Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:06 [musik] 0:08 Ras TV 0:15 Assalamualaikum warahmatullahi 0:17 wabarakatuh Bang Dullah. 0:19 Assalamualaikum warahmatullahi 0:20 wabarakatuh Mas Angga. 0:22 Sehat Bang Dullah pagi hari ini ya? 0:25 Alhamdulillah sehat. 0:26 Sehat. Kita beberapa hal yang akan 0:30 diangkat di dialog pagi hari ini. Tentu 0:33 saja kita ingin 0:35 eh bagaimana sebenarnya analisa dan juga 0:38 pandangan Bang Dullah ya. Ini ketika 0:41 masalah 0:43 eh Jusuf Kalla gitu ya. Seorang tokoh 0:46 politisi senior di negeri ini terus 0:49 berlanjut ternyata masalahnya Bang 0:51 Dullah. Kirain itu hanya berhenti di 0:54 beberapa hal saja gitu ya ketika eh 0:57 kasus mencuat masalah video yang 1:00 diviralkan oleh dua tersangka sekarang 1:02 ini karena dilaporkan gitu ya. Eh 1:04 ternyata berkembang berkembang 1:05 berkembang terus. Eh lebih melihatnya 1:07 sebenarnya eh Bang Dullah dari 1:11 saya ke ke ini ya ke apa eh skenario 1:15 politik ataukah ada unsur-unsur jahat 1:18 yang disengaja memang untuk ya negara 1:21 ini biar ribut teruslah gitu ya dan 1:24 ternyata dari kelompoknya dari pihaknya 1:26 Pak JK juga eh me apa eh melawan itu 1:31 gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana Bang 1:33 eh Dullah eh melihat ketika JK ini 1:37 eh eh menjadi menjadi headline dan juga 1:40 menjadi eh sorotan sekarang kaitan 1:43 dengan PSI, Grace Natalie gitu ya. Ade 1:45 Armando dengan kasus-kasus yang barunya 1:48 gitu ya. Lalu yang kedua juga Bang 1:50 Dullah kita ingin eh menyinggung tentang 1:55 program MBG yang 1:57 akhirnya juga menyasar kampus. 2:01 UI tegas menolak 2:03 namun IPB menerima itu gitu. Akhirnya 2:07 para pengamat banyak itu melihat hal 2:09 ini, ada apa ini? MBG merapat ke 2:11 kampus-kampus diikuti juga dengan 2:13 kampus-kampus lain gitu ya. Apakah juga 2:16 unsur politis begitu kuat ketika UI 2:18 menolak sementara ada satu IPB yang 2:20 menerima ini apakah ada kaitannya 2:22 rektor-rektor yang memang sekarang 2:25 dipilih oleh presiden dan guru-guru 2:28 besar yang 2:29 kurang bersuara. Eh, sampai-sampai ke 2:31 situ gitu kan masyarakat melihatnya 2:33 bagaimana menurut Bang Dullah dan juga 2:35 ini kita ingin menyoroti Bang Dullah 2:37 jual beli jabatan ternyata ini angka 2:39 yang begitu besar 163 desa 2:43 di Kediri ada satu kasus gitu ya. Satu 2:46 desa saja 42 juta, ini ada 163 desa dan 2:50 ini baru satu 2:51 kota yaitu di Kediri belum lagi 2:53 kota-kota yang lain. Analisa ini memang 2:56 di soroti juga gitu ketika bagaimana 3:00 sebenarnya ke depan ketika desa-desa ini 3:02 mengelola seluruh program pemerintah 3:04 gitu ya yang yang areal nya areal itu 3:07 gitu dari mulai koperasi merah putih 3:09 nanti disinggung gitu ya dari mulai 3:11 pemberdayaan pangan juga 3:13 apa urusan pangan kebijakan gitu ya. 3:15 Bagaimana Bang Dullah melihat hal itu 3:17 tiga hal ini Bang Dullah kita bahas 3:19 dulu. 3:20 Iya. 3:22 Pertama soal Eka 3:24 saya kenal Eka karena 3:27 saya lama di Makassar 3:29 He em. 3:29 dan beliau adalah salah seorang senior 3:32 saya di HMI. 3:35 Beliau itu pengusaha 3:39 lulus Fakultas Ekonomi Unhas 3:41 dan bapaknya Haji Kalla itu punya 3:44 perusahaan 3:46 PT Haji Kalla 3:48 sehingga beliau meneruskan apa usaha 3:50 dari ayahnya itu. Jadi, memang sejak 3:53 muda sudah menjadi pengusaha melanjutkan 3:56 usaha bapaknya. 3:58 Dan meskipun beliau itu 4:01 Golkar sampai pernah jadi ketua umum 4:04 Golkar berpusat, tapi di Sulawesi 4:08 Selatan 4:09 tidak ada kelompok, tidak ada ormas, 4:11 tidak ada partai 4:13 yang tidak mendapat bantuan dari Eka. 4:16 Kalau saya ingat waktu masih di sana 4:18 pemilu 71 kemudian 77, itu rombongan 4:22 dari Golkar, dari PPP masih masih 4:25 [tertawa] 4:26 apa namanya PPP itu 4:29 rombongan mereka itu singgah di pom 4:31 bensin, isi bensin 4:33 gratis seperti itu. Itu itu PPP padahal 4:35 beliau Golkar seperti itu. 4:37 Jadi, sikap beliau kepada semua 4:40 kelompok itu sama seperti demikian. 4:43 Saya pelajari filosofi beliau itu 4:46 sebagai seorang pengusaha 4:49 kalau kondisi masyarakat keadaan itu 4:51 tidak stabil, maka akan mengganggu 4:54 usaha. Itulah sebabnya kenapa beliau 4:57 terlibat di dalam 4:59 proses Malino 1 yaitu 5:02 persoalan di Poso, kemudian Malino 2, 5:05 Malino 2 itu tentang 5:08 kerusuhan di Maluku. Jadi, itu teori 5:11 beliau sampai kemudian untuk mendamaikan 5:14 Aceh dengan pemerintah pusat juga 5:16 begitu. Karena beliau mempelajari 5:18 sejarah Aceh terus nya, maka kemudian 5:21 terjadilah perdamaian antara pemerintah 5:23 pusat dengan Aceh. Jadi, teorinya 5:26 beliau sebagai pengusaha harus keadaan 5:29 stabil, keadaan aman supaya kemudian 5:31 masyarakat bisa bergerak berleluasa 5:35 bekerja apa dan pengusaha juga bisa 5:37 kemudian berkembang satu. 5:39 Nah, 5:40 persoalan beliau dengan 5:43 apa Jokowi, saya harus 5:45 objektif bahwa di situ saya sedikit 5:48 berbeda dengan JK soal Jokowi. Kenapa? 5:51 Karena 5:52 ketika beliau mau dicalonkan wakil 5:55 presiden dari Jokowi, 5:57 saya waktu itu ada di Malaysia, di saya 5:59 ditelepon langsung oleh adik iparnya eh 6:03 Aksa Mahmud. Aksa Mahmud ini 6:06 sama-sama saya di Fakultas Teknik Unas, 6:08 jadi apa kenal 6:10 sejak masih di mahasiswa, menelepon saya 6:13 untuk meminta saya supaya 6:15 mencegah Abraham Samad, ketua KPK waktu 6:18 itu, untuk tidak maju menjadi cawapres. 6:22 Lalu beliau 6:23 eh beliau eh bagaimana kita sama-sama 6:26 dari Indonesia Timur dua orang calon. 6:29 Jadi saya bilang waktu itu sama beliau, 6:32 kalau saya 6:34 cegah Abraham Samad tidak maju jadi 6:37 cawapres, bukan karena saya setuju JK 6:40 jadi cawapres, tapi saya tidak setuju JK 6:42 dijadikan barang politik. Karena KPK itu 6:45 lembaga hukum jangan dicampur-campurkan 6:47 dengan soal politik. Kalau Abraham Samad 6:50 mau jadi cawapres, eh silakan Abraham 6:52 Samad keluar dari KPK. Jadi jangan 6:54 dibawa-bawa KPK lembaga hukum jangan 6:57 dibawa ke politik seperti itu. 6:59 Nah, singkat cerita ketika saya kembali 7:01 ke 7:02 Jakarta, eh 7:04 JK sudah diumumkan jadi cawapres dari 7:07 dari Jokowi seperti itu. Nah, 7:10 sehingga begitu maka 7:12 eh kalau toh sekarang eh JK harus 7:17 eh melawan Jokowi, berarti JK harus eh 7:21 apa namanya membersihkan 7:24 eh keterlibatan JK dengan Jokowi itu 7:27 sendiri. Karena JK yang mengajak Jokowi 7:30 datang ke Jakarta untuk jadi gubernur eh 7:33 DKI meskipun yang mencalonkan itu adalah 7:36 Gerindra PDIP dan PDIP eh sori eh PDIP 7:40 seperti itu. 7:41 Eh bukan Golkar, tapi seperti waktu itu 7:44 karena ada skenario internasional 7:48 eh, yang luar biasa sehingga 7:50 eh, salah satu survei survei yang 7:52 sekarang itu kemudian 7:54 apa namanya, mau menuntut eh, 7:58 pelengseran eh, terhadap Prabowo bapak 8:01 kemudian itu, itu eh, dia dalam 8:04 surveinya itu mengatakan bahwa kalau 8:07 Jokowi maju jadi calon Gubernur DKI, 8:10 pasangannya sandal pun dia akan menang. 8:12 Itu saya ingat betul itu. 8:14 Berpasangan dengan sandal pun Jokowi 8:16 menang. Nah, sekarang itu dia kemudian 8:19 mau menuntut untuk pelengseran Prabowo. 8:22 Jadi, memang ini apa namanya orang 8:24 Jokowi betul seperti itu. Nah, sehingga 8:27 kemudian eh, ketika video Yeka di Jogja 8:31 itu dipotong oleh Armando dan dan 8:34 macam-macam 8:35 Armando ini sudah sekitar 10 tahun lalu 8:38 statusnya tersangka di Polda. Masih 8:40 status tersangka. Sudah sejak 10 tahun. 8:43 Iya, sejak 10 tahun lalu. 8:44 Belum berubah, belum berubah. 8:46 Tetapi saya 8:48 belum berubah. Nah, tapi karena dia 8:49 memang geng gengnya mereka, eh, kita 8:52 tahu Polri itu siapa, Kapolda itu siapa, 8:55 hmm, eh, dan itu ya apa namanya 8:57 disebutnya partai coklat seperti itu dan 9:00 mereka kemudian berada pada satu geng 9:02 yang sama, hmm, eh, aliansi 9:04 internasional dan sekarang kita tahu 9:07 kasus Timur Tengah sekarang. Eh, 9:10 eh, 9:10 [tertawa] 9:11 Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa 9:13 kami punya agen ada di Indonesia 9:16 Indonesia. Nah, agen-agen itu yang 9:17 sekarang kemudian mereka yang 9:19 mengembangkan [berdehem] seperti itu. 9:21 Hmm, jadi oleh karena itu maka 9:23 eh, biarlah Yeka 9:26 untuk menghapus 9:28 keterlibatannya dalam apa namanya, eh, 9:31 membantu Jokowi untuk jadi presiden dan 9:34 Gubernur DKI ya, presiden berdiri 9:37 pertama. Nah, biarlah kemudian apa 9:39 namanya JK harus membongkar semua itu 9:42 sehingga kemudian 9:43 eh kelompok Jokowi juga harus sadar atau 9:46 tahu bahwa eh barangkali eh keterlibatan 9:51 JK di dalam membuat Jokowi bisa jadi 9:54 Gubernur dan Presiden itu sangat tinggi. 9:56 Itu eh persoalan 9:58 eh JK. Dan kedua tentang yang ini kalau 10:02 misalnya mereka mempersoalkan uang dia 10:05 He eh. 10:05 pinjam uang dari dari dari dari negara 10:09 eh Bapak 30 triliun, itu apa namanya eh 10:14 ada yang 10:15 apa namanya kasus BLBI misalnya, itu 10:18 sampai sekarang belum belum selesai. 10:20 Iya. 10:21 Sedangkan 10:22 JK itu pesan JK itu setiap tahun dia 10:25 kembalikan apa namanya utang itu 1 10:28 triliun 10:29 setiap tahun kepada negara. 10:32 Dan dia membangun PLTA Sulawesi dan 10:35 Sumatera, itu seluruhnya dia bangun. 10:37 Jadi kalau misalnya eh digugat itu eh 10:42 oleh siapa saja, JK kemudian 10:45 mengembalikan itu 30 triliun, tapi eh 10:47 PLTA di Sulawesi dan Sumatera itu mati 10:50 semua. Eh seperti itu itu dampak kepada 10:53 masyarakat seperti artinya bahwa 10:56 uang yang dia pinjam dari negara 10:58 diinvestasikan untuk kepentingan rakyat. 11:00 Nah, seperti itu bukan seperti misalnya 11:02 PIK 1, PIK 2, Rempang dan seterusnya 11:05 untuk kelompok tertentu. Rempang itu ya 11:07 eh Singapuranya di di Batam seperti itu. 11:10 PIK 1, PIK 2 itu eh ada Singapuranya di 11:14 di apa di di Banten seperti Singapuranya 11:17 Batam. 11:18 Eh Jakarta Utara seperti itu. Eh jadi 11:20 itu itu persoalan. 11:21 Itu persoalan JK. 11:23 He eh. He eh. 11:23 Persoalan kedua adalah soal 11:26 eh MBG. 11:28 He eh. 11:29 Soal MBG ini 11:31 eh 11:32 ada satu informasi yang saya terima 11:36 He em. 11:36 di Sulawesi Selatan itu 11:38 seorang perempuan anak muda umur 20 11:42 tahun punya ratusan apa namanya 11:46 MBG di seluruh Sulawesi Selatan 11:48 He em. 11:49 dan kemudian dia satu hari itu bisa 11:51 dapat sekian miliar satu bulan puluhan 11:54 miliar dan kemudian satu tahun itu bisa 11:56 keluar dia anak dari pengurus gereja di 12:00 Sulawesi Selatan 12:01 He em. 12:01 jadi memang ee 12:03 apa namanya ee MBG ini proyek bisnis 12:06 proyek bisnis 12:07 jadi saya sudah pernah katakan beberapa 12:09 waktu lalu bahwa 12:09 He em. 12:10 baru merupakan ide tahun lalu saya sudah 12:12 menulis artikel khusus tentang MBG bahwa 12:15 akan terjadi begini begini begini soal 12:17 pengadaannya soal kontrolnya soal 12:19 kualitas makan dan 12:22 nah sehingga demikian maka kemudian 12:24 akhirnya 12:25 ee terjadi sekarang apa namanya ee 12:27 makelar dan seterusnya dan seterusnya 12:30 ada yang memang apa namanya ee bersih 12:33 beberapa sekolah atau pesantren itu 12:36 memang murni apa seperti itu tapi yang 12:39 banyak orang-orang politik orang-orang 12:41 partai orang-orang yang dekat dengan 12:44 konglomerat yang kemudian menjadi satu 12:46 proyek bisnis seperti mereka itu itu ee 12:49 persoalan MBG sehingga akhirnya kemudian 12:53 kalau dipaksakan terus MBG ini 12:56 sementara 12:57 ee kita punya ee persediaan uang negara 13:01 itu sudah apa namanya luar biasa 13:03 defisitnya 13:04 dan kemudian dolar sekarang sudah 17.000 13:07 lebih dan kalau misalnya 13:10 persoalan Timur Tengah Iran dengan 13:12 dengan Amerika dan Israel itu tidak ee 13:14 berhenti maka kemudian ee dolar bisa 13:17 sampai kemudian 20 sampai 25.000 13:20 He em. 13:20 dan sekarang saja sudah lebih 98 98 itu 13:23 kan 16.000 sekian sekarang kita sudah 13:26 17.000 seperti itu. Kalau sampai 25.000, 13:30 nah itu luar biasa. Sehingga sampai 13:32 seberapa jauh pemerintah untuk bisa 13:34 bertahan 13:35 He eh. 13:35 untuk kemudian tidak mensubsidi BBM. 13:39 Subsidi BBM. Kemarin ada 5 orang datang 13:42 ke rumah saya, 13:43 beliau pengusaha rental mobil. 13:46 Dia cerita bahwa dia punya 40 mobil dan 13:49 itu harus pakai solar. Nah, solar itu 13:52 tidak lagi subsidi dan itu sampai ke 13:55 titik 20.000 atau 30.000 atau 40 per 13:57 liter. 13:58 Iya. 13:58 Itu akhirnya kemudian 14:01 hampir 75% dari mobilnya itu mangkrak 14:03 karena 14:04 apa namanya, orang tidak mau pakai 14:06 karena solar naik, seperti itu. 14:08 He eh. 14:09 Nah, itu baru sekarang baru 17.000 14:11 lebih. Kalau sampai akhir tahun bisa 14:15 sampai 18, 19, 20, wah itu itu itu 14:18 problem serius sekali. 14:20 itu ya? 14:21 Itu itu itu luar biasa seperti itu. Nah, 14:25 sehingga demikian maka kita lihat 14:27 kemarin itu menurut eh 14:30 video HRS, dia ceritakan bahwa utusan 14:33 dari Palestina dia ada acara di 14:36 Malaysia, kemudian masuk ke Indonesia 14:38 itu ditolak. 14:39 He eh. 14:40 Ditolak. 14:40 Mantan menteri, mantan menteri kesehatan 14:42 Mbak Sinem. 14:43 Iya. Eh itu itu ditolak. Berarti eh 14:46 Indonesia sudah menempatkan diri sebagai 14:48 geng-nya Amerika dan Israel sehingga 14:51 Palestina dianggap musuh sehingga orang 14:52 dari Palestina eh tidak bisa masuk dan 14:55 mereka bisa masuk Malaysia. Kenapa 14:56 Indonesia enggak bisa? Seperti itu. Nah, 14:59 ini karena sudah skenario internasional 15:01 sedemikian rupa sehingga dengan demikian 15:03 maka 15:04 dikhawatirkan 15:06 apa yang dilakukan oleh sekelompok orang 15:08 untuk menggulingkan Prabowo pada tahun 15:12 ini ini adalah skenario internasional 15:15 sehingga kemudian nanti eh menurut 15:17 konstitusi Gibran yang naik maka 15:19 kemudian akhirnya lebih parah lagi 15:22 kondisinya. Berarti 9 naga akan berkuasa 15:24 kembali. 15:25 Saya kepada teman-teman mengatakan bahwa 15:28 eh dalam kaidah fikih kalau dua orang 15:31 pemimpin sama baik, maka dipilih yang 15:34 paling terbaik dari dua pemimpin yang 15:36 baik itu. 15:37 He eh. 15:37 Tapi kalau dua pemimpin sama-sama jelek, 15:39 kaidah fikihnya mengatakan dipilih yang 15:42 paling kecil mudaratnya terhadap umat. 15:44 He eh. 15:45 Yang paling kecil mudaratnya terhadap 15:47 rakyat. Antara Prabowo dan Gibran maka 15:50 yang paling kecil mudaratnya adalah 15:51 Prabowo. Meskipun Prabowo itu pidatonya 15:54 itu sering apa namanya, ngawur, apa 15:56 segala macam. 15:57 Ya blunder, apa segala macam. Tapi masih 16:00 lebih kecil mudaratnya dibanding dengan 16:02 kalau Gibran yang itu otomatis kembali 16:04 ke apa namanya, 9 naga dan kemudian eh 16:07 ke Cina dan seterusnya, seperti itu. 16:09 He eh. 16:09 Nah, karena itu saya sarankan kepada 16:11 orang-orang, teman-teman yang dekat 16:12 dengan Prabowo saya sarankan supaya 16:14 kalau Prabowo pidato itu pakai teks. 16:17 Iya. 16:17 Jadi baca teks. Nah, karena tetap 16:20 ahlinya yang susun. 16:21 He eh. 16:21 Maka itu kemudian semua pertimbangan, 16:23 data-data. Tapi begitu Prabowo tidak 16:25 pakai teks, maka kemudian blunder, eh 16:28 blunder, blunder. Sehingga kita ya ya 16:31 apa namanya? 16:32 Saya kasihan sama Prabowo karena dalam 16:34 pidatonya yang terakhir bahwa Indonesia 16:36 gelap, buka perusahaan ini sudah pergi 16:38 kabur ke Yaman. 16:39 iya. 16:40 Apa urusannya? 16:41 Apa urusannya dengan dengan Yaman? 16:42 Karena itu maka reaksinya banyak sekali 16:45 dari masyarakat. 16:46 He eh. 16:46 Kalau kabur ke Yaman, dulu Anda kabur ke 16:49 Yordania. 16:50 Iya. 16:50 Ke tak ke kapan namanya? Seperti itu. 16:52 Jadi kan 16:52 Iya. 16:53 Jadi apa namanya, senjata makan tuan kan 16:55 seperti itu. Eh beliau sendiri kabur ke 16:58 Yordania seperti itu, seperti itu. 17:00 Tapi kadang-kadang sudah di sudah 17:01 dikasih teks juga masih ini saja, masih 17:04 masih keluar yang di luar teksnya itu. 17:07 Ya karena tidak ada yang memberitahu dia 17:09 He eh. 17:09 menasihati dia. 17:10 He eh. 17:11 Ada ada beberapa menteri yang mengeluh 17:13 bahwa mereka menteri itu tidak bisa 17:16 ketemu Prabowo. 17:17 He eh. Itu kan lucu kan. 17:19 Iya. 17:19 Nah, lagi-lagi, lagi-lagi kasus Teddy 17:22 Bear, apa di di di TV kan ada Teddy Bear 17:25 kan. Nah, apa cerita Teddy Bear itu? 17:28 Apa namanya? Beruang Teddy Teddy. Nah, 17:31 seperti itu. Nah, jadi sekarang itu itu 17:33 problemnya adalah eh orang mengatakan ya 17:37 Teddy ini orang Jokowi yang dipasang di 17:40 Istana Prabowo supaya kemudian 17:42 mengontrol, mengawal dan kemudian apa 17:44 namanya Nah, eh membentengi atau 17:47 menghalangi orang-orang yang bisa 17:49 berhubungan dengan Prabowo lah, seperti 17:50 itu. 17:52 Itu persoalan 17:53 Prabowo. 17:54 [berdehem] 17:55 Yang terakhir, yang ketiga 17:56 Nah, sebelum itu Bang Dola, tolong 17:58 disinggung itu yang eh kampus-kampus ada 18:02 yang menolak, ada yang menerima MBG. 18:04 Apakah ada unsur-unsur tadi kepentingan 18:07 para rektor yang ditunjuk presiden? 18:09 Nah, 18:10 eh qadarullah, rektor UI ini saya kenal. 18:13 Nah. 18:13 Saya kenal baik karena dia pernah waktu 18:15 dia tinggal di Depok. Dia profesor masih 18:18 muda. Masih muda dan pernah ke rumah 18:20 silaturahim. Jadi saya kenal dia, apa 18:22 namanya? Sehingga dengan begitu saya 18:24 bisa paham kenapa dia anak muda jadi 18:27 rektor UI dan kemudian eh punya 18:29 idealisme menolak saya menolak seperti 18:31 itu. Sementara UI ini rektor UI-nya itu 18:35 kemudian menjadi rektor 18:38 eh apa namanya? Eh 18:42 Ya Allah. 18:44 Jadi kepala 18:46 eh 18:47 yang dulu BPPT itu berubah menjadi apa 18:50 itu? Eh 18:52 Eh yang yang LIPI kemudian apa apa 18:56 namanya? Eh BPPT 18:59 BRIN, ah. Jadi rektor rektor eh IPB itu 19:03 sekarang jadi apa namanya? Eh BRIN, 19:06 pimpinan BRIN. Ah. 19:08 Sehingga dengan begitu maka ada ada 19:10 hubungannya, ada hubungannya. Kenapa IPB 19:12 seperti begitu? Karena mantan rektornya 19:14 sekarang pimpinan BRIN, pimpinan BRIN. 19:17 Nah, sehingga akhirnya kemudian ya 19:19 rektor IPB atau 19:21 terlibat seperti begitu. Nah, ini yang 19:23 disayangkan bahwa kemudian akademisi kok 19:27 tidak bisa menggunakan 19:29 eh karakter seorang akademis, akademisi 19:32 seperti demikian. Tapi kemudian eh eh 19:34 hanya karena apa namanya eh soal dana 19:39 atau soal jabatan lantas kemudian apa ah 19:42 terima seperti begitu. Nah, itu itu itu 19:44 persoalan antara kenapa rektor UI dengan 19:47 rektor IPB berbeda? Karena memang latar 19:50 belakangnya eh berbeda seperti itu. 19:53 Ada kepentingan politik di situ dan ada 19:55 kepentingan eh kekuasaan. Jadi jadi ya 19:58 soal sandera-menyanderalah, 19:59 sandera-menyandera. 20:01 Iya iya. 20:02 Iya menyandera karena mantan rektor IPB 20:04 itu sekarang kepala BRIN. Ah, sehingga 20:06 demikian maka kemudian dia punya 20:08 pengaruh kepada masih apa namanya eh IPB 20:11 sehingga ini 20:13 Kalau UI eh itu anak muda begitu. Memang 20:15 anak muda sekali, masih muda. Rektor dia 20:17 tinggal di Bogor. Dan saya kenal baik 20:19 dia seperti itu. 20:20 Iya iya. 20:21 Itu soal 20:22 eh rektor IPB dan rektor UI. 20:25 Yang terakhir soal apa namanya 20:28 Praktik jual beli jabatan perangkat desa 20:30 di Kediri. 20:32 Iya. Kalau Mas Angga ingat 20:34 Mas Angga ingat 3 tahun lalu juga KPK 20:37 tangani eh kepala desa di mana yang apa 20:41 namanya juga juga karena jual jabatan 20:43 itu. Jadi 20:46 eh KPK tidak bisa menangani kepala desa, 20:49 KPK tidak bisa tangani camat karena 20:52 undang-undang KPK itu menetapkan yang 20:54 bisa ditangani KPK itu adalah dari 20:58 presiden sampai wakil walikota atau 21:02 wakil bupati. 21:04 Tapi kalau ada kepala desa, ada camat 21:07 yang terlibat dengan 21:09 He em. yang terlibat dengan 21:12 seorang bupati, wakil bupati, seorang 21:16 walikota, wakil walikota atau seorang 21:18 anggota DPRD, maka kepala desa itu bisa 21:20 diproses oleh KPK. Jadi harus 21:22 berhubungan dengan seorang penyelenggara 21:24 negara seperti itu. Nah, ini karena apa 21:27 namanya 21:28 eee 21:30 bupati 21:31 walikota 21:32 wakil bupati, wakil walikota, gubernur, 21:35 wakil gubernur untuk terpilih dalam 21:37 keadaan itu, itu itu puluhan miliar. 21:42 Masa enggak? Puluhan miliar. Puluhan 21:44 miliar. Setelah kejadian begitu, maka 21:45 kemudian bagaimana mengembalikannya? Eee 21:48 Mengembalikannya antara lain dengan 21:51 jual jabatan itu atau bayar jabatan 21:53 seperti itu. Nah, seperti itu sedemikian 21:57 apa namanya? Kalau ada proyek-proyek apa 21:59 namanya? Di situ mereka ambil. Nah, tapi 22:01 juga proyek-proyek yang lain adalah ya 22:04 dalam soal jabatan. Nah, kita ingat 22:06 kasus 22:08 eee apa namanya? Eee ketua KPK eee 22:13 Firli. Nah, itu kan juga dengan dengan 22:16 apa namanya? Menteri Pertanian soal jual 22:19 jabatan juga. Bukan menteri pertanian 22:20 sekarang, menteri pertanian yang lalu. 22:22 Yang lalu itu juga soal soal jual 22:24 jabatan juga seperti itu. Nah, sehingga 22:27 eee kenapa? Karena menteri itu juga 22:29 Begitu. 22:30 Menteri juga setor. 22:32 Iya. 22:32 Saya dapatkan cerita dari salah seorang 22:36 apa namanya? Dosen bahwa waktu eee 22:39 Jokowi periode kedua 22:41 eee seorang eee dosen UI itu ditawarkan 22:45 untuk jadi menteri menteri pendidikan. 22:47 Eee. 22:48 Menteri pendidikan. Eee apa namanya? 22:51 Kemudian diminta setor berapa berapa 22:52 puluh M? 40 M atau berapa M? Ternyata 22:55 kemudian dia tidak tidak terpilih. Yang 22:57 terpilih adalah si yang sekarang menjadi 23:00 terdakwa itu si 23:01 eee 23:03 Siapa yang 23:05 Ah, Nadiem Makarim. Rupanya dia yang 23:07 terpilih karena dia setor lebih tinggi 23:08 rupanya daripada daripada yang yang 23:11 dosen UIN ini. Akhirnya 23:14 kemudian ditawarkan bagaimana kalau Anda 23:16 jadi Dubes saja. Ah, kata teman-teman, 23:18 ngapain jadi Dubes? Apa? Akhirnya 23:20 seperti jadi untuk jadi menteri juga 23:21 setor. 23:22 Iya. 23:22 Jadi setor begitu ya. Sehingga untuk 23:24 bisa mengembalikan apa namanya itu, ah, 23:27 setor ke presiden itu, ke istana itu, 23:30 maka kemudian harus juga jual jabatan 23:32 seperti jadi saya bisa paham kenapa 23:34 akhirnya Nadiem juga menjadi tersangka 23:36 karena itu dalam sebuah proyek apa 23:39 laptop nasional itu untuk menggantikan 23:42 uang yang dikeluarkan setor ke istana 23:44 untuk jadi menteri seperti. 23:46 Nah, jadi soal jual jabatan itu mulai 23:49 dari desa sampai ke menteri. Itu terjadi 23:52 karena untuk menjadi jabatan jabatan 23:55 struktural itu, jabatan politik apalagi, 23:58 itu perlu duit yang yang banyak. Seperti 24:00 itu ada salah seorang 24:01 profesor 24:03 mengeluh kepada saya apa namanya mau dia 24:06 tawarkan jabatan ini, jabatan ini, 24:08 jabatan ini, tapi harus sekian setor 24:10 ini, sekian setor ini, sekian setor ini 24:11 seperti itu. Dan kemudian akhirnya 24:14 dia tidak bersedia karena memang dia 24:16 tidak punya uang seperti itu. Nah, jadi 24:18 itu memang 24:19 luar biasa 24:20 Luar biasa. 24:21 Nah, oleh karena itu 24:22 maka 24:24 ah, kalau 24:26 saya sudah sarankan di buku saya yang 24:28 terakhir 24:29 He eh. 24:29 ah, dari apa dari ada Indonesia berkah 24:32 2045 24:33 He eh. 24:33 itu adalah proses rekrutmen ASN 24:36 He eh. 24:36 proses rekrutmen 24:38 BUMD itu harus ikut secara KPK dulu 24:41 bukan KPK sekarang ya, KPK dulu. 24:43 Iya, iya. 24:43 Yaitu bagaimana integritas dan 24:46 profesional. 24:47 He eh. 24:47 Integritas itu adalah individu 24:50 pendidikan rumah, pendidikan sekolah, 24:52 pendidikan masyarakat. 24:53 He eh. 24:53 Ah, profesional itu adalah bagaimana 24:55 sistem yang diterapkan 24:56 He eh. 24:56 di rumah, di organisasi, di partai, di 25:00 mana masyarakat. Integritas dan 25:02 profesional itulah yang akan bisa 25:03 menyelesaikan persoalan jual beli 25:06 jabatan seperti itu. 25:07 Karena 25:08 iya, karena Bang Dul data dari satu Kota 25:10 Kediri saja itu kan 163 25:13 desa yang setor. Ini belum lagi seluruh 25:16 Indonesia. Berarti tadi ya pengetatan 25:18 bagaimana selektif dalam 25:21 menentukan jabatan-jabatan sampai ke 25:23 perangkat desa sangat penting ya Bang 25:24 Dulah ya. 25:26 Iya, itu karena apa nya? Karena itu maka 25:29 saya setuju dengan putusan MK. Salah 25:31 satu MK itu bahwa 25:33 aprikada itu di dipisahkan. 25:35 Dipisah saja iya. 25:38 Nah, sehingga kemudian masyarakat itu 25:40 kemudian bisa lebih waspada, lebih aware 25:43 lah itu. Tapi yang paling bagus itu 25:46 adalah kembali kepada Undang-Undang 25:48 Dasar 45 yang asli, yang asli yaitu 25:51 bahwa presiden, wakil presiden yang 25:54 dipilih oleh MPR. Kalau masih ada 25:57 politik maka KPK bisa proses. Katakanlah 26:00 700 orang, 1000 orang anggota MPR 26:03 seluruhnya dengan DPD apa 1000 orang. 26:05 Maka kemudian padahal 26:07 untuk bisa terpilih presiden berarti 501 26:10 orang kan 501 karena 50% tambah 1. Dari 26:14 501 itu katakanlah 10 orang yang terima 26:17 apa manipulasi apa KPK bisa proses 26:19 karena saya pernah katakan 26:21 beberapa tahun lalu KPK tangkap 42 dari 26:23 45 anggota DPRD Kota Malang. Satu bis 26:27 dibawa dari Malang ke ke Jakarta. Jadi 26:29 itu kalau pemilihnya di MPR bisa 26:31 dikawal, dikontrol. Begitu juga 26:33 pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur 26:36 itu dipilih oleh DPRD. Kalau Jakarta 150 26:39 orang berarti 75, 76, 76 menang. 76 itu 26:44 kalau 50 orang itu manipulasi KPK bisa 26:47 tangkap langsung 50 orang. Begitu juga 26:49 bupati, begitu Itu walikota. 26:51 Kemudian ada yang mengatakan hak rakyat 26:54 bagaimana itu kan mereka bisa 26:56 kongko-kongko di situlah. 26:58 Kenapa kemudian anggota partai itu harus 27:02 partai-partai itu merekrut anggotanya 27:05 yang betul-betul beriman, bertakwa, 27:07 yang punya apa namanya integritas 27:09 profesional sehingga ketika partai itu 27:11 berintegritas, profesional, memilih 27:14 caleg, mencalon bupati, gubernur, 27:15 walikota adalah orang-orang yang apa 27:17 namanya berintegritas dan profesional. 27:19 Sehingga ketika pemilihan di di periode 27:22 tingkat satu, tingkat dua, maka 27:24 orang-orang yang berintegritas dan 27:25 profesional sehingga tidak terjadi apa 27:28 yang terjadi seperti dalam pilkada 27:29 langsung. Iya. Atau pilpres langsung 27:32 seperti ini. Begitulah Sangga. 27:34 Baik, Bang Dullah sebagai penutup Bang 27:36 Dullah ini ada satu berita Cina hukum 27:39 mati dua menteri pertahanan atas kasus 27:41 korupsi. 27:42 Dari berita ini juga dilaporkan bahwa 27:45 saat ini pemerintahan Cina memang sedang 27:47 bersih-bersih 27:49 korupsi di tataran militer dalam 50 27:53 tahun terakhir. Karena banyak sekali 27:56 indikasi jenderal-jenderal itu yang 27:59 korupsi dengan berbagai macamnya. Saya 28:01 ingin kaitkan-kaitkan dengan ini Bang 28:03 Dullah. Ketika rekomendasi Komisi 28:05 Percepatan Reformasi Polri ini kan 28:07 menjadi babak baru ya pembenahan 28:10 institusi kepolisian. 28:13 Dan ini kan memang membutuhkan kita ini 28:16 aparatur polisi yang akuntabel, yang 28:19 tidak koruptif dan juga melindungi 28:22 rakyat. 28:23 Kira-kira ketegasan pemerintah kalau 28:26 pengen tadi meniru Cina militer 28:28 dibersihkan dari jenderal-jenderal yang 28:30 korup di negeri ini aparatur-aparatur 28:32 negara yang terlibat korup apakah juga 28:36 akan bisa dibersihkan? Sebagai penutup 28:38 bagaimana menurut Bang Dullah? 28:40 Iya, saya 28:42 pernah ke Beijing tahun 2003 2012 2012 28:46 pernah ke Beijing. 28:47 Heem. 28:47 Dan saya tanya Beijing. Dan saya tanya 28:52 tentang presiden yang lama itu yang 28:55 mengantarkan bahwa saya sediakan 100 28:57 peti mati 99 bagi koruptor, 1 buat saya. 29:01 Itu dulu seperti itu. Kemudian banyak 29:03 yang digantung apa semacam. 29:05 Saya dapat informasi waktu saya di 29:07 Beijing itu bahwa kebanyakan yang di 29:10 gantung dibunuh, dihukum mati itu adalah 29:13 oposisi, oposisi. 29:15 Tapi dampaknya dampaknya itu ke internal 29:19 partai. Kan saya kan partai, partai 29:21 komunis kan jadi jadi monolitik kan, 29:24 satu partai berkuasa. Nah, meskipun yang 29:27 apa namanya yang digantung itu oposisi, 29:30 tapi berpengaruh kepada internal partai 29:33 yang pemerintah seperti itu. Sehingga 29:35 kemudian eh korupsinya bisa dia 29:37 diturunkan seperti itu. Nah, sekarang 29:40 artinya berarti eh di oposisi mungkin 29:43 sudah tidak ada, tapi di 29:45 di internal, internal, pemerintah. 29:47 Khususnya militer seperti itu. Karena 29:50 apa namanya di dalam 29:52 negara komunis itu kan 29:55 biasa milih-milih 29:57 sistem komunis itu sih sama dengan 29:59 hampir sistem militer. Jadi instruksi ke 30:01 bawah seperti itu begitu, eh top down, 30:03 bukan bottom up seperti itu. 30:06 Nah, jadi eh dilakukan hal seperti 30:08 begitu. 30:09 Kalau tentang reformasi eh kepolisian 30:13 saya eh sejak dulu sampai sekarang 30:16 selalu saya katakan eh bahwa eh ikut 30:19 cara KPK Hongkong. 30:20 He 30:21 KPK Hongkong ketika baru dibentuk 30:23 KPK-nya, kemudian dibubarkan polisi, 30:26 dibubarkan polisi, dibubarkan polisi. 30:28 Nah, baru kemudian untuk kepentingan apa 30:31 namanya masyarakat, ketertiban apa, 30:33 mereka pilih pribadi-pribadi polisi yang 30:36 masih baik, yang apa namanya masih bagus 30:38 itu kemudian di praktekkan di di di 30:41 rekrut untuk menjalankan tugas 30:43 kepolisian. Indonesia 30:44 itu kalau orang bilang begitu individu 30:46 sip, individu polisi, tidak. Saya anggap 30:49 bukan individu polisi. Ini institusi. 30:52 Kasus Sambo itu institusi. 30:54 Iya. 30:54 Dari Mabes Polri sampai ke Polres. 30:57 Heeh, [mendengus] heeh. 30:57 Sampai ke Polres. Ada strukturnya. Ada 30:59 strukturnya seperti itu. Jadi, itu 31:00 institusi seperti itu. Nah, sehingga 31:03 demikian maka kemudian ada hampir 31:07 50% barangkali 31:09 Heeh. 31:09 polisi aktif yang memegang 31:11 jabatan-jabatan negara. Padahal itu 31:13 tidak boleh. Undang-undang kepolisian 31:15 itu menetapkan tidak boleh yang masih 31:17 jabatan resmi di kepolisian atau juga di 31:21 TNI itu memegang jabatan publik. Tidak 31:23 boleh, harus pensiun. Nah, oleh karena 31:25 itu maka eee Tedy menjadi Sekretaris 31:28 Kabinet itu juga salah menurut 31:30 undang-undang TNI. Harus pensiun. 31:33 Pensiun seperti seperti AHY. Ketika dia 31:35 masuk kepada politik, maka dia berhenti 31:38 dari tentara. Dia tentara seperti itu. 31:40 Itu sesuai dengan undang TNI. Nah, Polri 31:42 juga begitu. Nah, sekarang Polri itu 31:45 apa apa yang bukan pegang KPK masih 31:48 sekarang. 31:49 Heeh, heeh. 31:49 Itu polisi aktif masih aktif. Kemudian 31:53 BNN, apa coba itu polisi aktif. Kemudian 31:57 apa namanya eee 32:01 yang apa 32:02 pokoknya banyaklah hampir kira-kira ada 32:05 5 sampai 10 apa jabatan negara yang itu 32:08 dijabat oleh polisi aktif. Dan itu 32:10 melanggar undang-undang kepolisian. 32:12 Kenapa? Karena eee Sigit ini adalah anak 32:15 buah Jokowi betul sehingga kemudian 32:18 masih dikendalikan oleh oleh Jokowi. 32:21 Itulah sebabnya maka tadi saya katakan 32:23 Armando itu sudah 10 tahun jadi 32:25 tersangka. 32:26 Iya. 32:26 Tapi tidak diproses seperti itu. Nah, 32:29 sekarang apakah kemudian kasus eee 32:32 Jokowi yang dilaporkan ke Polda apa 32:34 segala macam eee itu kemudian akhirnya 32:36 yang melapor itu yang dijadikan 32:38 tersangka, yang mereka yang apa namanya 32:41 Suryo dan teman dijadikan tersangka. 32:43 Jadi, oleh karena itu maka tidak boleh 32:47 eh 32:48 Polri mempunyai satgas sendiri untuk apa 32:51 namanya reformasi Polri, harus 32:53 di luar polisi kalau kalau polisi 32:56 sendiri membuat satgas sendiri untuk 32:58 reformasi, ya itu apa namanya ya ya ya 33:02 ya 33:03 apa namanya 33:05 sendiri sendiri 33:06 sendiri sendiri sendiri sendiri seperti 33:08 itu ya, suka-suka mereka, tapi harus 33:11 dari luar yang melakukan reformasi 33:14 birokrasi terhadap Polri Polri Polri 33:16 seperti itu. Dan seharusnya Prabowo 33:18 segera menggantikan [berdehem] Kapolri, 33:20 baru kemudian Pak Prabowo orang dia jadi 33:23 Kapolri, lantas kemudian baru kalau mau 33:26 dilakukan reformasi Polri seperti yang 33:29 diinginkan. Kalau tidak ya kembalikan 33:31 paling tidak ke seperti tahun 50-an, 33:34 60-an yaitu di bawah Departemen Dalam 33:36 Negeri atau di bawah Kementerian 33:39 Pertahanan seperti itu. Jadi, tidak ada 33:42 lagi apa namanya institusi kepolisian, 33:44 tapi dia sudah bagian apa namanya di 33:47 Kementerian Negeri atau Kementerian 33:48 Pertahanan. 33:49 Itu tentang Polri, masih ada. 33:52 Baik baik. Baik, Bang Dulah terima kasih 33:54 atas dialognya di pagi hari ini. Semoga 33:57 Bang Dulah selalu sehat. Insya Allah 33:59 kita jumpa lagi pekan depan ya, Bang 34:00 Dulah ya. 34:01 Assalamualaikum. 34:03 Waalaikumsalam warahmatullahi 34:04 wabarakatuh. 
