Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

UU CIPTAKER Pasca Putusan MK

Rasil TVDipublikasikan:

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

asil
[Musik]
[Musik]
TV Brasil
[Musik]
[Musik]
TV
braasil
[Musik]
[Musik]
TV braasil
TV
Brasil
TV Brasil
TV
[Musik]
alhamdulillahilladzi
anza
abdihil kitaba Wam
yajalahu
iwaja qayiman
liunir
ban
syadidam Min ladunhu
waubasyiral
Mukminin
wubasiral
[Musik]
mukmininalladinaalunihati
an lahum ajran
Hasana
makina Fi
[Musik]
abadainaahu
maum
BII
Il W
[Musik]
liabaiim kaburat
Kalimatan takruju Min
afwahihim
[Musik]
[Tepuk tangan]
inyaquuluna
[Musik]
ihim in lam
yumminu
bihadal hadisi
asafa
Inna
ja'alna
maal Ardi
[Musik]
zinatanahabluahum
ayyuhum
[Musik]
aihaidan
jurza am hasibta Anna
ashabal Kahfi
warqimiu
[Musik]
Mina
[Musik]
qabbana Atina
minaduka Rahmah
W Lana Min amrina
rasyada
sadaqallahuladim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuhikumsalam warahmatullah
dear Leaders dan calon leader seluruh
Indonesia dan luar negeri kembali lagi
kita pada acara Indonesia Leaders talk
setiap Jumat malam yang pada malam ini
menghadirkan tema spesial ee mengangkat
ee tentang undang-undang Cipta kerja
yang sudah e direview oleh eh MK dan
diputuskan bahwa undang-undang Cipta
kerja ini ada cacat secara proses
pembentukan hukumnya walaupun dalam e
keterangan resminya ee MK menyatakan
bahwa masih belum masuk ke konten tapi
baru menilai dalam proses pembentukan
undang-undangnya saja ada permasalahan
ee sehingga ee undang-undang Ini diminta
untuk diperbaiki dalam jangka waktu 2
tahun dan tidak boleh ada produk
kebijakan turunan pelaksanaan yang
bersifat strategis dan berdampak luas eh
yang dilakukan oleh pemerintah Nah untuk
itu pada malam ini ini sudah hadir eh
bersama kita eh Bu ledia Hanifah anggota
dprrii dari Fraksi PKS yang selama
proses pembahasan di tim eh Pansus
undang-undang Cipta kerja kemarin e
terlibat ya sebagai perwakilan dari
Fraksi PKS dan nanti mudah-mudahan Bu
ledia bisa sedikit menceritakan dari
awal banget Bu
ledia sampai akhir penetapan Bagaimana
ceritanya sehingga akhirnya MK menilai
ada permasalahan hukum cacat hukum dalam
proses e penetapan undang-undang Cipta
kerja ini dan itu pun belum masuk ke
substansi konten tapi baru dalam
prosesnya ya dan juga nanti akan bersama
kita bergabung Pak Feri amsari ya Eh
salah satu ahli hukum tata negara kita
yang senantiasa hadir bersama kita dan
juga tuan rumah dari
Indonesia pada eh kita yang senantiasa
membersamai setiap pekannya Bama Bung
Pak drani Asalamualaikum pakani
Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh
hat juga selamat datang dan selamat e
nanti bercerita kepada kita Bu behind
the SC eh prosesnya mungkin ada sedikit
cerita-cerita yang mungkin tidak
terpublish yang bisa kita ketahui selama
ini belum terberitakan di media ya
Sehingga memberikan pencerahan kepada
rakyat Indonesia dan juga mungkin ada
rekomendasi bagi pemerintah pasca
Keputusan MK ini apa kira-kira
langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh pemerintah dan mungkin terkait
dengan rencana pembahasan proleeknas
prioritas di Tahun 2022 baik
sahabat-sahabat sekalian sebelum kita
masuk pembahasan nanti akan dibuka
pengantarnya oleh Pak Mardani Saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pemerirsa Setia ini ST yang menyaksikan
acara ini setiap Jumat malam acara ini
bisa disaksikan secara langsung live
streaming melalui channel YouTube eh
Mardani alisera PKS TV dan racel TV dan
juga channel facebook-nya dan juga dapat
didengarkan secara langsung melalui
siaran radio rasil AM 720 am bagi
sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan
melalui channel radio ya ingin hemat
Paket datanya ee hanya Mendengarkan
lewat radio bisa mendengarkan melalui
channel radio rasil 720 am dan juga saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan media Dan wartawan yang
terus ee membersamai menyaksikan dan
memberitakan acara diskusi Ind stok ini
setiap pekannya mudah-mudahan memberikan
sumbangsih konten positif dan
pencerdasan politik bagi seluruh
masyarakat Indonesia dan memberikan
masukan kebijakan eh yang e berbobot
bagi pemerintah dan para pengambil
kebijakan lainnya baik sahabat-sahabat
sekalian langsung kita masuk pengantar
kepada Pak Mardani dipersilakan Pak Izin
Bu eh
duluan
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah
Allahumma shallolli ala sayyidina
muhammad Amma ba'd Selamat malam dan
salam sejahtera buat kita semua
ee bahagia sekali kita berjumpa lagi
dalam Indonesia Leaders stop
eh mengedukasi sekaligus ee meng
ee gelitik Nalar kita untuk selalu
menjaga agar etika dan logika menjadi
dasar bagi pelaksanaan berbangsa dan
bernegara kita
eh tema sekarang tentang omnibus Law nah
ini Terima kasih Uda Feri sudah selalu
bergabung nanti saya Saya bahagia ini
ada uda ada teh ledia ya dua-duanya guru
saya ini kalau ee ketemu dua orang ini
saya selalu dapat banyak ilmu tapi saya
ingin melihatnya dari perspektif
eh kenegarawanan
Git Yang Pertama
eh Saya ingin mengaitkannya dengan eh
Udi Mungkin ingat ketika
kita format ulang ya sistem politik ya
Eh gearbage in gearbage out eh ketika
sampai yang masuk sampah pula yang
keluar ketika politik kita masih punya
empat penyakit kalau menurut Ustaz
muhammadibul Iman ya
Eh high cost Politik Politik yang mahal
oligarki
eh Trap karena itu terjebak kepada
perangkap e Para pemilik
modal nanti ada interlocking akhirnya
tahu sama tahu
terakhirol mura aja di antara elit tidak
ada salah satunya adalah contoh paling
gamblang
ee undang-undang Cipta kerja
ini kalau diurut ada lagi baik
undang-undang Minerba dan undang-undang
revisi KPK Itu kelihatan produk dari
sistem politik yang perlu kita benahi
karena
itu selalu dan selalu saya
eh berdoa siapun pemimpinnya sekarang
ataupun akan datang perlu benar-benar
memperbaiki eh format dan sistem politik
nasional kita nanti kalau di zoom lagi
udah Veri kalau di kami komisi 2 teledia
7 atau delan tuh undang-undang paket
politik yang harus kita rapikan bukan
cuma undang-undang Pemilu undang-undang
pkada tapi undang-undang pemerintahan
daerah ada undang-undang Desa ada ang
MD3 yang undang-undang partai politik
nih sudahud sama undang-undang Yang lagi
dibahas kemarin PKS menolak tuh nanti
bisa jelasin juga undang-undang
perimbangan keuangan pusat dan daerah
nah 48 ini kalau kita benahi
mudah-mudahan bisa melahirkan politik
yang merit system politik yang enggak
akan keluar lagi e jenis-jenis
undang-undang Cipta kerja kayak gini
kenapa poin du nanti akan lebih membedah
secara Zoom dan anatominya gitu karena
beliau Pansus dan saya ingat yang
membacakan bahkan yang 24 jam mungkin ya
t dia ngjagain undang-undang eh omnibus
Lau ini Cipta kerja ini saya
melihatnya ini gabungan undang-undang
Cipta kerja ini antara ee nafsu untuk
segera
ee menjalankan aksi dengan kecerobohan
dan eh Que and unque eh
eh aksi
eh harus menang Jadilah undang-undang
yang di kita sendiri ada lucunya tuh
udah very kadang-kadang 900
kadang-kadang 1000 lebih eh
eh halamannya itu yang e oleh MK juga di
ee
walaupun
eh inional itu eh keputusan 91
betul-betul harusaris bawahi Jadi eh
saya tetap melihat ketika kita mampu
mendesain sistem politik yang
egaliter yang aspirasi rakyatnya
betul-betul diperhatikan tentu it ya
rakyat juga menentukan Tetapi kalau kita
lihat and jangan dari demand dari
suplnya aja kita Yang elit yang harus
sadar diri memperbaiki diri nanti
masyarakat akan ikut memperbaiki diri
poin dua jadi kalau Insyaallah enggak
ada undang-undang yang seperti ini ini
kan undang-undang yang memberikan karpet
luar biasa bagi investor tetapi
mengurangi demikian banyak hak-hak
berbangsa bernegara hak-hak dari
masyarakat yang kita miliki bisa jadi
niatnya baik saya selalu mengatakan niat
yang baik harus dengan cara yang baik
yang ini confirm caranya tidak baik
Nanti kalau dibedah eh demikian banyak
undang-undang ini yang tidak memberikan
kepemihakan walaupun niatnya seperti
ingin memihak
R poin t ingin saya sampaikan tiak
lanjut ke depannya masih ada
eh ke Oktober 2024 atau kami di komisi 2
masih tarik ulur eh eh udah
eh April dengan 15 Mei ini Pemilu kami
sih Berharap 21 April karena
persiapannya jadi bisa lebih panjang
buat teman-teman eh KPU eh agar Jauh
juga dari Pilkada yang oleh
undang-undang 10 2016 sudah ditetapkan
November
2024 dengan ketidakjelasan ini kita
masih punya waktu katakan 2 tahun
efektif untuk menjaga agar DPR dan
pemerintah saya di DPR eh dia di DPR
kita akan tetap coba jaga Tetapi ada
satu hukum baru yang sekarang ini
berkembang hukum sentimen publik ya
ketika publik punya sentimen maka siapun
akan ikut Nah karena itu eh orkestrasi
antara Civil Society media dan
eh akademisi termasuk kami di oposisi
mudah-mudahan bisa menjaga Indonesia
tetap ada di jalur etika dan logika yang
benar kalau tiga hal ini ada saya yakin
2 tahun ke depan kita bisa lebih
produktif walaupun kalau ada Bung RG
akan selalu eh eh pesimis yang
eh kritis gitu kalau saya tetap ingin
melihat ada Bay bisa kita kerjakan 2
tahun ke depan untuk menjaga agar bangsa
ini tetap ada di jalur etika dan logika
yang benar begitu
Bang Baik terima kasih Pak atas
pengantarnya sekarang kita langsung
masuk ke buia biar kita dapat cerita dan
pemahaman awal bagaimana sebenarnya
proses undang-undang Cipta kerja ini
sejak awal hingga penetapan di Paripurna
hingga akhirnya MK menilai justru
prosesnya ada kecatatan secara hukum
gitu Bu dipersilakan baik
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh Selamat malam eh terima
kasih Bang teman kuliah saya ini eh yang
sudah ngajakin ada di ilt ee untuk
sama-sama ngobrol kayaknya ya Ngobrol
terkait dengan
ee politik yang logis dan etis Gitu
kira-kira begitu ya Eh terima kasih juga
ada Uda Fia yang sudah juga hadir eh
saya juga pengin banyak nanya ni ar
samai terkait dengan hal-hal yang
berhubungan dengan keputusan MK
kesempatan ee mumpung ketemu nah ee baik
ee para ee pemirsa sobat t yang
berbahagia karena Bang haldi nyuruh saya
cerita nanti jangan kesal kalau
panjangan ya ceritanya k panjang banget
ini cerita eh ketika kita pertama harus
tahu dulu bahwa posisinya eh rancangan
undang-undang tentang Cipta kerja ini
adalah inisiatif D inisiatif pemerintah
Maaf e bedanya inisiatif pemerintah
dengan inisiatif DPR adalah eh rancangan
undang-undang ini dibuat di pemerintah
draftnya naskah akademiknya terus
kemudian ee baru dibawa ke DPR sementara
kalau inisiatif DPR berarti diselesaikan
drafnya di DPR termasuk juga n
akademiknya ee dan kemudian
diharmonisasi terlebih dahulu ee baru
diputuskan untuk menjadi inisiatif DPR
di rapat paripurna dan dibawa ke
pemerintah nanti pemerintah tinggal eh
menjawab gitu Ya maksudnya surat
presidennya itu dikirimkan ee diutuslah
siapa yang akan mewakili pemerintah
untuk membahas Nah kalau ini karena
inisiatif pemerintah maka ketika
pemerintah kemudian sudah berkirim surat
mengirimkan draf nya dan Mask
akademiknya ke pimpinan DPR oleh
pimpinan DPR di bawah ke Badan
Musyawarah diputuskan siapa yang akan
membahas Apakah di alat kelengkapan
dewan eh eh komisi dalam hal ini atau
mau di Pansus atau mau di badan legisasi
karena ada tiga alat kelengkapan dewan
yang bisa membahas eh hal tersebut ya
dan pada saat itu diputuskan di badan
legislasi dan saya ditugaskan
olehaks sejahtera untuk ikut di dalam
pembahasananja rancangan undang-undang
tentang ini nah
ee memang sejak awal kita mendengar
bahwa ada ada hampir 200 eh akademisi
yang eh terdiri dari e ada profesor ada
Doktor dari berbagai kampus ber
universitas yang mempertanyakan tentang
metode metode pembahasannya yang
dilakukan dengan eh omnibus laow sebuah
metode yang baru pertama kali di
Indonesia jangankan eh
eh jangankan eh kami saya 12 tahun di
DPR cukup lama di badan legislasi ikut
beberapaang-ang yang belum perah yang
kayak Jadi kalau
ditanyaarim yang pertama adalah cara
membac cara membacanya karena kita
menganut sistem yang menggunakan amemen
jadi kalaucab sebagan dihap
sebaganulnyaa
diagan Inya dari eh 79 di awalnya 79
undang-undang yang masuk yang tebalnya
segini nih ee bisa jadi bantal gitu itu
eh harus dibaca undang-undang aslinya
undang-undang aslinya yang dicabut yang
mana yang diperbaiki yang mana yang
diubah yang mana Berarti kita harus
memahami konstruksi dari 79
undang-undang itu lantas kemudian kita
harus melihat di mana yang akan diubah
dan kenapa diubah dan kira-kira nanti
akan terjadi masalah-masalah seperti apa
nah eh di awal-awal itu persoalannya
adalah di situ sementara kita diminta
untuk e segera memberikan Jadi kalau ada
draft dari pemerintah inisiatif
pemerintah masing-masing fraksi itu
harus mendaftarkan dinya daftar
inventarisasi masalahnya kita bisa
bayangkan eh dengan sebanyak sebanyak
itu dan kita harus e membuat daftar
interiasi masalahnya ada sekitar 8.000
Dim Kalau saya tidak Salah lumayan ya
dan itu di bulan Ramadan ee kalau orang
lain habis tarawih pada zikir pada
tilawah kalau kita kita sebutnya ya dari
Fraksi PKSS Taklim omnibus gitu Karena
tiap malam kita bukain satu-satu terus
kemudian Mana yang mau kita perbaiki dan
lain sebagainya sambil pembahasannya itu
kalau kata orang Sunda leak-aclek enggak
berurut ee ini dulu bab ini dulu begitu
diumumkan katanya bab 3 dulu bab 3 dulu
terus bab 7 eh bab 9 dulu bab 9 dulu bab
10 nanti bab 4 terakhir kata tenag
kerjaan yang kemungkinan bakalan demo
dan lain sebagainya Itu justru terakhir
gitu Jadi dengan lompat-lompat gitu kan
konstruktinya juga jadi terpisah-pisah
ya ketika kita melakukan
pembahasan-pembahasan ini Dan ini
menjadi PR yang menurut saya juga
jadinya enggak bisa utuh kalau saya
selalu menyebutnya gini Ketika kita
bicara dalam proses undang-undang
aslinya enggak kita kuasai terus main
cabut aja kan oleh pemerintah diperbaiki
dicabut sebagian di pasar itu itu
undang-undang bisa jadi kayak Zombie
enggak ada konstruksi nya gitu enggak
ada ruhnya sama sekali karena ruhnya itu
justru dicabut eh jadi kalau kita lihat
ini jadi persoalan yang besar karenanya
kan berulang kali kami mengingatkan ini
enggak bisa dengan car ditambah lagi
memang di dalam ee undang-undang 12 2011
terkait dengan eh penyusunan peraturan
perundang-undangan Mas sudah di revisi
undang-undang
15 ya Kalau saya tidak salah Eh salah
2014 tetap saja ee eh tidak menyebutkan
eh Tentang pembahasan undang-undang
dengan metode omnbus nah logikanya
kalaupun kemudian MK juga tidak tidak
menyebutkan bahwa metode omnibus ini eh
apa namanya eh melanggar dan lain
sebagainya tetapi memang tidak
disebutkan secara eksplusit di dalam
undang-undang 12 2011 itu sendiri nah eh
kalau kita lihat yang eh lebih dalam
lagi adalah ee kemudian ee biasanya kan
pibatan partisipasi masyarakat harus
lebih banyak di eh pemerintah sejatinya
draf ketika draf itu sudah dimulai
sejatinya mereka juga melibatkan banyak
stakeholder karena banyak yang diubah
sehingga ketika misalnya kami eh
beraudiensi dengan ikatan arsitek
Indonesia mereka mengatakan bahwa kami
pernah diajak jadi pernah diajak tetapi
tidak tahu bagaimana kemudian
perkembangannya sehingga ketika kami
konfirmasi setelah kami dapat drafnya ya
Eh mereka juga mengatakan Oh jadi begini
ya gitu kan artinya banyak hal yang EE
perlu membutuhkan konfirmasi kepada
berbagai stakeholder yang akhirnya
terkena dari aturan-aturan tersebut nah
eh ini baru bicara prosedur ya baru
bicara prosedur eh
kemudian kita lihat bahwa lazimnya kalau
di DPR itu pembahasan satu undang-undang
itu tiga empat kali rapat dengar
pendapat umum untuk memastikan bahwa
pengaturan ini nanti tepat Terus yang
mau diaturnya juga ngerti ini loh yang
mau diatur ini l e problem-prblemnya
gitu Nah yang kita juga kemudian cerpati
yang berikutnya adalah Eh ternyata dari
sekitar 79 ee undang-undang itu sebelum
dicabut-cabut ya Beberapa undang-undang
yang dicabut dari pembahasan ee rancang
undang-undang tersebut
eh kita ada 68 kali ee rapat dengar
pendapat umum jadi kalau kalau
dihitung-hitung Ya rata-rata kurang dari
satu kali lah ya rapat dapat umumnya
untuk menggali lebih dalam dan lebih
banyaknya pada proses omnigusnya itu
sendiri gitu bukan pada substansinya
sehingga ada banyak yang menurut kami
sih terlewat dan pembahasannya memang
sangat cepat eh sangat cepat tuh eh
Pokoknya biar cepat selesailah kira-kira
gitu ya jadi ada hal-hal yang eh di di
apa di satu undang-undang tuh bisa satu
hari eh pagi sore gitu ya kita break
sebentar berapa Jam karena ruangan harus
dibersihkanbahas dalam kondisi covid kan
terus kemudian malam diterusin lagi gitu
nah eh akhirnya Kemudian dari proses
saja itu menyebabkan kita juga tidak
terlalu mendalam berkaitan dengan
pembahasan dan kami juga memandang di
internal pemerintah sendiri juga belum
Solid padahal ini adalah draf Usulan
pemerintah sehingga kalau eh waktu itu
penanggung jawabnya kan eh eh ek
eh menteri koordinator ekonomi
yaekonomi itu perekonomian eh yang
kemudian setiap kali pembahasan
undang-undang tertentu Kementerian
teknisnya hadir kementian teknis dengan
Kementerian koordinator kelihatan belum
nyambung Sega kadang-kadang kita minta
bre mereka selesaan karena ada beberapa
hal yang sebenarnya sifatnya satn dan
ituus dis merekaak mungkemudian dibawa
ke dprka kondisinya eh belum duduk belum
sama memerlukan waktu lobi bolak-balik
bolak-balik gitu ya Ee untuk eh
menyelesaikan ini dan e ada yang sangat
cepat ada yang lambat Ada yang di tunda
dan lain sebagainya Nah dari proses ini
eh memerlukan adaptasi tingkat tinggi
kalau kata saya si untuk cara bacanya
aja eh ketika kita kemudian protes nih
di halaman sekian halamannya sudah
pindah-pindah kan karena sudah ada yang
dipotong gitu dan bukan perar kjaan yang
mudah bagi kita untuk dalam prosesnya
karenanya berkali-kali diingatkan
hati-hati hati-hati karena padat eh
padatnya pembahasan apalagi ketika sudah
masuk timus itu diselesaikan di tengah
lewat tengah malam
eh dan kemudian diselesai apa di dimulai
lagi rapatnya pada siang hari untuk
diambil keputusan dibawa ke pelanja dan
kemudian diambil keputusan lagi malam
itu pukul malam diambil keputusan jadi
proses-proses yang sangat cepat ini
menyebabkan
eh kemudian bahkan di dalam penulisan
nulis kan Kita su menyepel urusan teknis
ya itu teknis belakangan belakanganak
gampang BAC Susah apagi nulisnya gitu
BAC yang salah kemudian rujuk sehingga
akhirnya betapa sedihnya Kalau saya
bilang pengalamanb sayaah undang-undang
inika kemudian sudah diundangkan kan
tadinya pertanyaannya gini halaman 1082
900 bolak-balik bolak-balik katanya
karena tidak sesuai dengan formatnya dan
lain sebagainya e kan enggak boleh dong
ada yang diubah sesudah diputuskan
terakhir kan sudah enggak boleh semua
benar-benar cuma cuma apa Huruf dan lain
sebagainya Saya pernah mimpin pembahasan
undang-undang tentang misalnya eh
rancang undang-undang tentang penyandang
disabilitas biasanya begitu selesai
sudah disepakati pemerintah ee kita
serahkan ke setn Itu sudah dengan
misalnya yang salah nulis yang harus
penyesuaian itu sudah diparfin satu-satu
Nah ini Sekian banyak dengan cepat dan
ternyata kemudian bahkan ada pasal yang
tidak ada rujukannya merujuk kepada
pasal 4al 4nya enggak ada gitu kan ini
jadi bagian yang sebenarnya sangat
mengecewakan belum bicara soal tadi ya
Eh pembahasan nah eh sebenarnya ketika
kemudian diputuskan dari Amar putusannya
eh
dariudal yang dikabulkan oleh Mamah
konstitusi sebenarnya ada beberapa
catatan yang penting yang menurut saya
Pertama
eh kalau menurut Eh Pak HAM dan zula Ini
pertama kalinya MK mengabulkan eh
judicial review uji formil eh uji formil
itu kan berarti prosedur eh berkaitan
dengan prosedur dan biasanya kalau sudah
prosedur berarti sudah dibatalkan karena
prosedurnya sudah enggak menyesuaikan
tapi masih dikasih eh tenggat waktuah ya
tenggat waktunya sekitar 2 tahun Untuk
Diperbaiki dengan berap jaatan itu eh
kedua tentu dengan Amar putusan itu
harusnya semua hal pengaturan di dalam
ee di dalam undang-undang Cipta kerja
dan peraturanturunannya harusnya difze
gitu kan difze enggak boleh dijalankan
dan sementara yang sudah keluar pp-nya
sudah banyak banget gitu eh dengan
segala macam catatannya tapi sudah
banyak gimana caranya topnya nah ini
yang harus kita pikirkan perlu
eh apa ya DPR dan noritas sama-sama
menghormat di Keputusan Mahkamah
Konstitusi dan itu dengan di dengan
difze itu berarti semua hal yang diatur
itu harus eh harus diberhentikan dan
kita juga akan melihat implikasinya
cukup besar karena misalnya berkaitan
dengan pengelolaan keuangan kan
undang-undang Cipta kerja mengamalatkan
dibentuknya LPI sebuah
eh sovign eh wealth fund eh lembaga
pengelola investasi yang sudah mulai
beroperasi kemudian ee dia bisa memiliki
apa eh katanya asetnya itu bisa
diperoleh dari aset sendiri maupun juga
Dari aset BUMN maupun aset pemerintah ee
dan ini penjamin bukan eh bukan apa
pengelola pengelola ya Ini bukan eh apa
yang namanya mengumpulkan dan lain
sebagainya nah ketika kemudian eh
program strategis nasional kan
dibiayainya dari situ kalau ini
diberhentiin apakah maknanya semua
program strategis nasional itu harus
diberhentikan misalnya itu juga harus
dipikiran ketiga proses proses ee
perbaikannya sebetulnya kalau kita
bicara soal proses perbaikannya ada
beberapa hal satu
eh kalau yang disebutkan harus
diperbaikinya adal undang-undang 2
2011nya bermakna bahwa memang itu dan
itu disepakati berarti dia harus masuk
program legislasi nasional untuk
diperbaiki tetapi perubahan
undang-undang Cipta kerjanya sebetulnya
kalau di proleknas itu sudah ada eh
kumulatif terbuka kumulatif terbuka tuh
bisa Di bisa Kapan saja di ee diperbaiki
tapi karena kapan saja bisa jadi tidak
dibahas-bahas contoh yang masuk
kumulatif terbuka itu undang-undang
perkooperasian sampai sekarang juga
belum dibahas tapi ada misalnya eh
akibat eh dari judicial review eh
Mahkamah Konstitusi eh memutuskan
undang-undang Nomor 1 Tahun 74 pasal
yang berkaitan dengan usia kawin itu ee
diperbaiki oleh pembuat undang-undang
mestinya langsung gitu kan Nah langsung
dikerjakan pada saat itu ada ee amat
putusan di ee eh Mahkamah Konstitusi
terkait dengan judicial review tahun
2017 pasal tentang zina yang maknanya
harusnya diperluas eh harusnya
dikembalikan ke eh pembentuk
undang-undang sampai sekarang belum
dilakukan jadi memang Eh kalau
disebutkan bisa kapan aja bisa Iya bisa
enggak gitu nah ini yang harusnya jadi
pengingat oleh kita bersama supaya itu
segera dilakukan diperbaiki ketika
prosedurnya sudah bermasalah kita belum
lagi mendedah Eh isi dari eh substansi
dari undang-undang Cipta keduanya itu
yang harusnya betul-betul dikawal oleh
teman-teman karena ada banyak hal yang
ternyata tidak sesuai dengan tujuan dari
undang-undang itu sendir saya rasa gitu
Bang haldi buat di
awal baik Terima kasih Bu L Bule Dia
seandainya ini nanti dibahas kembali
masuk di proleknas eh prioritas di 2022
kira-kira apa yang paling Perlu
diperbaiki baik dari proses dan juga
mungkin ada konten-konten yang ee sangat
sensitif ya dan sangat merugikan rakyat
mungkin yang Perlu diperbaiki
kembali banyak bangetang banyak banget
kalau mis kita bicara kerangka kerangka
nih kerangka berpikirnya di bab 3 bab
tanya kan tentang eh apa eh Bagaimana eh
manajemen berbasis resiko nah ketika
kemudian manajemen berbasis resiko itu
semua ukuran-ukurannya harus sudah
disosialisasikan sudah dibentuk sudah
dipilih eh UMKM dengan risiko tinggi
Bagaimana Kan katanya mau mempermudah
Nah itu juga harus diperhatikan benar
nih gimana ceritanya terus kemudian
ketika bicara soal perikanan kelautan
panas bumi Minerba eh pertambangan W itu
dahsyat itu banyak hal yang harus di apa
perbaiki dengan itu dengan
kebijakan-kebijakan yang menurut kamiru
enggak adil terus kita bicara tentang
kawasan ekonomi khusus juga
masih harus banyak harus kita perbaiki
kita bicara soal
kawasan seperti sekarang ternyata biaya
kesehatan kita sangat tinggi k namanya e
pajaknya barang mewah padahal kan alat
kesehatan misalnya alat bantu dengar itu
bukan barang mewah itu kebutuhan primer
bagi orang yang e tidak tidak bisa
mendengar nah orang yang tuli kan mereka
memerlukan itu gitu nah enggak bisa
dikategorikan bawang merah yang kayak
gitu-gitunya tuh banyak yang masih harus
disisir Kalau kami sih sebutnya sisir
satu peratu dan sisirnya engak boleh
pakai sisir bolong harus pakai sisir
serit yang buerit kutu tu kecil-kecil gu
rapi jadinya e Semua menjadi lebih
lengkap nah cuma nih sekalian mumpung
ada
UD ada problem ni yang dipermasalahin
itu adalah metode pembahasannya dari
Cipta kerja di dpru sudah ada loh
undang-undang yang diselesaikan dengan
metode omnibus cuma dikasih enggak
dikasih judul omnibus undang-undang
harmonisasi peraturan perpajakan itu
gabungan dari sejumlah dan sekarang akan
dibahas di DPR juga
eh omnibus keuangan itu lima
undang-undang nah Apakah Keputusan MK
ini sebetulnya berlaku bagi semua metode
pembahasan dengan pendekatan ombus nah
itu jadi yang tadi saya tunggu-tunggu
bisa ngobrol sama Uda tuh di situ pengin
nanya sekalian Apakah maknanya karena
kan HPP eh harmonisasi peraturan
perajakan sudah diketok
gitu nah ini gimana tuh nasibnya tu
kalau kayak gitu g gitu Bang Baik Terima
kasih Bu ledia Eh Alhamdulillah dari Bu
ledia kita eh dapat pengantar awal
bagaimana sebenarnya proses pembahasan
undang-undang ini sejak awal dan
poin-poin kritis yang perlu nanti
diperbaiki ke depan Nah sekarang kita
lanjut eh ke Pak Uda Feri amsari
melanjutkan pertanyaan dari Bu Lia tadi
Uda ini bagaimana dari sisi hukum
ketatanegaraan nih sehingga MK sebagai
lembaga pengadilan konstitusi tertinggi
di Indonesia menyatakan ada permasalahan
dari e proses
e prosedur pembahasannya sehingga harus
ee diperbaiki oleh pemerintah ya dan
kira-kira poin-poin penting apa yang
perlu ketahui oleh rakyat Indonesia dan
juga pemerintah kesalahan-kesalahan
prosedural dan proses dalam pembahasan
omnibus low ini pada Uda Feri
dipersilakan
Uda eh terima kasih
eh mas haldi
eh asalamualaikum
warahmatullahi Waalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh
termute
itu ya Eh alhamdulillahiabbil alamin
Allahumma shalli ala Muhammad W Ali
Muhammad yang saya hormati dan banggakan
Ustaz Mardani
eh Bu Eh ledia Bang Roki sudah hadir
teman-teman yang juga mengunjungi
diskusi ini saya mungkin akan bercerita
dari awal ya nanti pertanyaan
ee Bu ledia akan terjawab mudah-mudahan
di eh penjelasan
itu pertama saya perlu menjelaskan
karena ini mungkin ditonton oleh eh
banyak oleh publik ya bahwa
eh konsep omnibus Law
itu sudah dikenal lama di
dunia catatan saya sekitar 1800-an orang
sudah
mendiskusikannya namun dalam perjalanan
jadi saya singkat saja ceritanya n nanti
bisa panjang padahal substansi kita kan
putusan MK ee dalam
perjalanannya dengan tujuan pen
penyederhanaan pembahasan
undang-undang ternyata baru diketahui
konsep omnibus Law dengan multiculture
ini menimbulkan masalah yaitu Tidak
semua orang memahami apa saja
kendala-kendala permasalahan dari
terlalunya terlalu banyaknya pasal-pasal
yang ee diperbaiki atau kemudian dibuat
lalu berkembang paham baru soal
omnibas boleh omnibas asal satu tema
satu topik dan itu sudah digunakan oleh
eh orang-orang Belanda yang menerapkan
hukum Hindia Belanda ke kita misalnya di
dalam kuhp
yabook ya itu sebenarnya omnib Tapi satu
tema apa Temanya yaitu pidana jadi
pidana pembunuhan digabung pidana
pencurian digabung penggelapan digabung
Ya semua dijadikan satu kitab agar
kemudian ada
kesinambungan ada harmonisasi
sinkronisasi
Ee Kita juga sudah pernah menggunakan
sebelumnya Bu L misalnya di
undang-undang pemilu undang-undang
Pemilu itu menggabungkan tiga
undang-undang undang-undang pilk pilpres
dan penyelenggara Pemilu tinggal nih
digabungkan kalau menurut putusan MK
undang-undang pemilihan kepala daerah
ee jadi dikenal
model satu tema itu di berbagai negara
terutama yang sudah menyadari omnibas
Law banyak tema itu eh rentan
penyusupan Bahkan dalam berbagai
penelitian terutama peneliti di Kanada
dan Amerika Serikat yang mencoba
mengkaji apa problem e problematika
omnibas l mereka menemukan begini
sederhana Nah kalau sudah ada omnibus
Law multiuster atau multiema pasti dan
pasti katanya itu eh konsep yang eh
tidak demokratis eh mendukung oligarki
dan eh apa lebih mengedepankan pemilik
modal Nah itu hasil penelitian saya
mengulas beberapa penelitian itu
lengkapnya teman-teman bisa lihat di eh
keterangan ahli saya di mahkamah
konstitusi konstitusi soal itu
kita juga mengenal kemudian di
undang-undang 12 satu tema makanya
diperbolehkan ya e ada KUHP KUHAP
undang-undang pemilu dan segala macam
satu tema tapi kita tidak mengenal
omnibas
multiuster tidak mengenal makanya pusing
ini sekarang setelah dibatalkan Mahkamah
Konstitusi apagi memang ini kan
undang-undang sapu jag cepat
dikerjakanadahal kalau saja belum tentu
kemudian bisa menampung aspirasi
betul-betul ee presisi ya bisa kemudian
dikatakan harmonis dan sinkron dengan
berbagai undang-undang peraturan yang
ada nah ini problematika yang e kemudian
Muncul itu sebabnya di dalam putusan MK
akhirnya diterima ya Secara ee apa eh
uji formil ya bahwa ada permasalahan
dalam pembentukan undang-undang Cipta
kerja ya Nah di titik ini saya perlu
Jelaskan dulu apa itu
inkonstitusional bersyarat dalam putusan
uji formil Mahkamah Konstitusi
sebab publik bisa salah memahami ini
karena presiden berpidato yang salah ya
sebelum pidato Presiden yang salah itu
didahului oleh pidato yang salah oleh
menteri eh Erlangga
Hartanto Kenapa salahnya Ah ini begini
ceritanya
uji formil itu punya
konsekuensi kalau diketahui tidak
memenuhi syarat prosedural maka satu
paket undang-undang itu
dibatalkan Jadi kalau dinyatakan
inkonstitusional artinya seluruh
undang-undang itu
inkonstitusional itu sebabnya mahkamah
tidak lagi mempertimbangkan uji material
karena sudah kehilangan objek
undang-undangnya itu sudah di di anggap
hilang tiada Jadi kalau teman-teman ee
baca
ee putusan 103 dan klustternya soal uji
materiil rata-rata bunyinya Kami tidak
akan mempertimbangkan ini karena
objeknya sudah tidak ada kenapa di dalam
uji formil di putusan nomor 91 puu 18
Romawi tahun 2020 itu dinyatakan dia
inkonstitusional
bersyarat Apa syaratnya syaratnya harus
diperbaiki 2 tahun jadi ini
inkonstitusional kalau sudah hilang satu
produk undang-undangnya tidak perlu
dibahas materiil Makanya kalau ada ahli
yang mengatakan saya merasa MK perlu
menjelaskan Kenapa uji material Dino kan
tidak dapat diterimakan diterima karena
objeknya hilang nah ini aneh pernyataan
ahli ini karena kalau paham uji formil
tidak mungkin MK menafsirkan pasal-pasal
lagi karena kan sudah hilang satu
undang-undangnya Nah jadi makanya jadi
aneh pidato pak menteri dan pak presiden
dengan begitu percaya dirinya mengatakan
bahwa MK tidak menghilangkan satu pasal
apapun Dalam uji materi ya Iya Pak yang
dihilangkan ituh satu paket
undang-undang gitu ya bukan satu pasal
perpal undang-undangnya itu sudah
dinyatakan
inkonstitusional nah Apa itu
inkonstitusional bersyarat banyak ahli
menggunakan Tafsir pribadi-pribadi ya
pakai bilang ini aneh janggal
padahal padahal model ini sudah
digunakan lama begitu ya termasuk di era
promfood Apa itu inkonstitusional
bersyarat di dalam putusan MK nomor 4
puu 7 Romawi 2009 dijelaskan in
inkonstitusional bersyarat itu maknanya
undang-undang itu dinyatakan
inkonstitusional sampai dengan syarat
yang ditentukan mahkamah
terpenuhi
ya artinya saat ini undang-undang itu
sudah
inkonstitusional sampai syaratnya
dipenuhi itu sebabnya dalam amar putusan
MK dinyatakan
kalau kemudian syarat tidak dipenuhi
maka akan dijadikan undang-undang ini
inkonstitusional permanen ada maknanya
saat ini undang-undang Cipta kerja itu
inkonstitusional temporer begitu ya Nah
ada yang kemudian mempertanyakan
beginianya di sini kalau ini
inkonstitusional kenapa diberlakukan
Nah ini kan menggunakan cara ya untuk
kemudian yang saya baca ya dari
pidato-pidato Presiden menteri para ahli
yang kebetulan menteri begitu ya adalah
penjelasan atau pidato orang kalah untuk
membenarkan kekalahannya ya dicari-cari
celah begitu ya Misalnya selalu
digunakan poin empat Amar putusan
Padahal mereka lupa ada poin 5 poin 6
poin 7 poin 5 dan 6 mengatakan bahwa
undang-undang 11 tahun 2020 Cipta kerja
itu tidak mengikat
Nah jadi jangan hanya baca ee poin 4
lebih terang lagi di poin 7 poin 7
memerintahkan pemerintah untuk menunda
melakukan kebijakan dan tindakan
nah yang berdampak luas dan strategis
Saya mau cerita ini dulu bagian ini ini
mungkin
eh Bu dan Pak p betul saya mau
mengatakan tidak ada perbuatan negara
atau pemerintah ya Selain dua hal
jenisnya yaitu
kebijakan tata usaha negara dan tindakan
tata usaha negara kalau kedua-duanya
dilarang itu bagaimana mau melakukan ee
berdasarkan undang-undang Cipta kerja
enggak bisa melakukan
apa-apa karena cuma dua itu jenisnya
coba ee sekarang Apa jenis lagi
perbuatan ee pemerintah dan negara untuk
melaksanakan undang-undang Cipta kerja
ini selain kebijakan dan tindakan enggak
ada cuman dua jenis itu artinya
undang-undang ini sudah tidak bisa
digunakan sampai kemudian dilakukan
perbaikan Oleh karena itu pak presiden
nah ini nitip dari Pak Mardani ya kalau
nanti pak presiden marah tolong marahi
Pak Roki gitu ya Ee dan Pak Mardani
karena saya di channel beliau ya pak Pak
Presiden ya tolong pahami konteks ini
dengan baik baca dulu putusan MK pahami
undang-undang tidak bisa melakukan
apapun maknanya putusan ini Bapak
dilarang melakukan apapun terkait
tindakan terkait dengan undang-undang
Cipta kerja sampai diperbaiki jadi 2
tahun ini untuk memperbaiki bukan untuk
kemudian menjalankan gak ada perintahnya
begitu akan aneh kalau undang-undang ini
sambil diperbaiki dijalankan itu gak ada
ceritanyaitu ya itu satu
kedua dilarang kemudian melakukan
pembentukan Peraturan pelaksana lainnya
PP perpresin itu dilarang Nah ada yang
Ngel bilang begini oke PP dan Perpres
tidak kami bentuk yang baru karena kan
sudah ada 49 PP dan l Perpres yang bisa
dilaksanakan nah ini tidak betul-betul
paham maksud putusan MK MK tidak akan
mungkin membatalkan PP dan Perpres
karena bukan
kewenangannya berlaku azasnya begini
kalau kemudian peraturan payung sudah
dibatalkan maka luruhlah seluruh
peraturan yang ada di bawahnya enggak
perlu MK bilang dengan sendirinya begitu
begitu undang-undang sudah dinyatakan
inkonstitusional maka PP Perpres Perda
atau Apun yang berkaitan dengan
undang-undang Cipta kerja ini tidak
berlaku dengan sendirinya
nah saya kalau ada pakar tata negara
orang yang belajar hukum tata negara
mengatakan tetap berlaku ah itu Mohon
kembali dibaca buku-buku awal kita
supaya kita tidak tersesat jauh begitu
ya jangan dipaksakan untuk menyenangkan
hati pemerintah disampaikan apa yang
menurut hati mereka dalam ee studi hukum
tata negara apa yang kemudian konstitusi
katakan rumusan pakem-pakem yang sudah
Ee apa ajek jangan kemudian dicari-cari
pembenarannya karena yang rusak itu
negara ya Oleh karena itu jadi aneh
kemudian ini lalu kemudian timbul lagi
hal yang menurut saya menarik tadi
Disinggung oleh Bu Lia sedikit ya bahwa
di undang-undang 12 tidak dikenal
bagaimana nanti ke depan kalau tiba-tiba
DPR dan Saya dengar begitu ya mau
memperbaiki undang-undang 12 tahun 2011
junto 15 tahun 2019 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan nah ini
lucunya argumentasinya begini karena
menurut dienting
opinen ada usulan untuk memperbaiki
undang-undang pembentukan peraturan
perundang-undangan nah bapak-bapak
ibu-ibu pembentuk Peraturan
perundang-undangan Presiden dan DPR
mohon maaf itu tidak benar ya jauh dari
konsep ilmu
perundang-undang jadi
begini saya saya mendengar Pak marani
tertawa Ini terbawa tertawa Eh sebagian
besar saya yakin sudah tahu tapi ini kan
cerita ee apa namanya Katakanlah
dipaksakan begitu ya
Eh kalau kita lihat Ilan poin Amar
putusan itu Tidak satu pun yang
mengatakan ya perbaikilah undang-undang
12 yang diperintahkan adalah memperbaiki
undang-undang 11 tahun 2020 tentang
Cipta kerja
kalau mengatakan ada di desenting
opinion memerintahkan perbaikan 12
undang-undang 12 undang-undang P3 itu
maka jawabannya sederhana dienting
opinion bukanlah Amar putusan kalau
dientingnya dijalankan tapi amarnya
tidak dijalankan itu tindakan sesat dan
menyesatkan Jadi kalau dia merubah
undang-undang 12 maka dia menentang
perintah dari Amar putusan MK otomatis
itu
Nah kalau ada yang bertanya Kalau tidak
diperbaiki undang-undang 12 Bagaimana
kami Iya
Ustaz maksud saya gini seperti orang
pakai peci pecinya kekecilan bukan ganti
peci tapi palanya yang
dikecilin saya menggunakan istilah
kemarin orang melanggar rambu lalu
lintas tiba-tiba yang diubah tuh
rambu-rambunya Ustaz
itu jadi
aneh nanti kalau berbagai istilah l
analogi-analogi itu kita dengarkan l
Bang Roki beliau jago itu menggunakan
bahasa-bahasa nah aneh kalau kemudian
itu dilakukan karena tentu akan terjadi
kebingungan ya bagaimana mungkin omnibus
Law Cipta kerja ini disesuaikan dengan
perintah MK kalau kemudian undang-undang
12 tahun 2011 diubah dengan kata lain MK
itu mau bilang Anda gak usah buat
omnibas lo Cipta kerja l perbaiki aja
konsep itu sesuai dengan apa yang
ditentukan undang-undang 12 nah ini
bahasa halus seperti ini memang e harus
disampaikan ke publik agar publik jangan
ragu-ragu bahwa putusan MK itu
mengalahkan pembentuk undang-undang
begitu ya karena kebetulan ada banyak
ahli yang galau juga ya eh membaca
putusan ini misalnya kegalauan itu kalau
kemudian PP dilarang dibentuk PP yang
lama hapus dengan sendiri undang-undang
ini inkonstitusional Lalu bagaimana
dasar hukumnya ini nauzubillahnya
ahli-ahli yang tidak membaca putusan MK
di dalam putusan MK nomor 28 puu 11
Romawi tahun
2013 dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
1-2 puu 12 Rawi 2014 dijelaskan kalau MK
membatalkan sebah undang-undang tidak
akan terjadi Res Vakum ya tidak ada akan
terjadi kekosongan hukum Kenapa dengan
sendirinya akan berlaku peraturan yang
lama jadi 78 yang sudah dibekukan
sementara dan berpotensi akan eh
inkonstitusional permanen itu tidak
perlu khawatir karena berlaku 78
undang-undang
sebelumnya jadi tidak selesai sebenarnya
E urus ini oleh putusan 91 ini cuman
mungkin ee apa ee perlu ee apa pembentuk
undang-undang pemerintah dan DPR
betul-betul membaca putusan 91 puu
Romawi 2020 ini dengan baik nah ini
menariknya satu hal yang sangat penting
disadari oleh pembentuk undang-undang
tadi eh Bu Lia atau Ustaz mani sudah
menyampaikan bahwa ini merupakan ee uji
formil pertama yang dikabulkan ee
sebelumnya tidak pernah dikabulkan su
mengatakan begini apa saja yang kemudian
menjadi standar bagi MK agar diperbaiki
satu hal soal prosedural dari lima
tahapan pembentukan undang-undang
perencanaan penyusunan pembahasan
pengesahan dan pengundangan empat oleh
MK dianggap bermasalah Nah yang satu
terakhir ini kan pengundangan ya Enggak
mungkinlah publik ikut-ikut ya ini kan
proses administrasi dikasih
nomor kasih dimasukkan lembaran negara
dan berita negara ini yang empat
bermasalah artinya dari hulu ke hilir
proses pembentukan undang-undang ini
bermasalah contoh sederhana
diperencanaan di perencanaan itu menurut
undang-undang 12 adalah dibentuk naskah
akademikah berita yang terbuka di dalam
persidangan MK bisa dibaca risalah dan
putusannya disampaikan bahwa begitu ada
pertemuan DPR dengan Beberapa elemen
masyarakat terutama buruh ya ditanya
oleh Mahkamah Konstitusi Apakah ketika
Anda bertemu dengan DPR dan pemerintah
Wakil pemerintah Anda diberikan naskah
akademik tidak kata buruk lalu ditanya
ke DPR Kenapa anda tidak berikan naskah
akademik berputar-putar DPR ini menjawab
Ya pertanyaan Hakim selanjutnya Apakah
ada naskah akademik ah tidak ada jadi
barang ini sudah dari awal
bermasalah naskah akademiknya juga tidak
jelas begitu ya takut mungkin
disampaikan bisa Jadi kalau takut
disampaikan sudah melanggar azas
pembentukan peraturan perundang-undangan
yaitu azas
keterbukaan jadi belum lagi soal cerita
paniknya orang membaca Ya itu kan Soal
kejelasan tujuan kejelasan rumusan itu
Bu Lia Jadi kalau sudah bingung saja DPR
membaca berarti rumusannya tidak jelas
melanggar asas pembentukan Nah kalau
empat tahapannya dilanggar artinya
dengan kata lain undang-undang ini harus
dimulai dari awal
lagi Sudah dimulai dari awal sudah
kemudian
diketahui tidak ada modelnya di
undang-undang 12 saya mau katakan
Udahlah jangan dipaksakan buat mungkin
kluster yang sama itu dimungkinkan
jangan dipaksakan semuanya ee apa
namanya digabungkan harus diingat buat
undang-undang ini tidak sama dengan buat
gado-gado makin beragam makin enak kalau
diberagamkan makin lama makin
membingungkan tidak sesuai nah ini yang
kemudian dipertanyakan oleh Mahkamah
Konstitusi yang kedua adalah partisipasi
publik Menurut Pasal 6 undang-undang 12
partisipasi publik itu
wajib kapan partisipasi publik di
seluruh tahapan pembentukan
perundang-undang harus ada partisipasi
publik dan harus diingat harus bisa
publik mendapatkan akses baik terhadap
draf naskah akademik dan yang
lain-lainnya pertanyaannya Dari awal kan
ini membingungkan draf mana yang benar
mana yang dikatakan naskah akademik
banyak versi draftnya sudah draftnya
berversi
bahkanal J setelah diundangkan nah ini
pertama kali mungkin di dunia bukan
hanya di Indonesia ya setelah
diundangkan diubah gitu
ya jadi ajaiblah proses ini dan
dipaksakan Saya mau cerita begini terh
Eh bahwa Konsep omnibaslo ini banyak
disusupkan ke negara
ketiga dalam
studioto dikatakan ini guru besar
ekonomi di Inggris katanya ada keinginan
ee ekonomi global itu ditata
peraturannya jadi persaingan sehat tapi
ujung-ujungnya jangankan mentata eh apa
produk Peraturan yang berkaitan dengan
ekonomi global ternyata yang dimunculkan
adalah produk hukum yang menjadikan
negara-negara itu lapak dagang J kayak
begini Indonesia itu sekarang dengan
Vietnam dengan yang lain ya datanglah ke
Indonesia Para investor kami menyediakan
peraturan yang memudahkan anda nanti
anda tanam uang cari keuntungan silakan
pergi begitu ya manfaatkan manusia kami
yang murah-murah murah meriah muntah
begitu ya untuk kemudian kalian bisa
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
jadi negara-negara itu sudah jadi
lapak-lapak
dagang Nah kalau kita tidak hati-hati
kekayaan kita dikeruk manusia kita
dieksploitasi kita kemudian ditinggalkan
setelah kemudian mereka mendapatkan
keuntungan jadi ada yang mengatakan
investasi dipermudah tidak perlu non
Cipta kerja untuk membuat investasi
dipermudah kebijakan dan tindakan saja
sudah cukup menurut catatan ee
teman-teman di dalam isu pemberantasan
korupsi kemudahan investasi itu bukan
soal ee apa ee peraturan
perundang-undangan saja yang paling
tinggi itu soal
korupsi kita ini korup jadi orang malas
berinvestasi
yang mau berinvestasi di kita itu yang
koruptif juga jadi perusahaan-perusahaan
yang juga punya kepentingan nah ini
problematika yang harus e kita
hadapi terakhir tadi sudah terakhir ini
tidak tepat janji ini terakhir penting
disampaikan ada ahli yang kebetulan
menteri kalau menteri itu adalah pihak
dari pemerintah pihak yang kalah
mengatakan putusan MK ini aneh Wah lebih
aneh lagi putusan Bapak ketika jadi
ketua MK dulu ada eh uji formil
undang-undang Mahkamah Agung terbukti
oleh media tidak kuorum ada video dan EE
berita-beritanya ada foto-fotonya kosong
ruangan tapi kemudian disahkan
undang-undang tidak forum lalu diajukan
ke MK di zaman Bapak memimpin ya lalu
dinyatakan dalam putusan MK bahwa memang
terbukti tidak kuorum dan cacat formil
Tapi demi kemanfaatan maka undang-undang
ini
diberlakukan Saya mau mengatakan tidak
ada azas kemanfaatan di dalam azas-azas
pembentukan peraturan perundang-undangan
di pasal 5 undang-undang
12 teori apa ini Masa orang terbukti
salah dalam tata tertib persidangan ya
Eh dalam fororum lalu kemudian disahkan
padahal harus ingat pasal 57
undang-undang MK kalau kemudian terjadi
pelanggaran tata cara itu undang-undang
harus dibatalkan mana yang lebih aneh
putusan Bapak dibandingkan putusan ini
presiden dan para menteri Jangan
cari-cari alasan Anda kalah jangan
kemudian bertele-tele berputar-putar
tidak boleh kemudian menjalankan
undang-undang ini sampai dilakukan
perbaikan mudah-mudahan eh channel ini
membawa kesadaran ke pemerintah dan DPR
e
Amin terima kasih eh asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuhsalam
Bu sebelum kita ke RI Bung Ri Apa ada
pertanyaan atau komentar ke UD mumpung
UD ada di
sini mana boleh orang filsafat nanya
orang hukum gak sang
sayaul pertanyaan saya itu kayak ujian
diserti an gini pertama kali dalam
sejarah Indonesia menggunakan metode
omnibus low terus kemudian saya enggak
mau bilang omnibas omnibus sesuai
tulisannya jadi eh apa eh pertama kali
dan kemudian terbukti bahwa secara
formil
eh terdapat persoalan di dalam
pembahasannya ini kan jadi jadi presiden
buruk ya Eh karenanya kemudian kalaupun
tadi disebutkan bahwa di di
negara-negara lain dijadikan omnibus
tapi dalam satu klustter jadi menjawab
pertanyaan saya tadi ya bab Keuangan
keuangan perpajakan-perpajakan gitu ya
Tapi anehnya itu yang ini yang satu ini
eh lintas gitu lintas multi apa tadi
multi undang-undang itu jadi persoalan
ini jadi pelajaran besar sebenarnya buat
kita semua ya bukan cuma buat pemerintah
tapi juga buat BPR dan buat masyarakat
bahwa ketika Katanya kita mau melakukan
terobosan-terobosan baru Ma melakukan
lompatan-lompatan kalau pijakannya
enggak jelas kita melompat bisa
tergelincir lebih parah lagi bisa patah
kaki gitu jadi memang
eh betul-betul Harus berpikir lebih
dalam bukan pada skala kepentingan
tertentu eh yang akhirnya terus terang
mempermalukan diri sendiri ya ketika
kemudian membahas terjadi banyak
persoalan udah mulai dari halaman itu
sudahah terakhirnya doang nih Sudah
halaman UD kemudian juga rujukannya
enggak ada sedih banget sebenarnya sedih
e karena kita juga turut membahas di
dalamnya dan EE meskipun sudah
diingatkan kan Tapi itu terus proses
yang menadi saya pikir nih ke depan
enggak boleh Enggak boleh ada lagi
terulang hal-hal yang sama pelajaran
besar yang mencoreng dalam sejarah kita
dan eh kita punya banyak ahli kita sudah
merujuk kita punya sistem tata negara
yang harusnya kita rujuk sebagaimana
dilakukan di oleh Mahkamah Konstitusi
dan itu kan final dan menikat berarti
kita perlu apa menghormatinya kan kita
enggak bisa nih bilangkat juga apa gitu
dari dari kemarin dibilangin gitu kayak
gini masa enggak nurut sih gitu kan
Kalau Mama kan ngomong gitu engak nurut
sih sudah dikasih tahu gitu kan kan kita
enggak mungkin ngomong kayak gitu dong
Ini adalah bagian dari bagaimana
mematangkan mendewasakan eh kita
bernegara dan kita juga berdemokrasi
Jadi PR besar sebenarnya ke depan
mudah-mudahan Eh tadi penjelasan juga
dari Uda Feri juga memberikan eh apa
pencerahan buat semua si kita berharap
eh teman-teman yang juga mendengarkan
ini jadi punya sudut pandang enggak
ikutan bingunglah Ya kira-kira sudah
kebayang arah Saya kira itu Bang haldi
Baik Terima kasih Bu ledia Eh nanti kita
lanjut kita sekarang sudah hadir
Alhamdulillah Bung Roki Gerung
eh Bung Roki tadi sudah dipaparkan oleh
Pak Mardani Bu ledia udah F ya terkait
dengan Apa sisi permasalahan dari
undang-undang Cipta kerja ini yang sudah
Ee dibatalkan sebenarnya oleh MK secara
prinsip hukum tapi saya ada komentar
bahwa ketika sudah penetapan MK ini
bahlil
eh berkomentar bahwa ini akan jalan
terus investasi akan jalan terus bahkan
sebenarnya kan Kementerian investasi ini
yang awalnya dia bpkm ya kan konsekuensi
dari undangundang e Cipta kerja Tapi
beliau akan jalan terus ini nah
bagaimana kira-kira Bung Roki melihat
ini Iya memang yang akan jalan terus
kedunguan
dia dan tadi Feri tidak memaparkan dia
menghujat
sebetulnya jadi hal yang dari awal
kita bukan kita duga kita tahu bagian
busuk dari undang-undang itu kan inti
undang-undang itu omnibas lau itu cuma
dua satu Tekan Upa buru dua rampok
lingkungan jadi itu sebetulnya etiks
yang dilanggar dan
eh Hari ini kita mau berupaya untuk
menyelamatkan Siapa itu tentu eh bahlil
dan teman-temannya air langangga mau
menyelamatkan presiden karena presiden
punya kepentingan untuk mengambil bagian
yang masih dianggap bermanfaat dari
keputusan e MK itu sementara F dan
kawan-kawan berupaya untuk menyelamatkan
mahkamah konstitusi dengan kasih
interpretasi tentang asas-asas
pembentukan ini persaingan opini yang
harusnya dimenangkan oleh keadaan kan
keadaan kita hari ini menunjukkan bahwa
bagian yang pernah didalilkan sebelum
undang-undang itu
disahkan berakibat sekarang kan itu kan
jadi mestinya Mahkamah Konstitusi juga
kasih semacam catatan Eh pak presiden
undang-undang ini dari awal dipersoalkan
kan Ini barang busuk ngapain pak
presiden ambil barang busuk kan kita
bikin semacam kesepakatan ada semacam
saling kirim nota nota bernegara antara
mahkamah konstitusi dan presiden supaya
ditegur Presiden itu salah anda memahami
itu tu yang kami maksud adalah abcd itu
tapi MK juga Memang kdil mencari bahasa
yang seolah-olah teknis akademis tapi
dia enggak Perlihatkan konteksnya Apa
itu sehingga barang Ini mesti disebut
busuk kan itu intinya kan jadi juga ada
bagian di dalam wording di dalam narasi
itu yang membuat presiden merasa bahwa
Oke Berarti ada bagian yang masih
menguntungkan saya tuh karena itu dia
pakai bagian itu itu yang dia pidatokan
dia tweetkan karena itu kemudian
orkestrasi berlanjut erlangat Terangkan
hal yang sama bahlil Terangkan hal yang
sama Kenapa begitu karena
ketidakjelasan bahasa yang dipakai oleh
Mahkamah Konstitusi tentu menjadi jelas
sebagai interpretasi seperti Fer itu oke
karena kita bisa sambungkan antara
pengetahuan akademis dengan status
keputusan itu tapi bagi pemerintah dia
enggak peduli itu Jadi sebetulnya itu
seperti saya masuk restoran lalu saya
pesan
e nasi padang gu tapi yang keluar nasi
uduk lalu saya protes ini n Saya minta
nasi padang Kenapa nasi uduk dikasih
udanya bilang ini nasi juga Jadi terima
aja tu sama hal seperti
itu proses pembuatan nasi padang beda
dengan pembuatan nasi uduk Mahkamah
Konstitusi memeriksa bahwa yang diminta
dibuat itu nasi padang Kenapa hasilnya
nasi uduk Oh ternyata pembuat
undang-undang itu memakai prosedur
membuat nasi uduk jadi dari awal memang
itu bukan nasi padang tapi nasi uduk nah
presiden gak bisa bedain nasi padang
nasi uduk dia tahu itu nasi doang karena
itu dianggap masih berguna untuk ganjal
pelut laparnya kan begitu kira-kira E
formulanya itu jadi membatalkan proses
pembuatan nasi padang itu artinya nasi
padangnya juga mesti dibuang itu intinya
kan begitu cara berpikirnya tuh bukan
nasi padangnya masih ada tapi cara
pembuatannya yang salah enggak sekaligus
nasi padangnya ituh hilang karena kita
pesan nasi uduk hasilnya nasi padang
artinya si pembuat undang-undang memakai
prosedur manual book ee nasi uduk itu
ngaconya di situ mestinya Mahkamah
Konstitusi bilang secara jelas bahwa
output dari proses pembuatan yang keliru
juga keliru kan begitu eh kalimat
pendeknya kan begitu supaya jadi
headline nah ini yang enggak diterangkan
oleh Mahkamah Konstitusi sehingga butuh
interpretasi-interpretasi jadi sekali
lagi kalau kita lihat eh logic dari
Pembuatan itu gak gagal karena formilnya
hilang formilnya Salah formil salah
artinya yang di dalamnya juga ikut salah
gu kan cara berpikir yang salah
kesimpulan pasti salah gitu kan jadi
fesis di dalam ee undang-undang itu
berlaku juga secara Absolut salah di
dalam menghubungkan dua dua premis itu
berarti konklusinya juga pasti salah tuh
nah presiden menganggap Ada separuh
benarnya tuh kenapa karena ada Desen
opinion kan begitu cara melihatnya kan
tetapi sebetulnya lebih dari itu bukan
sekedar karena ada desop tapi
presiden membutuhkan undang-undang itu
untuk menjamin ijon-ijon kebijakan
ijon-ijon proyek yang sudah dia
tandaatangani itu selama ini kan itu
intinya sebetulnya tuh jadi oligarki
akan tagih bagaimana kita sudah Ijun kok
eh prosedurnya keliru oleh kata MK
enggak bisa dong itu yang disebut Dilema
politik dari Keputusan Mahkamah
Konstitusi itu tapi juga bisa terjadi di
dalam analisis saya Mahkamah Konstitusi
memang membaca an presiden dan
mempertimbangkan kepentingan oligarki
terhadap keinginan presiden lalu dia
mulai bikin semacam eh kalkulasi
pendek-pendek Oke kita putuskan begini
deh nanti dibagi dua ya Yang yang e
empat dienting yang lima
eh konsensus itu concern yang l Desen
yang empat Desen yang yang lima kcern
itu ini ini ini yang menimbulkan ee
kegaduhan kegaduhan sebetulnya bisa
dihilangkan kalau
ada semacam keterangan pada
pers supaya Presiden Jokowi membaca
keterangan itu keterangan itu tentu
bukan bagian dari putusan tapi dalam
upaya untuk memungkinkan orang paham kan
mahkamah konstitusiti bikin kalimat yang
publik bisa paham bukan kalimat hukumnya
tetapi inti dari kalimat hukum itu
diajukan supaya bisa dikutip oleh pers
sampai sekarang gak bisa kutip yang
benar kan Untung ada yang bisa
menerangkan dengan baik gitu jadi
sebetulnya mesti ada konsultan editor
bahasa itu di Mahkamah Konstitusi supaya
terlihat bahwa masuk akal seluruh eh
proses itu jadi sekali lagi kita
berupaya untuk membayangkan ini Omni
bullshit akhirnya tuh ini omnibas ini
kan
Nah soal kedua adalah Apa tanggapan DPR
yang lebih penting adalah DPR kasih aja
catatan final pakai Keterangan Catatan
kaki keterangan sementara ini yang
diucapkan oleh EE Feri dan seterusnya
tuh Apalagi kalau memang enggak ada
dasar akademisnya itu nah sekarang baru
diberikan dasar akademis bahwa Pembuatan
itu memerlukan abcd dan sekaligus
menghasilkan E fgh itu jadi bagian ini
yang eh sebetulnya kita tahu seharusnya
DPR dalam tradisi demokrasi DPR
mengambil inisiatif untuk menerangkan
isi dari keputusan itu Kenapa karena DPR
adal perwakilan rakyat yang yang
EE ingin membantu rakyat memahami
undang-undang itu kan apa itu
interpretasi bukan DPR
pertanggungjawabkan pada rakyat
keputusan itu karena sebelumnya ada
demonstrasi rakyat maka DPR bilang
sekarang Bahwa Keputusan Mahkamah
Konstitusi itu bunyinya sebetulnya
seperti ini loh lalu undang Fi Terangkan
di forum DPR tuh supaya rakyat tahu tuh
bahwa memang presiden salah mengkonsumsi
hasil hasil keputusan mahkamah
konstitusi itu jadi itu intinya
berkali-kali di awal saya Terangkan
bahwa ini kayak penjual mangga penjual
mangga itu ada orang yang mau beli
mangga mangga
ee terus kelihatannya mangganya udah
busuk tapi si penjual bilang Beli aja
kenapa itu kan mangga busuk Iya tapi ini
mangga juga sambil anda makan mangga
busuk anda tunggu 2 tahun lagi mangga
bagus itu baru saya tanam kan begitu Ee
logikanya itu jadi sekali lagi
pengertian-pengertian dasar tentang Eh
undang-undang ini dan prosedurnya itu
yang mesti diterangkan secara resmi oleh
DPR supaya selesai problem itu nah
selama DPR juga sebetulnya adalah bagian
dari kekuasaan dia enggak mungkin
Terangkan jadi komplikasinya di situ DPR
sebagian mengerti tapi dia enggak
mungkin Terangkan karena presiden sudah
dahului bahwa undang-undang ini masih
bermanfaat ini masih hukum positif Oleh
karena itu kami akan pakai peraturan
peraturan
ee pemerintahnya juga sudah dibuat tuh
nah kalau DPR tetap diam ya Presiden
akan jalan terus terus Mahkamah
Konstitusi Mau bikin apa ke Mahkamah
Konstitusi lagi kan kacau kan kan
Mahkamah Konstitusi enggak bisa kasih
teguran pada DPR pada presiden presiden
anda salah loh e e membaca undang eh
membaca keputusan kami dia mesti kirim
nota pada DPR Tolong bantu DPR Terangkan
pada presiden karena fungsi menerangkan
itu ada pada DPR itu kan itu
penyelesaiannya sebetulnya jadi saya
usulkan DPR kasih aja semacam nota
kenegaraan bahwa presiden maksud dari
mahkamah konstitusi adalah abcd itu
walaupun terjadi ribut-ribut lagi tetapi
keputusan sudah ada yaitu ada lembaga
yang yang legal lembaga yang bonavit
namanya DPR sebagai lembaga ya
menerangkan isi dari undang-undang itu
dengan mengutip pernyataan Feri
pernyataan segala macam Saya kira itu ee
jalan keluarnya tuh bukan DPR tiba-tiba
sibuk lagi kan Oke ini kita kita bikin
tim baru lagi nih maka uang mengalir
lagi di situ kanpr juga lagi gembira nih
dapat proyek baru kan padahal sebetulnya
ini final udah selesai jangan bikin nasi
uduk dengan menu nasi padang itu
Intinya kalau nasi padang ya kita
sama-sama ke tempat Feri lah kalau nasi
uduk kita ke tempatnya Mardani kan
begitu gampangnya kan
siap Baik terima kasih Bung Roki
sekarang ee ke kita ke Pak Mardani Pak
Mardani ada tadi ada akan ada indikasi
pasca keputusan MK Ini pertama
pemerintah akan terus ee menjalankan
semua kebijakan turunan dan
program-program turunan dari
undang-undang Cipta kerja ya omnibus Law
ini eh dari beberapa statement dari
bahlil dan berapa menteri lainnya Dan
juga mungkin ee Pak Presiden gitu nah
bagaimana ini ee konsekuensinya bahwa
ketika para
aparatur negara pemimpin negara ini
bekerja Ee tidak berlandaskan e pondasi
konstitusi yang kuat ya sementara
kepentingan-kepentingan karena akan
sangat banyak sekali ee imbas dari
undang-undang Cipta kerja ini terutama
masalah investasi dan tadi kata bung
Roki ya terkait dengan upah buru dan
juga ee apa ee perusakan
lingkungan Bagaimana Pak
Jadi yang pertama ee tentu semua harus
merujuk kepada Keputusan Mahkamah
Konstitusi ya saya
ee setuju dengan Bung Roki harus ada
kejelasan dan EE Banyak pakar hukum
bukan cuma udah
eh Veri tetapi ee beberapa juga sudah
memberikan pendapat yang menguatkan
bahwa ee seluruhnya harus freeing dan
segera diajukan ee revisi sebagaimana 2
tahun maksimal yang diinginkan oleh eh
Mahkamah Konstitusi eh tentu Eh ada
perspektif lain ya
Eh Saya tidak ingin masuk kepada Adakah
hongong
eh kita lihat kepada kondisi yang ada
ada bahwa
ee dasar dari
ee karena tadi ini multisektor gitu
langsung itu menjadi eh fre eh beku dan
turunannya juga tidak bisa digunakan
segera sebelum 2 tahun ini harus
disampaikan dan disisahkan revisinya ya
walaupun ee secara umum Partai Keadilan
Sejahtera nanti Bole dia yang punya
detail data menolak
ee dengan Tegas ee omnibus Law ini ya
ketika
ee ee ketika pengambilan keputusan baik
tingkat satu maupun tingkat dua ya Ee
dengan argumen-argumen yang belakangan
terbukti ya terbukti ee dikuatkan oleh
Keputusan Mahkamah Konstitusi nah yang
ketiga Kalau menurut saya publik eh
seluruh pihak Civil Society harus
betul-betul mengawal karena negara kita
adalah negara
hukum dan hukum itu memerlukan kepastian
dan kepastian itu ketika ada
disput salah satunya adalah Mahkamah
Konstitusi Danan mahkamah konstitusi itu
final dan mengikat maka semua mahkamah
konstitusi dan jika ada disput maka
Ee Kita di PKS akan terus mengawal dan
jika diperlukan mungkin kita harus
membuat ee ee pertanyaan ulang atau
penjelasan ulang ke Mahkamah Konstitusi
terkait dengan beberapa hal tadi
walaupun eh
Uda Feri tadi sudah menyampaikan
beberapa pihak menyampaikan tetapi
penjelasan tertulis dari Mahkamah
Konstitusi ee untuk memperjelas jenis
kelamin keputusannya adalah sesuatu yang
niscaya dan bisa dilakukan begitu Bangi
Baik terima kasih Pak marani eh Bu ledia
ee pasca keputusan ini apa yang akan
dilakukan oleh fraksi PKS ya sebagai
partai oposisi di parlemen untuk
mengawal keputusan MK ini eh dan juga
yang paling penting nih mengontrol
karena yang akan sulit ini produk-produk
turunan dari undang-undang Cipta kerja
ini yang sudah terlanjur banyak sekali
berjalan tapi kan harusnya freeze semua
setelah pasca Keputusan MK ini nah
bagaimana fraksi PKS mengontrol
mengawasi dan agar putusan MK ini
benar-benar dijalankan seeluhnya oleh
pemerintah dan juga
DPR ya kalau kita bicara soal
ee apa keputusan MK yang berkaitan
langsung dengan Pembuatan undang-undang
itu akan kita Kawal jelas eh bahwa eh di
dalam Pro prioritas itu ada hal-hal yang
kita sebut sebagai eh apa
eh e apa eh bagian ya dari bagian darias
yang Mang dialokasikan untuk sebagaimana
tadi saya sampaikan eh bahwa ini adalah
eh slot untuk kalau ada
keputusan-keputusan mahkamah konstitusi
yang memang memaksa untuk peraturan
perundang-undangan itu diperbaiki dan
ketika kemudian makna dari Mamar putusan
MK tentang Cipta kerja ini adalah eh
semua undang yang berkaitan dengan
undang-undang Cipta kerja dan peraturan
turun berarti kan harus diingat oleh
kita semua dalam setiap
pembahasan-pembahasan di alat
kelengkapan dewan ee Ini betul-betul
harus dicermati Apakah ini menjadi
apakah ini kaitannya dengan
undang-undang Cipta kerja atau tidak
kalau jika e undang-undangnya sudah
dihapuskan maka peraturan turunannya
Pasti enggak punya rujukan kita ingat
ada peraturan daerah yang di zaman Pak
jayo Kumolo itu kemudian dihapuskan Ya
3000 Perda itu kan lebih banyaknya
diantaranya karena undang-undangnya
sudah berubah gitu apalagi ini
undang-undangnya diop di dibatalkan jadi
memang tidak boleh eh dibuatkan e
peraturanan
turunan-turunannya jadi kalau kalau
kemudian eh kita lihat bahwa ini jadi
tadi lagi-lagi jadi pelajaran besar ya
buat kita semua untuk eh mau gak sih
legowo gitu
eh memperbaiki kesalahan yang sudah
dilakukan orang yang berjiwa besar
mengakui kesalahan dan mau memperbaiki
kesalahan ini jadi
prara
semua beritan terutamaembuat
undang-undang jadi apa besarnyaal bagaim
kudan kita memperbaiki kesalahan dan
tidak mengulangi Kani eh terakhir memang
suka ada
yang apa bilang G kalau
ada ada sesuatu yang
ditolij
ber Dar oposisi asal beda PKS tidak
demikian PKS melakukan kajian melakukan
analisa Apakah sebuah regulasi yang
dibuat itu berpihak
kepada rakyat atau tidak Apakah ini
berpihak P bangsa atau tidak memberikan
manfaat yang besar kepada reaten bangsa
atau tidak kalau itu ternyata eh tidak
maka kemudian kita akan memilih untuk
tidak menyetujui regulasi yang dibuat
itu termasuk dalam hal ini perundangang
tangananum jadi bagian yang penting buat
kita semua karena ini berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak seluruh bangsa
Indonesia karenanya ketika kemudian
membuat regulasi Ya kita harus
berhati-hati baik Terima kasih Bu ledia
Eh sekarang ke udah Feri udah Feri kalau
seandainya pasca Keputusan MK ini
Pemerintah masih menjalankan
program-program dan produk-produk hukum
turunan dari ee undang-undang Cipta
kerja yang sebenarnya sudah dibatalkan
oleh MK Apa konsekuensi hukumnya ee
dalam kacamata umum kita melihat dengan
gamblang kan udah agak seringlah ee apa
kita menilai bahwa banyak sekali potensi
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
pemerintah oleh atau aparat hukum gitu
nah kira-kira ee Bagaimana konsekuensi
hukumnya apabila
ee pemerintah tetap menjalankan
program-program turunan dari
undang-undang Cipta kerja ini iya
ini kalau bicara konsekuensi hukumnya di
tengah orang tidak mematuhi hukum itu
agak bingung juga kita konsekuensi
hukumnya ada ya apalagi
e kemarin melibatkan presiden dengan
pernyataan pernyataannya ya yang menurut
saya menentang putusan Mahkamah
Konstitusi
di konsep ketatanegaraan kita memang
Presiden itu fix ter ya masa jabatannya
tetap tapi Ada Lima kondisi yang dia
bisa digugat
E atau Katakanlah
di itu kan artinya digugat ya digugat
melanggar konstitusi satu dia korupsi
dia suap gitu ya dia melakukan tindak
pidana berat lainnya pengkhianatan
terhadap negara dan e misinor melakukan
perbuatan tercela perbuatan tercela itu
luas maknanya eh apalagi kemudian
melanggar putusan Mahkamah Konstitusi
eh Dan katakanlah mengabaikan
prinsip-prinsip negara hukum di mana
putusan peradilan itu harus dihormati
putusan MK itu kan sifatnya sama dengan
undang-undang ya erga omnes berlaku
untuk siapun yang terkait dengan putusan
atau undang-undang e termasuk berlaku
untuk presiden or menteri dan segala
macamnya nah konsekuensi hukumnya Kalau
ada presiden menentang putusan MK
sementara MK sendiri adalah lembaga
khusus untuk memberhentikan Presiden ya
forum
prilatumnya ya konsekuensinya presiden
bisa digugat DPR problematika politiknya
muncul kemudian Apa mungkin
46 orang di baah koalisi besar ini
beringan egakkan konstitusi e gitu ya
kalau penegakan hukum tanpa kemudian
diikuti kesadaran politik sebagai produk
politik hukum bisa dihancurkan jadi
negara hukum itu betul-betul harus
dijalankan dengan kesadaran penuh siapa
yang akan memberikan contoh terlebih
dahulu ya presidennya begitu ya
Ee saya dan Bang Roki ini e mungkin
lebih banyak saya ya Banyak sekali
tidak senang dengan putusan MK Bang Roki
dan saya pernah menguji presidensial
kandidasi tres ya hasilnya jelas jelas
kita pampangkan ya ini pasal 22 triple2
undang-undang Pemilu ini Pasal 6a ayat 2
konstitusi coba yang mulia lihat berbeda
ak isinya kalau berbeda melanggar
konstitusi enggak itu yang Mulianya
punya pikiran lain gitu gu ya nah saya
mau katakan kalau mau menghormati
konstitusi ya harus ada orang yang
memberikan contoh kita mungkin tidak
semuanya senang dengan putusan MK tapi E
saya sering sekali mengkritik putusan MK
ya tetapi ya tidak pernah rasanya saya
mengatakan jangan jalankan Keputusan MK
dikritik itu wajib Karena tanpa kritik
Bagaimana orang bisa tahu ada
problematikanya Tapi semuanya akan
berujuk ya sebagai negara warga negara
yang baik ya saya hormati putusan ini
saya jalankan tidak seperti presiden
berpidato ya saya hormati putusan ini
yang dijalankan yang lain nah itu yang
salah mestinya kalau mau menghormati
putusan MK ya dijalankan putusan itu MK
itu dengan segala konsekuensinya jadi
memang harus diakui ini intonasi suara
saya agak melemah
karena kalau membayangkannya saja orang
mengabaikan proses hukum ya mengabaikan
tata cara dan segala macam ya Memang
agak menyakitkan makanya di sidang MK
terkait undang-undang Cipta kerja ini
saya mengatakan yang mulia jika
diabaikan proses tata cara yang sudah
ajek di dalam undang-undang 12 ini Saran
saya silakan bubarkan kuliah ilmu
perundang-undangan kalau tidak ingin
membubarkan Fakultas Hukum karena kuliah
ilmu perundang-undangan jadi tidak
diperlukan orang membuat undang-undang
sesukanya saja
Nah jadi apa ya
Ee aneh kalau kemudian Ee tidak ada
penghormatan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi ini kalau pertanyaannya kalau
diabaikan ya Saya sendiri ingin
mengatakan ya kalau anda berani-berani
melawan konstitusi ada akibatnya tapi
fakta politiknya jadi sangat berbeda nah
ini memang perlu kesadaran rakyat
bersama bahwa undang-undang Cipta kerja
ini saya mau katakan begini ini bukan
hanya soal buru soal lingkungan hidup
soal banyak hal ada 78 undang-undang
salah satu yang penting yang saya heran
juga kenapa DPD tidak bersuara malah
mendukung undang-undang
ini ada upaya penarikan kewenangan
Pemerintah Daerah ke pusat sentralistik
padahal pasal 18 sudah bicara soal
konsep otonomi daerah bahkan urusan
pajak dan apa eh pajak dan Retribusi
Daerah yang dulunya
ada bagian-bagian tertentu untuk di
daerah ditarik
semua jangankan soal pajak tata kelola
kota Kabupaten provinsi ditarik dalam
peraturan pusat Jadi hampir bisa
dikatakan era ini membangun sentralistik
baru yang bertentangan dengan
undang-undang Dasar
1945 pasal 18 jadi masalahnya besar ee
apa aneh itu DPD ee bagi saya setuju
harusnya malah marah-marah begitu ya Eh
kenapa kemudian otonomi daerah
dihilangkan jadi banyak sekali bahkan
konyolnya untuk bicara lingkungan hidup
ya tadi Bang Roki sudah menyinggung masa
ada ketentuan undang-undang yang
mengatakan kalau kemudian terkaitan
berkaitan dengan investasi dan
pembangunan jika ada tumbuhan ee dan
hewan yang dilindungi itu bisa diabaikan
cuma di undang-undang omnibas lo ini
jadi apa isi kepalanya itu investasi
pembangunan beitu ya padahal di
mana-mana negara di dunia ini hewan
langka tumbuhan langka ya
dilindungi Kalau anda gagal melindungi
lingkungan hidup sudah bisa dipastikan
anda gagal melindungi hak-hak
orang itu ciri khasnya makanya saya
ingat betul kata-kata vol ya kalau eh
pemerintah takut kepada rakyatnya di
sana Biasanya kan ada pemerintahan
demokrasi contoh misalnya ya Eh Umar Bin
Khattab itu takut sekali sama rakyat gak
makan digendongnya beras begitu ya
karena saking takutnya di situlah
pemerintahan demokrasi
e kalau kemudian rakyatnya takut
pemerintahan sudah pasti kata volter
pemerintahnya eh otoriter gitu ya Nah
sekarang kan rakyatnya bilang begini
ditangkap rakyatnya bilang begitu
dikerjain Roi Gerung bilang begini
tanahnya dikerjain ini kerjaan-kerjaan
pemerintahan yang antiemokrasi jadi ee
sulit juga saya mengatakan bahwa ada
konsekuensi hukumnya di tengah orang
tidak peduli kepada hukum jawabannya
harus dilakukan kesadaran publik bahwa
ada yang salah dengan orang yang
mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi
konstitusi itu sendiri Saya tidak
menafsirkan Bang RI saya makanya saya
menggunakan putusan MK putusan MK
terdahulu undang-undang dan konstitusi
sementara pakar-pakar pemerintah
menggunakan tafsirnya saya heran tuh
tafsirnya misalnya eh oleh karena uji
uji materiil tidak membatalkan satuun
pasal undang-undang artinya
undang-undang ini masih bisa dijalankan
itu kan enggak ada yang belajar ilmu
hukum tata negara yang benar kalau diuji
formelnya membatalkan satu paket
undang-undang Iya artinya dengan
materil-materilnya itu batal jadi e
Bagaimana kita bicara hukum di tengah
orang menerjemahkan hukum itu
serampangan e Saya pikir itu dulu nanti
malah E saya dikenakan undang-undang ite
cukuplah Bang RI Gerung saja
Merak Bu terima kasih Udi Kalau udahi
pertanyaan saya Apa konsekuensi hukum ya
kalau Tya pemerintah tidak memataui
Keputusan MK ini dan juga
ee akan terus menjalankan produk-produk
turunannya dan program turunnya sekarang
saya ingin nanya ke Bung Roki dari sisi
akal sehat dan moral etik e apa
konsekuensinya apabila pemerintah tidak
memetuhi putusan MK dan terus
menjalankan program dan produk-produk
turunan undang-undang Cipta kerja ini ya
enggak ada
konsekuensinya karena di dalam diri
seorang pemimpin
tertinggi berlaku prinsip ee bahasa
Prancisnya noblis oblis
itu ketinggian harkat seseorang menuntut
ketinggian moral gitu Jadi kalau
presiden adalah
bag termute
buoki jadi kalau kalau prinsip nobles
oblis itu kita pasangkan pada kekuasaan
kita nilai yang mana yang paling tinggi
di dalam hierarki kepemimpinannya
Presiden karena itu berlaku prinsip nois
oblis itu artinya kalau dia lebih rendah
dia boleh melanggar orang yang paling
rendah justru akan melanggar karena dia
enggak peduli dengan hierarki itu tapi
karena Presiden adalah bahkan presiden
kan semacam metamorfosis dari prinsip
King can do no wrong gitu jadi supaya
dia tidak bikin kesalahan maka dia
dituntun oleh oblis n itu oleh
kewajibannya tuh dengan cara itu dia
diberi penghargaan sebagai noblis jadi
ketinggian harkat itu berbanding
langsung dengan kedudukan tertinggi dia
karena itu enggak mungkin ada sanksi
satu-satunya sanksi adalah rasa malu dia
itu intinya tuh bisa secara politis tadi
Veri Terangkan gini gini gini tapi kita
balik lagi pada prinsip bahwa orang yang
sudah tinggi masih mesti diajarin lagi
kan itu bertentangan dengan e prinsip
kehidupan e Manusia beradab kan kalau
saya mesti menegur e guru saya itu
artinya guru saya Engak enggak beradab
mesti ditegur oleh muridnya kan mestinya
gurunya langsung tahu bahwa kalau murid
saya kencing berdiri saya Jangan kencing
berlari sebab kalau saya kencing berlari
saya akan dikencingi murid saya tuh
presiden mesti tahu prinsip itu supaya
dia enggak diolok-olok bahwa anda
sebetulnya kencing berlari maka kami
rakyet akan mengencingi Anda pak
presiden kira-kira kasarnya begitu Jadi
saya balik lagi tadi pada tingkat
tertinggi I Seseorang itu harus punya
semacam inner call ada ring ada ada B di
di di dalam moralnya dan mengatakan eh
saya keliru ya tapi karena dia dipaksa
untuk bersifat pragmatis maka di ambil
bagian yang diaanggap ini gelas masih
setengah penuh karena e MK diaanggap e
menyedarkan gelas yang setengah penuh
setengah isi itu lalu bagian yang
seperti kita meng ini setengah kosong
sebetulnya nih jadi sebaiknya jangan
jangan diambil lagi Gelas itu karena
kita minta gelas yang penuh presiden
bilang enggak gelasnya setengah setengah
berisi masih berguna padahal ini gelas
yang sudah pecah itu Omni itu gelas yang
sudah pecah bahkan pecah dari awal sudah
pecah itu karena prosedur
eh moralnya enggak di enggak ditekuni
oleh Mahkamah Konstitusi kan mestinya
dari awal Mahkamah Konstitusi kasih
sinyal waktu demo besar-besaran ini ada
problem loh tapi Mahkamah Konstitusi
akan bilang enggak ini belum menjadi
kasus loh bahkan Sebelum menjadi kasus
ada semacam perintah etis pada Mahkamah
Konstitusi untuk lakukan judicial
activism kasih sinyal pada publik gitu
kan itu intinya Tuh aktif untuk
mendeteksi potensi kerusakan hukum yang
disebabkan oleh cacat formil dari awal
itu sejak ramai-ramai naskah itu dibawa
ke istana terus istana dalam 20 menit
kirim lagi ke DPR sehingga Jalan Tamrin
itu ngeong ngeong ngeong ngeong itu
artinya itu naskahnya bolak-balik di
situ nanti pansusnya pindah ke Tangerang
supaya ee supaya wartawan enggak inti
dari Tangerang balik lagi ke Hotel Mulia
tuh muter-muter di situ kan mahkamah Ki
tahu Mahkamah Konstitusi tahu keadaan
itu tahu cara-cara penyelundupan
mestinya dia sudah kasih sinyal supaya
enggak berlangsung sampai hari ini ke
kacauan itu jadi sekali lagi kalau
ditanya apa yang mesti dilakukan ya
dalam kemarahan publik ya bisa dilakukan
tindakan politik tetapi saya mau
Terangkan dulu bahwa negara hukum betul
sekali Fi Terangkan tadi etiks tertinggi
dari negara hukum adalah noblis oblis
orang yang Nobel orang yang tertinggi
dia harus oblis dia punya kewajiban yang
lebih tinggi yaitu patuhi cara berpikir
hati nurani patuhi tuntutan moral itu
intinya tu kalau enggak ya sudah terjadi
perubahan di jalan dan itu juga legal
satu upaya untuk menghasilkan kembali
nilai-nilai hukum adalah lakukan
pemberontakan kan itu ee pesan dari
revolusi Prancis kan begitu kan revolusi
Prancis dimulai oleh keresahan Lawyers
dan karena itu itu kemudian lawyer
Terangkan di kafekafe bah ini ada raja
yang goblok maka orang berkumpul untuk
menurunkan sang raja tapi kitaah lampaui
peristiwa itu kita inin agaragai
Presiden Jokowi paham
prinsipak tah bahasa Jawanya apa
kira-kira bahwa orang yang punya
martabat
diaang mempertanggungjawabkan martabat
itu dengan cara yang paling
mulia nya sangat menarik dan banyak eh
info knowledge dan pandangan-pandangan
yang sangat Bernas dari para narasumber
kita tapi karena waktu sudah Ee di
mencapai hampir dan melewati batas waktu
dari acara ini tibalah kita di akhir
acara dan e dipersilakan kepada para
narasumber untuk memberikan closing
statement atau closing ideas closing
statement pertama saya berikan ke buia
dipersilakan
Bu
Oke terima kasih eh kesempatan diberikan
ee kepada saya untuk
menceritakan terkait dengan proses eh eh
pembahasan eh undang-undang Cipta kerja
ini jadi sebuah pelajaran besar bagi
kita untuk eh lebih berhati-hati lebih
cermat dan lebih berpihak kepada
masyarakat dalam penyusunan segala macam
eh rancang undang-undang dan
regulasi-regulasi lainnya ee sehingga
menjadi pelajaran besar juga bagi kita
semua bagi masyarakat Indonesia
pentingnya untuk terus mengawal agar
wakil-wakil anda juga eh menjalankan
tugasnya dengan penuh amanah E dan
istikah dan untuk kepentingan masyarakat
dan bangsa jadi jangan eh biarkan
anggota DPR yang telah anda pilih eh
tidak melakukan tugas dengan baik tentu
perlu banyak pengingatan tentu perlu
banyak e teguran karena mereka adalah
wakil anda dan kami adalah wakil anda
dan anda punya hak untuk terus
menyampaikan as kepada angota DPR AG D
sel
yangingatkan lebih baiki terim
kas Baik terima
kasih berikutnyaud dipersilakaning
statnya
eh sebelum sebuah undang-undang
diterapkan untuk e apa
digunakanegak adilan hukum dan lain-lain
undang-undang itu harus dibaca dan bisa
dibaca makanya ada azas e dapat
diterapkan gitu ya pertanyaan besarnya
adalah Apakah Pak Presiden sudah pernah
membaca undang-undang Cipta kerja ini
dari awal sampai akhir karena menurut
saya butuh bertahun-tahun untuk membaca
dan memahami secara tuntas paket
undang-undang super membingungkan ini
nah jangan-jangan Pak Presiden Pak
Menteri juga belum pernah membaca secara
tuntas Bagaimana mungkin ya pimpinan
tertinggi yang e kemudian mengusulkan
atau inisiatifnya membuat undang-undang
ini tidak baca baik-baik wajar juga
kemudian terjadi salah pidato tidak
mengerti apa itu uji formil dan uji
materiil karena juga belum baca putusan
Mahkamah Konstitusi Buktinya apa
baru dibacakan putusan
91 sudah ada menteri yang berpidato
padahal putusan itu tidak berdiri
sendiri ada putusan
103 Kenapa anda buru-buru karena anda
punya kepentingan lain untuk
menyelamatkan undang-undang anda maka
pertanyaan dari berbagai pihak adalah
mudah-mudahan ya Pak Jokowi baca lalu
baru kemudian berupaya untuk mengerti
maksud dari undang-undang dan putusan
Mahkamah Konstitusi Membaca saja mudah
tapi untuk mengerti itu pilihan lain
mudah-mudahan Pak Jokowi pak menteri
anggota DPR yang Berencana untuk
memaksakan menerapkan undang-undang ini
dapat Hidayah eh dapat hidayah itu berat
gitu ya Nah
mudah-mudahan ini juga tugas Ustaz
Mardani ya Eh tidak sekedar eh apa
memberikan masukan juga mendoakan
hidayah karena katanya konon dapat
hidayah itu lebih berat daripada
kemudian mendapatkan kepintaran gitu ya
jadi beratnya kan begini baca tidak
belum pahami tidak Hidayah Tak dapat itu
berat sekali ya Eh permasalahan
mudah-mudahanlah ya baca putusan 91 dan
103
klustternya baik-baik mengerti apa itu
uji formil dan uji material By the way B
Saya ber teringat ada tiba-tiba anggota
DPR temannya buia bilang begini MK itu
tidak punya kewenangan melakukan uji
formil dia pertanyakan saya bilang ke
mana saja Bapak selama ini Bukankah
kewenangan uji formil itu diatur di
undang-undang 24 2003 junto 8 2011 junto
7220 tentang Uji formil kenapa hanya
konstitusi yang anda lihat padahal ada
di undang-undang yang anda buat sendiri
jadi inilah sudah cara untuk
mencari-cari memaksakan undang-undang
yang sudah dibatalkan Mahkamah
Konstitusi bersyarat Saya pikir itu
nanti banyak dosa juga kalau ngomongin
orang-orangalah
asalamualaikumam warahmatullahi
wabarakatuh selalu
menarikudemberikan banyak pahalanya itu
memberikan banyak pencerahan dari pada
malam ini baik
Bu sekarang
dipersilakan iya oke ya apaagi yang
diucapkan
ya Yaudah kirimja yang dibikin ole ist
ituilji materil kan sebetulnya kalau
saya tadi
disodorkan saya mau tahu cara membuat
nasi uduk tadi itu jadi saya enggak
perlu e
ee nyicipi nasi uduknya kalau cara
membuatnya adalah cara nasi padang Maka
hasilnya bukan nasi Padang pasti kan eh
bukan nasi uduk tapi nasi Padang kan
formilnya cara membuatnya sudahudah
salah maka ujungnya enggak perlu saya
lihat kan udah pasti salah kan cukup
dengan saya periksa bumbu-bumbunya saya
tahu ini pasti hasilnya adalah nasi uduk
bukan nasi Padang kan itu yang
diterangkan tadi ya Secara gampang
sebetulnya tapi sekali lagi ini soal
kemampuan Akademi seorang pemimpin untuk
memahami substansi dari keputusan dan
itu tidak tidak ada pada beliau karena
konsep-konsep itu betul-betul memerlukan
kemampuan untuk mengabstraksikan
persoalan kan jadi itu gagalnya tuh nah
karena dia gagal timbul kegaduhan timbul
ee pertandingan interpretasi itu nah
dalam keadaan itu peristiwa-peristiwa
politik bisa disangkutkan lagi pada
Keputusan Mahkamah Konstitusi demi
menghindari kegaduhan dan kedunguan yang
berlanjut mestinya DPR tadi yang ambil
inisiatif untuk menulis semacam
ktitutional notes kan enggak bisa nota
konstitusi itu dibuat oleh Mahkamah
Konstitusi karena itu bukan
undang-undang tuh yang minta diajukan
kembali itu jadi DPR kasih semacam
review lalu bikin semacam nota
konstitusi bahwa presiden yang dimaksud
adalah ini sebetulnya itu teguran tapi
supaya dia enggak jadi teguran dan
memalukan presiden kita bikin aja
istilah baru nota konstitusi tradisi
yang baru yang sebetulnya ee bisa
dilakukan di dalam segala macam e
persoalan di mana ada konflik yang
memungkinkan orang Salah paham kenapa
karena memang itu DPR Harus beri teguran
itu kan fungsi dari pengawasan juga ee
oleh DPR jadi pengawasan tentang cara
berpikir presiden nah kira-kira begitu
tuh jadi kita kita bukan awasi anggaran
aja tapi awasi juga cara presiden
memahami undang undang itu yang ditulis
dalam ya mungkin
eh ya dua dua alinea supaya nota
konstitusional itu dikeluarkan oleh DPR
tidak membuat pikiran presiden makin
mumet jadi bikin sederhana inilah nota
konstitusi konstitusional dari DPR dalam
kurung teguran sebetulnya kira-kira
begitu jalan keluarnya tuh nah saya
ingin E fraksi pksor itu supaya ada
tradisi menegur presiden dengan cara
beradab gitu engak perlu ditegur dengan
Eh satire kalau satire itu kerjaannya
Feri dan Saya tuh sudah biarin aja tapi
formil institusi DPR Memberi teguran
terhadap presiden dan teguran itu akan
dicatat sebagai tradisi baru di dalam
cara kita bernegara nah nah tradisi ini
yang akan kita masukkan dalam kurikulum
eh perubahan kurikulum e ilmu
perundang-undangan tadi supaya ilmu
perundang-undangan tidak berubah menjadi
ilmu ilmu peruang-uangan nah kira-kira
begitu ya saudara-saudara
Yang Terima kasih Bu RI itu ada aspirasi
buia buat fraksi PKS menarik ada teguran
tertulis buat presiden dari Fraksi PKS
atau mungkin ada catatan
resmik ada sikap atau catatan resmi dari
Fraksi PKS pasca undang apa penetapan MK
sepertinya perlu juga itu supaya publik
melihat Bagaimana sikap resmi PKS pas
putusan MK ini
Bu baik sekarang cling
dari Pak dipersilakan Pak
[Musik]
Ate
seni yang tertinggi itu kesederhanaan
eh sederhana ingin memajukan dan
menyejahterakan
bangsa tetapi
[Musik]
keka Siapa yang tidak memiliki sesuatu
dia tidak dapat memberi sesuatu ya
niatnya
eh berjalan maju ke depan tetapi langkah
yang diambil malah mundur dan
muar-mutter gitu dan itulah yang
sekarang terjadi karena itu lagi-lagi
everything R and on leadership ya Eh
segalanya naik turun karena kepemimpinan
buat Leaders dan calon
Leaders pemirsa Il ayo bangun selalu
kapasitas dan eh buedia eh masukan eh
konstitusional Note tadi dari Bung RG
luar biasa kita bisa dalamami eh
tafsiran eh
Uda Feri jadi masukan berharga saya juga
melihat buleh dia dengan eh kita di
praksi PKS juga sudah membuat kajian
tapi mungkin perlu terus disampaikan
kepada publik agar diskursus Tesa
antitesa sintesa kita agar etis dan
logis di ruang publik terus menguat dan
Insyaallah saya yakin bahwa suara kita
ee ide itu punya kaki e dia akan
berjalan dalam relung-relung pikiran dan
ruang-ruang hati masyarakat Indonesia
dan satu saat e pendukung etika dan
logika akan menang di Bumi Pertiwi ini
begitu Bang Baik terima kasih atasing
asnya sahabat-sahabat sekalian tibalah
kita di akhir acara ini seluruh
narasumber sudah menyampaikan pemikiran
pandangan dan suara hati nuraninya yang
sangat luar biasa yang mencerminkan eh
akal sehat dan mudah-mudahan Apa yang
dibahas di ini adalah mewakili suara
rakyat dan satu hal yang tadi sururuh
dari narasumber eh kita tarik benang
merahnya kita harapkan dari Presiden
Jokowi mau menjalankan Keputusan
Mahkamah Konstitusi menegakkan
konstitusi dan juga depankan kepentingan
rakyat di atas segalanya sampai ketemu
pada acara indival stok t depan pada
channel dan waktu yang sama
Asalamualaikum warahmatullah
wabarakatuham
Waalaikumsalam