Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

Rasil TVDipublikasikan: 10 September 20211.9rb views

ILT (Indonesia Leader Talk) Narasumber: 1. Mardani Alisera 2. Rocky Gerung 3. Susi Dwi Harijanti 4. Refly Harun Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Melalui Bank Syariah Mandiri, KCP C…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
braasil
[Musik]
[Musik]
TV braasil
[Musik]
TV
[Musik]
Bismillahirrahmanirrahim fakana
[Musik]
aqibatahumaahuma
ika
[Musik]
jaimin
ya
ayyuhalladzina
amanutaqulah
[Musik]
walur nafsum
[Musik]
ah
inallaha
khirun bimaa
tamalun wala
takunu kalladina
nasullaha
[Musik]
faansahum
asiquun la
yastawi
ashabunari wa
Ashabul
Jannah
Ashabul
jannati
humul
[Musik]
Lau
anzalna hadal
qurana ala
[Musik]
jabalinitahu
khosi
litahu
khosi'am
mutashaddiam Min
[Musik]
khyatillah
wakal amalu
nbuha
linasi
laahum
[Musik]
yatafakarunqallahulim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim e
Leaders dan Leaders seluruh Indonesia
dan luar negeri kembali lagi kita pada
malam ini pada acara Indonesia Leaders
talk yang pada malam ini mengambil tema
tentang
amandemen perlu atau pesanan
sahabat-sahabat sekalian di tengah
situasi pandemi covid-19 yang masih
berlangsung
eh DPR MPR dan juga Presiden Jokowi eh
telah mengadakan pertemuan pimpinan
dengan pimpinan MPR dan membahas tentang
rencana untuk melakukan amandemen kelima
undang-undang Dasar
1945
yang menurut para pimpinan MPR ee salah
satu dasar alasannya adalah untuk
penguatan kelembagaan dan mendorong
pokok-pokok haluan negara menjadi salah
satu alasan yang
dikemukakan dan juga
ee beberapa agenda lainnya juga ee
terkait dengan eh penguatan e
pemerintahan di daerah tetapi eh
bersamaan dengan munculnya rencana
amandemen ini ada beberapa pihak yang
mengaku sebagian dari relawan n Pak
Jokowi
ini mengemukakan eh ide untuk
perpanjangan masa jabatan presiden
menjadi tiga periode atau
dimungkinkannya perpanjangan masa
jabatan Iden Apabila terjadi eh Force
Major seperti dalam kondisi pandemi
covid-19 ini sahabat-sahabat sekalian ee
Ini semua sangat eh mengusik para tokoh
dan guru-guru bangsa kita eh di tengah
situasi pandemi covid-19 ini Eh ternyata
masih ada segelintir pihak yang ingin
memanfaatkan situasi untuk melanggangkan
kekuasaan ya Eh kita ingin melihat
apakah rencana amendemen ini akan
memberikan arah
dan kondisi yang lebih baik bagi
keberlangsungan kebangsaan kita ataukah
hanya akan
menjadikan konstitusi ini untuk
penguatan oligarki dan penguasaan
sekelompok golongan terhadap negara
untuk itu kita ingin membahasnya pada
malam ini secara objektif mendalam ee
secara ilmiah dengan tokoh-tokoh
narasumber yang sudah hadir bersama sama
kita yang pertama adalah
eh Bu Susi Ya Prof Susi Dwi
Harianti guru besar hukum tata negara
Unpad Asalamualaikum Prof
Susi dan kemudian Pak ref Harun dan
kemudian Pak Mardani alera dan
berikutnya e muroki Gerung nanti yang
juga akan hadir bersama kita
Asalamualaikum bu dan Pak Waalaikumsalam
warahmatullah
[Musik]
Terima kasih sudah
hadir Bu Susi dan Pak Mardani dan jadi
nanti Bung Roki kita harapkan kita pada
malam ini mencoba melihat dari sisi
objektif adil dan ilmiah Bagaimana
sebenarnya isu amandemen undang-undang
Dasar 1945 karena konstitusi ini sangat
eh menentukan Bagaimana arah bangsa kita
ke depan yang menjadi acuan utama
pegangan ikatan kita berbangsa dan
negara gitu ya yang sudah sejak awal
dirumuskan oleh Para founding fathers
Kita sejak eh rencana kemerdekaan pada
17 Agustus
1945 baik Sebelum kita mulai acara
diskusi kita ini eh Saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh
sahabat-sahabat setiap pemirsa Indonesia
Leaders talk setiap minggunya acara ini
dilaks e ditayangkan setiap minggu rutin
setiap Jumat malam pukul 20 waktu
Indonesia di channel YouTube dan
Facebook bapak Mardani alera kemudian
channel YouTube eh PKS TV channel
YouTube rasil TV dan juga secara
langsung disiarkan melalui siaran radio
720 am bagi sahabat sahabat yang ingin
mendengarkan melalui radio yang ingin
menghemat paket data internetnya tidak
melalui YouTube bisa mendengar melalui
rasil am dan jangan lupa bagi
sahabat-sahabat yang menyaksikan di
channel YouTube pak Al PKS TV dan Rasel
TV untuk subscribe eh di channel YouTube
mereka dan juga saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada rekan-rekan wartawan
dan media yang juga terus Meliput dan
membersamai acara ini mudah-mudahan
memberikan sumbangs konten positif dan
edukatif bagi eh dunia eh media kita di
Indonesia baik langsung saja kita
pakakutisi PKS dan juga anggota Komisi
DPR Pak dipersilakan
Pak izin Prof silakan
ehkan
semuaahmanirahim
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sayidina
Muhammad Selamat malam dan salam
sejahtera untuk kita semua
bahagia sekali Indonesia Leaders ST
kembali hadir membahas tema yang
substansial dan
fundamental terkait amandemen walaupun
di awal Saya ingin memberikan dukungan
moril dulu kepada Bung Roki Gerung yang
tanahnya lagi di kotak katik
mudah-mudahan
Eh ini bisa membongkar oligarki di
bidang Pertanahan ini dan Insyaallah
kita doakan semuanya akan ee ee selesai
dan baik ya Sesuai dengan ee keadaan
yang
seharusnya eh Leaders eh dan calon
Leaders eh
amandemen adalah suatu yang niscaya kita
sudah empat kali nanti Prof Susi pasti
akan menguraikan kerangka teoritis dan
mungkin sejarah
eh justru founding fathers kita di pasar
37 demikian bijak ya dengan memberikan
eh batasan yang limitatif ya diusulkan
anggota MPR minimal yang hadir 2/3 dan
keputusannya 50% bahkan itemnya sudah
jelas
tetapiart impibility ya seni tidak
mungkinan jadi ada
teoriersendiri praksis sendiri gitu
sehingga kita harus betul-betul mampu
melihat siapa bermain apa target dan
tujuannya lihat Bagaimana kondisi
anatomi masalahnya dan kira-kira
proyeksinya ke mana dan karena itu
izinkan P kesempatan saya menyampaikan
tiga eh eh Punten eh eh Mbak Susi sama e
Bung rep ataupun oroki Gerung yang
pertama adalah
pastikan tujuan amandemen itu
tersosialisasikan dengan baik karena dia
men jadiadi
rujukan konstitusi kita harus dirujuk
dia bukan cuma konsumsi tapi juga
konsumsi kelas menengah konsumsi
akademisi konsumsi media bahkan pelajar
pun kita ajak bincang karena ini sikap
kenegarawanan ketika kita bicara mandem
kita bicara
konstitusi maka mindsetnya harus mindset
negarawan kalau eh
pol kalau kalau
negaraan What can you do for country
sehingga Nyun Sewu kalau sosialisasi
tidak
masih inisiatifnya tidak jelas
motifnya dan dan ada ketertutupan dalam
proses hampir bisa dipastikan bahwa ini
adalah pesanan dan kita harus menolaknya
dengan tegas dengan keras tanpa tering
aling-aling karena betapa mengikatnya
ketika konstitusi itu dirubah dan kita
tidak punya
untuk poin dua sesu perspektif negarawan
yang saya melihat saat ini adalah saat
yang tidak tepat kita amemen seaknya ada
tiga alasan ya alasan pertama tentu
alasan ee praktis di masa
pandemi kursus dan
EE konas Gagas tidak bisa berlangsung
secara ya Ada keterbatasan kami di DPR
sudah setahun setengah mencoba Hybrid
sistem gitu hadir sebagian ya maksimal
25% 75%nya maka kita sangat kesulitan
apalagi ketika kita mulai membuat norma
baru ya karena beberapa teman-teman
mengatakan
eh yang kalau tu saya kutip eh di P
kendagaraan kemarin Pak Joko juga
menyampaikan eh spesifik Mbak Susi
terkait dengan pphn pokok-pokok haluan
negara cuma mengubah atau menambah
sedikit pasar saya tidak terlalu yakin
karena bangunan konstitusi kita sekarang
sesudah sangat berbeda dengan ktitusi
tahun 1945
dulutinggi namanya MPR Kalaupun kita mau
mengintroduksi pphn nama lain dari gphn
katakan dia menjadi kertas mati yang
tidak punya daya eksekusi ketika
diberikan ee tempat yang mencukupi bisa
tidak menjadi lembaga tertinggi lagi
tetap lembaga berartii Pengaturannya di
anggaran Tapi itu pun punya keterbatasan
sehingga tidak dengan sederhana cuma
mengubah satu pasal seperti k namanya
konsusi kan mengubah pondasi kalau
pondasi kita rubah otomatis
ee bidang yang juga berubah karena itu
sulit di masa pandemi kita melakukan
kajian yang mendalam kajian konstruktif
di thinking yang itu membuat Sebaiknya
tidak dilakukan amandemen di masa
pandemi poin kedua yang buat kita
menolak eh amandemen saat ini adalah
ketika perimbangan koalisi oposisi yang
jomplang tentu
eh pikiran tidak bisa divting pikiran
tidak bisa
dinilaibers olehtitas tapi eh politik
bagaimanapun adalah mekanisme
pengambilan keputusan bukan mekanisme
menemukan kebenaran sehingga ketika
memang kondisinya adalah kita deadlock
harus diambil
keputusan dengan Koalisi super gemuk
yang ada sekarang Mbah hung-hitungan
hampir 82% gitu loh bahkan kalau
hitungan cuman perlu tambah t anggota
DPD gitu kalau Solid maka dia akan bisa
mulus nah menurut saya ini ada adalah
kondisi yang sangat berbahaya karena eh
tren
ekstraparlementer aksi sudah mulai
banyak
apalagi ketika konstitusi dipaksa di
amandemen terakhir yang ketiga Kenapa
kita menolak amandemen saat ini adalah
eh tidak
bijak ketika demikian eh indeks
demokrasi kita sedang turun indeks eh
persepsi korupsi kita sedang turun nilai
visisa skor kita sedang Sudah lalu
berbagai eh parameter lainnya
menunjukkan negara kita Kenan tidak
terlalu sehat kita memaksa diri untuk
melakukan amandemen poin ketiga yang
ingin saya sampaikan kita bisa membuat
perencanaan Oke 5 tahun ke depan kita
akan melakukan amandemen setahun ini
kita mungkin melakukan listing apa
saja kita negara kesatuan tapi rasanya
antara
Presiden gubernur bupati Walikota itu
tidak ada alignment ya presidennya ke
mana Bupati walikota dan Gubernur ke
mana masa pandemi sekarang ini testing
our government
strength kelihatan bagaimana kita perlu
hampir setahun setengah baru mulai ajak
untuk mampu mengendalikan karena
ternyata institusi kita tidak
eh
Daren Nation fail Kenapa negara gagal
mengatakan salah satu faktor negara maju
itu ketika sistem pemerintahan bersih
dan efisien bisa diwujudkan diambil dua
kasusas bagian Meksiko cuma
000 us do Texas bagian Amerika 43.000 us
do Korea Utara 4.000 Korea Selatan
28.000 sebabnya adalah sistem politik
Nah kita perlu menata
ulang kami di komisi 2 Mbak Susi sudah
mengajar sudah mengkaji ada Del paket
undang-undang politik ya revisi
undang-undang partai politik revisi
undang-undang Pemilu revisi
undang-undang Eh Pilkada revisi
undang-undang Desa revisi undang-undang
pemerintahan daerah revisi undang-undang
keuangan eh pusat daerah MD3 itu semua
yang kita rapihkan betul-betul mampu
membuat eh negara kita slim Lan kokoh
dan itu perlu memang ada amandemen jadi
amandemen adalah sesuatu yang B lakukan
dengan penuh keterbukaan lakukan dengan
sikap negarawan dan lakukan ketika
kondisinya seimbang untuk melahirkan
kestasi karya dan gagasan jika ini belum
ada tutup dahulu karena ketika kita
membukanya sama kita membuka kotak P
begitu bangwu kuranghnya Asalamualaikum
warahmatullah
wab Baik terima kasih Pak Mardani atas
pandangannya tadi banyak sekali beberapa
catatan ya terkait dengan amandemen yang
saat ini belum tepat untuk kita lakuan
di tengah banyak sekali permasalahan
bangsa yang harus jadi prioritas
presiden dan para anggota parpol untuk
diselesaikan dan kemudian saat ini sudah
bergabung e dengan kita eh Bang Refli
Harun dan juga
eh Om apa Bung
Roki
bentar Makasih Bro
[Musik]
Halo Pak Roki ya Eh terima kasihud
ee kehadirannya nanti ee bersama kita
dan saat ini kita langsung masuk dulu ke
Prof sus Prof untuk memberikan pengantar
e Bagaimana pandangan dari secara
objektif dan ilmiah dan fundamental Ya
rencana amemen ini dari sudut pandang
tataara Prof Prof
dipersilakan Baik terima kasih
Bismillahirahmanirahim alalamualaikum
warahmatullahi beapa setahun yang lalu
ya Pak Mardani Ketika kita bicara kita
berdiskusi tentang rancangan
undang-undang Cipta kerja yang
menggunakan metode Eh omnibus pada waktu
itu saya masih ingat betul Eh Selamat
malam juga kepada
eh Mas e haldi eh sebagai moderator
kemudian juga Bang Roki Gerung eh
Selamat malam e Terima kasih Pak mani
saya diundang kembali untuk ee
menyampaikan beberapa ee pikiran ee
pokok pikiran saja ee pikiran yang kecil
saja mengenai Apakah amandemen pada saat
ini tepat atau tidak
ee saya mengatakan eh secara ee prinsip
menurut saya melakukan amandemen saat
ini merupakan langkah yang tidak tepat
Kenapa langkah yang tidak tepat nanti
ada beberapa alasan kita harus kembali
kepada makna
konstitusi makna konstitusi konstitusi
itu apa sih sebetulnya konstitusi itu
muncul karena adanya satu kepercayaan
melalui konstitusi itu akan tercipta
pemerintahan yang terbatas jadi kita
punya konstitusi karena kita
menginginkan pemerintahan yang terbatas
constitution spring from bel of
limitedment jadi dengan konstitusi itu
kita ingin menginginkan pemerintahan
yang terbatas dan eh pemerintahan yang
terbatas itu sangat erat kaitannya
dengan ajaran k nionalisme Oleh karena
itu kalau menurut saya kita bersikukuh
MPR bersikukuh untuk melakukan amandemen
di tengah-tengah yang tadi disebutkan
oleh Pak Mardani di tengah-tengah di
situasi pandemi di mana rakyat masih
membutuhkan banyak sekali ee apa hak-hak
rakyat yang harus diperhatikan lebih
diutamakan oleh negara untuk dipenuhi
Nah jadi di satu sisi banyak sekali
hak-hak ee warga negara yang akhirnya
dalam tanda kutip itu tidak dapat
dipenuhi sebagai akibat dari pandemi nah
padahal ee di dalam ee teori ee yang
namanya negara itu kan mempunyai
kewajiban penuh untuk melakukan
pemenuhan terhadap hak asasi manusia di
tengah-tengah situasi di mana hak asasi
warga negara itu belum terpenuhi
tiba-tiba kemudian muncul keinginan
untuk melakukan perubahan undang-undang
Dasar
1945 pertanyaannya adalah kalau kita
bandingkan dengan reformasi konstitusi
yang terjadi pada tahun 1999 sampai
dengan 2002 reformasi konstitusi itu
didukung oleh gerakan-gerakan yang ada
di masyarakat masyarakat sipil jadi
sifatnya itu memang merupakan dorongan
jadi
ehary Forces yang eh didorong oleh
rakyat oleh masyarakat sipil agar
membuat Indonesia mempunyai konstitusi
yang lebih baik demi apa demi
penyelenggaraan negara yang lebih
demokratis berdasarkan prinsip negara
hukum kalau kemudian eh amandemen itu
dipaksakan pada tahun ini gitu ya Maka
menurut saya amandemen itu elitis sekali
tidak ada dukungan menurut saya tidak
ada dukungan dari rakyat karena apa
rakyat masih sibuk memikirkan perutnya
yang lapar rakyat masih sibuk memikirkan
Apakah kesehatan saya dapat dijamin di
tengah-tengah pandemi seperti ini
sementara untuk vaksin misalkan untuk
yang lansia itu juga masih rendah sekali
ee capaian targetnya jadi di
tengah-tengah situasi seperti ini maka
patut kita pertanyakan bahwa apakah EE
layak gitu bagi saya pribadi itu tidak
layak dan kita harus ingat bahwa apa
yang dikatakan
abr
[Musik]
not jadi konstitusi itu dibuat untuk
rakyat jangan rakyat dikorbankan untuk
konstitusi ini yang yang yang penting
yang harus e dipikirkan
ole anggota kita yang terhormat para
anggota
MPR Kemudian yang kedua masih berkaitan
dengan Eh tepat atau tidak yang tadi
saya katakan tidak eh eh kalau kita
belajar dari pengalaman Amerika Serikat
misalkan salah satu founding fathers
America mengatakan perubahan
undang-undang dasar itu haruslah
dilakukan dalam situasi apa yang
disebutnya sebagai Great and
Extraordinary occasion jadi sebagai
haruslah Apa perubahan itu dilakukan
karena memang ada satu peristiwa yang
memang membutuhkan perubahan secara
formal nah Great and Extraordinary
occasion itu apakah sudah terjadi dalam
rencana amandemen yang kelima lagi-lagi
menurut saya belum tidak ada momentum
sama sekali nah mengapa tidak ada
momentum karena yang tadi disampaikan
oleh Pak E Mardani yang namanya prosedur
atau yang namanya perubahan
undang-undang dasar karena perubahan
undang-undang dasar itu akan menyangkut
prosedur dan substansi prosedur terutama
bukan hanya diatur di dalam
undang-undang dasar gitu ya tetapi dia
juga punya kaitan dengan
prosedur-prosedur politik mengapa
demikian karena k itu sudah mengingatkan
bahwa mudah atau tidaknya suatu
undang-undang dasar itu diubah tidak
tergantung pada aturan-aturan mengenai
perubahan yang ada dalam konstitusi
tersebut Namun akan sangat tergantung
ada kekuatan-kekuatan dominan yang ada
pada masyarakat gitu ya dan sampai
sejauh mana kekuatan kekuatan dominan
tersebut diam atau berpuas diri terhadap
pembagian-pembagian kekuasaan yang ada
di dalam undang-undang Dasar
1945 Nah jadi ee Ini yang yang saya
katakan bahwa perubahan undang-undang
dasar itu bukan hanya sekedar
persoalan-persoalan hukum Tetapi lebih
banyak dilihat dari perspektif politik
Nah inilah yang tadi dikatakan oleh pak
ee Mardani Bagaimana dengan situasi yang
tadi apa eh eh oposisi yang jomplang
tadi gitu ya jadi jangan sampai kemudian
kekuatan-kekuatan dominan yang ada di
masyarakat itu kemudian menghendaki
perubahan undang-undang dasar karena apa
Karena undang-undang dasar yang saat ini
ee berlaku Dianggap
tidak lagi mampu atau tidak lagi
memuaskan pihak-pihak dominan tersebut
jadi ada kekuatan ada
keinginan-keinginan untuk ee menambah
kewenangan-kewenangan atau menambah
kekuasaan-kekuasaan yang dimilikinya
melalui perubahan undang-undang dasar
pertanyaannya adalah Apakah penah
penambahan-penambahan itu untuk
kepentingan rakyat atau hanya untuk
kepentingan-kepentingan golongan padahal
secara makna tadi konstitusi itu dibuat
untuk rakyat constitution is Made for
man not Man for the constitution
Janganlah kemudian rakyat dikorbankan
untuk eh eh apa eh perubahan
undang-undang dasar nah kemudian yang eh
ketiga gitu ya ketika saya melihat apa
yang terjadi pada saat ini maka saya
melihat sebetulnya
ee persoalan itu bukan pada aturan ya
tetapi lagi-lagi pada persoalan politik
gitu ya yang itu kemudian juga
memunculkan sampai seberapa jauh si
sebetulnya budaya yang kita anut budaya
perubahan undang-undang Dasar atau eh
constitutional amendment
culture jadi eh bangsa Indonesia
terutama para pimpinannya itu mempunyai
budaya apa sebetulnya di dalam eh
masalah perubahan undang-undang Dasar
1945 jika sama ini ada
persoalan-persoalan maka pertanyaannya
adalah Apakah persoalan-persoalan itu
muncul karena persoalan norma yang tidak
baik norma konstitusi yang tidak lengkap
misalkan norma konstitusi yang kurang
jelas ataukah justru persoalan
implementasi kalau persoalan
implementasi maka kemudian Mengapa norma
yang ada di dalam undang-undang dasar
menjadi norma yang diutak-utik untuk
kemudian
diubah nah ini saya kembali lagi kepada
tadi cultureculture tadi jadi budaya
budaya perubahan ee undang-undang dasar
kita lihat bahwa Apakah sama enggak
budaya yang ada pada saat kita melakukan
reformasi konstitusi dari ee tahun 99
sampai dengan 2002 dengan budaya yang
sekarang diemban yang ingin melakukan
perubahan ee ee undang-undang dasar yang
kelima kali menurut saya
budaya-budayanya berbeda karena
konteksnya juga berbeda Nah
konteks-konteks itulah yang menjadi
penting dan saya ingin kembali kepada
budaya tadi ada ada tulisan eh yang
ditulis oleh eh ginsburg dan eh melton
mengenai eh Judulnya itu adalah Does The
constitution amendment rule matter at
all Jadi apakah aturan-aturan perubahan
undang-undang dasar itu merupakan
permasalahan memang ang dan di dalam
tulisannya ee Penulis itu berasumsi
bahwa itu tidak berkaitan dengan ee ee
semata-mata aturan tetapi juga apa yang
dia sebut sebagai budaya tadi apa
indikatornya indikatornya yang pertama
adalah level of
specifity dari sebuah undang-undang
dasar jadi ada kriteria untuk menilai
Bagaimana budaya perubahan ee
undang-undang dasar yang terjadi pada
satu masa tertentu yang pertama itu
adalah level of specifity of the
constitution dia akan
melihat huruf-huruf seberapa banyak sih
huruf yang ada di dalam sebuah
undang-undang dasar kemudian juga
Bagaimana scop-nya kalau kita lihat
konstitusi Afrika Selatan misalnya itu
sebuah konstitusi yang panjang
konstitusi dengan ruang lingkup yang
luar biasa bahkan sampai menentukan
Bagaimana ee status sebuah perjanjian
internasional di dalam sistem ketatanag
mereka bagaimana nanti dia akan bisa
dijadikan sebagai sumber hukum dan lain
sebagainya kemudian menempatkan ee eh
Mahkamah Konstitusi di dalam kedudukan
yang sangat kuat karena apa Karena ee di
Afrika Selatan itu sebelum mereka punya
konstitusi eh permanennya mereka membuat
konstitusi interimnya dan di dalam
konstitusi interim itu maka dimuat
mereka punya yang namanya 34
prinsip-prinsip Abadi immutable
principle nah ketika ee ee konstitusi
permanennya sudah siap gitu ya
konstitusi permanennya sudah siap Maka
diperiksa dulu oleh Mahkamah Konstitusi
ini sejalan enggak sih dengan
prinsip-prinsip Abadi yang sudah
ditetapkan Nah itu adalah level of
specifity untuk menilai Bagaimana budaya
perubahan undang-undang dasar kemudian
eh indikator atau kriteria yang kedua
yaitu Adakah ketentuan mengenai judicial
review di dalam konstitusi tersebut
Mengapa ini menjadi penting karena
ketentuan mengenai judicial review itu
akan ee apa ee menyebabkan Hakim itu
melakukan penilaian terhadap
undang-undang ee eh apa kepada
undang-undang terhadap undang-undang
dasar Nah dengan demikian bisa saja
terjadi substitus apa cara untuk
mengganti undang-undang dasar tidak
melalui melulu melalui formal amendment
tapi juga bisa melalui eh eh putusan
hakim kemudian yang ketiga political
constraint persis ini yang disebut yang
dijelaskan oleh Pak Mardani tadi ini
untuk melihat untuk mengindikasikan
secara the fact political
configuration di dalam lembaga yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan
perubahan ada berapa orang yang setuju
Pro eh apa mengusulkan perubahan ada
berapa oponen gitu ya oponen itu opose
jadi ada berapa yang terhadap gagasan
itu dan yang terakhir adalah Year of
promulgation jadi artinya dari tahun
1950-an itu sudah banyak sekali
perubahan terhadap ee konstitusi satu
negara dan konstitusi yang pertama gitu
ya Nah ini akan dilihat akan ee
dijadikan sebagai indikator penilaian ee
untuk menilai Bagaimana sih budaya
perubahan undang-undang dasar kalau ini
Apa kriteria ini bisa kita pakai untuk
Indonesia maka kita akan bisa ee asumsi
secara asumsi gitu ya kita akan menilai
Bagaimana sebetulnya budaya budaya ee
perubahan undang-undang dasar jangan
sampai kemudian ee budaya yang terjadi
atau budaya yang dibentuk pada reformasi
konstitusi yang sebelumnya yang sangat
memperlihatkan gitu ya dorongan some
primary Forces dari rakyat kemudian juga
dengan dari ee kelompok masyarakat sipil
kemudian juga dari akademisi tapi budaya
itu kemudian tidak tercermin di dalam ee
rencana perubahan yang EE diajukan yaitu
budaya menjadi sangat e elitis gu eh
demikian eh mas eh hal yang dapat saya
sampaikan sebagai pembuka sebelum nanti
kita bisa elaborasi di dalam tanya jawab
terima kasih baik terima kasih Prof ini
eh sebelum kita ke Bang Harun
eh rencana ide amandemen ini eh
sangat-sangat eh eltis tidak ada dimulai
dari diskursus publik tidak ada semacam
sebuah perbincangan yang yang di
masyarakat memang membutuhkan bahwa
negara kita butuh diubah secara
kenegaraan tiba-tiba saja se gelintir
elit pimpinan MPR bertemu presiden dan
kemudian
eh di antara dalam pertemuan itu
seakan-akan
disepakati akan adanya amendemen ini kan
sangat sangat tadi Kalau lihat dari
beberapa ee apa namanya Prof Susi
menyatakan beberapa alasan yang kuat
seharusnya ketika mau melakukan
amandemen konstitusi sebuah negara gitu
ya Nah dengan situasi ini dengan cara
yang dilakukan oleh para pimpinan MPR eh
Presiden Pak Jokowi apabila seandainya
benar-benar terjadi amandemen Bagaimana
ini eh situasinya Apakah menurut profi
akan ada menimbulkan sebuah perbaikan
baru atau malah nanti akan timbul eh
distras ataupun
ee ketidakpercayaan publik yang tinggi
dari masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan negara ya Ee Saya
khawatir bahwa Indonesia akan dikatakan
sebagai negara yang memiliki sebuah
undang-undang dasar tetapi tidak
melaksanakan
konstitusionalisme atau yang dikatakan
negara jadi constitution
withoutalism Nah ini kan menjadi penting
gitu ya yang dipahami karena apa Karena
konstitusi itu kan bukan hanya dokumen
hukum tapi konstitusi itu kalau saya
mengutip pendapat dari Prof Sher
saunders eh konstitusi itu dikatakan
sebagai jiwa bangsa The Soul Of The
Nation begitu Oleh karena itu saya
sangat berharap kepada para e pemimpin
negara kita eh MPR kemudian juga eh
presiden ee kalau memang memahami bahwa
konstitusi ini adalah jiwa bangsa oleh
karena itu konstitusi ini mampu harus
mampu merefleksikan keinginan seluruh eh
elemen bangsa bukan hanya elemen
segelintir orang Bukankah negara ini
kedaulatan tertinggi adalah di tangan
rakyat oleh karena itu membuat sebuah
konstitusi tidak lagi dapat bersifat
elitis seperti yang terjadi pada
abad-abad ke-18 atau ke-19 jadi new
constitusionalism itu menghendaki agar
proses perubahan dan proses pembentukan
konstitusi baru itu melalui apa yang
disebut sebagai
eonversational
constitutionalism jadi sebuah proses
yang memungkinkan semua elemen itu
berdialog Oleh karena itu menjadi sangat
penting ee Pak eh pimpinan MPR kemudian
juga presiden dan EE hal apa
elemen-elemen lain yang terlibat itu
membuka ruang dialog
seluas-luasnya Karena tanpa dialog
mereka tidak akan bisa memahami apa yang
diinginkan oleh rakyat gitu ya nah jadi
mereka tidak bisa hanya mengklaim bahwa
MPR adalah badan yang mempunyai
kewenangan untuk mengubah undang-undang
dasar jadi tidak a bicara mengenai
legitimasi tetapi juga mereka harus
bertanggung jawab untuk menghasilkan
sebuah undang-undang dasar kalaupun
terjadi perubahan adalah undang-undang
dasar yang mempunyai kualitas yang
sangat baik saya masih ingat eh dalam
salah satu tulisan beberapa e tahun yang
lalu saya baca jadi ceritanya gini Mas
haldi jadi di Amerika itu ada sekelompok
yang namanya citizens Citizen for apa ya
eh apa saya Bentar ya saya saya saya
buka jadi eh
Citizen
for Eh ini
Eh ctizen for the constitution jadi Pada
masa itu sekitar tahun 99 itu Masdi jadi
ada satu kelompok yang namanya Citizen
for the constitution eh karena pada
waktu itu mulai RAM eh amandemen
terhadap eh apa
eh eh FL burning terhadap FL burning
jadi eh apa boleh gak sih kayak bendera
gitu dibakar danin sebagainya Nah si eh
cizens kelompok itu cizen for the
constitution itu akhirnya
mempublikasikan pandangan mereka dalam
sebuah publikasi yang berjudul guidelin
for consal amendment di dalam guidel dan
mereka merujuk pada pendapatnya
jamesadison yang tadi saya katakan
perubahan itu haruslah dalam kerangka
ini satu prinip yang menarik yang ini
menurut saya relevan sekali kita
bicarakan padaat iniah satu Buny
ituatan
jadiakah Am yangak
itu salah yang bukan hanya menjadi bukan
hanya imediate conen saat ini tetapi
juga masalah-masalah itu merupakan
masalah-masalah yang diakui akan
mengikat e bukan mengikat
masalah-masalah yang diakui oleh
generasi yang mendatang sebagai
masalah-masalah yang penting gitu nah
Jadi intinya apakah perubahan apakah
amandemen yang digagas itu memuat
persoalan-persoalan yang bukan hanya
persoalan-persoalan yang menjadi konsen
kita saat ini tetapi juga
persoalan-persoalan yang menurut
generasi yang akan datang adalah
persoalan-persoalan yang penting bagi
mereka nah ini adalah salah satu prinsip
kemudian prinsip yang keduanya Apakah
amandemen yang direncanakan itu membuat
sistem kita lebih political responsif
dibandingkan dengan ee perlindungan
terhadap hak-hak warga negara nah ini
dua prinsip yang bisa kita gunakan untuk
menilai rencana amandemen kita bagi
saya gagasan perubahan undang-undang
dasar memasukkan pphn kemudian
memperpanjang masa jabatan presiden itu
hanya immediate Ken hari ini bukan
konsen untuk generasi yang akan datang
nah eh kemudian juga perubahan-perubahan
yang dilakukan itu lebih membuat sistem
politik kita yang e akan lebih mengemuka
dibandingkan dengan
perlindungan-perlindungan terhadap hak
asasi karena itu semua itu kan ggak ada
yang bicara yang berkaitan secara
langsung dengan rakyat pphn misalkan Apa
kaitannya dengan rakyat secara langsung
kemudian juga perpanjangan masa jabatan
presiden gitu yaacac perpanjangan masa
jabatan presiden Apa kaitannya secara
langsung dengan
rakyat Nah
jadi di sini ini akan berkaitan dengan
substansi perubahan dan menurut pasal 37
substansi perubahan itu harus sudah
diketahui oleh rakyat sebelum dilakukan
perubahan demikian Mas untuk Sara Terima
kasih baik terima kasih profar biasaran
pandangannya memberikanmu dan
konstitusional bagi kita m-mudahan
didengar juga nih para bapak-bapak MPR
ya dan juga para penggagas amendemen
yang
eh secara substansi dan timing saat ini
sangat-sangat e belum eh membutuhkan
amandemen Kita sebenarnya baik Eh
sekarang kita ke Bang Refli Har
Asalamualaikum Bang
Refli Waalaikumsalam Warahmatullahi
wabarakat Selamat malam Bung
Refli ya di dalam diskusi kita pada
malam ini ingin menggali terkait dengan
rencana ide amandemen undang-undang
Dasar
1945 yang di tengah situasi pandemi dan
beratnya buban ekonomi dan kehidupan
rakyat tiba-tiba segelintir elit MPR
ehang bertemu presiden untuk
menyampaikan rencana amandemen ini dan
Bagaimana pandangan Bang sebagai pakar
hukum ya dan juga pengamat e kehidupan
politik dan kebangsaan kita Apakah
amandemen ini bisa meran solusi dan
membawa kebaikan bagi bangsa kita atau
malah bangunan kebangsaan kita bisa
makin keropos ke depannya Bagaimana
bangelat Terima kasih ya kaw-kawan semua
di situ ada
Prof akademinya masih terjaga kalau saya
disiplin
[Tertawa]
jalanannya orang jalanan yang juga baru
bergabung Saya kirayung
kan
Ken ada orang yang di parlemen sekarang
kanitu
e Terima kasih atas undangannya sama
siapa yang jadi
moderatornya dulu ini ada berita Luar
biasa ini rumah mau digusur Tutut Balik
1
triliun rumahnya mau digusur Sentul C
Rocky grung tuntut balik 1
triliun kalau misalnya
eh jadi 1 triliunnya saya harus
dekat-dekat dengan Rocky grung
yanya belum buka dia ya
Eh jadi soal amandemen ya saya melihat
soal amandemen ini ada soal teknis dan
ada soal politis ada soal disiplin
akademiknya
juga kalau kalau kita lihat di
masyarakat itu kan selalu ada tiga
kelompok yang
EE bersikap tentang konstitusi yang ada
saat ini dan biasanya memang sangat
tergantung sejauh mana kelompok tersebut
merasa puas dengan konstitusi yang ada
kan kelompok pertama adalah kelompok
yang menganggap bahwa amandemen yang
dilakukan pada tahun
1999 sampai 2002 itu cukup sehingga
tidak perlu lagi paling tidak for the
time being untuk dilakukan amandemen itu
satu satu satu sikap dan biasanya sikap
ini Kalau kemarin-kemarin sebelum adanya
gonjang-ganjing ini diwakili oleh
kelompok kelompok di
ee mantan anggota DPR MPR yang melakukan
amandemen dalam kurun waktu 1999 2002
rata-rata mereka selalu
berargumentasinya pokoknya apa yang
mereka lakukan tuh sudah sempurna
kira-kira begitu kalau ada kesalahan
biasanya bilang Wah itu implementasinya
maksudnya tidak
begitu padahal padahal antara maksud dan
apa yang tertuang bisa berbeda kan
yang kedua adalah yang lebih gawat yang
sangat apa sangat punya psikologi
politik baik itu rasional maupun
irasional yang ingin kembali kepada
romantisme masa lalu Jadi yang dia sebut
dengan undang-undang Dasar 1945 yang
asli ternyata ini
bukan hanya didukung oleh misalnya
pemikiran
segelintir mantan ABRI yang sekarang
tnii atau pabri gitu tetapi juga
beberapa intelektual juga menyuarakan
ini karena ketika melihat kebunuhan
politik yang terjadi saat ini maka
jawabannya adalah kembali ke masa lalu
seolah-olah Masa lalu itu sukses Padahal
saya kok tidak melihat success Story ya
Indonesia di bawah undang-undang Dasar
1945 sebelum ktittutional amendment
karena hanya memunculkan dua e kekuasaan
yang otoriter yaitu orde lama tahun '9
saat konstitusi digunakan lagi sampai
tahun6 dan kemudian ketika Orde Baru
berkuasa 66 sampai 98 ya adalah 1 2
tahun 3 tahun awal di era orde baru itu
demokratisasi berjalan ya tetapi secara
umum akhirnya kan kita menumbangkan
kekuasaan orde baru Jadi sebenarnya dari
sisi sejarah tidak proven undang-undang
Dasar
1945 versi PPKI itu adalah undang-undang
dasar yang e Katakanlah sesuai dengan
jiwa dan semangat kita dan e dia
terbukti berhasil ya dalam misalnya
menjadi sebuah guiding dalam kehidupan
bernegara
kita tahun
45 49 ketika konstitusi ini digunakan
awal-awal tidak bisa dijadikan ukuran
karena waktu itu kita energi kita Sibuk
bukan institusionalisasi tapi bagaimana
mempertahankan kemerdekaan sekaligus
mendapatkan pengakuan internasional Jadi
tidak bisa dihitung jadi dari sisi
sejarah justru konstitusi asli ini yang
kata orang asli memunculkan dua
kekuasaan
otoriter kelompok yang ketiga adalah
kelompok yang memandang bahwa perubahan
konstitusi yang sudah dihasilkan tahun
199922 sudah lumayan sudah cukup baik
karena mengatur pranata-pranata
demokrasi yang e barangkali relatifely
lebih lumayan dibandingkan sebelumnya
misalnya beberapa ee beberapa kelompok
mengatakan pemilihan presiden secara
langsung kalaupun ada kemudian
penyimpangan ya kan ee dari pemilihan
ini soal implementasi misalnya aturan
mengenai presidenial
misalnya Lalu ada juga mahkamah
konstitusi yang bisa melakukan review
terhadap e undang-undang yang dihasilkan
oleh DPR plus DPD plus
presiden di mana Eh yang namanya
Mahkamah Konstitusi ini adalah tren di
negara-negara baru terutama
negara-negara yang baru lepas dari rezim
e
termasuk Indonesia jadi negara yang baru
lepas dari rezim otoriter aparheid di
Afrika Selatan rezim otoriter di filipin
di bekas Uni Soviet di bekas Yugoslavia
dan termasuk Indonesia rezim otoriter
Soeharto biasanya mereka menghadirkan
sebuah ee Mahkamah Konstitusi agar
mereka bisa mengecek undang-undang yang
dihasilkan sebuah kekuasaan atau sebuah
rezim nah n Indonesia
eh dalam kelompok ini ya itu memang
berpikir bahwa eh memang sudah baik
hanya kita perlu
menyempurnakan penyempurnaan dilakukan
misalnya ya terhadap kekuasaan DPD mau
diapakan DPD ini barang mahal yang
enggak ada gunanya kir-kira begitu ya
barang mahal yang enggak ada gunanya
lalu tiba-tiba orang sadar juga Waduh
Mahkamah Konstitusi ini Perlu diperbaiki
juga kita berharap dia menjadi Champion
demokrasi dan eh hak azazi manusia
sebagai eh apa eh sebagai
eh apa The Protector of human misalnya
sebagai the Sou interprer of the
constitution ternyata akhirnya kita
mendapati Mahkamah Konstitusi ini
mahkamah yang tidak jauh dari pergulatan
politik yang Menur Saya remehtemeh tidak
paradigmatik ya hanya menempatkan
orang-orang ya kan kira-kira ini
orangnya siapa ini kelompok siapa dan
lain sebagainya padahal asumsi awalnya
hakim-hakim konstitusi itu akan mewakili
aliran pemikiran Wah kerennya kan begitu
kan aliran pemikiran konservatif kah
progresif kah Ya kan barangkali aliran
pemikiran yang agak kanan agak ke kiri
agak Tengah ternyata yang diwakil adalah
aliran pemikiran pragmatis semua
kira-kira begitu apalagi kalau sudaham
ist maka mayoritas hakim konstitusi itu
akan tunduk terbukti dengan misalnyaud
review hket
presidenal ya kan itu menunjukkan
Bagaimana paradigma konstitusinya sudah
tidak ada lagi yang dikemukakan itu
hanya soal kecenderungan terhadap
kekuasaan termasuk juga yang saya agak
terhenyak itu ternyata
e Peru or tidak juga ditolak tidak
mengikutinya kok bisa yang antimokrasi
ya bisa membubarkan sebuah ormas tanpa
proces of Law sewenang-wenang tiba-tiba
tidak dibatalkan oleh pemerintah hanya
karena melihat yang korbannya itu adalah
HTI misalnya ya
kan jadi itu yang harus kita pahami nah
Karena itulah kemudian tiga kelompok ini
sebenarnya ya bertarung dari sisi ide
rupanya terakhirterakhir ini ada
kelompok keempat kelompok keempat
adalahpok
jadi am secara
terbatas jadi limit Ed limited edition
itu akhirnya gak ada gunanya juga kalau
misalnya targetnya adalah pphn Saya kira
semua sudah menyinggungnya kalau PN
mau ke dalam perubahan konstitusi
dan majelis
permyawaratanakyat menetapkan
pokok-pokok daripada haluan negara
misalnya maka orang mengatakan loh Apa
gunanya pphn seperti itu kalau tidak ada
mekanisme untuk menegakkannya
misalnya mekanisme untuk mengontrolnya
misalnya kan di masa lalu eh bisa ada
memorandum S memorandum 2 oleh DPR
karena paradigma ketata negaranya kan
berbeda waktu itu MPR diterima sebagai
the highest state institution sebagai
institusi atau lembaga negara tertinggi
tetapi sekarang kita maunya check and
balances ya kan spar of Powers Nah
karena itu ketika misalnya DPR diber eh
MPR diberikan diberikan kekuasaan yang
lebih lagi ya kita mau menggeser bandul
kekuasaan lagi jangan-jangan dan
jangan-jangan ujungnya pemilihan
presiden oleh MPR lagi Wah kalau tahun
45 suasananya pemilihan presiden oleh
MPR barangkali pikirannya masih murni
kalau sekarang pikirannya udah
udah
hitung-hitungan 711 anggota MPR kalau
masing-masing diberikan 3 miliar ya kan
tidak sampai 3 triliun dan itu very
sangat mudah
untuken untuk memenangkan kursi
kepresidenan dan saya kira hanya a yang
akan menolak 3 miliar
tersebut siap siap tolak Nah jadi karena
itu kalau konteks zaman sekarang Saya
kira itu pemikiran yang sudah tidak
relevan sangat tidak relevan untuk
mengembalikan jadi yang harus kita
perbaiki adalah bagaimana kita bisa
menghadirkan sebuah pemilihan baik dalam
ee pemilihan legislatif maupun eksekutif
yang eh fair dan
ir
and nah ini yang tidak pernah terjadi di
kita sampai saat ini mulai dari
rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu sampai
kemudian pelaksanaan pilpres dan pilek
itu penuh dengan apa kecurangan termasuk
memilih hakim konstitusi penuh dengan
kecurangan juga ya korbannya saya
profa saya
mewakili mewakili Prof Susi Ya saya
merasa kami berdua cocok jadi hakim
konstitusi rasanya Ya kan cocok
cocokah cuman masalahnya PKS pun tak
mendukung kita walaupun kita ranking
satu kan kacau PKS saya Saya dukung
gimana duendukung Abu Bakar Al hababsi
tidak mau mendukung saya
itu Jadi biasanya partai politik itu
begitu begitu ini barang Kelihatannya
tidak didukung oleh partai-partai
politik lain dia berbelok arah gitu tapi
dari awal memang PKS e tidak itu karena
mereka berpikir bahwa Wah dengan
komposisi Hakim saat ini lumayan karena
kita bisa cincai kira-kira begitu Wah
kalau saya sama Susi kan agak susah sama
Prof Susi susah untuk berkompromi saya
hanya takut sama Rocky Gerung saja yang
lainnya
enggak coba
Pasi
siapap jadi itu pun Saya dipaksa untuk
ikut eh apa seleksi hakim konstitusi
Saya tidak mau ikut dari Presiden karena
saya sudah tahu pasti tidak akan dipilih
walaupun saya e nomor satu saya ikutlah
dari DPR karena dipaksa oleh seorang
sahabat yang sekarang ada di Mahkamah
Konstitusi untuk memperkuat Katakanlah
paradigma ktitusionalis tadi agar kita
jangan seperti kata Prof ya Yang
mengutip seorang ahli constitution
without
constitutionalism ya kan Jangan sampai
kita ada hakim konstitusi ya kan
konstittutional judges without
constitutionalism perspective ya kan
jadi perspektif konstitusionalismenya
itu enggak ada yang ada adalah ikutin
ayunan kekuasaan Nah jadi kalau misalnya
saya harus memilih yang keempat limited
constitution untuk eh limited amendment
hanya untuk pphn pasti pribadi saya
tolak apalagi kalau mau diboncengi
dengan tiga
periude kita tahu bahwa yang
namanya apa pembatasan kekuasaan itu
adalah eh alasan utama Kenapa kita
melakukan amend konstitusi yaitu
membatasi kekuasaan presiden bahkan
pembatasan itu sudah dilakukan sebelum
amandemen dilakukan walaupun dari sisi
hukum tata negara sebenarnya agak aneh
tapi itu sebagai konsensus ada to MPR
tahun 98 yang membatasi masa jabatan
presiden dua periode saja menghilangkan
ini ya sama saja kita menghilangkan roh
dari reformasi
konstitusi termasuk juga misalnya kalau
amendemen konstitustion itu ktiustional
amendment itu diarahkan untuk
perpanjangan masa jabatan karena
legitimasi perpanjangan masa jabatan itu
tetap juga harus masuk di dalam limited
amendement itu karena kita tahu bahwa
masa jabatan itu adalah 5 tahun kalau
dia menjadi 7 tahun dengan alasan
pandemi dan lain sebagainya tetap harus
mengubah ketentuan-ketentuan
konstitusional
kecuali kita main Paksa kan banyak main
paksa di sini kan
e kata fajurrahman pemerintahan Jokowi
tegak lurus terhadap konstitusi yang
menguntungkan yang tidak menguntungkan
bengkok dia salah satunya
yang yang sering dibengkokkan itu salah
satunya adalah pasal 28d ya kan ayat 3
Kalau tidak salah tentang kebebasan
menyampaikan pendapat baik secara lisan
maupun tulisan kita tahu mural dihapus
kemudian orang ee bukan protes
menyampaikan aspirasi ketika Jokowi
lewat tetap saja dipanggil ke polisi
dulu ya kan walau diprotes baru
dilepaskan Nah ini kan sebenarnya Ee
tidak tidak tidak ada konsistensi di
sana karena itu Menurut saya kita harus
tolak tig materi itu pphn kita tolak
kemudian perpanjangan masa jabatan kita
tolak periode
apagi tapi bagaimana dengan peluang
amenden konstitusi yang lebih substantif
saya termasuk mendukung tetapi dalam
percakapan tentang
ktital pertama kita bicara substansinya
apa yang mau diubah yang kedua
timingnya kalau misalnya substi Coba
tengok apa yang dibuat oleh EE saya dan
kawan-kawan waktu membantu Dewan
Perwakilan Daerah dalam mempersiapkan
perubahan konstitusi yang komprehensif
ya pasti ada kelemahan-kelemahannya tapi
pada waktu itu kami bersembilan tuh ada
saya indr
almarh kemudian ada Irman putidin
kemudian ada
Sal itu
ada Marwan itu merumuskan
eh amanden kelima kita enggak mau
menyebutkan e konstitusi baru karena
secara psikologi politik agak susah jadi
kita rumuskan secara komprehensif dengan
naskah akademiknya Dan itu menjadi bahan
e buku yang lengkap Saya kira itulah
barangkali salah satu mungkin
satu-satunya jangan-jangan sebuah usul
perubahan yang sangat lengkap kan
biasanya ihan tapi sekali lagi ya kita
kan tidak punya kekuatan untuk
mendorong jadi tidak hanya soal alasan
substansi perubahannya tapi sejauh mana
timing perubahan itu bisa mendorong daya
perubahan yang ada nah rupanya timingnya
tidak ada dan sekarang timingnya
dipaksakan dari atas Padahal
konstitutional amendement di
negara-negara lain yang saya pahami
adalah karena terjadinya
perubahan-perubahan Dahsyat di dalam
negeri perubahan politik terutama
sehingga konstitusal amendemen atau
amendemen konstitusi bahkan konstitusi
baru itu menjadi sebuah kondisi yang
kondisio sanon karena konstitusi yang
lama dianggap tidak lagi kompatibel
terhadap perubahan-perubahan yang ada
nah sekarang konstitusi kita
sesungguhnya masih kompatibel yang kita
butuhkan adalah bagaimana kita lebih
mengefektifkan menyempurnakan mengurangi
bolong-bolongnya agar ini lebih
memperkuat konsolidasi demokrasi kita
yang banyak dibajak di tingkat
implementasi karena memang bolong-bolong
itu dimanfaatkan betul oleh politisi
untuk membuat sebuah regulasi yang
akhirnya justru bertentangan dengan
maksud dibentuknya konstitusi itu
sendiri misalnya yang paling nyata
adalah ketentuan mengenai presidensial
threshold dan tentu saja tidak
diadopsinya calon perseorangan di dalam
pemilihan presiden padahal pemilihan
presiden kita sudah berubah dari
pemilihan tidak langsung menjadi
pemilihan langsung tapi kita lupa
memasukkan elemen penjaganya boundernya
agar ini tidak dibajak di tingkat
perubahan eh di tingkat undang-undang
atau aturan di bawah undang-undang Saya
kira itu saja dari saya e selebihnya
persoalan hidup dan mati republik ini
saya serahkan kepaday GR no Roy no
party ikah wasalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullah
Waalaikumsalam Mak kasih eh Bang Refli
atas paparannya yang sangat eh luas ya
melihat dari berbagai macam perspektif
satu pertanyaan sebelum eh kita ke Bung
Roki eh Bang Refli kalau seandainya
amandemen ini terjadi kan kalau
seandainya undang-undang ee rakyat bisa
mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi ya ya elemen rakyat yang
menganggap mungkin kalau seandainya
undang-undang ini ada melanggar
konstitusi Nah kalau seandainya
konstitusi yang diubah undang-undang
dasar ini rakyat ke mana Mau mengadu e
kalau menurut Bungi gampang tidak usah
mengadu kita lakukan gerakan ekstra
konstitusional ya kan artinya kan kita
tidak bisa lagi Within thetitution
karena konstitusinya sudah diubah dan
konstitusinya itu tidak lagi mewadahi
sebuah aspirasi alisme demokrasi
misalnya Karena dia sudah out dari hal
seperti itu maka gerakan ekstra
konstitusional yang bisa menjawabnya dan
itu pemimpinnya sudah ada di depan
kita
ini kerajaanent
City Baik terima
kasiharat bahwa tidak jadi digusur
karena digusur itu akan kehilangan
separuh dari pemikir
[Tertawa]
lawanlawan Baik terima kasih Bang
sekarang kita pengin mendengar paparan
dari Mur tadi sudah Prof su secara
fundamental objektif dan landasan
keilmuan sudah memaparkan Muri Bahwa
saat ini amemen tidak tepat dari dari
sudut pandang eh filosofis eh dan juga
historical timing ya Harun juga
bagaimana e saat ini juga tidak tepat
gitu dan pertanyaan terakhir saya ini
kalau seandainya
ee benarbenar terjadi rakat Mau mengadu
ke mana Nah katanya mengadu ke Bung Roki
nih
oke no rly no
Fly
notiti ini satu peristiwa yang akan
dicatat oleh sejarah tentang kedunguan
majelis pemusatan rakyat kedumuan
MPR Kenapa
ini kan seperti kita mau renovasi rumah
itu
tapi rakyat enggak bergairah untuk ide
itu kan enggak ada semacam urgensi
apalagi e kepentingan yang
tiba-tiba jadi urusan publik dengan soal
amandemen ini memang ini bukan ide yang
didorong oleh rakyat ini ide yang
didorong-dorong oleh dua orang
doang yang satu presiden yang satu ketua
MPR dengan kepentingan yang sangat
pragmatis itu yang terbaca oleh publik
jadi dorong-mendorong di antara dua
orang dungu dungu dungu konstitusi
maksud saya dengan akibat kita dibikin
eh harus membahas segala soal sampai
yang fundamental coba saya Terangkan
satu
soal MPR dia punya
arogansi untuk mengatakan bahwa dia
berhak mengubah
undang-undang dari mana kita kasih dia
hak mengubah konstitusi luu dibacain
pasalnya itu kewenangan MPR l MPR saya
beri dia kewenangan untuk memproses
kepentingan saya Saya gak punya
kepentingan mengubah konstitusi Masa dia
bilang itu kewenangan dia dia punya
kewenangan adjektif bukan kewenangan
substantif kenangan subst ada di saya
kalau saya yang minta rakyat
bercakap-cakap setiap hari maka hasil
percakapan itu diproses di mpr itu
kewenangan untuk memproses perubahan
ktitusi bukan dia yang berwenang
mengubah ktitusi itu D di
situak bisaar kedudan ad
dia substantif rakyat ini ini soal yang
fundamental kalau ada kakus kehebohan di
publik misalnya kita mauuji Apakah
negara ini masih berbasis pada ware
state dan bikin opini di koran dan jadi
heboh itu Maka timbul kegairan dari Mak
untuk mendorong isu untuk mempertanyakan
Apakah Indonesia
masih nah heb ini masuk MPR lalu MPR
mproses itu yang namanya proses ee
perubahan atau amendemen konstitusi jadi
idenya dari bawah itu maksudnya karena
itu kita mesti katakan hak substantif
rakyat itulah yang menggerakkan hak
adjektif MPR untuk mulai memproses ide
perubahan konstitusi ini dia sendiri
sibuk di atas Terus dia suruh kita kasak
kusuk gitu
ya hasilnya adalah
kedunguan apalagi cuman soal yang
e soal yang sangat simpel itu pphn apa
namanya tuh Padahal sebetulnya pphn itu
ada di dalam janji presiden Jokowi itu
dia gagal memenuhi pphn-nya tuh maka
yang mesti diproses adalah kegagalan
Presiden bukan konstitusinya yang harus
diubah kan itu idenya kan begitu tuh nah
hal yang sebetulnya lebih dari itu
adalah MPR enggak ngerti apa itu
kedaulatan Saya enggak pernah
menyerahkan kedaulatan pada
MPR dia bukan representasi dari
kedulatan itu enggak boleh
dikuantifikasi kedulatan itu adalah
guiding ideas princip yang harus
terusmenerus kedudukannya adalah
abstrak dan kualitatif begitu
dikuantifikasi maka keduratan itu
berubah setiap 5 tahun tergantung Siapa
yang mayoritas di mpr gitu Itu ide-ide
ide dung juga kan dia enggak ngerti apa
yang namanya eh ide dari sovy itu people
sov itu itu satu hal berikutnya misal
tadi saya di ujung saya masih dengar
oraian dari ee eh Mbak Susi
tentang konstitusionalisme itu kalau
saya balik lebih jauh lagi kira-kira di
abad 16 tahun
1560-an
itu ketika kata konstitusi pertama kali
muncul di Eropa itu Terjemahan
letterlnya artinya hak untuk membunuh
raja jadi konstitusi adalah jaminan bagi
rakyat untuk silakan membunuh raja tuh
itu dalilnya karena pada waktu itu abad
16 kita lagi pindah dari mahkota Raja ke
mahkota rakyat karena itu mesti ada
pembenaran untuk menurunkan mahkota
mahkota Raja maka disebut itu adalah
tindakan konstitusional jadi membunuh
raja itu justru tindakan konstitusional
pada waktu itu supaya kita
ingat historic orig at orig dari ide
ktitusi itu yang ditulis
oleh di dalam bukunya
francoia kan yang kasih diterjemahin ke
bahasa Indonesia terus dibagi-bagi ke
ketua MPR supaya dia ngerti sedikit tuh
Apa yang disebut asalusul dari
konstitusi itu jadi kelihatannya ini
orang-orang ini yang memang enggak
dibrief dengan pengetahuan lalu jadi
jadi ugal-ugalan di DPR ini bahayanya
kalau elekabilitas tidak didukung oleh
intelektualitas dianggap kalau sudah
terpilih oleh rakyat diaudahudah paham
tentang soal-soal fundamental bernegara
jadi itu dimulai Dar ketidakmampuan
untuk mengerti konsep-konsep dasar
bernegara itu itu intinya sebetulnya
terjadi kalau mereka Paham mereka akan
malu untuk mengajukan
amandemen karena menganggapak ada
anginak hujan kokak biasa-biasa gak ada
urgensinya jadi terpaksa kitailai ini
urgensi bu lagi
pragmatisaretua
MPR presiden ingin dapat jaminan bahwa
dia perlu tambahan periode untuk
membuktikan bahwa dia masih bisa
eh memperbaiki rapornya yang merah
selama sampai dengan periode sekarang N
karena itu dia minta supaya kasih saya
waktu lagi tuh lalu Kepala Sekolahnya
namanya e ketua MPR bilang iya tapi kita
juga akan
rubah beberapa prinsip di dalam
bernegara dan lebih dari itu ber saya
jaminan bahwa saya akan jadi ketua
partai kira-kira itu tukar tambahnya gak
ada lain cuman itu intinya Nah kita mau
lihat sebetulnya Apa yang akan terjadi
pada bangsa ini kalau hal-hal yang
bersifat konseptual tidak dipahami oleh
pemimpin negara kita coba lihat misalnya
seandainya memang ada inisiatif rakyat
untuk mengubah konstitusi maka lakukan
riset yang betul-betul bermutu misalnya
ada inginan dari DPD untuk minta
tambahan hak
gu Artinya kita MTI ambil risiko untuk
bicara tentang ide
bameralis MPR enggak mau bicara
Itu kalau kita ingin agar supaya DPD itu
dapat hak sepenuhnya untuk ikut membuat
undang-undang sehingga dia Misalnya ini
ketua DPD namanya si
Amin bikin konsep yang kuat dibant oleh
adem misi Maka timbul draft
undang-undang yang diusulkan oleh
Senator yang namanya Amin maka
undang-undang itu disebut Amin Bill itu
bermutu kan sehingga orang tahu bahwa
DPD memang berupaya untuk menghasilkan
hukum undang-undang yang berbasis pada
Justice karena itu dia Mus diberi
kewenangan dengan konsekuensi Apa
konsekuensi bahwa keputusan-keputusan
yang dibuat DPD punya kemampuan untuk
mengaktifkan ide federalisme Nah karena
itu kemudian muncul percakapan tentang
federalisme secara intelektual secara
sosial itu yang diproses oleh MPR MPR
mestinya nguping Apa yang dimaksudkan
oleh oleh rakyat di dalam perdebatan
akademis itu yang dia proses sebagai
bahan untuk perubahan konstitusi Bukan
dia sendiri yang punya inisiatif tuh ini
gilanya di situ tuh sama seperti
Mahkamah Konstitusi hari ini kita engak
dengar eh satu poin dari Mahkamah
Konstitusi tentang ide perubahan
konstitusi padahal ini kewajiban dia
untuk ikut di dalam perdebatan ini
mahkamah konstitusi itu bukan sekedar
menunggu kasus judal review dia diberi
kewenangan etis untuk mengevaluasi
peristiwa-peristiwa yang bisa
membahayakan konstitusi itu yang
namanyaudal yang harusnya ada pada
mahkamah
konstitusi kita gak dengar apa-apa kan
Gilah ktitusi ada keributan soal am di
nanti dia bilang oke silakan datang ke
kami itu itu bukan fungsi dari mahkamah
konstitusi dalam pengertian hukum modern
dia Mi aktif melihat membaca mendengar
nguping lalu terlibat di dalam
perdebatan soal perubahan konstitusi itu
fungsinya sebagai jadi ini betul-betul
Mahkamah Konstitusi ini dia dia
mengalami gagal pencernaan gagal
mencerna isu publik gagal cerna itu
dalam bahasa kedokteran namanya
konstipasi
jadi dia jadi mahkamah
konstipasi mahkamah yang mengalami
sembelit jadi bagian bagian fundamental
dari bangsa ini Mahkamah Konstitusi MPR
enggak ngerti tentang pengertian dasar
konstitusi nah soal-soal semacam ini
yang harusnya juga jadi pelajaran bagi
kita bahwa Jangan memilih orang hanya
karena
elektabilitas intelektualitas itu
harusnya yang utama baru ditempelkan
elektabilitasnya nya kan jadi hal yang
sederhana mesti diterangin lagi sama eh
Mbak Susi dengan eh ref hal-hal yang
harusnya orang sudah tahu mpr-nya sudah
ngerti itu anggota MPR sudah ngerti
presiden sudah ngerti ini mulai ngajarin
kayak anak SD kita mesti ajarin lagi apa
sih itu demokrasi apa itu soventi apa
itu konstitusi itu kan kita percuma kita
bikin pemilihan umum panjang lebar dan
dengan biaya besar kalau partai-partai
ini tidak punya kurikulum untuk
mengajarkan fungsi-fungsi dasar
kenegaraan itu ini ini ini gila nih
keadaan kita semacam ini jadi Sekali
lagi saya menganggap bahwa ide yang
sekarang sedang dimunculkan itu tukar
tambah pragmatis yang betul-betul
dangkal dan kedangkalan itu terbaca di
dalam kegugupan semua pihak untuk
mengucapkan pikiran bermutu di dalam
hirup piku soal amandem ini saya kira
itu dan eh kita mesti ingat bahwa
demokrasi itu bukan sekedar penjumlahan
partai politik sehingga seolah-olah
hanya seorah partai politik yang boleh
masuk di dalam e segala macam diskusi
publik demokrasi itu lebih luas dari
penjumlahan partai politik ada prinsip
mengatakan the is biger the of part
karena itu politik tidak boleh terbagi
habis ke dalam partai politik itu
intinya nah konsekuensinya apa
konsekuensinya boleh ada presiden yang
tidak berasal dari partai politik yang
kita maksud dengan Presiden persorang
engak perlu enggak perlu dengan dewat
partai politik karena partai politik
bukan satu-satunya cara untuk merawat
demokrasi itu dia cuman penggalan doang
G nah soal-soal semacam ini yang
mestinya jadi pembicaraan di mpr bukan
sekedar upaya tig periode itu artinya eh
memperpanjang kedungguan selama tig
periode itu akibatnya nanti itu nah
sekali lagi lagi kita senang karena PKS
mengambil isu ini untuk diucapkan dengan
fasilitas pembicaraan Akademi semacam
ini tapi nanti ada konsekuensinya bahwa
PKS harus tunduk pada hukum-hukum
berpikir akademis hukum-hukum politis
disampingkan dulu itu karena nanti jadi
pragmatis juga PKS jadi penting untuk
mengingat yang diterangkan oleh
eh Susi dan Har kalau saya bagian kompor
doang
memang memlukan supa ini berasap
terus pembicaraan semacam ini kalau gak
nanti se dianggap sebagaiud rakyatah di
ber itu kira-kira
poinnyaaisaengarar Sem ini oleh mereka
yang kekurangan pengetahuan tentang cara
berarim sebel nanti kita
[Musik]
ke presiden Guinea ini dikudeta oleh TNI
setelah dia melakukan amandemen
undang-undang dasarnya untuk
memperpanjang masa jabatan ya menjadi
tiga periode gitu dan Eh ini jadi
perbincangan kodi sosial media ini
menjadi pengingat oleh netizen banyak
sekali memposting ini agar e para e
pimpinan wakil rakyat kita mau mendengar
ee suara rakyat dan di beberapa negara
banyak sekali juga ketidakstabilan yang
terjadi ketika para pimpinannya
berperilaku otoritar dan oligarkis Ya
seperti di Myanmar terus pernah juga di
Thailand ya dan yang terakhir ini di gu
nah Bagaimana dengan kondisi Indonesia
Prof bahwa Apakah Eh ini akan memicu
kita ketidakstabilan negara kita
amandemen ini nantinya saya punya
keinginan itu tapi bukan hasil
analisis
seolah-olah kita merasa bahwa karena
buntu pembicaraan tentang demokrasi maka
model Gia itu
jadi poping id di kepala kan itu yang
terjadi kan Nah rakyat sebetulnya enggak
ingin itu karena itu mengundang kembali
militer masuk ke dalam politik tetapi
karena juga macet pembicaraan maka orang
anggap kalau begitu udah Bypass aja
Padahal kita ingin agar supaya negeri
ini diurus dengan
fasilitas value bukan orang sipilnya
yang yang yang Supreme tetapi value
zivilian value-nya yang yang mesti
diucapkan kan di kita sering dianggap Oh
ini sipil militer karena itu e
pemerintahan eh harus orang sipil bukan
bukan itu bukan orang sipilnya tapi
nilai sipilnya itu sehingga kalau
militer pun memerintah dia tunduk pada
civilian f the supremacy of civilian
values bukan supremasi orang sipil tapi
supremasi ide-ide kesipilan dan itu
peradapan yang ingin kita bangun Jadi
sebetulnya dalam keadaan sekarang
anything goes begitu ada semacam model
radikal di Guinea orang menganggap ini
inspirasi tuh ada Taliban orang
menganggap Oke ini inspirasi juga tuh
ini ini terjadi karena tidak ada
tuntunan etiks dan tidak ada tuntunan
akademis pada pemerintah sehingga rakyat
menganggap Oke Mari kita pakai model
g Afrika Guinea atau kita pakai model
Taliban Afganistan kan semua ini terjadi
karena macetnya percakapan intelektual
tentang cara bernegara yang demokratis
itu aja intinya Siapa yang salah ya
presiden karena dia tidak paham GR itu
kan itu intinya kan itu akibatnya kalau
presiden apa namanya bikin banyak jalan
tol tapi dia sendiri gak punya jalan
pikiran kan itu
akibatnya nih Prof Susi Prof Susi
sebagai guru besar ahli tata negara ee
baga Apakah Prof Sosi melihat bangunan
negara kita sekarang ini sudah ideal
atau mendegati ideal ya secara
konstitusi dengan sistem kita
presidensial pemilihan langsung masa
jabatan dua periode gitu ya saya kok
kebayang eh termasuk juga mungkin begini
ya kan ini yang mendorong salah satu isu
amandemen ini perwakilan dari partai
politik ya Di mana sebenarnya di
bangunan partai politik kita juga banyak
Ya bisa dibilang juga terjadi juga
oligarki ketika ketua umum parpolnya
sudah bertahun tahun lebih dari du
periode juga menjabat gitu kan syukurnya
kalau PKS eh tradisinya presiden
berganti setiap periode Bung
Roki Nah kalau partai lain ada yang dari
sejak awal berdiri seakan-akan itu
memang partai milik pribadi milik
keluarga atau diturunkan ke keluarga
gitu ya Nah ini itu kan tradisi aik itu
mungkin mengalir ke bangunan negara kita
gitu nah bagaimana Prof melihat ini
apakah bangunan konstitusi kenegaraan
kita sudah mendekati ideal atau memang
ada Perlu
diperbaiki Dim dulu
Prof Terima
kasih Apakah bangunan ketaraan kita
sekarang sudah kokoh se apa yang kita
harapkan ee sesuai dengan perubahan
undang-undang dasar kalau kita berangkat
Ee kita melihat ke belakang itu
sebetulnya kan ada beberapa alasan utama
Mengapa ee undang-undang dasar perlu
diubah ee alasan yang pertama adalah ee
ee begitu kuatnya dominasi presiden ee
pada saat itu sebetulnya tidak salah ee
dominasi Presiden itu menjadi sangat
kuat atau sangat terasa karena apa
Karena itu adalah konsekuensi dari
sistem pemerintahan presidensal yang
akan menempatkan Presiden sebagai aktor
yang kuat namun kuatnya Presiden itu
ternyata tidak dilengkapi dengan
ketentuan check and balances yang
memadai yang ada di dalam undang-undang
dasar 1945 yang lama nah itu adalah dua
ee apa ee kelemahan kemudian kelemahan
yang ketiga undang-undang Dasar 1945 itu
banyak memberikan
ketentuan-ketentuan pendelegasian
kepada undang-undang contohnya saya
selalu mengambil ee pada bidang
pemerintahan daerah pasal 18 itu
ee sudah menghasilkan beberapa
undang-undang pemerintahan daerah kita
ambil saja undang-undang nomor 5 tahun
74 dan undang-undang nomor 22 tahun 99
kedua-duanya mengatur mengenai
pemerintahan daerah dan berasal dari
pasal 18 jadi dasar hukumnya sama pasal
18 namun apa yang terjadi politik hukum
di undang-undang nomor 5 tahun 74 adalah
politik hukum
sentralistik sedangkan undang-undang
Nomor 22 Tahun 99 politik hukumnya
adalah politik hukum sangat
desentralistik jadi perubahan politik
hukumnya ini sangat apa namanya tajam
selalu bergerak dari satu titik ekstrem
ke titik ekstrem yang lainnya dan ini
membahayakan menurut saya gitu ya di
dalam sebuah sistem ketatanegaraan
selalu pergerakannya itu dari satu titik
ke titik ekstrm yang lainnya kita tidak
pernah punya pengalaman yang baik gu
untuk berlatih kemudian kelemahan yang
keempat adalah ketentuan dalam
undang-undang dasar itu banyak
menimbulkan multi
interpretasi misalnya presiden memegang
masa jabatan selama 5 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali Nah itu
multiinpretasi dapat dipilih kembali itu
untuk berapa lama Apakah dipilih
kembalinya itu Karena dia sudah selesai
5 tahun nah kemudian diadakan pemilihan
baru lagi itu sudah dianggap ee
pembatasan gitu Padahal yang kita
inginkan bukan pembatasan 5 tahun 5
tahun 5 tahun reguler itu tetapi yang
kita inginkan adalah pembatasan the
whole jadi kita hanya ingin seorang
presiden itu bisa menuduki jabatannya
satu kali dalam 6 tahun atau misalkan
dua kali A4 tahun seperti Amerika atau
du eh du kali 5 tahun seperti yang
sekarang Nah jadi itu adalah kelemahan
yang keempat kemudian kelemahan yang
kelima yaitu hadirnya penjelasan mengapa
penjelasan itu bermasalah karena
adakanya materi-materi yang ada di
penjelasan itu bertolak belakang dengan
batang tubuh Padahal di dalam hukum yang
punya yang norma itu adalah di Batang
tubuh penjelasan itu bukan norma hukum
Apa contohnya di dalam batang tubuh
Presiden itu mempunyai kuif sebagai
kepala negara dan kepala
pemerintahan akibat sistem presidensial
tadi namun di dalam penjelasan presiden
diberi kualifikasi yang ketiga yaitu
sebagai mandataris
MPR Nah dengan mandataris MPR pernah
terjadi MPR itu membuat mengeluarkan to
MPR yang memberikan wewenang penuh
kepada presiden untuk melakukan segala
hal yang diperlukan untuk mengamankan
bangunan Berarti itu kan semacam
delegasi blangko itu nah sementara di
dalam hukum kalau delegasi blangko itu
maka delegasinya itu akan tergantung
diisi dengan Apa itu akan sangat
tergantung kepada mereka yang menerima
delegasi ini akibatnya apa ya kalau
penerima delegasinya itu adalah orang
yang EE menjunjung tinggi paham negara
hukum yang demokratis tapi kalau ee
penerima delegasi ya ini adalah ee yang
tadi e disampaikan oligarki maka dia
akan menggunakan kewenangan yang dia
miliki secara penuh gitu dan ini sangat
berbahaya gitu yang bisa menyebabkan
tidak ada pembatasan Oleh karena itu
ketika dilakukan perubahan kelima hal
ini ee apa namanya diminimalisir
ketentuan presiden jadi kewenangan
presiden itu kemudian diperkecil
kemudian ee ee kewenangan-kewenangan DPR
ditambah kewenangan DPR ada yang
dikurangi mekanisme check and balances
coba di Tetapi apakah itu cukup kita
harus tahu bahwa yang tadi Disinggung
oleh Mas haldi peran dari partai
politik norma konstitusi tidak dapat
ditegakkan dengan baik apabila sistem
politik di satu negara itu tidak sehat
Jadi norma norma konstitusi itu agak
berbeda dengan norma-norma hukum yang
lainnya misalkan norma hukum di bidang
administrasi negara itu bisa diperkuat
oleh kehadiran norma hukum pidana tapi
norma hukum konstitusi penguatannya itu
menurut saya akan sangat ditentukan oleh
sistem politik yang sehat atau tidak
sehat Jadi penguatannya itu penguatan
norma konstitusi hanya dapat dilakukan
apabila sistem politiknya sehat
Bagaimana sistem politik yang sehat
sistem politik yang sehat Itu antara
lain menghendaki terjadinya
demokratisasi partai
politik jadi kita mengharapkan sebuah
partai politik gitu ya partai politik
itu kan ada pada tataran salah satu
elemen di
infrastruktur yang dia mempunyai peranan
yang sangat penting dia punya beberapa
peran gitu ya rekritmen politik sarana
komunikasi politik kemudian sarana untuk
mencegah apa ee persoalan-persoalan
politik dan lain sebagainya salah satu
saja yaitu rekrutmen politik salah satu
fungsi dari ee partai politik itu adalah
rekrutmen politik Nah dengan dengan ee
apa eh eh kultur kalau satu partai
politik itu tidak tidak menegakkan ee
kultur-kultur demokrasi gitu ya
kultur-kultur menghormati prinsip negara
hukum kultur menghormati hak asasi
manusia bagaimana dia bisa menjalankan
fungsi rekrutmennya itu dengan baik
kalau misalkan yang e di ini kan adalah
pragmatisme tadi yang penting wakil saya
ada di parlemen wakil saya ada di DPR
gitu Yang penting ada wakilnya di situ
tapi kita tidak pernah tahu kita tuh
punya wakil Seperti apa Nah inilah yang
menjadi menjadi e salah satu kesulitan
Oleh karena itu kalau kita mau bicara
secara teoritik itu ya apakah karena ini
berkaitan dengan ktitusional eh
performance ini constitutional
performance itu adalah seberapa sukses
sih perubahan undang-undang Dasar 1945
itu dan ketika kita bicara mengenai
assessing constitutional performance
maka assessing assessment itu dapat
dilakukan secara internal terutama
mereka yang terlibat di dalam perubahan
undang-undang das
dan dapat dilaksanakan oleh eksternal
eksternal itu menurut saya adalah
orang-orang yang tidak terlibat di dalam
perubahan undang-undang dasar seperti
misalkan saya saya akademisi Saya enggak
pernah terlibat di dalam proses e
perubahan undang-undang dasar jadi saya
melihat dari lensa dari luar gitu ya
through the lens of the Academic not
through the lens of the drafter of eh
atau founder atau perubah undang-undang
dasar kalau misalkan assessing itu
dilakukan oleh Pak jakob Tobing oleh Pak
Zain bajeber oleh Pak Hamdan zulva Pak
Pal guna gitu ya beliau itu kan
pelaku-pelaku perubahan undang-undang
dasar dan saya pikir mungkin baik juga
gitu ya jadi ketika ada yang namanya
forum konstitusi forum konstitusi itu
melakukan assessment melakukan assessing
constitutional performance Apakah di
situ ada constial suc Story atau banyak
e apa namanya eh
ketidaksuksesan cerita mengenai
ketidaksuksesan dan cerita mengenai
sukses dan tidak sukses ini Apa
penyebabnya Apakah Memang karena Norman
itu terlalu karena kita tahu Nature dari
undang-undang dasar itu kan tidak
mungkin dia apa memuat norma secara
detail normanya itu adalah norma dari
sebuah kompromi Nah jadi kalau saya
lagi-lagi boleh menggun ak eh
teori Ketika kita melihat eh apa
constitutional performance tadi dalam
rangka mengevaluasi menilai tadi maka
mau tidak mau kita kembali ke belakang
Dengan menggunakan teori konstitusional
tahapan-tahapan pada perubahan
undang-undang dasar ataupun juga
tahapan-tahapan pada pembentukan
undang-undang dasar Saya membagi menjadi
tiga secara umum tuh tiga saja gitu ya
meskipun ada ahli lain yang menggunakan
ada beberapa tahapan tapi secara umum
ada tiga tahapan yang pertama adalah
tahapan agenda setting apa yang ada di
dalam agenda setting yaitu dialog-dialog
antara mereka yang pernah berkuasa dan
mereka yang menjadi penguasa baru mereka
berkompromi di dalamnya apa isu-isu yang
memang harus dibicarakan dan
diselesaikan dan isu ini sangat
fundamental bagi negara gitu bagi
kelangsungan negara kemudian Dengan cara
bagaimana mana perubahan itu akan
dilakukan misalnya ee MPR sudah sepakat
dengan cara adendum gitu kan Nah
kemudian ee isu-isu lainnya apa saja
jadi artinya pada tahap-tahap kompromi
di agenda setting inilah yang menjadi
sangat
penting dan ini bisa dites nanti melalui
mereka yang terlibat di dalam perubahan
undang-undang dasar kalau sudah selesai
di tahap agenda setting maka mulai masuk
pada tahap Design and development nah
pada tahap Bagaimana undang-undang dasar
itu akan diperbaharui undang-undang
dasar itu akan diubah termasuk
proses-proses
draftingnya
negosiasi-negosiasi antar kelompok itu
terjadi juga di dalam Design and
development termasuk juga apakah
perubahan undang-undang dasar itu pure
akan dilakukan oleh badan perwakilan
ataukah oleh komisi konstitusi gitu nah
kemudian tahapan yang ketiga adalah
tahapan approval termasuk di dalamnya
bagaimana mengefektifkan nanti ketika
undang-undang dasar ini perubahan
undang-undang dasar ini disetujui Nah
itu harus masuk pada
pembahasan-pembahasan di agenda setting
jadi kalau mau gitu ya ya itu itu
mengikutilah tahap itu agenda settingnya
itu harus jelas gitu Nah kalau agenda
Menurut saya perubahan rancangan
perubahan yang kelima ini bahkan agenda
setting nya enggak jelas yang tadi Dari
awal saya katakan ini usulan
perubahannya itu
elitis sangat berbeda dengan yang
terjadi tahun 99 sampai 2002 di mana ada
yang namanya koalisi untuk konstitusi
baru gitu ya jadi masyarakat sipil
karena masih dalam suasana reformasi
semuanya bergerak gitu nah ini tidak
dijumpai gitu Oleh karena itu yang saya
katakan tidak ada basisnya itu tidak ada
ada tidak ada urgensinya karena
lagi-lagi yang saya katakan kalaupun mau
dipaksakan perubahan gitu kalau di
negara lain ee misalkan di Turki
mahkamah konstitusinya itu mempunyai
kewenangan untuk menilai apakah
perubahan itu sesuai atau tidak Gitu
Kalau seperti di Afrika Selatan tadi
mereka punya prinsip-prinsip Abadi kalau
kita Kita kan enggak punya itu
prinsip-prinsip abadi gitu ya kemudian
Bagaimana mahkamah konstitusi itu bisa
melakukan evaluasi prinsip prin
prininsip Abadi itu tidak nah Dan ini
menjadi penting bagi kita untuk
perjalanan yang selanjutnya kita mencoba
menemukan apa Apakah Indonesia punya
prinsip-prinsip Abadi itu yang kalau mau
dilakukan perubahan maka perubahan itu
tidak boleh Kemudian melenceng dari
prinsip-prinsip Abadi gitu misalkan
prinsip negara demokrasi prinsip ee ee
negara hukum kemudian prinsip
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
harmonis dan lain sebagainya kemudian
prinsip proteksi terhadap hak asasi
manusia dan lain sebagainya jadi kita
mencoba menemukan prinsip-prinsip Abadi
yang ada di dalam undang-undang dasar
1945 dan prinsip-prinsip Abadi itulah
yang akan menentukan constitutional
endurance jadi Seberapa lama konstitusi
itu dapat bertahan Dan ini menjadi
penting bagi kita karena kita juga tidak
mau mempunyai undang-undang dasar yang
sangat mudah diubah yang dapat diubah
berkali-kali yang itu akan mengakibatkan
undang-undang dasar itu tidak punya
wibawa lagi dan ini jangan dilakukan
oleh orang-orang dari partai politik
harus paham orang-orang partai politik
mengenai makna sebuah konstitusi dalam
sebuah negara demikian Mas Terima kasih
baik luar biasa ilmunya Prof Terima
kasih sekali Sekarang saya mau ke Bang
Refli Bang Refli tadi di awal Prof su
juga ada mengajarkan bahwa constitution
Made for the gitu ya Jadi bahwa
konstitusi ini dibuat untuk rakyat untuk
kemaslahatan rakyat tetapi saat ini kita
lihat bahwa konstitusi seakan-akan
dibuat untuk oligarki untuk
menanggangkan kekuasaan dan kepentingan
oligarki nah eh menurut Bang sendiri
saat ini dengan situasi yang sedang
dihadapi oleh rakyat apa sebenarnya yang
paling dibutuhkan rakyat kepada negara
gitu ya yang harusnya dilakukan oleh
pemimpin kita gitu di luar dengan
rencana amandemen ini yang dibutuhkan
itu adalah
eh mengganti
[Tertawa]
pemerintahan karena ini serius ya kalau
kita mau bicara tentang
ketika orang bicara tentang tiga periode
itu kita tidak boleh larang walaupun
secara jelas itu kan bertentangan dengan
konstitusi karena tidak ada ketentuan
mengenai tiga periode itu yang ada
adalah masa jabatan e 5 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk
satu kali masa jabatan jadi perkara ada
interpretasi sesudahnya sesudah 5 tahun
atau sesudah berangkali 3 tahun karena
di Apa karena dipercepat pemilunya tapi
intinya adalah hanya dua kali pemilu
saja tidak tiga kali kan begitu tapi
sebagai sebuah aspirasi kita tidak boleh
larang orang mengatakan hal seperti itu
Jadi qodari tidak boleh dilarang
walaupun kita mengatakan itu
bertentangan dengan ee hakikat dari
reformasi konstitusi Ya Roh dari
reformasi konstitusi roh roh dari
reformasi tapi tidak boleh juga orang
dilarang untuk mengatakan aspirasi untuk
mengganti presiden saat ini juga Kenapa
karena alasannya barangkali bahwa sudah
ada tidak tidak ada trust lagi
kepercayaan dan itu kan bisa diukur oleh
lembaga survei misalnya lembaga survei
ada yang mengatakan bahwa tingkat
kepercayaan terhadap presiden tinggal
59% konteks kep ara umum tapi
kepercayaan dalam menangani covid
tinggal 43% jadi makin menurun jadi sama
sahnya tig periode dengan kita
mengatakan kita ingin ganti presiden
saat ini juga nah pertanyaannya adalah
sloting konstitusinya di mana sloting
konstitusinya kan saya sudah beberapa
kali sampaikan pergantian itu ada
pergantian yang melalui pemilu ada
pergantian yang tidak m P pergantian
yang melalui pemilu itu adalah
pergantian setiap sekali dalam 5 tahun
Insyaallah begitu ketentuan pasal 22e
tapi pergantian tidak melalui pemilu itu
ada dua jenis juga yaitu berhenti dan
diberhentikan kalau diberhentikan itu
kita bicara atau
pemaksulan
Yangnya sudah di
di itu berhenti berhenti itu kan kita
tidak enak mengatakan berhalangan tetap
atau mengundurkan
diri dan semua yang saya katakan itu
sudah pernah dipraktikkan di Indonesia
ini jadi impeachment sudah terjadi pada
Soekarno dan
Soeharto mengundurkan diri eh sori
Soekarno dan eh Gus Dur mengundurkan
diri itu terjadi pada soharto
kemudian melalui election terjadi kepada
peralihan dari kekuasaan dari Megawati
kepada SBY dan dari SBY kepada
Jokowi bahkan diskon masa jabatan itu
pernah juga terjadi pada masa
pemerintahan Habibi yang harusnya Habibi
menjabat dari tahun 97 eh 98 sampai
dengan 2023 Eh 2003 ya tapi Habibi
mendiskon sendiri jabatannya dan
mempercepat ee pemilu dan kemudian e Gus
Dur Abdurrahman Wahid terpilih dalam
sidang umum MPR tahun 9 padahal masa
jabatan Habibi Harusnya tahun
2003 jadi dari sisi histori ketata
negaraan kita contoh-contoh pergantian
itu sudah ada semua padahal jumlah
presiden kita terbilang masih
sedikit tapi walaupun sedikit contohnya
lengkap yang mengundurkan diri ada yang
berhentikan ada yang mendiskon masa
jabatannya ada yang melalui pemilu ada
juga jadi kalau kita e tanyakan lagi apa
sih kebutuhan sekarang ini kebutuhan
sekarang ini barangkali kita butuh new
leader
ya
Eh fres presiden mungkin itu tapi sekali
lagi itu adalah aspirasi nah
masalahnyaalah ini juga tantangan bagi
berem kita sering sekali
aspirasi-aspirasi semacam ini itu
dianggap aspirasi yang makar aspirasi
yang bertentangan dengan konstitusi yang
tidak ee sesuai dengan Hukum Padahal
saya katakan hukumnya ada konstitusinya
ada yang tidak ada tuh yang tiga periode
aspirasinya qodari itu yang enggak ada
di konstitusi
sebenarnya karena aspirasi dia adalah
aspirasi yang mengandaikan perubahan
konstitusi terlebih dulu jadi aspirasi
yang bertingkat ubah dulu
konstitusinya baru kemudian terjadi
perubahan yang tiga periode kalau kita
yang disampaikan saya dan dalam beberapa
kesempatan Kan saya cuma meniru Roy
Gerung saja soal pergantian
ini itu
e ada ada ketentuan konstitusionalnya
dan selain ada ketentuan
konstitusionalnya juga sudah pernah
diprakkkan di Indonesia baik dalam Hasan
undang-undang dasar yang lama sebelum
ktitusal amendment maupun dalam Hasan
undang-undang dasar yang baru Nah dalam
has undang-undang dasar yang baru itu
adalah pergantian melalui pemilu tadi
mengundurkan diri dan kemudian memotong
masa jabatan kemudian impeachment memang
dalam Hasanah yang lama tapi praktik
ketatanegaraan itu bukan berarti tidak
bisa diulangi dan itu sah konstitusional
itu kalau ditanya kebutuhannya
baik ini kita konfirmasi nioki sekaligus
ini ada pertanyaan buoki kalau
seandainya saya jadi Presiden ya di
situasi saat ini ketika MPR datang
mengatakan ingin mengajukan amandemen
dan segala macam saya terus terang akan
menolak dan ketika saya mengumpulkan
pimpinanalisi saya akan menyatakan bahwa
saat ini rakyat bukan muhkan
tetapi membutuhkan covid bisa selesai
dan kehidupan
ekonomiya bisa bangkit tetapi kita tidak
mendengar itu dari Presiden Jokowi gitu
ya Bagaimana Bu
melihatnya Kenapa sih takut untuk mulai
memproses potensi penggantian presiden
sebelum
2024 kan ada perjanjian antara rakyat
dengan presiden tidak melui MPR karena
ini pemilihan langsung yang disebut
janji kampanye presiden kan hanya itu
yang
disebut ini peri iniudah batal kar
syarat-saratnya tidak
dipuhnya
lagi soal ini
yangya kita
ularaademis oleh berubahnya
eh the thing yang
diperjanjikan Buktinya apa itu ya survei
aja menunjukkan saya yang dibaca ref itu
survei yang dipublikasikan berarti sudah
diedit demi kepentingan konfensi pers
saya baca versi yang enggak diedit itu
legitimasi Presiden itu tinggal 7%
dikasih plus minus 3 jug cuman 10% itu
itu enggak mau dipublikasikan kan Coba
kita fair yang publikasikan 30 berapa
tadi 53% itu duitnya dari mana kan
tradisi demokrasi Kalau Anda publish
sesuatu untuk kepentingan publik maka
dana yang membiayai surveyoryor itu juga
mesti betul-betul disebutkan secara
jelas itu jadi itu intinya jadi
ketertutupan itu membuat kita curiga
bahwa memang tinggal tinggal 7% itu
legitimasinya jadi acability itu enggak
ada terus ngapain memperpanjang ked 4
kalau dia masih bisa diperpanjang ke 24
itu juga bahaya Kenapa karena 2 tahun ke
depan itu oligarki tunggu momentum
formalnya karena oligarki biasanya main
di momentum formal terutama oligarki e
ekonomi itu yang ingin membeli atau
beternak politisi baru di dalam
peristiwa yang formal kalau kita ingin
AG oligarki berhenti Jangan tunggu 2024
itu justru momentum dia untuk berkembang
dia maka lakukan sebelum 24 dasarnya itu
yang saya sebut ekstr konstitusional
nanti kita carikan alasan kan ini kan
yang ditakutkan yang digembargemporkan
ini nanti akan dimanfaatkan oleh Taliban
itu nah Amerika sendiri sudah enggak
percaya pada Taliban kita masih percaya
Amerika keluar dari Afghanistan karena
dianggap Taliban sudah selesai 20 tahun
isu Taliban itu itu udah dilupakan oleh
Amerika Karena ah enggak ada yang
disebut trauma 911 setelah peristiwa
tahun di serbu itu Jadi sebetulnya kita
punya kesempatan untuk reenergizing our
Nation dengan mempercepat perubahan
politik yang orang takutkan ada bls
enggak ada bls ini cuman urusan 3 EMP
partai yang mungkin minggu depan keluar
dari kabinet lalu selesai kan kalau tiga
partai besar keluar dari dua partai a
keluar dari Kabinet itu maka
terjadiignment di dalam politik kita itu
maka mulailah di proses tentang
percepatan perubahan kekuasaan itu jadi
memang end game itu adalah intinya
sebetulnya Kuncinya kan di situ tapi
karena soal soal ini akan berbahaya bagi
negara justru bahaya bagi negara kalau
kekuasaan di perpanjang itu Itu
masalahnya tu jadi saya ingin supaya itu
juga dibicarakan oleh PKS saya ngerti
PKS adalah bagian dari politik formal
tapi harus juga bisa berpikir informal
karena kita tidak hidup di dalam
normalitas politik kan itu kan jadi
bedakan antara PKS yang ada di baliho
hari-hari ini dan PKS yang ada di ilt
Saya mau bedakan
itu kalau ilt yang penting substantif
dan fundamental Justru itu saya ingin
supaya ilt ini di bawah pimpinan Mardani
itu dibedakan misinya dengan PKS yang
ada di balialiho saya sudah lewlewatin
baliho Jawa Barat itu penuh dengan
dengan baliho PKS
gu I Siap saya mau bicara jujur karena
saya ingin agar supaya edukasi ini
pedagogi politik ini diasuh oleh PKS
saya gak percaya pedagi politik diasuh
oleh Golkar Dias oleh PDIP apalagi oleh
pankang mereka semua jadi demagogi
jadiag baik ini jadi cita-cita kita
bersama Bung melalui LT ini kita pengin
berikan edukasi dan diskursus yang
fundamental bagi rakyat dan bangsa ke
depannya dan sahabat-sahabat sekalian
diskusi yang sangat menarik Ini akhirnya
harus dibatasi oleh waktu banyak sekali
ilmu yang kita dapatkan dari Prof dari
Bang Dr Har dari Bung R ya dan juga tadi
di awal Pak Mar P lagi di perjalanan
jadi agak susah
[Tertawa]
sinyal
sahatsat ah kita di akhir acara sebelum
kita closing statement Saya ingin
mengucapkan terima kasih kembali kepada
seluruh sahabat setia pemirsa Indonesia
Leaders talk setiap minggunya dan juga
kepada eh seluruh rekan-rekan media Dan
wartawan yang terus eh memberitakan dan
Meliput acara ini mudah-mudahan menjadi
sumbangsih pendidikan politik dan
kebangsaan bagi seluruh masyarakat
Indonesia sehingga kualitas demokrasi
kita bisa meningkat dan akhirnya ketika
Pemilu rakyat benar-benar menentukan
pilihan berdasarkan nilai-nilai
kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan
bukan lagi berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan duniawi yang
pragmatis jangka pendek baik
sahabat-sahabat eh kita sekarang tiba di
closing statement atau closing ideas
kalau istilah DT dari Bung Roki Gerung
Prof Sosi Eh sekarang kita eh beri
kesempatan pertama kepada Prof Susi
untuk memberikan closing
statement
pendek saja Mas lagi-lagi saya
terinspirasi oleh kalimat dari Abraham
Lin yang dia
mengatakan jadi jangan mikan Apun gitu
ya pengaruh Apun kepada konstitusi
karena konstitusi itu haruslah
dipelihara karena ktitusi itu
satu-atunya cara kita kebebasan yang
kita miliki itu saja closing statement
saya karena kalau konstitusi itu eh di
obrak-abrik gitu ya oleh eh keinginan eh
kekuasaan untuk memperpanjang kekuasaan
maka konstitusi itu tidak lagi menjadi
alat untuk melindungi kebebasan kita
yaitu kebebasan rakyat secara
keseluruhan Makasih baik terima kasih
luar biasa ilmu dan statementnya eh
profi berikutnya dari Bang ref
harpersilakan coing statementnya Bang Ya
saya berharap dan senantiasa berdoa agar
negeri kita ini menjadi negara yang
baldatun thibat G Amin dan kalau itu
tercapai dan Apun ongkosnya ya harus
kita berikan untuk mencapai itu kandati
pun ongkosnya misalnya harus e
Katakanlah mengoreksi sedikit pilihan
sistem presidensal yang katanya menjamin
fix apa kekuasaan seorang kepala
pemerintahan atau kepala negara tapi
kalau itu tidak tercapai tidak sampai ke
yang seperti itu maka tidak haram
hukumnya mengganti saat ini bahkan
Katanya tadi yang Saya dengar karena
saya sama Bang juga di sebuah
tempat kita pertahankan itu kita
berdosa
Saya kira itu saja Baik terima kasih e
Bang Refli dan berikutnya kasing as Bung
RI Oke saya hanya mau mengingatkan
sekali lagi bahwa MPR itu hanyalah
panitia dari kehendak rakyat itu Jadi
kalau rakyat berkehendak mengubah
konstitusi dia bentuk panitia yang
namanya emper emper memproses kehendak
itu Jadi selama ini rakyat enggak
berkehendak Untuk mengubah konstitusi
ngapain ada panitia namanya MPR gitu Itu
namanya panitia dungu gak disuruh tapi
dia bikin sendiri itu kehendaknya jadi
itu intinya sebetulnya berdemokrasi itu
jadi dengar kehendak rakyat baru bikin
aktivitas jangan ada panitia tapi
rakyatnya engak berkehendak itu intinya
sebetulnya baik oke terima
kasih terima kasih Prof Bang dan at luar
biasa malam ini luar biasa ilmunya dan
ini Pak marani izin k susah sinyal di
jalan sehingga mungkin belum bisa
memberikan closing ide sinyalnya kehang
B
Ang bikan yang sekarang lagi banyak
Prof kalau lewat Bantul kehalang
ekavatorik Eh sahabat-sahabat sekalian
dengan demikian ber Indonesia leader
kita pada malam ini sambil kita doakan
juga Bung rogi agar bisa menjadi ee
Sultan Sentul CTI tiga periode engak
kita mau pindahin bikin Republik Sentul
Selatan di
situ baik sampai jumpa pada industal
stok pada pekan depan asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam
i