pandang ee kebijakan fiskal 45:37 ya, fiskal negara kan ada batasan ya, 45:41 bahwa memang 35% itu maksimal itu untuk 45:46 pega apa? Untuk gaji pegawai ya. Itu 45:49 mungkin kebijakan dalam kondisi normal 45:51 ya. Tapi dalam kondisi seperti saat ini 45:54 daerah-daerah kekurangan ee pendanaan 45:57 ya, support dari pusat sementara ada 46:00 kewajiban, ada tanggungan untuk 46:01 membiayai pegawai ee seperti P3K ini. 46:06 Bagaimana kebijakan fiskal daerah yang 46:09 harusnya ee bisa dilakukan untuk 46:11 mengatasi masalah ini, Mbak Dia? 46:14 Iya, Mas Hadi dan leaders dan leaders 46:17 kalau misalnya kebijakan fiskal daerah, 46:19 karena kan saat ini kebijakan fiskal 46:21 daerah juga tidak bisa terlepas dari 46:23 kebijakan fiskal nasional. Kalau kita 46:25 tahu ruang fiskal nasional pun juga 46:28 sedang tertekan. Jadi, pemerintah ini 46:30 tidak bisa fleksibel untuk membelanjakan 46:33 ee dananya tersebut. Apalagi sudah 46:35 diberitahu oleh Pak Prabowo kalau 46:37 misalnya transfer dana ke daerah dan 46:40 juga dana desa ini dipotong untuk 46:42 program koperasi desa dan ee koperasi 46:45 Desa Maraputi dan juga MBG ini juga 46:48 menekan ee ruang fiskal bagi pemerintah 46:51 daerah dan akibatnya ee banyak sekali 46:54 kan pajak-pajak hiburan yang dinaikkan 46:57 atau bahkan kemarin pajak ee bumi dan 46:59 bangunan juga di beberapa daerah juga 47:01 dinaikkan kan misalnya sampai 30% kayak 47:03 gitu. gitu. Itu juga bentuk dari ee 47:07 daerah untuk menyelamatkan ruang 47:08 fiskalnya. Tapi kembali lagi pasti akan 47:10 ada resistensi di masyarakat dan ee 47:13 memang daerah tidak boleh semena-mena 47:16 melakukan hal tersebut. Harus dikaji 47:18 pengkajian ulang dan ini kembali lagi ke 47:20 keputusan pemerintah pusat. Ee saran 47:23 saya pemerintah pusat juga harus 47:25 memberikan ruang relaksasi bagi sektor 47:28 ee ruang fiskal nasionalnya agar 47:30 relaksasi ruang fiskal di daerah juga 47:32 ikut dapat membuka ee ruang yang lebih 47:35 lebar untuk membiai tadi P3K itu 47:38 sendiri. 47:40 Eh, baik, terima kasih Mbak Dia. 47:42 Sekarang kita ke Pak Subarsono. Kalau 47:44 dari segi dari kebijakan negara ya, Pak 47:47 Subarsono. 47:49 Walaupun P3K ini adalah semacam pegawai 47:52 kontrak ya, tapi kalau kita lihat dari 47:55 kalau sebenarnya dalam sektor bisnis 47:57 atau private ya ee bahwa salah satu 48:00 komponen utama dalam perusahaan itu 48:03 adalah belanja pegawai ya untuk gaji Pak 48:06 ya. dan di mana ini mau kondisi apapun 48:09 harusnya diprioritaskan 48:11 ya bahwa gaji pegawai ya maksudnya saya 48:14 juga dan beberapa teman ya kita juga 48:16 pelaku usaha ya kalau di dunia usaha itu 48:18 Pak istilahnya kita mau gimanapun 48:21 maujung kir balai sebisa mungkin 48:23 karyawan gajian istilnya gitu ya ee nah 48:26 kalau dalam konteks kebijakan negara ini 48:28 bagaimana Pak gitu ya karena status P3K 48:31 ini ee seperti halnya yang kejadian di 48:34 Tidori ya mudah-mudahan hanya ditidori. 48:37 Tapi jangan sampai seakan-akan kebijakan 48:39 fiskal ini tidak berpihak pada ee 48:43 belanja pegawai yang itu juga rakyat 48:45 dari pemerintah ini gitu. Bagaimana Pak 48:47 Suar sana? 48:49 Ee begini Mas 48:53 ee 48:55 tadi yang dikatakan Pak Mardani itu 48:58 ideal sekali bahwa 49:02 P3K itu bisa diangkat jadi ASN. 49:07 Tetapi pertanyaannya adalah apakah 49:10 daerah punya kemampuan finansial untuk 49:14 memberikan gaji bagi mereka? 49:18 Kalau itu dipaksakan, 49:21 maka 49:23 daerah harus melakukan realokasi 49:25 anggaran 49:27 sehingga mungkin sektor perhubungan, 49:32 sektor UMKM, sektor pendidikan itu akan 49:37 dikurangi untuk menggaji pegawai P3K 49:41 sehingga kalau P3K itu tetap 49:43 dipertahankan sementara daerah 49:46 kemampuannya terbatas, maka pembangunan 49:49 di daerah akan melakukan stagnasi 49:53 karena ada pergeseran alokasi anggaran. 49:57 Nah, tadi saya katakan bahwa idealnya 50:01 itu adalah sharing pemerintah pusat 50:04 untuk mau berbagi 50:07 pembiayaan bagi pegawai P3K ini. 50:12 Dan sumbernya dari mana? 50:15 Ya, sumbernya adalah bahwa anggaran 50:19 nasional itu harus dirampingkan. 50:23 Tadi Mbak dia sudah mengatakan bahwa 50:26 perampingan itu bisa dari MBG, bisa dari 50:30 KDM, koperasi Desa Merah Putih. 50:36 Tetapi masalahnya apakah pemerintah mau 50:40 mengambil dana dari dua sektor tadi? 50:45 Saya tidak yakin mau 50:49 itu. 50:51 Kenapa, Pak? Kenapa tidak yakin mau, 50:54 Pak? 50:55 Kenapa? 50:56 Kenapa, Pak Subarsana tidak yakin mau? 50:59 Karena dua 51:02 sektor tadi, MBG dan 51:05 apa tadinya? 51:07 KDM merupakan program prioritas Pak 51:09 Prabowo 51:11 yang bisa memaksa adalah DPR. Nah, ini 51:15 ada Pak Mardani. Saya senang sekali 51:17 kalau DPR melakukan political pressure 51:20 terhadap pemerintah melakukan realokasi 51:23 anggaran 51:26 barangkali bisa. Tetapi pertanyaannya 51:29 adalah komposisi anggota parlemen itu 51:32 kan 51:34 banyak dari koalisi merah putih. 51:38 itu juga sulit secara politik. 51:43 Jadi ini semacam kita menemui problem 51:47 yang akut dan diagnosanya juga sangat 51:51 sulit 51:53 gitu. 51:56 yang bisa dilakukan daerah itu tadi itu 51:58 yaitu meningkatkan PAD 52:02 dengan cara 52:04 melakukan intensifikasi pajak atau 52:07 ekstensifikasi pajak dengan konsekuensi 52:11 memberatkan masyarakat 52:16 dan melakukan 52:18 optimalisasi terhadap badan usaha daerah 52:23 dan mengurangi pembiayaan pembangunan. 52:26 Kemudian pembiayaan pembangunan itu 52:27 sebagian melalui kolaborative governance 52:31 yaitu mengikut sertakan sektor swasta 52:35 atau eh private eh public private 52:39 partnership sehingga belanja daerah itu 52:42 bisa ditekan karena ada ikut serta 52:45 sektor swasta di dalam pembangunan. 52:48 Tetapi itu dibutuhkan kreativitas kepala 52:51 daerah. Apakah kepala daerah punya 52:54 kreativitas untuk melakukan public 52:57 private partnership sehingga ada 53:00 anggaran yang disisakan di dalam rangka 53:04 dialokasikan untuk pegawai P3K? 53:09 Ya. 53:09 Nah, saya mungkin bisa ditanyakan Pak 53:12 Mardani, seberapa jauh probabilitasnya 53:16 bahwa pemerintah itu bisa menambah 53:18 anggaran ke daerah. Terima kasih, Mas. 53:22 Baik, terima kasih Pak Suana. Ini umpan 53:24 lambung buat Pak Marani. Pak Marani 53:27 sebelum nyanti nyetak gol 53:31 semifinal Piala Dunia. Pak Mardani. 53:35 Siap. 53:37 Bagaimana politik kebijakan anggaran 53:39 pemerintah pusat, Pak? Kan jadi gini, 53:41 kembali lagi tadi saya subarson ya. 53:44 Enggak usah di pemerintah, bisa di 53:46 lembaga swasta aja di di perusahaan 53:48 private gitu ya. bahwa kebijakan untuk 53:51 anggaran gaji pegawai itu mau pegawai 53:53 tetap atau kontrak itu kan jadi 53:55 prioritas nomor satu ya. Perusahaan akan 53:57 jungkir balik gimanapun supaya pegawai 54:00 bisa gaji ya selagi masih secara fiskal 54:04 keuangan masih mungkin ya. Nah, sekarang 54:06 kan negara kita kondisinya akan ada 54:08 ancaman P3K enggak bisa digaji karena 54:10 pendapatan keuangan ee pemerintah daerah 54:14 yang sangat terbatas. Logikanya 54:16 pemerintah pusat harusnya menangkap 54:18 masalah ini dan membantu secara 54:20 kebijakan anggaran. Tetapi ternyata Pak 54:22 Subarsono mengatakan enggak yakin 54:24 pemerintah mau relaksasi anggaran gitu 54:26 ya. Harusnya DPR. Bagaimana Pak Marani 54:29 melihatnya? 54:31 Iya, Bang Aldi. Pak Subarsono, benar 54:33 sekali ee 54:36 bahwa ee di zaman Pak Prabowo 54:40 tiga secara umum, Pak Sebarono ee MBG 54:45 300-an mungkin mau dirasional 200-an, 54:48 koperasi desa merah putih dan anggaran 54:51 pertahanan yang sudah disetujui R10 54:55 triliun tapi Kemenhan minta tambah lagi 54:58 195 triliun. 55:00 itu itu tiga belum lagi kepolisian yang 55:03 110 triliun belum lagi bla bla bla 55:06 sehingga memang ee Pak Prabowo punya 55:10 keyakinan ee spending yang besar ini 55:12 membuat ee 55:15 makin banyak 55:18 ee 55:20 makin banyak ee apa namanya ee 55:24 pertumbuhan ekonomi 8% masakin tercapai 55:27 tetapi dengan kualit spending Mbak Diah 55:30 yang tadi kasih catatan ya, MBG-nya 55:34 semacam, KDMP-nya semacam, kemudian 55:37 Kementerian Pertahanan juga kalau di 55:39 scrutinize mungkin juga ada catatan. 55:42 sehingga 55:43 saya setuju ini harus ada keberanian 55:48 ee untuk ee melakukan efisiensi secara 55:52 sebenarnya khususnya kita ee fokus 55:56 kepada eh universal basic eh income 56:00 dulu. ee UBI kita nih ee buat masyarakat 56:04 itu dulu gitu loh. Kalau saya izin Pak 56:07 Subarsono dan Mbak Dia pendukung P3K. 56:12 Ee saya punya kasus kecil 56:16 2014 sesudah Pak Prabo, Pak SBY, sebelum 56:20 Pak Pak SBY diganti ya itu kan ada 56:24 honorer K1 namanya itu hampir R900.000 56:27 Bu diserap jadi ASN di Kabupaten Maros 56:31 itu terjadi 900 diserap terus fres 56:36 graduate 30. Beban kerja fres graduate 56:38 yang 30 lebih besar ketimbang yang 900. 56:41 H 56:42 itu K1. Tapi untuk yang belakangan ini 56:45 kami sudah melakukan pembersihan tidak 56:48 ada lagi P3K honor siluman karena yang 56:51 dulu tuh terjadi rata-rata yang diangkat 56:54 ya memang K tim 56:57 suksesnya kepala daerah. Nah, kalau 56:59 sekarang nih rata-rata formasinya bagus 57:02 dengan teman-teman ee PAN RB melakukan 57:05 pemetaan ee BKN juga melihat ee kita 57:09 juga DPR menapis ee record kerja mereka. 57:13 yang sekarang sih secara umum diperlukan 57:18 dan karena itu ee 57:21 apa namanya ikhwah ee Pak 57:25 ee Bang Haldi, Mbadiah, dan Mas 57:29 Subarsono eh 57:32 mestinya alokasi buat P3K 57:36 ee kita 57:39 sama pentingnya 3 sampai 5 tahun aja 57:41 nih. 3 sampai 5 tahun. Kalau pendidikan 57:44 kesehatan ee kemudian investasiinasi 57:49 infrastruktur forure itu perlu kita 57:52 alokasikan. Tapi 35 tahun ke depan ini 57:55 P3K dulu nih diselamatkan dulu ya. 57:57 Karena dengan P3K yang selamat ini 57:59 insyaallah akan bisa menjaga daya beli 58:02 masyarakat, kelas menengah ee ASN ini 58:06 bisa menjadi ee modal pertumbuhan 58:10 ekonomi kita yang maunya 6% 7% tetapi 58:13 kalau daya belinya merendah ya 58:15 berartikan konsumsi rumah tangga kita 58:17 rendah karena ee berharap ekspor, 58:19 berhadap investasi, government spending, 58:22 tiga-tiganya masih problem. yang 58:24 pendorong utama pertumbuhan ya, konsum 58:26 rumah tangga. DPR 58:31 sebagian menyuarakan tapi memang DPR 58:35 yang sekarang nih agak ee sulit geraknya 58:39 Pak Subarsono. 58:42 Sesuatu yang tidak menggembirakan itu 58:47 gitu, Bang Aldi. 58:50 Kok enggak menggembirakan DPR ini? 58:52 Enggak gembira rakyat apalagi rakyat 58:55 jadi malah enggak gembira. Ini kalau DP 58:58 kalau di Komisi bagus kalau di komisi 59:00 tapi ketika kepada keputusan-keputusan 59:03 strategis ee kondisi sekarang tidak 59:07 senyaman periode-periode sebelumnya 59:09 gitu. 59:12 [tertawa] 59:13 Baik. 59:14 [berdehem] 59:15 Baik. Terima kasih Pak Mardani. Kita 59:19 sekarang ke Mbak Dia. Mbak Diah ya. 59:22 Secara ekonomi juga kita kembali lagi ya 59:25 tadi ee kajian Selios kan banyak 59:28 beberapa anggaran sebenarnya yang 59:29 mungkin ee kurang tepat sasaran atau 59:32 kurang berdampak justru ke pertumbuhan 59:35 ekonomi ya. ee agak sedikit ada gap nih 59:38 antara keinginan pertumbuhan 8% Pak 59:41 Prabowo dengan kebijakan dan penempatan 59:44 pos-pos anggarannya gitu yang mungkin ee 59:47 berdampak kecil sama penguatan 59:49 pertumbuhan 59:50 ekonomi gitu ya. Kurang lebih secara 59:52 ilmu ekonominya begitu. Nah, kira-kira 59:55 harusnya ee ee apa namanya? Selain dari 1:00:00 eh prioritas eh yang tadi ya, basic 1:00:02 income rakyat, gaji P3K, ASN ini eh 1:00:07 kira-kira kalau Sand practice-nya 1:00:11 ee keuangan negara ini dialokasikan ke 1:00:13 apa yang dampak pertumbuhan ekonominya 1:00:15 bisa tinggi gitu, Mbak? 1:00:17 Nah, iya Mas Hadi tadi tuh ee juga Pak 1:00:19 Mahdi kan bilang kan universal basic 1:00:21 income Indonesia itu harus misalnya 1:00:23 harus ada dan harus punya gitu ya 1:00:25 Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi 1:00:27 program-program apa sih yang misalnya 1:00:29 dikuatkan? Nah, untuk saat ini kalau 1:00:31 misalnya kita lihat di purchasing 1:00:32 manager index manufaktur atau PMI 1:00:34 manufaktur ini tuh unjok poinnya ke 46,9 1:00:38 poin. Ini sama kayak poin di bulan Juni 1:00:41 2025 yang kenaikan PHK-nya ini lebih 1:00:44 dari 36% atau waktu ee di paruh awal 1:00:48 tahun 2025 ini sudah ada sudah ada PHK 1:00:51 itu lebih dari R8.000. 1:00:53 Dan kalau misalnya diproyeksikan ini 1:00:55 tahun ini juga akan ee enggak jauh beda 1:00:59 PHK-nya. Meningkatnya itu bisa sampai 1:01:01 30% dibandingkan tahun 2025. Nah, kalau 1:01:04 misalnya pemerintah sudah melihat 1:01:06 sinyal-sinyal kalau misalnya wah 1:01:08 purchasing manager index ini manufaktur 1:01:10 sudah turun, programnya adalah relaksasi 1:01:12 ke dunia usaha, Mas. Tadi misalnya 1:01:14 selain dari untuk TKDD yang tasar dana 1:01:17 daerah, program-program ee populis 1:01:20 sendiri, tapi selamatkan dulu dunia 1:01:22 usaha. Karena kita tahu kalau misalnya 1:01:24 rupiah ini melemah ee dan juga kita tahu 1:01:27 BBM non subsidi untuk Pertamax saat ini 1:01:30 belum turun. Bahkan kan Pertamax ini 1:01:32 digunakan untuk alat-alat berat, 1:01:34 alat-alat pertambangan yang mana nih ee 1:01:36 Pak Prabowo bilang hilirisasi. 1:01:38 Hilirisasi itu kan dari sektor 1:01:39 pertambangan. Tapi apa gunanya kalau 1:01:42 misalnya mereka juga untuk membeli bahan 1:01:44 baku produsen ee produksi itu sendiri ee 1:01:48 itu juga masih berat relaksasi pemberian 1:01:50 insentif ke dunia usaha dan juga ee 1:01:53 menyelamatkan tadi betul kata Pak 1:01:54 Mardani kalau misalnya pemberian 1:01:57 langsung ke masyarakat kelas menengah 1:01:58 dan kelas menengah bawah. Tapi kembali 1:02:00 lagi pemetaannya ini juga harus ee 1:02:03 targeting kayak gitu kan. Karena 1:02:05 sekarang kan juga ada sensus ekonomi 1:02:07 kan. pemerintah lagi memperbarui lagi 1:02:09 target-target baru untuk penerimaan 1:02:11 bantuan, untuk pemetaan masyarakat dari 1:02:13 desil 1 sampai desil 10 agar tepat 1:02:15 sasaran. Ee semoga tidak hanya survei, 1:02:18 tapi pemerintah ini bisa langsung 1:02:21 targeting programnya sesuai desil yang 1:02:23 ada. Seperti itu 1:02:28 ya. Baik, terima kasih Mbak Dia ya. Kita 1:02:31 kembali lagi ke Pak Subarson ya. Kembali 1:02:35 lagi ke ee tentang P3K Pak Subarsono 1:02:40 ee dengan besarnya jumlah rakyat 1:02:42 Indonesia gitu ya. Ee dan ada isu 1:02:46 tingkat ee pengangguran ya. Kita sedikit 1:02:49 agak ee lebih luas dibanding kita bahas 1:02:53 P3K. Kita coba bahas tentang penyediaan 1:02:56 lapangan kerja oleh pemerintah Pak. ya. 1:02:59 Ya. Bahwa ee kira-kira apa yang perlu 1:03:02 dilakukan pemerintah saat ini 1:03:04 kebijakannya ketika sudah mulai banyak 1:03:06 PHK di mana-mana gitu ya, di sektor 1:03:10 swasta terutama gitu ya. Apalagi 1:03:12 ditambah kalau ada PHK tanda kutip oleh 1:03:15 pemerintah terhadap P3K gitu. Ini akan 1:03:17 semakin memberatkan kehidupan rakyat. 1:03:20 kira-kira kebijakan apa yang perlu 1:03:21 diambil oleh pemerintah agar 1:03:24 ketersediaan lapangan kerja ini ee bisa 1:03:27 tetap ee tersedialah terjamin bagi 1:03:30 rakyat ya. Mungkin bisa jadi walaupun 1:03:33 tidak di P3K ada peluang-peluang 1:03:35 lapangan kerja lain bagi [mendengus] ee 1:03:37 saudara-saudara kita di P3K itu sehingga 1:03:39 mereka tetap berpenghasilan. Bagaimana 1:03:41 Pak Subarsono melihat kebijakan apa yang 1:03:43 harus diambil untuk penyediaan lapangan 1:03:45 kerja ini? 1:03:47 Ee pada tingkat makro 1:03:50 lapangan kerja itu ditumbuhkan kalau 1:03:53 terjadi pertumbuhan investasi 1:03:55 dan investasi itu bisa foreign 1:03:58 investment maupun domestic investment. 1:04:01 Sehingga yang harus dilakukan pemerintah 1:04:03 adalah mendorong ada investasi luar 1:04:06 untuk masuk Indonesia 1:04:09 dan mendorong investasi domestik 1:04:13 modal dari dalam negeri sehingga kalau 1:04:15 ada investasi itu tumbuh maka akan ada 1:04:19 lapangan pekerjaan. 1:04:22 Nah, yang perlu dilakukan pemerintah kan 1:04:25 bagaimana memoles kondisi sosial ekonomi 1:04:28 politik di Indonesia 1:04:30 sehingga itu merupakan daya tarik bagi 1:04:33 investor asing. 1:04:36 Kalau kondisi domestik itu membayarkan, 1:04:43 maka investor asing tidak akan datang ke 1:04:46 Indonesia, 1:04:48 gitu. Itu pada tatan makro. Pada tataran 1:04:52 mikro untuk menumbuhkan lapangan 1:04:56 pekerjaan adalah bagaimana pemerintah 1:04:59 mendorong UMKM 1:05:02 melakukan pemberdayaan UMKM 1:05:05 karena UMKM itu menyerap tenaga kerja 1:05:07 yang sangat banyak. 1:05:11 Kalau UMKM itu sampai mati, 1:05:15 maka pada level GROT akan terjadi banyak 1:05:22 kersahan sosial. 1:05:26 Nah, yang ketiga yang perlu dilakukan 1:05:29 pemerintah 1:05:31 adalah 1:05:34 mendorong pusat-pusat pelatihan. Di tiap 1:05:37 provinsi kan ada balai-balai latihan 1:05:41 itu lebih diefektifkan untuk memberikan 1:05:46 soft skill yang bisa langsung digunakan 1:05:49 oleh peserta latihan untuk membuka 1:05:52 lapangan pekerjaan. 1:05:56 misalnya 1:05:57 pelatihan tatap boga, pelatihan 1:06:01 mekanik, 1:06:04 pelatihan salon dan seterusnya. 1:06:07 Karena tiap provinsi itu punya balai 1:06:09 latihan dan balai latihan itu harus 1:06:11 diefektifkan 1:06:13 supaya mereka yang lulus dari balatihan 1:06:16 itu bisa membuka lapangan pekerjaan. 1:06:19 Itu, Mas, kira-kira? 1:06:21 Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang 1:06:25 ke Pak Marni. Pak Mareni. 1:06:31 Iya, Bang Haldi. Ee 1:06:32 baik 1:06:33 selain dari isu P3K, sebenarnya kita 1:06:37 pengin masuk ke isu kualitas ya, Pak ya. 1:06:40 Selain ini selain di luar kuantitas ya. 1:06:43 Nah, menurut Pak Marimana mengevaluasi 1:06:46 selama ini pengelolaan sumber daya 1:06:48 manusia oleh pemerintah ya untuk 1:06:50 peningkatan kualitas dan produktivitas 1:06:53 ee tenaga kerja pemerintah ya, baik itu 1:06:57 ASN ataupun P3K. Karena secara logikanya 1:07:00 ketika kualitas tenaga kerja SDM ini 1:07:03 bisa meningkat mungkin 1:07:05 pelayanan-pelayanan kinerja pemerintah 1:07:07 juga bisa meningkat. Ya, ya, Bang Ali. 1:07:11 Ada tiga strategi. Strategi long term 1:07:14 tadi Mbak Dia juga sudah angkat 1:07:16 perbaikan di sistem pendidikan kita ya 1:07:20 dan training kita. Karena bagaimanapun 1:07:23 SDM yang berkualitas lahir dari sistem 1:07:25 pendidikan yang berkualitas. Dan kita 1:07:28 lihat sederhana kok ketika eh ranking 1:07:31 university kita masih eh 200-an paling 1:07:35 tinggi UI, UGM, ITS, ITB. 1:07:39 Sementara Malaysia merangsok maju terus, 1:07:41 Singapura tetap on the top. Nah, kita 1:07:43 agak susah karena eh how you cannot find 1:07:48 a new land with an old map. Ya, kita 1:07:50 enggak bisa menemukan Pulau Baru dengan 1:07:53 peta yang lama. Artinya eh AI ini nih 1:07:57 tadi Mbak Diah ngangkat tentang badai 1:07:59 PHK itu karena easy of doing busnis kita 1:08:02 turun. Eh eh fit, tenaga kerja kita 1:08:07 tidak fit to the market. itu loh ee 1:08:09 belum ee ee tsunami AI nih Mbah dia ke 1:08:14 AI itu masih lambat ke kita tuh di 1:08:16 Singapura, di daerah-daerah utama itu 1:08:18 sudah mulai itu AI K pakai itu di kita 1:08:20 tuh masih gelombang tsunami belum 1:08:22 nyampai lagi tuh Pak Subarsono ya jadi 1:08:25 kalau ini sudah datang lebih berat lagi. 1:08:28 Lebih berat lagi dan karena itu ee 1:08:32 long time pendidikan. Nah, yang kedua 1:08:35 untuk jangka pendek kalau pandangan saya 1:08:37 Bang Hi ya memang eh N 1:08:42 Net not in education and employment and 1:08:46 training. E jumlahnya dikecilin. Jadi 1:08:49 memperbanyak yang dilakukan oleh Kemen 1:08:53 Kemenaker bagus memperbanyak magang, 1:08:55 magang, magang, memperbanyak Blk, Blk, 1:08:58 Blk, memperbanyak SMK, SMK, SMK ya. 1:09:01 sehingga mereka bisa langsung. Saya baru 1:09:03 dari Batam, Bang Haldi. Di Batam itu 1:09:06 pertumbuhan ekonominya 7% dan ee 1:09:11 trennya sudah terbalik, Mbah ya. 65% 1:09:14 anak SMP masuknya SMK. 1:09:20 Mereka enggak mau masuk SMA karena daya 1:09:22 serap SMK belum lulus aja sudah di Ijon 1:09:25 gitu loh. Itu yang bagus tuh, Bangti ya. 1:09:28 karena memang shipyard-nya ada, mereka 1:09:30 dapat limpahan dari Singapura dan Johor 1:09:32 gitu loh. Itu bagus. Nah, Net-nya 1:09:36 dikecilin. Nah, untuk itu program magang 1:09:39 nasional ee konversi SMK ee memperkuat 1:09:43 UMKM-nya dijalankan. terakhir yang 1:09:45 ketiga memang ee BKN bekerja sama dengan 1:09:50 ee ee kementerian lembaga yang lain 1:09:54 betul-betul memetakkan 1:09:57 ya target dari birokrasi kita apa, 1:10:01 kemudian berapa sarana prasarana yang 1:10:04 ada. Sebetulnya Mbak Diak ee Pak 1:10:06 Subarsono kalau kita lihat undang-undang 1:10:07 ASN yang baru dia punya kelenturan tuh. 1:10:10 Dia punya kelenturan ada talent-talent 1:10:12 pool-nya ada segala macam tapi memang 1:10:14 dalam pelaksanaannya nyari yang 1:10:15 berkualitas tuh susah. Saya punya 1:10:17 pengalaman Mbak Di ya nganggur banyak 1:10:20 tapi ketika kita buka lowongan jadi 1:10:21 guru, yang daftar bisa banyak tapi yang 1:10:24 punya kualifikasi guru yang baik 1:10:26 sedikit. Susah nyari gurunya. Artinya ya 1:10:29 memang pada kenyataannya kita bukan 1:10:33 tenaga kerja berkualitas gitu. Nah, itu 1:10:35 yang harus di betul-betul ee ditekuni 1:10:38 karena itu Kementerian ee Tenaga Kerja, 1:10:41 Kementerian Pendidikan Tinggi, 1:10:43 Kementerian Dikdasmen dan ee ee jejaring 1:10:47 dia harus betul-betul dapat alokasinya. 1:10:49 Gedenya bukan di MBG betulnya bukan 1:10:51 COBDES. Betul Pak Subasono. Di sini nih 1:10:53 yang gedenya karena tenaga kerja yang 1:10:56 utama tenaga kerja justru tenaga kerja 1:10:58 kalau Danantara sudah sangat bagus 1:11:00 sebetulnya menjadi salah satu engine of 1:11:02 growth. Tetapi [mendengus] ee saya belum 1:11:05 dapat angka Mbak Dia enggak tahu sudah 1:11:07 berapa banyak tenaga kerja diserap oleh 1:11:09 Danantara. Itu pertanyaan bagus. Lanjut 1:11:11 Bang Aldi. 1:11:13 Iya Pak Mardani kan mungkin Mbak dia 1:11:15 juga ini bisa lanjut ya. Kan logikanya 1:11:18 beginilah kalau saya logika sederhana 1:11:20 walaupun ekonomi itu enggak sederhana 1:11:21 ya. Cobi pakai logika sudut pandang yang 1:11:24 sederhana. Ketika ee tenaga kerja 1:11:27 Indonesia ini ditingkatkan kualitas dulu 1:11:28 ya Bang Aldi ke Madia dulu ya. Iya, Mbak 1:11:31 Dia ketika kualitas ee tenaga kerja 1:11:34 Indonesia ini ditingkatkan ya, terutama 1:11:36 misalnya untuk ASN dan juga ee P3K gitu 1:11:40 ya, itu kan akan berujung pada 1:11:43 peningkatan pendapatan gitu ya, dengan 1:11:45 kinerja pemerintah meningkat gitu ya. 1:11:48 Mungkin pajak jadi meningkat, kebocoran 1:11:50 jadi ditekan, pelayanan publik juga 1:11:52 kuat, ekonomi berkembang gitu kan. Nah, 1:11:55 sehingga akhirnya bisa juga menambah 1:11:56 tenaga kerja baru, membuka ruang fiskal 1:11:59 yang lebih besar sehingga ruang untuk ee 1:12:01 alokasi gaji-gaji dan penyerapan tenaga 1:12:04 kerja pemerintah ataupun swasta lebih 1:12:06 besar juga. Nah, kira-kira selama ini ee 1:12:10 kita belum melihat ya adanya ee secara 1:12:13 serius pemerintah meningkatkan kualitas 1:12:15 tenaga kerja Indonesia terutama ASN dan 1:12:17 P3K sehingga ee dengan tenaga kualitas 1:12:20 yang baik itu akan meningkatkan ekonomi 1:12:22 daerah, ekonomi nasional sehingga 1:12:24 meningkatkan juga income, kuantitas dan 1:12:27 dan juga ee jumlah tenaga kerja 1:12:29 Indonesia. Bagaimana Mbak Diah melihat 1:12:31 ini? 1:12:33 Terima kasih Pak Mardani pertanyaannya. 1:12:35 Saya izin jawab untuk ee berapa jumlah 1:12:37 tenaga kerja yang terserap di dana Tara 1:12:40 sendiri ini. Serios ini ee kemarin ee 1:12:42 bukan 2 minggu yang lalu itu sudah 1:12:45 mengajukan gugatan ee ke Dewan Tinggi 1:12:48 Keuangan PBB dan juga keadanantara untuk 1:12:51 membuka laporan keuangannya. Dan kita 1:12:54 harap dari laporan keuangan itu harusnya 1:12:56 dan antara itu bisa membuka berapa 1:12:58 banyak orang-orang yang sudah diserap di 1:13:01 tenaga kerjanya. kan katanya akan 1:13:03 membuka 30 proyek hilirisasi yang akan 1:13:05 menyerap 600.000 tenaga kerja. Tapi 1:13:07 sampai saat ini kalau misalnya proyek 1:13:09 hilirisasi terjadi maka kan akan masuk 1:13:11 ke laporan hasil keuangannya. Tapi kalau 1:13:14 dibuka website-nya laporan keuangan itu 1:13:16 adalah ee akan disegera diluncurkan 1:13:20 sampai saat ini. Padahal kan dan tentara 1:13:22 ini memegang seluruh aset BUMN Indonesia 1:13:24 dengan total aset lebih dari 1.000 1:13:26 billiun US dolar atau lebih dari 1:13:28 1000.000 triliun eh. ini cukup besar dan 1:13:31 ee Selio sendiri tidak punya jawabannya 1:13:34 Pak Mardani untuk berapa kalkulasinya 1:13:36 karena kita juga belum tahu laporan 1:13:38 hasil keuangannya. Karena kan kalau 1:13:39 misalnya kita lihat dari pertumbuhan 1:13:41 ekonomi aja kita bisa langsung masukin 1:13:43 proxi ke mana sektor-sektornya. 1:13:46 Indonesia yang sedang berkembang misal 1:13:48 manufaktur ataupun ada kenaikan 1:13:50 pertumbuhan ekonomi dari sektor ritail 1:13:52 itu kan bisa ada proinya untuk dihitung 1:13:54 pertumbuhan ekonominya dari kuartal ke 1:13:56 kuartal ataupun tahunan. Tapi karena 1:13:58 kita tidak punya data atau base datanya 1:14:00 dari laporan hasil keuangannya, jadi 1:14:02 kita belum ada. Makanya Selios ini 1:14:04 menuntut hal tersebut. Ee untuk tadi ee 1:14:07 Mas Haldi. Nah, iya benar nih Mas Haldi. 1:14:09 Kemarin itu saya itu ee 2 minggu 1:14:12 berturut-turut ketemu sama Pak Said 1:14:13 Iqbal yang sekarang jadi penasihat ee 1:14:16 Presiden Ketenagakerjaan dan juga 1:14:18 teman-teman dari Serikat Pekerja 1:14:19 Nasional. Mereka bilang sebenarnya ee 1:14:22 kalau di sektor alas kaki yang sempat 1:14:26 menjadi primadona untuk ee ekspor dari 1:14:29 Indonesia ke Amerika Serikat selama 72 1:14:31 bulan ke belakang, bahkan nyatanya ada 1:14:34 PHK besar-besaran. Dan di sektor LNG em 1:14:38 yang menggunakan LNG gas ee gas itu 1:14:41 sendiri sudah ada lebih dari ee rumor ee 1:14:45 lebih dari 5.000 orang yang di PHK. 1:14:48 Karena apa? karena ee harga gas di 1:14:51 Indonesia dan dunia ini sedang melonjak 1:14:53 tadi. Bukannya menambah ee job creation, 1:14:56 tapi kok justru malah memangkas. Karena 1:14:59 tadi mereka untuk biaya produksi bahan 1:15:01 baku ini meningkat karena adanya 1:15:02 pelemahan rupiah. Ini menjadi juga 1:15:04 menjadi ketidakmampuan pemerintah untuk 1:15:06 menjaga dan menguatkan rupiahnya. gimana 1:15:09 caranya menjaga trust eh investor itu 1:15:13 sendiri dan konsistensi regulasi maupun 1:15:15 kebijakan dan is of doing bisnis seperti 1:15:17 itu. 1:15:20 Baik, terima kasih Mbak Dia dan Pak 1:15:23 Barsono dan eh Pak Marani. tiba kita di 1:15:26 akhir acara, seperti biasa ee kita minta 1:15:29 closing statement lah ya terkait mungkin 1:15:32 kesimpulan dan juga harapan masukan buat 1:15:35 pemerintah dan para pihak terkait isu 1:15:38 tema kita pada malam hari ini P3K dan 1:15:40 solusinya. Mungkin closing statement 1:15:42 pertama kepada Pak Subarsona 1:15:43 dipersilakan, Pak. 1:15:45 Baik. Ee saya pikir masalah P3K itu 1:15:49 tidak bisa diselesaikan pada label 1:15:53 daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, 1:15:56 tetapi harus juga diselesaikan 1:15:59 bersama-sama dengan pemerintah pusat. 1:16:03 Karena pemerintah pusat hanya memberikan 1:16:06 ruang bagi daerah mengangkat P3K, tetapi 1:16:10 tidak memberikan kontribusi finansial 1:16:13 bagi keberlangsungan P3K sehingga daerah 1:16:17 harus 1:16:20 memikul beban berat dengan 1:16:23 adanya P3K itu 1:16:26 sehingga ke depan saya berharap ada 1:16:30 beban sharing antara pusat dan daerah di 1:16:33 dalam melaksana di dalam pembiayaan P3K. 1:16:36 Karena itu memang sangat dibutuhkan 1:16:39 karena mengingat 1:16:43 alokasi ASN tiap tahun itu hanya 1:16:45 terbatas dan daerah memang sangat 1:16:47 membutuhkan pegawai 1:16:52 yang banyak. Kalau hanya mengandalkan 1:16:55 ASN tidak akan bisa melakukan pekerjaan 1:16:58 secara pantas. Terima kasih. 1:17:02 Baik, terima kasih Pak Subarsono. 1:17:04 Berikutnya closing Mbak Dia. Silakan 1:17:07 Mbak Dia. 1:17:09 Iya. Untuk calon leaders dan leaders 1:17:11 semua saya setuju dengan Pak Subarsono. 1:17:12 Kalau misalnya hanya ASN yang bekerja 1:17:14 saja itu pasti pekerjaan itu tidak 1:17:17 selalu efektif karena kita tahu 1:17:18 pekerjaan itu lebih banyak 1:17:19 administratif. Oleh karena itu mereka 1:17:21 menghair P3K. Seharusnya pemerintah tahu 1:17:24 bahwa P3K juga menjadi tulang punggung 1:17:26 program pemerintahan bukan hanya di 1:17:27 pusat maupun tapi juga di daerah. Oleh 1:17:30 karena itu, Selio sepakat walaupun ee 1:17:33 MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih 1:17:35 adalah janji politik yang susah 1:17:36 dibatalkan dan juga menjadi mandat dari 1:17:39 Pak Presiden Prabowo ini sendiri, lebih 1:17:41 baik anggaran tersebut dialihkan menjadi 1:17:45 transfer ke daerah dan juga dana desa. 1:17:47 Jadi, dana desanya bisa digunakan oleh 1:17:49 pemerintah desa maupun juga kabupaten 1:17:51 kota untuk menyejahterakan para sumber 1:17:53 daya manusianya, termasuk P3K sendiri 1:17:55 agar tidak memiskin masyarakatnya. 1:17:58 Terima kasih. 1:18:00 Baik, terima kasih Mbak Dia. Terakhir 1:18:02 closing statement Pak Marani. Pak Marani 1:18:05 silakan. 1:18:09 Halo, Pak Marani masih acara ya. 1:18:15 Ah, silakan I silakan closing statement. 1:18:18 Yang pertama matur nuwun Pak Subarsono, 1:18:21 Mbak Dia. 1:18:23 Eh, 1:18:24 ini kita harus punya hati. 1:18:28 P3K, keputusan politik harus diikuti 1:18:31 keputusan anggaran, tapi saat yang sama 1:18:33 jejaring safety net-nya, ee trainingnya, 1:18:37 penajaman skill-nya, kalau perlu karir 1:18:40 map-nya dipetakan. 1:18:43 Dan yang kedua ee jangan ada lagi kasus 1:18:47 seperti Tidore. Kasihan beban mereka 1:18:50 sudah berat dan tidak ada ruginya 3 1:18:53 sampai 5 tahun. Syarat saya 3 sampai 5 1:18:55 tahun dibuka jendela ini, habis itu 1:18:58 lakukan program golden secondhand kah ee 1:19:02 ee pengurangan jumlah kementerian, 1:19:05 pengurangan jumlah ASN, 1:19:07 melakukan deregulasi sehingga 1:19:09 terwujudlah pasar tenaga kerja yang 1:19:12 lebih sehat yang itu meringankan beban 1:19:14 negara gitu loh. Karena kalau beban 1:19:16 negara dibebankan terus, Mbak, kita 1:19:19 enggak bisa ngasih investasi yang tepat 1:19:22 buat ee ee yang prioritas gitu. 1:19:27 Dan terakhir Bang Haldi ee P3K 1:19:31 tidak perlu takut tentang masa depan 1:19:33 kalau teman-teman PTK terus mengasah 1:19:35 diri, mengembangkan diri, menajamkan 1:19:37 diri, mengokookkan diri, [berdehem] 1:19:40 memberdayakan diri. Jadi enggak usah 1:19:42 khawatir, justru kalian akan menjadi 1:19:45 orang-orang yang diburu di pasar tenang 1:19:47 kerja karena kalian skillful, karena 1:19:51 kalian ee punya ee kapasitas moral, 1:19:54 intelektual ee dan profesional yang 1:19:57 baik. Begitu Bang Hali. 1:20:01 Baik, terima kasih Pak Mardani atas 1:20:04 closing statement-nya ya. Mudah-mudahan 1:20:06 ee pemerintah mendengar masukan dari 1:20:08 para narasumber malam ini terkait 1:20:10 kebijakan untuk P3K dan juga 1:20:13 mudah-mudahan juga pemerintah menyiapkan 1:20:15 kebijakan untuk meningkatkan kualitas 1:20:17 P3K dan sumber daya manusia tenaga kerja 1:20:20 kita agar bisa mandiri dan juga 1:20:23 memberikan nilai tambah yang besar bagi 1:20:25 negara sekaligus meningkatkan ekonomi 1:20:27 dan juga pendapatan ee ee rakyat 1:20:30 Indonesia. Demikian sampai ketemu pada 1:20:33 acara inial pekan depan pada waktu dan 1:20:35 channel yang sama. Asalamualaikum 1:20:37 warahmatullahi wabarakatuh. 1:20:39 Waalaikumsalam. 
