Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:23 Brazil 0:32 Wallahu wasi'un alim. 0:36 alladzina yunfiquuna 0:39 amwalahum fi sabilillahi 0:42 tsumma la tumma laa yutbiuna ma anfaquu 0:49 manna wala 0:52 lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 0:57 alaihim wala hum yahzanun 1:03 qulum marufu 1:13 Wallahu ghaniyun halim. 1:17 Ya ayyuhalladzina 1:20 amanu laa tubtilu shodqatikum 1:24 bil manni walza 1:27 kalladzi yunfiqu ma lahu riaanasi 1:33 walaa yumminu billahi wal yaumil akhir. 1:39 kamatsali shofwanin alaihi turabun 1:43 faashobahu wabilun fatarakahu 1:49 laa yaqdiruna aa syaaiim mimmaa katsabu 1:55 wallahu laa yahdil quaumal kafirin 2:00 sadaqallahuladzim 2:03 wasalamualaikum warahmatullahi 2:05 wabarakatuh 2:06 waalaikumsalam Am 2:09 warahmatullahi wabarakatuh. 2:11 Dear leaders dan calon leaders di 2:12 seluruh Indonesia dan luar negeri. 2:14 Kembali lagi kita pada acara Industal 2:16 Leader Stal yang pada malam hari ini 2:18 mengangkat tema tentang masalah desel 2:21 koyaknya e perlindungan sosial. 2:24 Sahabat-sahabat sekalian, sistem 2:26 perlindungan sosial di Indonesia saat 2:27 ini sedang menghadapi tantangan serius 2:30 seiring dengan perubahan status desil 2:32 kesejahteraan dalam basis data 2:34 pemerintah. 2:36 Perubahan desil yang seharusnya menjadi 2:38 instrumen untuk meningkatkan ketepatan 2:40 sasaran bantuan justru memunculkan 2:43 berbagai persoalan di lapangan. Pada 2:46 tahun 2026, arah kebijakan Kementerian 2:48 Sosial menegaskan bahwa desil 1 hingga 2:51 desil 4 menjadi kelompok prioritas utama 2:53 dalam penyaluran bantuan sosial. 2:56 Sejumlah program yang sebelumnya 2:57 menjangkau hingga desil 5 seperti 2:59 bantuan pangan non tunai atau program 3:01 sembako disesuaikan cakupannya agar 3:04 lebih terfokus pada 4 desel terbawa ini. 3:07 Namun banyak masyarakat mengeluhkan 3:09 hilangnya akses terhadap program bantuan 3:11 sosial karena status desel mereka 3:12 berubah. Meskipun kondisi ekonomi 3:15 keluarga belum membaik, bahkan dalam 3:16 jumlah kasus justru mengalami penurunan. 3:19 Tidak hanya berdampak pada penghentian 3:21 bantuan sosial, tapi juga berimbas pada 3:23 akses terhadap berbagai program afirmasi 3:25 pemerintah yang mensyaratkan kategori 3:27 desel tertentu. Salah satunya adalah 3:30 program Kartu Indonesia Pintar ee atau 3:33 KIP kuliah di mana banyak calon 3:34 mahasiswa dari keluarga kurang mampu 3:36 tidak dapat melanjutkan proses seleksi 3:38 karena status desil. 3:43 Kemudian di sisi lain, ketergantungan 3:45 berbagai program perlindungan sosial 3:46 pada satu basis data menjadikan kualitas 3:48 pendataan sebagai fondasi utama 3:50 keberhasilan ee kebijakan. Kesalahan 3:54 klasifikasi berpotensi membuat 3:56 masyarakat miskin kehilangan hak atas 3:58 perlindungan negara. Kondisi ini tidak 4:00 hanya berdampak pada kesejahteraan 4:02 masyarakat, tetapi juga berpotensi 4:05 menggerus kepercayaan publik terhadap 4:07 sistem perlindungan sosial nasional. 4:09 Fenomena ini memunculkan pertanyaan 4:12 mendasar mengenai akurasi, transparansi, 4:15 dan mekanisme pemutakhiran data 4:17 kesejahteraan. 4:19 Sejauh mana perubahan desil benar-benar 4:21 mempresentasikan 4:23 kondisi ekonomi masyarakat, apakah 4:26 mekanisme verifikasi dan validasi telah 4:29 berjalan secara akuntabel. Indonesia L 4:32 Stok malam ini akan membahasnya. Untuk 4:34 itu sudah hadir bersama kita yang 4:36 pertama Mas Gozi Zulasmi anggota DPRD 4:38 DKI Jakarta. Asalamualaikum Mas Gozi. 4:41 Waalaikumsalam Bang Ali 4:43 ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian 4:46 ee sudah hadir juga bersama kita Ibu 4:48 Lita Angraiji eh 4:52 Anggara ini jaringan advokasi 4:54 perlindungan sosial. Asalamualaikum Bu 4:56 Lita. 4:57 Selamat malam. Asalamualaikum 4:59 warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima 5:01 kasih sudah hadir dan juga Pak Mardani, 5:04 tua rumah Indurstok juga sudah hadir. 5:06 Asalamualaikum, Pak Mardani. 5:10 Emping belum 5:11 yaalam Bang Haldi, Mas Gozi, Mbak Lita. 5:14 Matur nuhun semuanya. 5:15 Baik, terima kasih. 5:16 Hatur nuhun juga. 5:18 Ya, terima kasih ee sudah hadir ee 5:23 dan nanti mudah-mudahan kita tunggu 5:25 mudah-mudahan Pak Daran Iskan ee bisa 5:27 hadir ya karena beliau mungkin lagi 5:29 masih ada kegiatan. Baik, 5:30 sahabat-sahabat ee sebelum kita mulai 5:33 kami mengucapkan terima kasih yang 5:35 sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa 5:37 Indonesia Lirstok baik di dalam negeri 5:39 ataupun luar negeri dan juga kepada 5:41 seluruh rekan-rekan media dan wartawan 5:43 yang senantiasa menyaksikan acara kita 5:45 ini. Acara Indonesia Stok ini bisa 5:48 disaksikan saat ini secara langsung 5:49 melalui siaran live streaming YouTube 5:52 Mardani Alisera dan juga Rasil TV dan 5:54 juga bisa disiarkan didengarkan melalui 5:57 jaringan radio Rasil 720 AM di Jabodabek 6:01 dan juga direlay di beberapa kota di 6:04 yang terhubung dengan jaringan radio 6:05 Rasil. Baik, sahabat-sahabat sekalian, 6:07 kita mulai Indonesia stok pada malam 6:09 hari ini eh tentang dengan tema masalah 6:13 desil koyaknya perlindungan sosial 6:15 kepada Pak Martani. Persilakan. 6:18 Izin balita. Mas Gozi saya duluan 6:20 pengantar saja. 6:22 Monggo. 6:22 Bismillahirrahmanirrahim. 6:24 Asalamualaikum warahmatullahi 6:26 wabarakatuh. 6:27 Waalaikumsalam warahmatullahi 6:29 wabarakatuh. 6:30 Alhamdulillah. Allahumma shli ala 6:32 sayidina Muhammad. Amma baad. Selamat 6:36 malam dan salam sejahtera untuk kita 6:38 semua. Eh, leaders dan calon leaders. 6:42 Tema kita ee sepertinya spesifik sekali 6:45 terkait dengan desil, tetapi tadi saya 6:48 bincang dengan balita dampaknya luar 6:51 biasa. ini ee perlu betul-betul kita 6:55 angkat untuk kita petakan untuk kita 6:58 lihat anatominya sampai kita bisa 7:02 menemukan solusinya. 7:05 Karena izin balita dulu kita pakai DTKS 7:08 ya, data terpadu kesejahteraan sosial 7:11 walaupun tidak sempurna tapi gejolaknya 7:15 sedikit. Sekarang ketika menggunakan 7:17 desil 1 sampai 10 memang niatnya 7:21 pandangan saya Mas Gozi, Mbalita leader 7:24 s niatnya kita melakukan 7:27 ee akurasi yang tinggi tetapi 7:30 kita punya banyak sekali hal yang perlu 7:34 dipertimbangkan. 7:35 Iya. Kalau bahasa balita amburadul yang 7:38 perlu dipertimbangkan yang pertama 7:41 kondisi kita tidak sedang baik-baik saja 7:44 ya. ekonomi masyarakat di bawah itu 7:47 laporannya selalu tadinya misal balita 7:51 beberapa saya temui jualan nasi uduk 7:54 dulu 300.000 sekarang Rp100.000 Ibu juga 7:56 susah gitu loh. Kemudian ee belum lagi 8:01 80% tenaga kerja kita masih banyak 8:06 terserap di sektor yang tingkat 8:09 legalitasnya 8:11 tidak terlalu ee rigid ya. Kalau 60% di 8:15 sektor informal. ketika di sektor 8:18 informal, apalagi dengan kita mengatakan 8:21 pengangguran itu ee hilang kalau satu 8:25 jam saja seminggu sudah bekerja, kita 8:27 sudah tidak nganggur kategorinya. 8:30 Belum lagi ee jumlah kita yang demikian 8:34 luas, demikian banyak verifikasinya 8:37 verifikasi yang tidak faktual, yang 8:39 kadang-kadang cuma berbasis punya motor 8:43 padahal motornya itu cicilan dan itu 8:45 digunakan untuk ngojek gitu loh. Punya 8:49 macam-macam sehingga yang terjadi 8:51 sekarang memang bencana 8:54 yang laporannya masuk terus. 8:57 Sebagian masuk ke saya, Mas Gozi, 8:59 urusannya sekolah, tetapi ke Mbak Lita 9:02 dan ke saya juga ada sebagian yang agak 9:05 bahaya terkait dengan cuci darah ya, 9:08 Mbalita ya. Ketika BPJS-nya tidak bisa 9:11 lagi dimasukkan ke PBI ya yang 9:13 ditanggung oleh pemerintah 9:16 dan dan ini berbahaya sekali karena 9:19 nyawa yang dipertaruhkan. Karena itu 9:22 leader dan calon leader kita tidak bisa 9:24 diam. kita harus betul-betul mewaspadai, 9:27 kita harus menyuarakan. Ada tiga hal 9:29 pandangan saya, Mbak Lita, Masji, leader 9:32 dan calon leader. Yang pertama, akarnya 9:34 memang uang yang dimiliki negara 9:37 terbatas. Apalagi disinyalir sebagian e 9:41 budgetnya itu yang harusnya untuk 9:44 kesehatan, untuk pendidikan, untuk 9:46 sektor diperlukan digeser kepada 9:50 kegiatan-kegiatan prioritas yang 9:52 sekarang yang dalam beberapa hal tingkat 9:54 korupsinya cukup tinggi baik MBG maupun 9:57 KDMP dan lain-lain 10:00 sehingga ee alokasinya berkurang. Yang 10:03 kedua, pengetatan desil di tengah 10:06 kondisi yang berat seperti ini sangat 10:09 tidak bijak, bahkan bisa menimbulkan 10:11 gejolak sosial. Usul saya, pemerintah 10:14 harus lentur karena memang tugas dari 10:17 konstitusi negara berkewajiban 10:19 melindungi bangsa dan seluruh tanah 10:21 tumpah darahnya 10:23 termasuk tadi mencerdaskan bangsa dan 10:26 memajukan kesejahteraan umum. terakhir 10:28 yang ketiga ini tentu kerja keras 10:31 teman-teman Kemensos 10:33 ee teman-teman di BAPENAS, teman-teman 10:36 di KemenQ, teman-teman perangkat pemda 10:40 untuk memastikan jangan menuhankan desil 10:44 tapi betul-betul mencari jejaring sosial 10:48 yang tepat agar warga, warga dan warga 10:51 yang diutamakan. Mudah-mudahan 10:54 pembahasan malam ini kita ketemu salah 10:56 satu solusi agar tidak ada lagi warga 11:01 yang harus meninggal 11:03 karena menunggu ee layanan ataupun yang 11:07 harus keluar sekolah karena tidak mampu 11:08 membayar. Demikian pengantar dari saya. 11:12 Monggo Mbak dan Mas Gozi Bangi kita 11:15 lanjutkan. Matur nuwun ngih, Pak 11:19 Mardani. 11:20 Terima kasih, Pak Mardani. 11:23 Sekarang kita 11:25 ee ingin mendengar pandangan dari Mbak 11:27 Lita ya sebagai 11:29 ee aktivis lah, aktivis ee jaringan 11:33 advokasi perlindungan sosial terkait 11:35 dengan masalah ee desil ini seperti apa 11:38 pandangannya? Dipersilakan memberikan 11:40 pandangan, kritik, dan juga masukan. 11:43 Ya, pertama kita melihat bahwa penetapan 11:46 desil ini tingkat 11:50 kesejahteraan ya, kemiskinan 11:53 ya itu sudah kacau balwa dari awalnya 11:59 dari dasarnya 12:01 tidak melibatkan masyarakat terutama 12:04 masyarakat 12:06 miskin, masyarakat sipil bagaimana juga 12:11 melibatkan multiolder yang lain, 12:14 multiakeholder yang lain untuk melihat 12:17 bagaimana masyarakat kita bicara kan 12:20 masyarakat miskin fakir miskin itu kan 12:23 mereka yang tidak bisa membiayai 12:25 hidupnya ya 12:28 pendapatannya tidak bisa untuk membiaya 12:30 hidupnya. Nah, kalau kita lihat desil 1 12:34 sampai 5, desil 5 aja 1,5 12:39 itu dianggap pas-pasan. Apa? 12:43 Batas untuk PPI di atas 1,5 umpamanya 2 12:47 juta ya. Hidup di Jakarta 2 juta itu 12:52 enggak bisa enggak bisa untuk menghidupi 12:54 dirinya, keluarganya. Untuk dirinya 12:57 sendiri enggak bisa apalagi keluarga. 13:00 Jadi 13:02 ada kebijakan yang sudah dari awal ini 13:05 salah BPS membuat sebagai pembuat ee 13:10 kriteria dan tingkat ee apa desit ini 13:14 dengan BTSN-nya yang digunakan kemudian 13:18 oleh Kemensos 13:20 ini menjadi praktiknya salah ya 13:25 dari yang sudah salah dasarnya 13:29 ya 1 sampai 10 ya 13:34 dengan pendapatan dan juga properti ya 13:38 itu sudah salah 13:40 dengan penetapan bahwa di atas 1,5 13:45 harusnya enggak sampai sat harusnya 13:47 lebih dari 1,5 13:49 ya di sini lima ya ya kemudian kalau 13:53 kita lihat yang berikutnya tahun ini Ya, 13:59 kita melihat kebijakan dan 14:01 implementasinya. 14:03 Kebijakan kita dari mulai penetapan 14:06 desil kemudian peraturan-peraturan 14:09 kebijakan Kemensos 14:12 itu kan melihat anggaran. 14:15 Anggaran sendiri 14:18 ya justru diturunkan. Kemarin kan PBI 14:22 11 juta PBI dihapus tanpak sosialisasi. 14:28 Harusnya untuk memakmurkan, untuk 14:32 melindungi warga 14:34 bahwa perlindungan sosial itu hak dasar, 14:36 hak paling mendasar. Karena menyangkut 14:39 ya kesehatan 14:41 itu hidup mati orang. Bukan hanya soal 14:45 kesejahteraan, tapi yang paling mendasar 14:47 hidup mati orang. kesehatan itu harusnya 14:52 anggaran untuk jaminan kesehatan itu 14:56 dinaikkan bukan diturunkan apalagi 14:59 kuotanya 15:01 ya. Ya, justru itu dialihkan untuk 15:04 program-program MBG, koperasi desa. 15:08 Apalagi kemarin pelatihan misalnya menel 15:12 pelatihan manajer 15:14 menelan biaya 1 triliun itu sebenarnya 15:17 sudah mengurangi ya kebutuhan untuk 15:21 salah satunya perlindungan sosial itu 15:25 alamati jaminan kesehatan nasional kan 15:28 ada jaminan kesehatan e jaminan kerjaan 15:31 kemudian bantuan sosial tapi saya paling 15:34 menyoroti yang PBI karena itu yang 15:37 menyangkut nyawa seperti yang dikatakan 15:40 Pak Ali tadi itu menyangkut nyawa 15:43 menyangkut nyawa, keselamatan, 15:45 kesehatan. Sekarang 15:48 dengan 11 orang yang dihapus, 11 juta 15:52 orang yang dihapus Februari, nanti tahun 15:56 2027 akan dihapus lagi. Nah, sementara 16:00 sisi lain gelombang kemiskinan itu 16:04 semakin meningkat seiring dengan 16:07 banyaknya PHKPHK. 16:09 orang kehil yang informal aja pendapatan 16:12 turun apalagi yang formal kemudian 16:15 menjadi informal kehilangan PH 16:18 pendapatannya ya bagaimana mereka 16:21 membayar iuran ya membayar iuran untuk 16:26 apa ee JKN mandiri misalnya satu 16:30 keluarga 5 orang 250 16:33 ya di Jakarta terselulit apalagi di 16:36 kota-kota kecil dan itu kita lihat yang 16:40 kuotanya. 16:42 Kuotanya PBJKn aja itu 96,4 16:47 ya sampai 96,8 16:50 juta ya kalau itu diturunkan kemudian ya 16:56 kemudian diturunkan. Bagaimana dengan 17:00 gelombang pekerja ee informal yang 17:03 jumlahnya ee jumlahnya 60 juta lebih? 17:08 Dan sekarang gelombang PHK yang 17:10 menjadikan formal dan menjadi informal 17:13 kehilangan pekerjaan. 17:15 Ya, kita lihat itu ya. Jadi, Gesil itu 17:21 sudah mengoyak betul bagaimana 17:24 perlindungan sosial dan justru melanggar 17:28 mandat dari Undang-Undang 1945. 17:33 Karena 17:34 apa? menyangkut hajat hidup. Ya. Ya. 17:37 Jadi 17:39 apa ini yang perlu kita advokasi lah. 17:42 Kami sendiri sedang memetakan peta 17:45 masalah dan peta jalan. Kalau tidak ada 17:48 perubahan, bagaimana kita mengadvokasi 17:51 anggaran kemudian mengadvokasi 17:53 kebijakan. Kita akan bisa melakukan C 17:58 action ataupun juga GR 18:01 peraturan-peraturan 18:03 yang menurunkan kuota. 18:06 Baik itu kuota untuk anggaran dan kuota 18:10 kepesertaan 18:12 dari masyarakat miskin untuk akses 18:16 peruan sosial baik itu jaminan kesehatan 18:19 ya kemudian bantuan sosial ya. Kemarin 18:24 di pertemuan ASEAN pemerintah 18:26 mempromosikan 18:28 bans sekejap sejahtera selamanya. Itu 18:32 kan kebohongan 18:34 ya. yang ada bans sekejap kematian di 18:39 depan mata. 18:41 Ya, jadi itu yang sedang kita apa lawan 18:45 narasi-narasi, 18:47 narasi-narasi yang tidak berbasis pada 18:50 realita. Bahwa kemarin ada yang 18:52 meninggal 8 jam menunggu di rumah sakit 18:57 dan seperti juga dari PRT, 19:00 suami dari PRT anggota Jala. Saya juga 19:03 dijawt 19:05 ya itu jadi korban juga. Jadi waktu itu 19:09 harus pasang kering jam 0.00 pagi ya. 19:12 Jam .00 pagi baru diketahui PBI-nya 19:15 sudah diapus. Ee untung dokternya baik 19:18 masih mau memasang ring. Nah, kalau 19:20 tidak kan bisa meninggal. Kemudian 19:24 pastian-pastian HD yang memerlukan ya 19:28 yang PBI itu juga dihapus padahal HD 19:31 mahal. 19:33 Ya, dalam pelaksanaan itu juga selain 19:37 bagaimana memarginalkan 19:40 ya selain kuota juga memarginalkan dan 19:44 pelaksanaannya memarginalkan 19:46 ee peserta PBI ataupun kelas 3 dari JKN 19:52 juga ada mafia-mafia di tingkatan 19:55 operator lokal yang memperjual belikan 19:58 surat keterangan tidak mampu baik itu di 20:01 aparat RTRW keluhan dan juga di petugas 20:07 ee BPJS kesehatan yang memperjualikan 20:10 kartu untuk PBI ya. Ini kan sudah dari 20:14 dari 20:16 kriteria kemiskinannya yang salah. Terus 20:20 ee kemudian ditambah perubahan desil 20:23 yang kalau punya sertifikat tanah itu 20:26 dihapus ee PBI-nya. Punya jamsek dihapus 20:30 PPI-nya. Punya tembok punya rumah tembok 20:34 dengan kerambik dihapus PPI-nya. Punya 20:36 cicilan motor lah. Apakah kalau sakit 20:39 harus jual tanah? Apakah kalau sakit 20:42 harus jual rumah? Ya. Terus apakah kalau 20:50 ee punya BPJS itu BPJS itu hak lah. Kok 20:53 hak lain kok malah dihapus PBI-nya? Ya, 20:57 ini desil yang perubahan desilnya ngawur 21:01 ya, sengawur-ngawurnya 21:04 melanggar hak dasar warga negara yaitu 21:08 perlindungan sosial yang harusnya negara 21:11 hadir 21:13 menempatkan kesehatan bantuan sosial ini 21:17 perlindungan sosial anggarannya justru 21:19 anggaran yang terbesar 21:22 malah yang terjadi malah dikurangi 21:25 serendah-rendah rendahnya gitu yaitu 21:29 membahayakan tadi tadi keselamatan 21:32 kesehatan nyawa terutama yang kedua juga 21:38 ya 21:40 meniat menurunkan kesejahteraan ya tadi 21:44 soal pendidikan kemudian ya bantuan 21:47 sosial yang lain yang dihapuskan 21:50 ya dari mulai PKH nanti dihapuskan lagi 21:55 BNPT-nya nya dan segala macamnya gitu. 21:59 Jadi ee kami akan melakukan ee advokasi 22:04 agar kuota ya ee perbaikan perbaikan 22:08 dulu ya desil itu ya penamaan desil itu 22:14 sendiri kriteriannya 22:16 datanya 22:18 kemudian ee tingkatannya kemudian 22:21 kriterianya dan juga bagaimana kebijakan 22:24 Kemensos Kemen Keu ya BAPENAS Ya. Ya. 22:29 Jadi itu yang apa kita mau advokasi ya 22:34 secara apa komprehensif sampai tingkat 22:38 implementasi layanan di bawah 22:42 seperti itu. 22:44 Baik, terima kasih Bu Lita atas 22:47 pandangan awalnya. Alhamdulillah sudah 22:48 hadir bersama kita Pak Dahlan. 22:50 Asalamualaikum Pak Dahlanam. 22:53 Terima kasih. 22:54 Yang lain dulu siapa lagi? Siapa lagi? 22:55 Nanti habisnya. 22:56 Iya. Ini ada Mas Gozi, anggota DPRD DKI 22:59 kita. Mungkin silakan berikan pandangan 23:01 dulu Mas Gozi. Mungkin Pak Dahlan 23:03 sekedar ee sekalian ingin mendengar 23:05 dulu. Dipersilakan Mas Gozi dari sudut 23:08 pandang sebagai wakil rakyat dan 23:10 kira-kira apa yang perlu diperjuangkan. 23:13 Baik ee terima kasih Bang Haldi. Selamat 23:15 malam Bu Lita, Ustaz Mardani dan juga 23:17 Pak Dahlan. 23:19 Memang memori kami kita bicara desil ini 23:22 ee di Jakarta ya ee ini pasang surut 23:26 gitu ya isu terkait desil. Saya ingat 23:28 ketika di awal tahun 2026 gitu ya di 23:32 bulan Februari itu banyak ya tadi yang 23:35 disampaikan oleh Bu Lita, Pak Mardani ee 23:37 banyak para pasien pasien di rumah sakit 23:40 gitu ya yang akhirnya ee tidak bisa 23:43 melakukan pengobatan. Bahkan ada satu 23:46 pasien yang tidak bisa cuci darah 23:47 padahal secara biasanya dia bisa 23:50 melakukan cuci darah dan tercover dalam 23:52 PPJS. Nah, ee itu kan karena pada itu 23:55 ditemukan bahwa data masyarakat tersebut 23:58 tidak ee terlempar ya dari DTSN ataupun 24:02 dari desil itu tidak sesuai. Lalu yang 24:04 kedua di Jakarta sendiri baru-baru ini 24:07 saja ya ketika proses ee penerimaan 24:12 siswa baru ya pada saat SPMB kemarin 24:14 banyak juga akhirnya ramai kembali 24:17 permasalahat desil ketika pada saat 24:19 tahapan-tahapan penerimaan ee murid baru 24:22 itu ada kategori yang afirmatif di sana 24:26 ditetapkan pada penyakp itu juga 24:28 berdasarkan desil-desil. 24:30 Nah, dalam hari-hari juga ya ee 24:32 program-program pemerintah terutama di 24:34 DKI Jakarta ini memang ee banyak yang 24:37 akhirnya berbasiskan desil gitu ya. Ee 24:40 kalau saya pertama melihatnya ya setiap 24:42 masyarakat mengadukan ini pertama banyak 24:46 ya masyarakat Jakarta yang kita notabnya 24:48 ini bisa menuju kota global gitu ya. 24:51 Tapi ternyata permasalahan di masyarakat 24:53 ini sangat masih besar sekali. 24:55 Kesenjangan sosial, kebutuhan sosial itu 24:57 masih sangat banyak sekali. Nah, ee saya 25:00 memahami ketika akhirnya pemerintah 25:02 pusat menetapkan desil ya dalam 25:04 aturan-aturan yang ada ee pada dasarnya 25:06 memang keterbatasan seperti yang 25:08 disampaikan Pak Mardani tadi, 25:09 keterbatasan anggaran yang memang 25:11 dimiliki oleh pemerintah di DKI Jakarta 25:14 sendiri gitu ya. Eh, hari ini ya ee 25:18 desil ini digunakan oleh Dinas Sosial 25:20 gitu ya untuk menyalurkan bantuannya. 25:23 digunakan juga oleh Dinas Pendidikan 25:24 dalam menyalurkan KJP, terus juga ee apa 25:29 tuh namanya? Sekolah swasta gratis yang 25:31 sudah 2 tahun ini bergulir. Ee ini dua 25:34 hal ini yang akhirnya masih menggunakan 25:36 basil. Sementara untuk kesehatan sendiri 25:38 ee Dinas Kesehatan menyatakan pap 25:41 Jakarta menyatakan bahwa selama warga 25:43 berktus 25:45 kemudian ee dia tidak memiliki pekerjaan 25:49 itu 1% dicover oleh pemerintah Jakarta. 25:52 Nah, saya ingin berbicara terkait 25:53 masalah yang bantuan sosial. Bantuan 25:55 sosial yang berupa misalnya KLJ Kat 25:57 Lansia Jakarta, terus juga ee untuk ee 26:02 disabilitas dan juga ee ini masih 26:06 menggunakan desil 1 sampai 4 dan 26:08 penerimanya hari ini di Jakarta itu 26:10 sebanyak 219.000 26:12 orang. Namun dari orang masih 26:16 membutuhkan sekitar 70.000 Ibu 26:18 masyarakat Jakarta yang ini tidak tidak 26:23 masuk dalam penerima bantuan sosial. 26:25 Nah, inilah yang akhirnya menjadi PR 26:27 dari ee PEMP DK Jakarta dalam menyatkan 26:29 ee bantuan sosial yang dari Dinas Sosial 26:32 ini. Lalu yang kedua, Dinas Pendidikan. 26:34 Hari ini penerima KJP Bantuan Pendidikan 26:36 ini sudah mencakup ee 700.000 orang ya. 26:40 Namun kebutuhannya adalah ee 1,2 juta ee 26:44 masyarakat yang membutuhkan akses 26:45 kesempatan pendidikan melalui KJP maupun 26:48 sekolah swasta gratis. Nah, ee kalau 26:50 untuk Dinas Sosial ini 1 sampai 4 Dinas 26:53 Pendidikan ini desil yang gunakan adalah 26:54 desil 1 sampai 5. Nah, ketika ini 26:57 ditetapkan memang sebenarnya tujuannya 26:59 adalah untuk ee mengklasifikasi, 27:00 memprioritaskan dari terbatasnya 27:02 anggaran ini agar bisa mendapatkan 27:05 kesempatan secara benar. Problemnya 27:07 adalah ketika kami bertemu dengan 27:10 masyarakat dalam forum-forum reses 27:11 ataupun e dialog-dialog nonformal ini 27:14 banyak menyampaikan, "Bang, ini kami 27:17 gitu ya, rumah ngontrak gitu ya, rumah 27:19 ngontrak. Bahkan kita tuh pengendaraan 27:23 enggak punya gitu ya, tapi ternyata ee 27:26 desil kami ditetapkan desil tinggi gitu 27:29 ya. Desil bahkan ada yang disampaikan 27:31 desil sejahtera atau kaya gitu, desil 27:33 10. E tapi kebanyakan itu banyakan 27:36 dikategorikan desil 6 sampai 10. 27:38 Sementara memang kami tinggal di rumah 27:41 yang bertembok gitu ya. Karena di sini 27:44 kan salah satu komponen yang disampaikan 27:46 ketika desilai rendah itu mungkin di 27:48 situ ee huniannya memang bukan dari 27:51 tembok atau dari kayu atau hunian 27:52 sederhana. Airnya tidak ada, MCKnya 27:54 tidak ada. Nah, cuman masyarakat Jakarta 27:56 hari ini ee emang tinggal di rumah yang 27:59 mumpuni secara papan. Namun itu bukan 28:02 milik pribadinya. Inilah akhirnya banyak 28:05 menyebabkan dari tinggi. Lalu 28:07 kendaraan-kendaraan yang mereka punya 28:09 secara fisik mereka tidak memiliki. 28:11 Namun ternyata nama mereka tercatut 28:14 gitu. tercatut atau dicatut oleh 28:16 seseorang sehingga kepemilikan ee 28:18 kendaraan bermotor ini menyebabkan desil 28:20 mereka tinggi. Temuan ketiga yang kita 28:23 lihat bahwa ee ada kejadian yang mungkin 28:26 baru-baru ini dan ramailah ee terkait 28:29 masalah ee pinjaman-pinjaman online yang 28:31 akhirnya menyebabkan desil-desil itu 28:33 tinggi. Nah, ee dalam menyikapi hal ini 28:36 tentu saja kami juga menghubungkan 28:39 langsung dengan Dinas Sosial. temuan 28:41 kami di lapangan memang ee dari 28:43 pemerintah provinsi ini masih belum 28:46 gagap ya karena merasa kewenangan dalam 28:48 menentukan desil ini bukan berada di 28:51 pemerintah daerah tapi di ada di 28:53 pemerintah pusat. Namun ee dalam 28:55 ketentuannya kita memiliki namanya 28:57 sanggah desil gitu ya. Sangil itu diatur 28:59 dalam ketentuannya ketika memang sebuah 29:01 masyarakat ini tidak ee tidak merasa 29:04 tidak sesuai dengan apa yang 29:06 didapatkannya sehingga bisa melakukan 29:08 sangga desepil desepil setelah dilakukan 29:11 klarifikasi. Namun eh dalam praktiknya 29:14 kita juga menemukan bahwa proses sanggah 29:17 desil ini memerlukan waktu yang sangat 29:19 lama. Bahkan ketika tidak diatensikan 29:21 oleh ee wakil masyarakatnya di DPRD ini 29:24 kadang jadi abay gitu oleh ee pemerintah 29:27 terkait. masalah memiliki hak untuk 29:28 sangga desil. Tapi saya pikir ee 29:31 seharusnya kita juga sepakat bahwa 29:34 penentuan desil pada masyarakat ini 29:36 harusnya tepat sasaran, mekanisme 29:38 penentuan ini harusnya tepat gitu. Dan 29:41 saya ee banyak ee mendapatkan aspirasi 29:43 dan gagasan bahwa ketentuan-ketentuan 29:46 yang dilakukan secara seragam di daerah 29:49 seluruh Indonesia ini rasa-rasanya tidak 29:51 lagi mumpuni gitu ya, tidak sesuai 29:54 kondisi Jakarta dengan di daerah lain 29:55 tentu saja berbeda gitu ya. Jakarta 29:58 hampir semua ee huniannya itu bertembok 30:02 beratp ee yang layak gitu ya sehingga 30:04 pasti akan selalu dikategorikan desilnya 30:07 desil tinggi desil 6 ke atas. Sementara 30:10 banyak secara ee kebutuhannya secara 30:13 kondisi sosialnya masyarakat-masyarakat 30:15 yang tinggal di hunian yang layak ini ee 30:19 masih membutuhkan bantuan ketika DCL ini 30:21 tinggi. Tentu saja bantuan-bantuan yang 30:23 menjadi hak dari masyarakat tidak bisa 30:24 didapatkan. Dan yang kedua kami juga 30:27 meminta ya PMP DK Jakarta ya ini juga 30:30 bisa mengalokasikan ya ee prioritas 30:33 anggaran yang memang ee ter sasaran. 30:36 Kita kemarin mendorong dalam ee anggaran 30:39 2007 posturnya kita mendorong bahwa ini 30:42 dikit lagi nih untuk bantuan sosial yang 30:44 diberikan oleh PEP Jakarta yang harusnya 30:45 bisa meng-cover 290 30:48 ee jiwa masyarakat yang membutuhkan. 30:51 Hanya saja hari ini ee tinggal 70.000 30:53 Ibu ee paket lagi yang harus bisa 30:56 disampaikan. Ini yang saya pikir kita 30:58 mendorong untuk ee anggaran PER Jakarta 31:00 bisa dorong ke sana. Ee dan kita 31:02 pendidikan ini saya pikir juga PEMP Prof 31:05 eh hari ini juga ke depan akan punya 31:08 program LPDP LPDP daerah situ ceritanya 31:10 seperti itu. Tapi kami ingin 31:11 menginginkan bahwa sebelum LPDB daerah 31:13 itu dibunyikan, kita inin memastikan 31:15 bahwa akses pendidikan ini setara dan 31:18 bisa didapatkan oleh setiap ee 31:21 masyarakat Jakarta sehingga ee baik itu 31:23 KJP, sekolah swasta gratis dan juga ee 31:27 sekolah-sekolah negeri ini memiliki daya 31:30 tampung yang lebih mumpuni. Mungkin 31:32 demikian, Bang Haldi. 31:36 Baik, terima kasih, Mas Gozi ya. 31:38 Sekarang kita ke Pak Adahlan ya. Pak 31:39 Dalaniskan ini kita lagi bahas tentang 31:42 ee desil ee pengelompokan kelas untuk 31:46 penerima bantuan sosial masyarakat yang 31:49 kita nilai kurang tepat sasaran saat 31:51 ini. Pak ee Pak Dahlan, adakah 31:54 pandangannya terkait dengan program 31:56 bantuan sosial yang diselenggarakan oleh 31:58 pemerintah saat ini? Apakah sudah tepat 32:00 sosial tepat sasaran dan kira-kira apa 32:03 rekomendasi Pak Dahlan? 32:05 yang saya yang saya tunggu sebetulnya. 32:08 Eh, dengar suara saya ya? Dengar 32:11 dengar dengar. 32:12 Jelas jelas. 32:13 Baik. ee yang saya tunggu sebetulnya 32:16 pato presiden tanggal 16 Agustus nanti 32:19 apakah jadi 32:22 mengumumkan atau mendeklarasikan 32:26 ee kesatuan 32:28 data milik pemerintah. Artinya sekarang 32:32 ini kan pemerintah kan punya punya 32:35 website itu mm mungkin ribuan begitu. 32:40 Nah, itu akan disatukan menjadi satu 32:44 data, satu pintu yang GFTEK itu 32:48 government ee ee teknologi itu. Dan dari 32:53 situ nanti kan ada rencana bahwa 32:56 bantuan-bantuan sosial itu akan 33:00 disatukan 33:02 dan bahkan ada ide yang pernah 33:04 disampaikan Pak Luhud sebagai ketua 33:09 Dewan Ekonomi Nasional itu nanti kan 33:14 bentuknya itu kan akan dalam bentuk uang 33:17 saja dan langsung kepada yang 33:20 bersangkutan langsung kepada orang 33:24 jadi subsidi, berbagai macam subsidi, 33:27 berbagai macam bantuan itu dijadikan 33:30 satu. Nah, ee nanti di mana letak desil 33:35 ini ya dalam peta peta besar perubahan 33:41 sistem penyerahan bantuan itu. Jadi 33:44 selama ini kan orang miskin dapat 33:46 subsidi BBM, dapat subsidi ee gas 3 kg, 33:53 dapat subsidi listrik, dapat bantuan 33:56 sosial dalam bentuk apa? dalam bantuan 33:59 sosial dalam bentuk apaagi? dalam bentuk 34:01 apa lagi. Dalam bentuk apa lagi. Nah, 34:03 itu kan rencananya kan akan disatukan 34:07 kemudian 34:09 diterimakan langsung ke orang 34:12 tetapi subsidi-subsidi tidak akan ada 34:15 lagi. Jadi misalnya ya tarif listrik 34:18 akan tarif listrik ee umum tidak ada 34:22 lagi tarif listrik khusus untuk golongan 34:24 berapa, tidak ada lagi karena dia nanti 34:27 akan dapat uang ee yang bisa dipakai 34:30 untuk membayar listrik itu. tidak ada 34:32 lagi harga gas yang 3 kg itu harganya 34:36 murah karena dia karena dalam bantuan 34:40 sosial itu sudah ada komponen untuk gas 34:43 misalnya yang selama ini dibentuk 34:45 diberikan dalam bentuk subsidi. 34:47 Sebetulnya itu yang paling saya tunggu. 34:49 Tiba-tiba kok ada desil. Yang ini saya 34:52 kira masih sektoral masih 34:56 nanti misalnya desil berapa yang 35:00 mendapatkan subsidi BPJS ee desil berapa 35:05 yang mendapatkan subsidi ee gas 3 kg? Ee 35:10 desil berapa yang mendapatkan subsidi 35:13 BBM? dan sehingga nanti tiap orang itu 35:18 akan menerima uang dari negara 35:22 yang uang itu untuk menggantikan 35:26 subsisi-subsidi berbagai macam subsidi 35:28 dan bantuan sosial selama ini. Nah, 35:32 tentu adil atau tidak cara menentukan 35:36 klasifikasi 35:38 orang itu klasifikasi 35:41 kesejahteraan orang berdasarkan desil. 35:45 Tentu ini pro kontra pasti pro kontra. 35:48 Ee tetapi setidak-tidaknya yang saya 35:51 saya ini selalu berpandangan positif. 35:53 Yang saya berpandangan supositif adalah 35:55 mulai ada sistem. 35:58 Jadi bukan lagi selera. Artinya desil 36:02 adalah sistem cara mengelompokkan orang, 36:08 cara mengelompokkan tingkat 36:10 kesejahteraan orang. Ada yang sangat 36:12 tidak sail 10 misalnya dan seterusnya. 36:16 Nah, mungkin 36:20 saya kira pembahasannya pasti sudah 36:22 sangat mendalam. Tetapi orang yang 36:25 terkena sistem pasti ada dan itu akan 36:28 menimbulkan ee katakanlah gejolak 36:31 begitu. Nah, masalahnya 36:34 lebih baik pakai sistem atau tidak lebih 36:36 baik pakai sistem? Masalahnya itu kalau 36:38 saya mendukung lebih baik pakai sistem 36:41 tinggal penyempurnaannya itu bagaimana. 36:43 Misalnya Desil 8 di Jakarta atau Desil 8 36:49 di Bandung dengan Desil 8 di Kupang NTT 36:54 atau di bukan di Kumpang, di Kabupaten 37:00 ee Timur Tengah Selatan misalnya. Ee 37:04 mungkin itu yang dimaksud tadi dan saya 37:06 setuju kalau yang dimaksud itu kemudian 37:09 ada perbaikan bagaimana menyeimbangkan 37:14 antara desil 8 orang Jakarta dan desil 8 37:19 orang e katakanlah 37:22 ee orang Sbaur memang. Nah, ee ini 37:29 tidak gampang tetapi saya kira harus 37:32 dibuka diskusi seperti ini karena nanti 37:35 akan ada saya kira 37:39 sebentar. 37:40 Iya, silakan. 37:41 Desin sendiri sudah bermasalah karena 37:44 desinnya ngawur dalam menerapkan 37:47 kemiskinan itu saja sudah ngawur 37:50 sengawur-ngawurnya. 37:52 Iya. Iya. 37:54 Tapi, Bu. Tapi, Bu. Apakah 37:59 ee cara desil 38:03 tidak lebih baik dari cara tanpa desil? 38:07 Begitu. 38:08 Nah, ya. Cara desil baik tapi desil yang 38:12 tetap itu kriterianya salah. 38:15 Nah, itu yang harus di itu yang harus 38:17 diperdebatkan. 38:17 Kriteria kriteria kemiskinan yang 38:20 ditentukan itu salah. Enggak mungkin 38:23 orang di atas umpamanya 38:27 serendahnya 1,5 di atas 1,5 dianggap 38:30 mapan 38:32 atau pasasa bisa mencukupi. Itu sudah 38:35 salah besar. 38:36 I setuju setuju. 38:38 R3 juta itu di mana pun enggak cukup 38:41 untuk hidup apalagi untuk bayar di 38:44 jaminan kesehatan. 38:46 PB itu paling mendasar soal nyawa. 38:49 Soalnya apa? Kesehatan itu perlindungan 38:52 sosial paling mendasar itu dia kuotanya 38:56 yang harus naikkan anggaran dinaikkan 38:58 bukan dikurangi. 39:00 H 39:01 setuju setuju. Setuju. Pokoknya kita 39:04 perdebatkan lagi gitu ya. 39:07 Ia 39:09 bagaimana? Terima kasih Pak Dalan. Kita 39:11 diskusi nih. 39:13 I 39:13 iya boleh 39:14 kita biar lanjut diskusinya. Kita dengar 39:16 dulu pandangan Pak Marani. Bagaimana Pak 39:18 Marani tadi pandangan Pak Adalan, Bu 39:19 Lita sama Mas ya. 39:23 Makasih ee Pak Dahlan. Saya kebetulan di 39:26 Badan Legislasi salah satu undang-undang 39:29 yang kemarin di disahkan tuh ee 39:33 undang-undang satu data. Ya, betul. Kita 39:36 lagi ingin mengkompilasi semua data 39:38 karena sementara sekarang ini ee data 39:42 pajak ada di KemenQ, data samsat 39:45 kendaraan ada di polisi, data ee 39:49 kesejahteraan sosial ada di Kemensos, 39:52 nanti ada data demografi penduduk ada di 39:56 Kemendagri. Nah, kita lagi coba satukan 39:59 semuanya walaupun 40:02 izin eh leaders dan calon leaders saya 40:07 positioningnya begini. Padahalan Mbak 40:09 Lita dan Mas Gozi 40:12 kedepankan 40:15 otonomi daerah. 40:17 Kita ini terlalu memaksa menyeragamkan 40:20 Pandalan 40:21 Indonesia yang sedemikian 40:24 luas beragam. 40:27 sangat berbeda jauh. Jangankan Jawa 40:30 dengan luar Jawa, Jakarta dengan 40:33 Pandeglang ya, Jakarta dengan Indramayu 40:37 atau Bandung. Indramayu sudah demikian 40:38 jauh. 40:40 K kita kalau saya ketika memaksakan 40:43 menyatukan semuanya seragam 40:47 saya pernah datang ke LAN di Makassar 40:50 lembaga negara itu latihan tingkat 40:53 pimpinan rata-rata eselon 2 lah 40:56 teman-teman di ee Indonesia Timur dapat 41:01 bantuan beras kata mereka kami enggak 41:02 perlu beras kok gitu beras kami lebih 41:05 baik ketimbang yang diberikan gitu loh 41:07 kami perlunya uang gitu loh nah Jadi 41:10 pandangan saya konstruksi desain awalnya 41:15 otonomi daerah. 41:17 Biarkan daerah mengurus ya urusan desil 41:20 segala macam itu kan terlalu Mbak Lita 41:23 terlalu tarik ke pusat semuanya gitu. 41:25 Sementara rantai pusat tuh saya ketemu. 41:29 Padahalan waktu itu saya ketemu 41:30 tiba-tiba ada satu mantan pejabat 41:35 di Kemendagri zaman Pak Harto. Pak 41:38 Mardani saya mau ketemu gitu. Saya 41:40 temuin usianya sudah 70. 41:43 Saya ngitung Pak Mardani. Dari presiden 41:46 sampai ke kepala desa itu ada 27 41:51 rantai komando 41:54 ya. 41:55 Pabaliet kalau bahasa sundanya gitu loh. 41:57 Nah, enak kan 42:00 otonomi daerah, urusan kesehatan kasih 42:03 ke daerah, urusan pendidikan kasih ke 42:05 daerah, urusan UMKM kasih ke daerah. 42:08 Nah, akhirnya daerah bisa dan tidak 42:10 harus sama satu daerah dengan daerah 42:13 lain. Pesisir dengan di pegunungan gitu 42:17 loh, daerah Sumatera dengan Kalimantan 42:19 yang kebatan penduduknya rumit sekali 42:22 kayak Bekasi dengan Nah, ya. seorang ee 42:27 pegawai Gojek di Bekasi ya, Mbak Lita 42:31 itu bisa 3 juta penghasil, tapi itu di 42:34 bawah kesejahteraan sekali gitu. Mereka 42:37 enggak mampu itu untuk ee bayar 42:41 kontrakannya berapa, makannya berapa, 42:44 transportnya berapa. 42:45 Jelas. 42:46 Iya, gitu. Nah, jadi ee yang pertama 42:49 kalau saya dekonstruksi dulu jangan 42:51 semuanya dikusatkan. sekarang terlalu 42:54 naif. Semuanya diatur oleh Jakarta 42:57 diatur sebaik apapun Pak SBY, Jokowi, 43:00 Prabowo enggak bisa ngatur Indonesia 43:02 sebesar ini. Kedepankan otonomi daerah 43:05 Bang Haldi. Ketika otonomi daerah 43:07 dikedepankan padahal 43:09 kita di di Amerika tuh enggak ada tuh 43:12 enggak ada tuh yang namanya ee KTP 43:15 nasional enggak ada. Padahal enggak 43:18 enggak punya KTP. Mereka cuma punya SIM. 43:21 Yang penting SIM itu digunakan untuk 43:26 tadi buka rekening, pinjam, pajak ya, 43:30 social security number yang utama gitu 43:33 loh. Nah, jadi kita terlalu sibuk. 43:36 Usulan Pak Ahok dulu bagus tapi ditolak 43:39 Pak Haok waktu kami waktu di Komisi du 43:41 saya Komisi 2 sekarang ketika Pak Hok 43:44 mengaju e ada negara pengin bikin IKTP 43:47 kasih aja ke BRI padahal masih setuju R0 43:52 langsung BRI punya ee nasabah baru gitu 43:55 loh gitu nol ini pakai 2,5 triliun 43:59 dikorupsi itu. E IKTP enggak kepakai. 44:03 Malaysia kepakai isi bensin untuk dapat 44:06 R ee ee ringgit itu diap kita belum 44:11 kepakai gitu loh. Jadi kesibukan. Nah, 44:14 jadi terlalu panjang. Jadi, Bang Haldi 44:16 desil perlu kita buat biar 44:22 ada kejelasan. Tapi enggak usah rumit, 44:25 cukup dua aja. Ini yang berhak 44:28 disubsidi, ini yang tidak berhak 44:29 disubsidi. Dan subsidinya subsidi orang 44:32 yang Pahlan bilang tadi subsidi orang, 44:35 jangan subsidi barang gitu loh. 44:37 Tapi 44:38 dan kalau disederhanakan mudah kok 44:40 ngurus Indonesia gitu. Gitu 44:41 interupsi ee Pak Madani ini kan ee 44:47 diserahkan pada daerah sementara APPD 44:50 kan tergantung juga transport ke daerah 44:53 TKD. Nah, kalau anggarannya di APBN itu 44:57 tidak dinaikkan, nanti TKD-nya juga ke 45:01 daerah. 45:02 Itu bagaimana? 45:04 Betul, Mbak Lita. Ketika otonomi daerah 45:07 maka disesuaikan anggaran di 45:10 Undang-Undang Pemda Malita Undang-Undang 45:13 23 2014 78% urusan diserahkan kepada 45:18 daerah. Pusat cuma 22% tapi anggaran 45:21 pusat 75%. anggaran daerah 2 terbalik 45:25 harus dirubah anggaran daerah minimal 45:28 50% kalau perlu naik terus 60 70% gitu 45:32 loh efisiensi kan anggaran di pusat gitu 45:35 loh biarkan daerah hidup sekarang nih 45:38 negara-negara maju size itu kecil-kecil 45:40 Singapur Norwegia Finlandia 45:45 Denmark 45:47 ini Emirat Arab Qatar makin kecil makin 45:50 mudah ngapain kita membesarkan yang 45:52 penting kan sejah 45:54 makin sejahtera makin cerdas makin cinta 45:57 Indonesia tapi sebesar apapun tidak 45:59 sejahtera dan tidak cerdas makin rusak 46:02 Indonesia kita gitu ketika otonomi 46:05 daerah atau balita itu kewajibannya 46:07 justru pajak tuh tidak perlu ditarik 46:09 semuanya ke dibuat Filipin sekarang 46:12 bagus Pak Dahlan Filipin itu dari 46:15 kecamatan, kelurahan jadi camat lihat 46:18 pajaknya makin tinggi pajaknya turun ke 46:21 bawah makin banyak posisinya naik dari 46:24 kelurahan kecamatan, kecamatan naik 46:27 kota, kota bisa naik provinsi karena 46:29 uangnya banyak gitu loh. Dan karena 46:32 sekarang semuanya ditarik ke atas 46:34 betul-betul tidak adil kalau sekarang 46:36 begitu. 46:39 Iya. Baik, terima kasih Pak Mardani. 46:41 Sekarang Bu Lita, bagaimana Bu Lita? 46:44 Iya, saya setuju ya. 46:46 Tapi yang paling penting anggaran untuk 46:49 perlindungan sosial itu harus dinaikkan 46:52 dan kuota kuota orang miskin terutama 46:57 desilnya itu juga harus diperbaiki dan 47:00 kuota untuk perlindungan sosial itu 47:03 harus dinaikkan ya tik anggaran sehingga 47:08 kalau anggaran dinaikkan perlindungan 47:10 sosial itu terjamin terutama untuk PBI 47:14 karena PBI itu yang paling mendasarnya 47:15 nyawa ya. Ya, nyawa dan keselamatan 47:18 kesehatan. Dua, soal kependidikan 47:23 kemudian soal keberlanjutan. Apalagi 47:26 nanti penduduk ini lansia kan akan 47:29 surpuls. 47:31 Siapa yang akan 47:33 lansia itu enggak akan punya pendapatan. 47:36 Makin lansia makin sakit. Dan siapa yang 47:39 menjamin? Itu kan tugasnya negara. 47:41 anggaran dinaikkan, TKD ke daerah 47:44 ditingkatkan. Enggak sampai sekarang 47:47 banyak rumah sakit yang belum dibayar ya 47:52 pelayanannya oleh BPJS 47:55 karena anggaran transfer ke daerah 47:57 dikurangi sehingga ee daerah tidak bisa 48:01 membayar rumah sakit-rumah sakit dan 48:03 rumah sakit menurunkan layanan dan itu 48:07 menyangkut tadi ya kayak cerita 8 jam 48:10 menunggu sebagaimana yang lain-lain gitu 48:13 ya. Jadi harusnya pemerintah punya 48:17 prioritas mana yang paling mendasar itu 48:20 perlindungan sosialat buru bukan MPG 48:23 bukan koperasi itu bisa menyusul ya 48:29 tidak seperti logo yang disiarkan 48:31 bantuan sosial sekejap sejahtera 48:34 selamanya sejahtera gimana gitu ya 48:38 anggaran dinaikkan transfer ke daerah 48:41 ditingkatkan khususnya untuk hal-hal 48:45 yang mendasar dari amanat Undang-Undang 48:47 45 lingkungan sosial dan desil itu 48:51 kriterianya harus diperbaiki 48:54 sebaik-baiknya dengan melibatkan 48:56 partisipasi masyarakat sipil 49:00 seperti itu 49:02 ya. Baik, terima kasih ee Bu Lita ee ini 49:07 sudah bergabung Nining, Mbak Nining. 49:10 Selamat malam. Asalamualaikum. 49:16 Baik, sambil menunggu Ibu Neting kita ke 49:20 Mas Gozi lagi ya. Ya, Mas Gozi ee 49:23 ternyata masih banyak kekisruhan ya ee 49:26 terkait dengan pendataan, terkait dengan 49:28 penggolongan 49:30 ee dan sudah sekian puluh tahun 49:32 Indonesia merdeka masalah ini belum 49:34 selesai juga gitu. Ee PEMPR DKI kan 49:37 dengan ee apa pemerintah dengan anggaran 49:41 paling besar. kira-kira apa terobosan 49:43 yang bisa dilakukan untuk menjadi 49:44 percontohan? Apakah itu dari segi data 49:46 dan bantuan sosial dan lain-lain? 49:50 Jadi ya memang hari ini ya permasalahan 49:53 kita bukan masalah ya dana ya dana ya, 49:55 tapi ya data ya data gitu ya. Jadi 49:58 setiap penyaluran dan menyalurkan hak 50:00 dari masyarakat Jakarta ini permasalahan 50:02 adalah data hari ini dulu eh sebelum ada 50:06 desil dan DT DTSen itu DTKS kita memang 50:11 selalu mengharapkan bahwa bantuan dari 50:14 pemerintah ini tepat sasaran hari ini 50:16 dengan adanya DTSen gitu ya dulu DTKS 50:20 ini pertama ee banyak juga masyarakat 50:24 yang misalnya ee dalam kategori mampu 50:27 masih menerima bantuan. Tapi hari ini 50:30 bukan hanya itu, masyarakat yang mampu 50:33 mendapatkan bantuan dan juga masyarakat 50:35 yang tidak mampu tidak mendapatkan 50:37 bantuan karena hasil tinggi. Nah, tentu 50:39 saja Emper DKI Jakarta dengan eh 50:44 pemilikan anggaran yang ee saya pikir 50:46 ini eh mampu ya eh covernya kalau kita 50:49 bisa mendorong tuh kemarin sebenarnya ee 50:51 tinggal dikit lagi kita bisa di bidang 50:54 kesehatan kita sudah bisa mengcover 50:55 seluruhnya. tinggal di pendidikan dan 50:57 sosial ini yang e masih butuh sedikit 50:59 lagi. Nah, ee hanya saja ketika data itu 51:03 dikunci, data itu dikunci inilah yang 51:05 akhirnya ketika ada sangga kita harus 51:07 menunggu approval dari pemerintah pusat. 51:10 Memang PEMPR ini memiliki eh kewenangan 51:14 untuk melakukan ee perubahan tapi itu 51:16 saja kuncinya tetap ada di pusat. Kami 51:19 berharap bahwa tadi disampaikan oleh Pak 51:21 Mardani Pak Dahlan otonomi ini penting 51:24 sekali daerah. Kita berharap bahwa kita 51:27 memiliki kemampuan namun kuncian inilah 51:30 yang akhirnya ee menghambat ya 51:32 program-program yang sudah kami rancang 51:34 di dalam setiap tahunnya sehingga ini 51:37 jadi selalu birokrasi. 51:40 Terus yang kedua kami juga melihat bahwa 51:43 dari tahun ke tahun itu ee masalah data 51:46 ini selalu berubah. DTKS, DTSN. Setiap 51:50 perubahan ini bukan malah mencempurnakan 51:53 perlindungan sosial seluruh masyarakat 51:56 dari Jakarta maupun daerah lain, tapi 51:58 malah mengkebiri ya 51:59 masyarakat-masyarakat yang tadinya 52:00 menerima ngurang. Ini saya pikir kita 52:03 juga mendorong pengin sekali ya harus 52:05 harus fix, harus firm ee hari ini kita 52:09 pakai ini dan itu seterusnya sehingga 52:11 tidak berubah-rubah. bukan hanya datanya 52:13 akhirnya banyak yang hilang gitu ya, 52:17 tapi juga masyarakat dipusingkan gitu. 52:20 Saya ee beberapa kali diskusi dengan 52:22 Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. 52:24 Perubahan-perubahan inilah yang juga 52:26 menjadi confus para eksekutif SKPD di 52:30 pemerintahan provinsi ketika akhirnya 52:32 mereka sudah menetapkan data tapi 52:34 akhirnya harus berubah dulu dan ketika 52:36 ingin memberikan harus membutuh approval 52:37 dulu dari pemintah pusat. Jadi kita 52:39 memang ee saya pikir harus menetapkan 52:41 nih data-datanya seperti apa. Pemikir 52:45 kita punya ee ini punya pasukan namanya 52:48 Dawis gitu ya. Dasa Wisma yang ini ee 52:51 juga dibiayai oleh PBD dan kami melihat 52:53 bahwa Dasa Wisma ini sangat ya ee 52:57 mengetahui kondisi real masyarakat yang 53:00 saya pikir ini bisa jadi ee membantu 53:03 dalam perlindungan sosial yang ada di 53:06 masyarakat gitu. Seperti itu. 53:10 Baik, terima kasih Mas Gozi. Kita 53:13 sekarang ke Pak Dahlan ya. Ya, Pak 53:15 Dahlan. Ee terkait dengan desentralisasi 53:19 kira-kira menurut Pak Dhan bantuan 53:22 sosial ini lebih tepat tersentralisasi 53:25 di pusat atau seperti kata Pak Marani 53:28 didesentralisasi saja gitu ya biar 53:31 pengelolaannya di pemerintah daerah agar 53:33 lebih tepat sasaran dan bisa menjangkau 53:35 sampai ke bawah. 53:40 Saya sih terserah saja. Tetapi begini, 53:44 ee sepanjang satu data ini betul-betul 53:47 jadi, sebetulnya di pusat di daerah ee 53:49 sama saja ee sepanjang data ini sudah 53:53 terdata 53:55 menjadi satu. 53:57 Karena di daerah-daerah ini kalau bicara 54:00 kapasitas 54:02 kan juga nanti ada ee deviasi-deviasi 54:06 yang 54:08 kita kan daerah itu kan kita tidak bisa 54:11 bandingkan bahwa ini Jakarta Surabaya, 54:13 tetapi ee banyak sekali deviasi di 54:17 daerah-daerah yang itu motifnya adalah 54:20 politik, motifnya adalah kepentingan. 54:23 itu kan juga banyak terjadi begitu. Ee 54:27 sehingga sebetulnya yang paling saya 54:30 takutkan adalah jangan-jangan penerapan 54:34 desil ini sebetulnya 54:37 cara yang sistematis dan cara yang 54:40 legal. Legal dalam tanda kutip untuk 54:44 menghemat. Jangan-jangan jangan-jangan 54:46 ada motif menghemat. Nah, kenapa saya 54:50 agak curiga motifnya menghemat? Jadi, 54:53 berita kalau 54:56 minta tambah minta tambah tadi ya pasti 54:59 e senang. Tetapi kan sekarang ini kan 55:03 harus menghematmemat. Jadi jangan-jangan 55:07 penetapan desil ini salah satu cara juga 55:09 untuk menghemat begitu. Karena seperti 55:12 Pak Mardani tadi bilang, uang ini kan 55:15 enggak ada. Nah, uang ini enggak ada 55:17 kenapa? Ya, berita juga tahu tadi bahwa 55:20 ee untuk MBG dan koperasi Merah Putih 55:23 itu seperti tanpa batas. Begitu seperti 55:26 tanpa batas, apalagi di masa-masa 55:28 kemarin. Dan 55:30 sebetulnya yang lebih mendasar lagi 55:34 adalah kita ini sebetulnya 55:37 mempunyai sistem skala prioritas atau 55:40 tidak sih. Begitu. Artinya ee seluruh 55:44 manajemen termasuk manajemen negara itu 55:48 kan harus menganut ee skala skala 55:52 prioritas. Artinya begini, keinginan itu 55:55 kan banyak, keperluan itu banyak, yang 55:58 pengin diselesaikan juga banyak. Begitu. 56:02 di antara yang semua yang pengin 56:04 diselesaikan tadi karena terlalu banyak 56:08 sementara kemampuan terbatas terutama 56:11 kemampuan keuangan mau tidak mau kan ada 56:13 skala prioritas. Jadi sebetulnya 56:17 manajerial negara sekarang ini 56:21 menggunakan prinsip skala prioritas atau 56:24 tidak sih begitu. Nah, 56:27 sehingga kalau pakai skala prioritas itu 56:30 kan mana yang prioritas, mana yang tidak 56:32 prioritas. Kalau ditanya penting, 56:34 penting. Sosial juga penting, bantuan 56:37 sosial juga penting, pendidikan 56:40 juga penting, MPG juga penting, koperasi 56:42 juga penting, ekspor juga penting, ee 56:45 kredit juga penting, semuanya penting. 56:47 Tetapi karena semuanya penting, maka kan 56:50 tetap harus ada mana yang lebih penting 56:53 dari yang penting. Begitu. Itu kan 56:55 namanya skala prioritas dan itu 56:57 manajemen seluruh dunia, seluruh 56:59 perusahaan, seluruh ee negara pasti 57:03 mempunyai apa yang disebut skala 57:05 prioritas. Nah, jangan-jangan sekarang 57:08 ini kita tidak punya skala prioritas 57:11 itu. Oke, makasih. 57:15 Kalau prioritasnya mungkin ada, Pak, 57:16 dari kebijakan pemerintah ya, dengan 57:18 program-program utamanya Pak Prabowo 57:20 gitu, Pak. Pak Dahlan. Tapi 57:23 apakah itu sudah melewati satu kajian 57:27 yang kajian itu termasuk kajian 57:30 di ini posisi prioritasnya posisi 57:32 berapa? Apa sudah begitu? Nah, begitu. 57:36 Betul. Menarik. Apakah prioritas ini 57:38 sudah tepat enggak dengan kebutuhan ee 57:40 masyarakat saat ini misalnya gitu ya, 57:43 Pak. Dan kebutuhan 57:45 boleh kebutuhan masyarakat, boleh 57:47 kebutuhan pembangunan, boleh kebutuhan 57:49 masa depan, boleh-boleh apapun itu kan 57:52 ada parameternya ya kan. 57:57 menyusun prioritas adalah membuat 58:02 apa kan dimulai dari menyusun skala 58:04 prioritas kan dimulai dari inventarisasi 58:07 masalah 58:08 ee kemudian ee disusun ee skala 58:11 prioritas. Nah, dari situ kan ee ada 58:15 bobot dan nilai. Mana yang nilainya 58:17 tertinggi, mana yang bobotnya tertinggi 58:20 dikalikan siapa yang angkanya tertinggi. 58:23 Itulah yang disebut prioritas. Nah, 58:25 apakah sudah melalui proses itu kalau 58:27 disebutkan sekarang ini sudah ada skala 58:30 prioritas? 58:31 Iya. 58:33 Baik, menarik ee Pak Dalan ya. Sekarang 58:35 kita ke Pak Mardani. Ini lanjut ee 58:38 terkait dengan skala prioritas ini Pak 58:40 Mardani. Menurut Pak Mari kebijakan 58:42 pemerintah saat ini pemerintah mungkin 58:44 punya hak prerogatif ya menentukan 58:46 program prioritas, program unggulan 58:48 gitu. Tetapi di selain dari program 58:51 unggulan yang sekarang sedang menjadi 58:52 konsernya Pak Prabowo, kira-kira apa 58:55 prioritas yang perlu diperhatikan ee 58:58 oleh negara, oleh pemerintah dengan 58:59 kondisi saat ini, Pak Mardani? 59:04 Eh, padahal pernah di PUMN, pernah di 59:09 private, pernah di menteri. Sederhana 59:13 Bang Haldi. kita itu punya RPJPN, 59:18 rencana pembangunan jangka panjang, 59:20 rencana pembangunan jangka BAPENAS itu 59:23 padahalan saya kebetulan periode lalu 59:25 tuh Mas Gozi ikut dalam pansus 59:29 penyusunan rancangan pembangunan jangka 59:32 panjang 25 tahun Indonesia dipecah lagi 59:36 per 5 tahun itu desainnya sudah bagus. 59:39 Kalau Pak minta kajian, kajiannya bagus, 59:42 tapi pertanyaannya dipakai apa tidak? 59:45 Digunakan atau tidak? Dioptimalkan atau 59:48 tidak? Gitu loh. Nah, di situ luar biasa 59:53 SDM, 59:55 lingkungan, 59:57 industri, ekonomi, syariah, kesehatan. 1:00:02 Nah, tiba-tiba muncul universitas baru. 1:00:06 Tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba ya enggak 1:00:09 boleh atuh bernegara itu harus sayang 1:00:13 kita. Padahal enggak kurang. Teman-teman 1:00:16 Kemen lu tuh bagus-bagus, 1:00:18 teman-teman di Kemnq bagus-bagus. 1:00:22 Teman-teman di BAPENAS bagus tinggal 1:00:25 orkestrasi dengarkan mereka kontestasi 1:00:28 pilih yang terbaik. 1:00:30 Dan kita sekarang tuh sedang dikejar 1:00:34 sama Kamboja, dikejar sama Laos gitu 1:00:37 loh. Vietnam sudah ninggalin kita, 1:00:39 Filipin udah di atas kita, Thailand agak 1:00:42 jauh, Malaysia lebih jauh, Singapura 1:00:44 sudah di depan gitu loh. Ini kalau kita 1:00:47 tidak segera merapi diri, 1:00:51 kasihan negara sebesar ini gitu. Jadi 1:00:54 gitu, Bang Aldi, teknokrasi itu penting 1:00:57 sekali gitu loh. Dan kita punya banyak 1:01:01 teknokrat yang baik. 1:01:04 Jangan terlalu suuzon birokrat itu 1:01:07 jahat. Ada yang jahat, yang baik ada. 1:01:11 Tinggal buat transparansi, 1:01:13 akuntabilitas, 1:01:15 merit system, tapi yakinkan ee reformasi 1:01:19 birokrasi, miskin struktur kayak fungsi 1:01:22 gitu loh. Saya tuh kemarin padahalan 1:01:24 diundang sama satu TV 1:01:27 tentang kabinet bayangan. Wah, saya 1:01:29 setuju kabinet bayangan bagus cuma 15 1:01:32 jumlahnya. Saya bilang 1:01:34 simpel kok. Dan dia menjadi penyeimbang 1:01:36 buat kita. dan enggak usah merasa ter 1:01:41 zalimi atau terserang. Enggak ada. Di 1:01:45 era sekarang itu kalau kita melakukan 1:01:47 yang baik semua mendukung. Ketika kita 1:01:49 ada banyak masukan, buka kuping 1:01:52 lebar-lebar ayo kita duduk 1:01:54 bareng-bareng. Karena ini bukan 1:01:55 perusahaan milik kita perorangan gitu 1:01:59 loh. Nah, makanya demokrasi kemarin 1:02:02 dibilang stabilitas politik enggak ada 1:02:05 stabilitas demokrasi yang harus kita 1:02:07 rapikan. Walaupun Liquu sangat tegas, 1:02:10 demokrasi itu membutuhkan kelas menengah 1:02:13 yang kuat. Desil ini kalau tidak kita 1:02:16 rapikan itu membuat orang yang setengah 1:02:19 miskin jadi miskin. Betulan yang 1:02:21 inspiring po menjadi setengah miskin. 1:02:24 yang udah lewat turun lagi karena memang 1:02:27 ngarut dibantu lagi berat sekarang 1:02:29 dengan dolar segini padahal mau enggak 1:02:32 mau harga naik gitu loh karena kita 1:02:35 basis substitusi impor itu tinggi gitu 1:02:38 loh 1:02:39 walaupun saya melihat masyarakat 1:02:42 tapi Pak Mardani sekarang ini kan kita 1:02:45 ngomong banyak itu apa masih diperlukan 1:02:47 karena saya dengar sekarang negara ini 1:02:50 tidak perlu masukan yang perlu adalah 1:02:53 pemasukan Bukan. 1:02:56 Jadi gini, Pak Dahlan, rumusnya 1:02:58 sederhana. Saya tetap percaya ide itu 1:03:01 punya kaki. Kita pertama bisikan. Kalau 1:03:05 bisikan enggak kedengaran 1:03:07 ada teriakan. Kalau ternyata enggak 1:03:10 kedengaran khawatir ada gerakan. Kalau 1:03:12 gerakan bisa kemarahan. Jangan sampai 1:03:15 itu terjadi. Bisikan itu justru yang 1:03:18 harus didengar. Tanda masyarakat sayang. 1:03:21 Gitu. Gitu, Bang Ali. Oke, setuju. 1:03:24 Makasih. Makasih. 1:03:26 Baik, makasih Pak Mardani. Kita sekarang 1:03:29 ke Mas Gozi ya. Mas Gozi. 1:03:32 Mbak Nining sudah ada tuh. 1:03:34 Oh, Mbak Nining. Asalamualaikum, Mbak 1:03:35 Nining. 1:03:37 Mbak Nining ini salah satu yang 1:03:39 mendapatkan 1:03:40 kasus desilnya 1:03:42 iya 1:03:43 berubah dan jadi apa, Mbak Nining? Coba 1:03:45 cerita. Mbak Nining 1:03:48 itu masih ada 1:03:51 I silakan, Mbak. Neng apa sudah bisa 1:03:53 bergabung? Dipersilakan 1:03:58 dulu entar habis itu habis nang. 1:04:02 Silakan Mbak Nining Neng. 1:04:04 Halo ya. Silakan Mbak Neng mungkin ada 1:04:07 kasusnya yang bisa disharing ke kita. 1:04:09 Kalau enggak mau pakai kamera enggak 1:04:11 kenapa suara aja Mbak Ning Mbak Ning 1:04:15 kamera bisa. Halo. 1:04:16 Sudah sudah bisa 1:04:18 jelas. Silakan, Ning. 1:04:20 Silakan. 1:04:21 Asalamualaikum. Ya, saya Nining dari 1:04:24 kebetulan Condet 1:04:26 ee punya pengalaman desilia. Jadi, anak 1:04:29 saya itu kan kelas 1:04:32 6 kemarin tuh dapat KJP. 1:04:34 Iya. 1:04:35 Terus waktu kelas 5 itu bermasalah 1:04:38 dengan DTKS dulu ya, belum desil gitu. 1:04:42 Nah, DTKS-nya itu enggak bisa diakses. 1:04:45 Alasannya 1:04:47 ee berubah tuh karena 1:04:50 ee apa namanya? Gradenya grade saya itu 1:04:54 ee tinggi gitu. Nah, saya bingung kenapa 1:04:57 gitu. 1:04:58 Karena waktu kan dapatnya tuh dari kelas 1:05:00 1 mengajukan kelas 4 baru dapat. Jadi 1:05:03 setahun di kelas 4 dapat, di kelas 5 1:05:06 sempat enggak dapat tuh karena ya 1:05:08 perubahan tadi data. 1:05:10 Akhirnya kan disarankan ke mana waktu 1:05:13 itu ke 1:05:15 apa namanya tuh yang di dekat Kampung 1:05:16 Melayu tuh kantornya 1:05:18 Rawa Bunga. Rawa Bunga 1:05:20 ya. Rawa Bunga. Iya betul gitu. Nah dari 1:05:22 Rawa Bunga ee dilihat kan dilihat semua 1:05:26 data. Nah berubah lagi dapat lagi itu. 1:05:30 Nah sekarang kejadiannya sama lagi 1:05:34 desilnya 1:05:35 jadi 6 ke 10. Nah itu kan tidak bisa 1:05:38 di-upload tuh. 1:05:40 Jadi tidak bisa di-upload ee diminta 1:05:42 sama pihak sekolah. Kebetulan anak saya 1:05:44 sudah lulus, sudah lulus masuk ke 1:05:46 sekolah baru yang memang ada KJP juga 1:05:49 itu diminta diminta semua berkas baik 1:05:53 yang berupa ee apa copy maupun soft 1:05:55 copy-nya sudah di saat mau di-upload 1:05:59 enggak bisa enggak bisa masuk ke dinas 1:06:01 sosialnya itu karena itu tadi desilnya 1:06:06 pada rulonya saya kan ke kelurahan nih 1:06:08 kata kelurahan bisa Bu kalau yang sudah 1:06:11 mendapat KJP nanti Nanti biasanya 1:06:13 langsung ke otomatis. Oh, gitu. Terus 1:06:16 desilnya ini gimana gitu. Karena kalau 1:06:19 desilnya 1:06:20 6 sampai 10 itu kan enggak enggak bisa 1:06:23 masuk ke sistem. Saya bilang gitu. Oh, 1:06:26 Ibu masuk aja nanti ke dalam linknya ee 1:06:29 KJP untuk merubah desil. 1:06:32 Nah, saya bilang lagi, "Bu, ini kalau 1:06:35 kita melag teknologi." Oke. Bagaimana 1:06:38 kalau orang tua yang enggak melag 1:06:39 teknologi? 1:06:41 Bagaimana? Saya bilang gitu. 1:06:43 Harusnya kan data-data seperti ini kalau 1:06:46 memang dia sudah mendapatkan KJP berarti 1:06:48 kan memang sudah terintegrasi ya, Pak ya 1:06:52 ke sini sosial itu ngapain 1:06:55 berubah-berubah lagi gitu? meribetkan, 1:06:58 meriwayathkan orang tua. Itu harapannya 1:07:01 kami selaku 1:07:04 terima KJP itu tadi loh, Pak. data ya. 1:07:08 Kita kan tuh sebelum mendapatkan itu kan 1:07:11 sudah didata, diverifikasi 1:07:14 kenapa harus terjadi lagi tuh ee yang 1:07:17 namanya desil berubah terus kepemilikan 1:07:21 dan lain-lain. Sementara mereka kan ada 1:07:23 panduan dari KK kita kan 1:07:25 dari KTP KK. Mereka kan sudah tahu dari 1:07:29 awal kondisi kita dan mereka sudah 1:07:31 survei loh rumah kita. Kenapa itu bisa 1:07:34 berubah seperti itu harusnya? Nah, kalau 1:07:38 misalnya tadi data pendataan itu kan 1:07:41 dari tingkat wilayah tuh lewat Dawis ya. 1:07:45 Dawis kan memang tangan juga ya dari 1:07:49 pemerintah juga itu tuh datanya tuh 1:07:51 sudah sebetulnya sudah benar gitu tapi 1:07:52 kenapa di atasnya bisa berubah 1:07:55 karena banyak nih Pak. Enggak cuma saya 1:07:57 banyak banget itu data yang enggak tepat 1:08:00 gitu. 1:08:02 tetangga saya misalnya nih orang enggak 1:08:04 punya gitu tapi enggak dapat KJP 1:08:06 sementara yang suaminya kerja punya 1:08:09 kontrakan tuh KJP-nya enggak 1:08:10 hangus-hangus gitu. Itu aneh kan itu tuh 1:08:13 udah bukan cerita baru cerita lama 1:08:15 banget kayak gitu kayak gitu sih Pak. 1:08:19 Semoga ada perubahan ya Bapak-bapak ya. 1:08:21 Karena 1:08:23 TJP ini membantu kita loh, Pak, untuk 1:08:26 pendidikan anak tuh membantu buat 1:08:28 kami-kami. 1:08:29 Ee walaupun mungkin 1:08:32 ada hal-hal lain yang sebetulnya 1:08:34 sifatnya lebih bisa lebih men-support 1:08:37 kami dalam memberikan pendidikan yang 1:08:39 layak pada anak-anak kami. Tapi untuk 1:08:40 saat ini KJP itu sedikit banyak 1:08:43 membantulah. 1:08:44 Itu sih, Pak. Terima kasih. 1:08:47 Iya. Terima kasih Ning, Bu Nining atas 1:08:51 sharing-nya ya, sahabat-sahabat ee kita 1:08:55 tiba di akhir acara ya sudah cukup 1:08:57 banyak pandangan ee sharing kasus ril ee 1:09:01 perubahan data bahwa anggaran pemerintah 1:09:04 yang demikian besar saat ini ternyata 1:09:06 masih menyisiakan PR ee tidak tepat 1:09:08 sasaran ya, bahwa tidak belum 1:09:10 menyelesaikan kebutuhan masyarakat dan 1:09:12 lain-lain. Mudah-mudahan ada penataan 1:09:15 tata kelola yang lebih serius ee 1:09:17 prioritas yang lebih serius sehingga 1:09:19 menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan 1:09:22 real masalah bangsa, dan kebutuhan 1:09:24 pembangunan. Baik, ee seperti biasa 1:09:27 sebelum kita akhiri dipersilakan para 1:09:30 narasumber memberikan closing 1:09:32 statement-nya. Closing statement pertama 1:09:35 kepada ee Bu Lita dulu. Dipersilakan, 1:09:38 Bu, 1:09:39 I. Terima kasih. Asalamualaikum. Ee ya 1:09:43 saya menekankan pertama memang harus 1:09:46 perbaikan desil ya kemudian prioritas 1:09:51 seperti yang dikatakan 1:09:53 ee 1:09:55 Pak Dahlan prioritas kita apa? 1:09:58 Keselamatan perlindungan sosial itu hak 1:10:01 dasar ya. Kemudian dari kesehatan 1:10:04 pendidikan ya kemudian bagaimana 1:10:08 anggaran dan kuota untuk penjualan 1:10:11 sosial dinaikkan. 1:10:13 dan bagaimana itu diserahkan. Saya 1:10:15 setuju untuk TKD itu tipe besar untuk 1:10:19 layanan baik itu kesehatan, kependidikan 1:10:25 dan bantuan sosial yang lain karena itu 1:10:28 yang mendasar. 1:10:32 I 1:10:32 terima kasih. 1:10:33 Baik, salam sehat. 1:10:35 Terima kasih Bu Lita. Berikutnya Mas 1:10:37 Goji persilakan closing statement-nya. 1:10:41 Baik. Ee 1:10:43 kehadiran negara dalam perlindungan 1:10:45 sosial itu memang difaktori oleh data 1:10:48 yang tepat ya dan tidak lagi 1:10:51 membingungkan masyarakat ya. Kalau kita 1:10:54 pengin kalau misalnya hari ini sudah 1:10:55 detesen yang digunakan itu sistem itulah 1:10:59 yang harus dipertahankan gitu ya. 1:11:01 Misalnya itu sudah ee baik bukan lagi 1:11:03 dirubah rubah rubah lagi sehingga banyak 1:11:05 p masyarakat. Lalu kami juga melihat 1:11:08 bahwa bukalah ya akses kepada ee 1:11:12 pemerintah daerah ya yang ini 1:11:14 bersentuhan langsung dengan masyarakat 1:11:17 warganya yang saya pikir sehingga setiap 1:11:19 ada keluhan ada aduan ini bisa lebih 1:11:22 cepat. Saya paham namanya data juga ada 1:11:24 resiko-resiko terkait masalah ee 1:11:27 kesalahan-kesalahan. Tapi dengan ee 1:11:29 memotong birokrasi ini saya pikir 1:11:31 pemerta daerah diberikan akses ini saya 1:11:33 pikir akan lebih membantu dalam 1:11:35 penyelesaian permasalahan data masalah 1:11:37 desil di dalamnya seperti itu. 1:11:40 Ya. Baik ee terima kasih. Berikutnya 1:11:44 ee Bu Nining dulu persilakan closing 1:11:46 statement-nya Bu. 1:11:49 harapannya bahwa apa-apa yang sudah 1:11:52 menjadi haknya 1:11:55 bagi masyarakat terutama warga Jakarta 1:11:58 ya, Pak itu enggak usah dibuat ribet dan 1:12:03 kalau bisa pendataannya itu benar-benar 1:12:06 yang benar-benar akurat sehingga enggak 1:12:09 berantakan. 1:12:11 Masyarakat juga enggak dibuat bingung 1:12:13 dan membuat ribet dengan 1:12:15 perubahan-perubahan data. Itu aja sih, 1:12:17 Pak, 1:12:18 ya. Baik, terima kasih ee Bu Ning. 1:12:22 Berikutnya Pak Dahlan dipersilakan 1:12:25 closing statementnya, Pak Dalan. 1:12:27 Closing statement saya sama dengan yang 1:12:29 akan closing statement-nya Pak Mardani. 1:12:32 Makasih. 1:12:33 Terima kasih, Pak Dalan. Pak Parani 1:12:35 persilakan. 1:12:37 Eh, negara harus hadir untuk rakyat tapi 1:12:41 harus dilakukan dengan cermat tapi juga 1:12:45 bijak. 1:12:46 Dan ee yang paling penting juga cerdik 1:12:50 mencari uang ya. Singapura tuh salah 1:12:53 satu yang saya sukai. Padahal mereka 1:12:56 pandai. Saya pernah datang ke Temasek ya 1:12:59 sudah 50 tahun mereka Temasek tuh return 1:13:02 on investment-nya ronya 9% 1:13:07 continue selama 50 tahun. Dan itu 1:13:12 betul-betul membuat mereka ini baru aja 1:13:14 saya baca 9% gaji guru di Singapura naik 1:13:18 gitu loh. Sehingga memang problemnya 1:13:21 uang kita sedikit, datanya berantakan, 1:13:26 otonomi daerah enggak jalan, 1:13:28 birokrasinya semacam, teknokrasinya 1:13:31 tidak digunakan, jadinya kasihan. Dan 1:13:35 kita tidak punya banyak waktu. 1:13:38 orang-orang kayak ee e empok ning ya, 1:13:43 Bang Gozi pengin memperbaiki, 1:13:46 tapi berapa rantai harus dilakukan sama 1:13:50 Bang Gozi? Setiap mau pemilu, Bang 1:13:53 Haldi, Pak Dahlan masih ada undangan 1:13:57 ee dari KPU kepada orang yang sudah 1:14:00 meninggal gitu. Dan itu berlangsung ber 1:14:03 terus saja tiap itu. Karena apa? Kita 1:14:06 terlalu memaksa diri semuanya. 1:14:07 sentralisasi. Saatnya Jakarta rendah 1:14:10 hati. Ayo berikan semua wilayah 1:14:14 hak-haknya. 1:14:16 Karena dalam manajemen yang baik, 1:14:18 delegasi itu tanda leadership-nya 1:14:20 berjalan. Pak Prabowo dan semua kami 1:14:24 juga di DPR perlu mendengar. Ini bukan 1:14:27 salah Pak Prabowo, ini bukan salah 1:14:29 siapa-siapa, tapi kita sama-sama bareng. 1:14:32 Ayo di mana letak kesalahan kita 1:14:35 perbaiki bersama. Kasihan. Apalagi kata 1:14:37 Mbak Lita kalau ada kejadian yang korban 1:14:41 jiwa. Ya, saya mendengar yang tadinya 1:14:43 biasa mudah cuci darah, tiba-tiba 1:14:46 desilnya berubah. Aduh, kasihan sekali. 1:14:49 Saatnya kita semua sama-sama menjaga 1:14:53 masyarakat. Begitu Bang Haldi. 1:14:55 Baik terima kasih Pak Marani atas 1:14:58 closingnya. 1:14:59 Pak 1:15:01 dan eh sahabat-sahabat sekalian berakhir 1:15:04 Indal Stok kita pada malam hari ini. ILT 1:15:07 selalu hadir setiap ee minggu ya untuk 1:15:11 ee menyuarakan ee rasa keadilan, etika 1:15:14 dan logika dan moralitas dan suara 1:15:16 rakyat. Mudah-mudahan pemerintah Pak 1:15:18 Prabowo mendengar semua masukan yang 1:15:20 disuarakan oleh para narasumber pada 1:15:22 malam hari ini. Dan kepada para wakil 1:15:25 rakyat kita titip nih ada Mas Gozi, Pak 1:15:26 Mardani mohon disuarakan dari Mas Gozi 1:15:29 juga siap insyaallah 1:15:31 suarakan di ruang-ruang resmi di DPRD 1:15:34 ketika bertemu dengan pemerintah dan 1:15:36 stakeholders lainnya. Baik, terima kasih 1:15:38 sampai ketemu pada acara ini ST pekan 1:15:40 depan pada waktu dan channel sama. 1:15:42 Asalamualaikum warahmatullahi 1:15:43 wabarakatuh. 1:15:44 Waalaikumsalam. 
